WorksheetsSumatif Akhir Semester 8
Total questions: 54
Worksheet time: 54mins
Pancasila dijadikan pedoman, petunjuk arah, dan pegangan untuk mengatur tingkah laku manusia, merupakan pengertian Pancasila sebagai ....
dasar negara
pandangan hidup
hukum dasar
ideologi negara
Pancasila menjadi landasan untuk mengatur penyelenggaraan negara, hal tersebut sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai ....
dasar negara
pandangan hidup
hukum dasar
ideologi negara
Lembaga yang menjadi perwakilan rakyat Indonesia pada saat pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah ....
Panitia Sembilan
BPUPKI
PPKI
KNIP
Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terkecil. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai ….
dasar negara
pandangan hidup bangsa
ideologi negara
kepribadian bangsa
Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat manusia
2) Tidak mengejek, mengintimidasi, dan mengucilkan teman dalam pergaulan sehari-hari
3) Bergotong royong membersihkan selokan desa
4) Menghormati hak berpendapat teman
Dari pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor….
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
Salah satu nilai luhur yang terdapat dalam sila pertama Pancasila adalah…
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
Tidak boleh memaksakan pendapat dalam rapat
Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya
Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu…
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara…
Membaca Pancasila setiap hari
Menjadikan Pancasila sebagai kata-kata Mutiara
Mengamalkan nilai-nilai Pancasila
Menghafalkan Pancasila setiap waktu
Berikut perilaku yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah…
Melakukan korupsi
Membantu korban bencana alam
Bekerja keras
Rela berkorban untuk bangsa dan negara
Sebagai warga negara, kita mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai sikap dan perbuatan yang mencerminkan nilai….
Kemanusiaan
Persatuan
Kerakyatan
Ketuhanan
Pancasila merupakan panduan yang mengarah pada tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila merupakan ….
kepribadian bangsa
dasar negara
pandangan hidup bangsa
ideologi negara
Ketika ada kematian seorang warga, warga lainnya berkumpul di rumah warga yang berduka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Fakta sosial tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai ….
kepribadian bangsa.
ideologi negara
pandangan hidup bangsa
dasar negara
Upaya untuk mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan cara....
menghafal Pancasila
menghayati nilai-nilai Pancasila
mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari
mendiskusikan dengan teman sekelas
Pada sidang BPUPKI kedua, tanggal 11 Juli 1945 juga dibentuk sebuah panitia kecil. Tugas dari panitia kecil 11 Juli 1945 adalah...
Menyusun rancangan batang tubuh UUD
Menyusun kabinet pemerintahan
Mengatur tata cara pemilihan umum
Menyelidiki tindakan pengkhianatan
Jika Pancasila berkedudukan sebagai Ideologi di Indonesia, maka UUD NRI 1945 berkedudukan sebagai... .
Ideologi bangsa
Konstitusi
Hukum
Peraturan
Di bawah ini kalimat yang menunjukkan pengertian dari Konstitusi adalah... .
sekumpulan peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat
peraturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan dasar pelaksanaan pemerintahan sebuah negara
peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat
peraturan dasar yang wajib untuk dipatuhi
UUD NRI 1945 telah mengalami beberapa Amandemen. Yang dimaksud dengan Amandemen adalah... .
perbaikan
perumusan
penyusunan
penafsiran
Perumusan rancangan Undang-Undang Dasar dibahas dalam... .
Sidang I BPUPKI
Sidang II BPUPKI
Sidang I PPKI
Sidang II PPKI
Sidang II BPUPKI dilaksanakan pada tanggal... .
29 Mei - 1 Juni 1945
11 Juli - 17 Juli 1945
18 Agustus 1945
17 - 18 Agustus 1945
Siapa ketua panitia ekonomi dan keuangan dalam panitia kerja?
Ir. Soekarno
Moh. Hatta
Abikoesno tjokrosoejoso
D.N. Aidit
Berapa kali amandemen UUD 1945 dilakukan ....
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
Berikut ini yang BUKAN merupakan sifat dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah....
tertulis
Supel
Panjang
Luwes
Yang bukan fungsi dari UUD Negara RI Tahun 1945 adalah....
alat kontrol
pemaksa
pengatur
penentu
Hukum yang tak tertulis disebut dengan...
konvensi
konstitusi
kompensasi
koperasi
Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh
PPKI
BPUPK
Panitia Sembilan
Muhammad Hatta
19. Sifat Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 adalah singkat dan supel. Yang dimaksud dengan singkat adalah ...
A. UUD NRI tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja
B. UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman
C. UUD NRI tahun 1945 banyak dan terperinci
D. UUD NRI tahun 1945 mudah dirubah
17. Lembaga negara yang berwenang melakukan amandemen atau perubahan terhadp UUD NRI tahun 1945 adalah ...
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR
B. Dewan Perwakilan Rakyat/DPR
C. Mahkamah Konstitusi/MK
D. Mahkamah Agung/MA
16. Kesepakatan merubah UUD NRI Tahun 1945 salah satunya adalah tidak boleh merubah bagian Pembukaan, hal itu dipertegas pada pasal ...
A. Pasal 34 UUD NRI tahun 1945
B. Pasal 35 UUD NRI tahun 1945
C. Pasal 36 UUD NRI tahun 1945
D. Pasal 37 UUD NRI tahun 1945
11. Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil berhasil merumuskan rancangan pertama batang tubuh undang-undang dasar, yaitu berisi ...
A. 40 pasal tanpa dipilah-pilah kedalam bab-bab
B. 42 pasal tanpa dipilah-pilah kedalam bab-bab
C. 44 pasal tanpa dipilah-pilah kedalam bab-bab
D. 46 pasal tanpa dipilah-pilah kedalam bab-bab
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Daerah
UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Keputusan Presiden (Keppres)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah ….
UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten.
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pmerintah, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatunya memiliki aturan. Sebagaimana terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu pasal .....
1 ayat ( 1 )
1 ayat ( 2 )
1 ayat ( 3 )
2 ayat ( 1 )
Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat dengan berurutan atau hierarkis. Makna dari berurutan atau hierarkis adalah .....
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus selalu ditetapkan dan disahkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang.
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia demi terciptanya kehidupan yang harmonis
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia merupakan pedoman bagi semua lembaga negara dalam menjalankan semua tugas-tugasnya.
Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pernyataan ini merupakan salah satu asas pembentukan perundang-undangan, yaitu asas .....
Kelembagaan atau organ pembentuk
Kejelasan tujuan
Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Kejelasan rumusan
Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. Pernyataan ini menunjukkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas .....
Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan
Keterbukaan
Kelembagaan atau organ pembentuk
Dapat dilaksanakan
Peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur warga. Pernyataan ini menunjukkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas .....
Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan
Kejelasan rumusan
Kelembagaan atau organ pembentuk
Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui amendemen di MPR, perubahan pertama dilakukan pada tahun .....
1998
1999
2000
2001
Ketika melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan mendasar yang dipertahankan, di bawah ini yang bukan merupakan kesepakatan dasar adalah .....
tidak akan merubah Pembukaan UUDNRI tahun 1945
menegaskan sistem pemerintahan presidensial
Masa jabatan presiden dan atau wakil presiden
penjelasan hal-hal normatif (hukum) yang akan dimasukkan ke dalam pasalpasal
Perubahan UUD NRI tahun 1945 dengan melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut .....
referendum
amandemen
konvensi
adendedum
Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlaku untuk anggota MPR maupun unuk seluruh bangsa Indonesia disebut .....
Ketetapan MPR
Keputusan MPR
konvensi
konstitusi
Lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah .....
DPR
MPR
DPD
presiden
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk . . . .
Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo
Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah
Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat
Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman
Lembaga legislatif atau lembaga yang berwenang membentuk Undang-Undang di Indonesia adalah .....
MPR
DPD
MA
DPR
Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk mengatur hal-hal tertentu yang lebih rinci, seperti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan Presiden disebut ....
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2) Presiden/Pemerintah/Menteri
3) Mahkamah Konstitusi (MK)
4) Mahkamah Agung (MA)
Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor ….
3 dan 4
2 dan 4
1 dan 3
1 dan 2
Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah ...
UUD NRI Tahun 1945
Ketetapan MPR
PP / Peraturan Pemerintah
Perda / Peraturan Daerah Provinsi
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negeri Republik Indonesia yang ada di tingkat ke-5 adalah ...
UUD NRI Tahun 1945
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden (Perpres)
Perda Provinsi
UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amandeman. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945
masih terdapat kekurangan dan kelemahan
bersifat supel dan luwes mengikuti zaman
bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
