Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Sumatif Akhir Semester 8

Total questions: 54

Worksheet time: 54mins

Name
Class
Date
1.

Pancasila dijadikan pedoman, petunjuk arah, dan pegangan untuk mengatur tingkah laku manusia, merupakan pengertian Pancasila sebagai ....

a)

dasar negara

b)

pandangan hidup

c)

hukum dasar

d)

ideologi negara

2.

Pancasila menjadi landasan untuk mengatur penyelenggaraan negara, hal tersebut sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai ....

a)

dasar negara

b)

pandangan hidup

c)

hukum dasar

d)

ideologi negara

3.

Lembaga yang menjadi perwakilan rakyat Indonesia pada saat pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah ....

a)

Panitia Sembilan

b)

BPUPKI

c)

PPKI

d)

KNIP

4.

Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terkecil. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai ….

a)

dasar negara

b)

pandangan hidup bangsa

c)

ideologi negara

d)

kepribadian bangsa

5.

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1)   Memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat manusia

2)   Tidak mengejek, mengintimidasi, dan mengucilkan teman dalam pergaulan sehari-hari

3)   Bergotong royong membersihkan selokan desa

4)   Menghormati hak berpendapat teman

Dari pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor….

a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

2 dan 3

d)

2 dan 4

6.

Salah satu nilai luhur yang terdapat dalam sila pertama Pancasila adalah…

a)

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia

b)

Tidak boleh memaksakan pendapat dalam rapat

c)

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

d)

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya

7.

Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu…

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

8.

Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara…

a)

Membaca Pancasila setiap hari

b)

Menjadikan Pancasila sebagai kata-kata Mutiara

c)

Mengamalkan nilai-nilai Pancasila

d)

Menghafalkan Pancasila setiap waktu

9.

Berikut perilaku yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah…

a)

Melakukan korupsi

b)

Membantu korban bencana alam

c)

Bekerja keras

d)

Rela berkorban untuk bangsa dan negara

10.

Sebagai warga negara, kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai sikap dan perbuatan yang mencerminkan nilai….

a)

Kemanusiaan

b)

Persatuan

c)

Kerakyatan

d)

Ketuhanan

11.

Pancasila merupakan panduan yang mengarah pada tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila merupakan ….

a)

kepribadian bangsa

b)

dasar negara

c)

pandangan hidup bangsa

d)

ideologi negara

12.

Ketika ada kematian seorang warga, warga lainnya berkumpul di rumah warga yang berduka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Fakta sosial tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai ….

a)

kepribadian bangsa.

b)

ideologi negara

c)

pandangan hidup bangsa

d)

dasar negara

13.

Upaya untuk mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan cara....

a)

menghafal Pancasila

b)

menghayati nilai-nilai Pancasila

c)

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari

d)

mendiskusikan dengan teman sekelas

14.

Pada sidang BPUPKI kedua, tanggal 11 Juli 1945 juga dibentuk sebuah panitia kecil. Tugas dari panitia kecil 11 Juli 1945 adalah...

a)

Menyusun rancangan batang tubuh UUD

b)

Menyusun kabinet pemerintahan

c)

Mengatur tata cara pemilihan umum

d)

Menyelidiki tindakan pengkhianatan

15.

Jika Pancasila berkedudukan sebagai Ideologi di Indonesia, maka UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai... .

a)

Ideologi bangsa

b)

Konstitusi

c)

Hukum

d)

Peraturan

16.

Di bawah ini kalimat yang menunjukkan pengertian dari Konstitusi adalah... .

a)

sekumpulan peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat

b)

peraturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan dasar pelaksanaan pemerintahan sebuah negara

c)

peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat

d)

peraturan dasar yang wajib untuk dipatuhi

17.

UUD NRI 1945 telah mengalami beberapa Amandemen. Yang dimaksud dengan Amandemen adalah... .

a)

perbaikan

b)

perumusan

c)

penyusunan

d)

penafsiran

18.

Perumusan rancangan Undang-Undang Dasar dibahas dalam... .

a)

Sidang I BPUPKI

b)

Sidang II BPUPKI

c)

Sidang I PPKI

d)

Sidang II PPKI

19.

Sidang II BPUPKI dilaksanakan pada tanggal... .

a)

29 Mei - 1 Juni 1945

b)

11 Juli - 17 Juli 1945

c)

18 Agustus 1945

d)

17 - 18 Agustus 1945

20.

Siapa ketua panitia ekonomi dan keuangan dalam panitia kerja?

a)

Ir. Soekarno

b)

Moh. Hatta

c)

Abikoesno tjokrosoejoso

d)

D.N. Aidit

21.
Lembaga negara yang berwenang melakukan amandemen atau perubahan terhadp UUD NRI tahun 1945 adalah ...
a)
Dewan Perwakilan Rakyat/DPR
b)
Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR
c)
Mahkamah Konstitusi/MK
d)
Mahkamah Agung/MA
22.
Sifat Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 adalah singkat dan supel. Yang dimaksud dengan supel adalah ...
a)
UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman
b)
UUD NRI tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja
c)
UUD NRI tahun 1945 mudah dirubah
d)
UD NRI tahun 1945 banyak dan terperinci
23.
Konstitusi bedasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu ...
a)
Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
b)
Konstitusi rigid dan luwes
c)
Konstitusi lentur dan kaku
d)
Konstitusi unitaris dan konfederasi
24.

Berapa kali amandemen UUD 1945 dilakukan ....

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

4 kali

25.

Berikut ini yang BUKAN merupakan sifat dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah....

a)

tertulis

b)

Supel

c)

Panjang

d)

Luwes

26.

Yang bukan fungsi dari UUD Negara RI Tahun 1945 adalah....

a)

alat kontrol

b)

pemaksa

c)

pengatur

d)

penentu

27.

Hukum yang tak tertulis disebut dengan...

a)

konvensi

b)

konstitusi

c)

kompensasi

d)

koperasi

28.

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh

a)

PPKI

b)

BPUPK

c)

Panitia Sembilan

d)

Muhammad Hatta

29.
Keteladanan para tokoh perumus dalam merumuskan dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut juga dapat kalian terapkan di sekolah dengan cara ….
a)
Mengerjakan setiap tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab
b)
Membantu teman sekelas dalam menjawab soal-soal ulangan
c)
Membantu guru dan berharap mendapatkan nilai yang baik
d)
Memilih kegiatan keluarga dibandingkan tugas kelompok
30.
  1. 19. Sifat Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 adalah singkat dan supel. Yang dimaksud dengan singkat adalah ...

a)

A. UUD NRI tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja

b)

B. UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman

c)

C. UUD NRI tahun 1945 banyak dan terperinci

d)

D. UUD NRI tahun 1945 mudah dirubah

31.
  1. 17. Lembaga negara yang berwenang melakukan amandemen atau perubahan terhadp UUD NRI tahun 1945 adalah ...

a)

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR

b)

B. Dewan Perwakilan Rakyat/DPR

c)

C. Mahkamah Konstitusi/MK

d)

D. Mahkamah Agung/MA

32.
  1. 16. Kesepakatan merubah UUD NRI Tahun 1945 salah satunya adalah tidak boleh merubah bagian Pembukaan, hal itu dipertegas pada pasal ...

a)

A. Pasal 34 UUD NRI tahun 1945

b)

B. Pasal 35 UUD NRI tahun 1945

c)

C. Pasal 36 UUD NRI tahun 1945

d)

D. Pasal 37 UUD NRI tahun 1945

33.
  1. 11. Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil berhasil merumuskan rancangan pertama batang tubuh undang-undang dasar, yaitu berisi ...

a)

A. 40 pasal tanpa dipilah-pilah kedalam bab-bab

b)

B. 42 pasal tanpa dipilah-pilah kedalam bab-bab

c)

C. 44 pasal tanpa dipilah-pilah kedalam bab-bab

d)

D. 46 pasal tanpa dipilah-pilah kedalam bab-bab

34.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….

a)

UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Daerah

b)

UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

c)

UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah

d)

UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

35.

Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....

a)

Undang-Undang (UU)

b)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

c)

Peraturan Presiden (Perpres)

d)

Keputusan Presiden (Keppres)

36.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….

a)

UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi,  Peraturan Daerah Kabupaten

b)

UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi,  Peraturan Daerah Kabupaten.

c)

UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pmerintah, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi,  Peraturan Daerah Kabupaten

d)

UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi,  Peraturan Daerah Kabupaten

37.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatunya memiliki aturan. Sebagaimana terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu pasal .....

a)

1 ayat ( 1 )

b)

1 ayat ( 2 )

c)

1 ayat ( 3 )

d)

2 ayat ( 1 )

38.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat dengan berurutan atau hierarkis. Makna dari berurutan atau hierarkis adalah .....

a)

setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

b)

setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus selalu ditetapkan dan disahkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang.

c)

setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia demi terciptanya kehidupan yang harmonis

d)

setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia merupakan pedoman bagi semua lembaga negara dalam menjalankan semua tugas-tugasnya.

39.

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pernyataan ini merupakan salah satu asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas .....

a)

Kelembagaan atau organ pembentuk

b)

Kejelasan tujuan

c)

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

d)

Kejelasan rumusan

40.

Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. Pernyataan ini menunjukkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas .....

a)

Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan

b)

Keterbukaan

c)

Kelembagaan atau organ pembentuk

d)

Dapat dilaksanakan

41.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur warga. Pernyataan ini menunjukkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas .....

a)

Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan

b)

Kejelasan rumusan

c)

Kelembagaan atau organ pembentuk

d)

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

42.

Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui amendemen di MPR, perubahan pertama dilakukan pada tahun .....

a)

1998

b)

1999

c)

2000

d)

2001

43.

Ketika melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan mendasar yang dipertahankan, di bawah ini yang bukan merupakan kesepakatan dasar adalah .....

a)

tidak akan merubah Pembukaan UUDNRI tahun 1945

b)

menegaskan sistem pemerintahan presidensial

c)

Masa jabatan presiden dan atau wakil presiden

d)

penjelasan hal-hal normatif (hukum) yang akan dimasukkan ke dalam pasalpasal

44.

Perubahan UUD NRI tahun 1945 dengan melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut .....

a)

referendum

b)

amandemen

c)

konvensi

d)

adendedum

45.

Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlaku untuk anggota MPR maupun unuk seluruh bangsa Indonesia disebut .....

a)

Ketetapan MPR

b)

Keputusan MPR

c)

konvensi

d)

konstitusi

46.

Lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah .....

a)

DPR

b)

MPR

c)

DPD

d)

presiden

47.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk . . . .

a)


Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo

b)

Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah

c)

Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat

d)

Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman

48.

Lembaga legislatif atau lembaga yang berwenang membentuk Undang-Undang di Indonesia adalah .....

a)

MPR

b)

DPD

c)

MA

d)

DPR

49.

Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk mengatur hal-hal tertentu yang lebih rinci, seperti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan Presiden disebut ....

a)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Keputusan Presiden

50.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

2) Presiden/Pemerintah/Menteri

3) Mahkamah Konstitusi (MK)

4) Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor ….

a)

3 dan 4

b)

2 dan 4

c)

1 dan 3

d)

1 dan 2

51.

Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah ...

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

PP / Peraturan Pemerintah

d)

Perda / Peraturan Daerah Provinsi

52.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negeri Republik Indonesia yang ada di tingkat ke-5 adalah ...

a)

UUD NRI Tahun 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Peraturan Presiden (Perpres)

d)

Perda Provinsi

53.

UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amandeman. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945

a)

masih terdapat kekurangan dan kelemahan

b)

bersifat supel dan luwes mengikuti zaman

c)

bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR

d)

sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR

54.

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Panitia Ad Hoc