WorksheetsKuis 19 November 2024
Total questions: 36
Worksheet time: 27mins
Peraturan daerah tentang pembebanan biaya paksaan penegakan perda kepada pelanggar memuat ancaman pidana kurungan paling lama … atau pidana denda paling banyak … (SKB Hesti)
A. 6bulan, Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah)
B. 1tahun, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
C. 6bulan, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
D. 3bulan, 100.000.000(seratus juta rupiah)
E. 1tahun, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
Proses pembentukan perda terdiri dari , kecuali (SKB Arin)
A. Perencanaan
B. Penyusunan
C. Pembahasan
D. Penetapan
E. Evaluasi
Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan di bidang kelautan dilakukan berdasarkan asas apa? (SKB Putri)
A. Desentralisasi
B. Dekonsentrasi
C. Tugas Pembantuan
D. Otonomi Khusus
E. Sentralisasi
Setelah berlakunya UU no 23 tahun 2014 provinsi memiliki tanggung jawab baru di antaranya , kecuali.... (SKB Evi)
A. Penggelolaan pendidikan menengah
B. Penyelenggaraan keluarga berencana
C. Kebebasan beragama
D. Ijin galian C
E. Reklamasi pantai
Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk... (SKB Nurul)
A. Menentukan kebijakan luar negeri
B. Menetapkan hukum nasional
C. Menyusun dan menetapkan anggaran daerah
D. Mengatur kebijakan fiskal negara
E. Menjadi raja kecil negara
Dalam Penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah siapa kah yang berwenang untuk melakukan pengawasan teknis pada daerah provinsi? (SKB Andhika)
A.Mendagri
B. Menteri Teknis
C. Gubernur
D. Wakil Pemerintah Pusat
E. Bupati
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode ....tahun. (SKB Adelyta)
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 30
Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki daerah disebut dengan... (SKB Siffa)
A. BUMD
B. UMKM
C. BUMN
D. KUR
E. KADIN
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa yang dimaksud dengan "tugas pembantuan" dalam konteks otonomi daerah? (SKB Miftah)
A. Tugas yang hanya diberikan kepada pemerintah pusat untuk mengelola sektor-sektor tertentu
B. Tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan nasional
C. Tugas yang harus dilakukan oleh DPRD tanpa melibatkan kepala daerah
D. Tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat
E. Tugas yang dapat dilakukan oleh kepala daerah tanpa melibatkan pemerintah pusat
Pasal 75 mengatur hak keuangan kepala daerah. Apa saja yang termasuk dalam hak keuangan kepala daerah selama menjabat? (SKB Andra)
A. Gaji pokok dan tunjangan operasional.
B. Gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
C. Gaji pokok, insentif proyek, dan tunjangan perjalanan.
D. Gaji pokok saja.
E. Tunjangan berdasarkan kebijakan DPRD.
Apa tujuan utama pembentukan perangkat daerah menurut undang-undang 23 tahun 2014? (SKB Dwi Agri)
A. menyederhanakan birokrasi daerah
B. memperkuat struktur organisasi
C. meningkatkan pelayanan publik daerah
D. mengurangi beban kerja negara
E. meningkatkan otonomi daerah
Berikut ini merupakan Perangkat Daerah provinsi, kecuali (SKB Mira Eka)
A. sekretariat daerah
B. sekretariat DPRD
C. inspektorat
D. dinas
E. kejaksaan
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dikenal dengan istilah: (SKB Nina)
A. Urusan Pemerintahan Absolut
B. Urusan Pemerintahan Konkuren
C. Urusan Pemerintahan Umum
D. Urusan Pemerintahan Wajib
E. Urusan Pemerintahan Pilihan
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan DPRD dapat dilakukan Pemberhentian antar waktu. Berikut ini yang tidak termasuk alasan pemberhentian antar waktu, sebagai berikut… (SKB Zhay)
A. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
B. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik
C. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
D. Mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah
E. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan
Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi, kecuali (SKB Ilham)
a. politik dalam negeri
b. pertahanan
c. moneter dan fiskal nasional
d. yustisi
e. Agama
Yang bertugas melakukan kajian terhadap persyartan kapasitas daerah dalam hal penggabungan daerah adalah (SKB Ika)
A. DPD
B. Tim Kajian Independen
C. DPR
D. Menteri
E. DPR-RI
UU No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan oleh: (SKB Muliana)
A. Presiden
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
D. Ketua DPRD
E. MK
Berikut merupakan alasan kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan sesuai pasal 78 kecuali... (SKB Indah)
A. Berakhir masa jabatannya
B. Diberi tugas jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap
C. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
D. Menggunakan dokumen palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah
E. Meninggalkan tugas lebih dari 7 hari berturut2/ tidak berturut2 dalam waktu 1 bulan tanpa izin menteri
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan prinsip. Hal itu dilakukan pada tahapan kegiatan ... (SKB Shofia)
A. Mengevaluasi kepala daerah setiap tahun
B. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah
C. Pengoordinasian jalannya pemerintahan daerah
D. Membuat kebijakan terkait pengawasan
E. Menunjang koordinasi urusan pemerintahan
Sanksi yang diberikan kepada kepala Daerah/ wakil apabila melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri adalah.. (SKB Eka)
A. Teguran tertulis
B. Diberhentikan sementara selama 1 bulan
C. Diberhentikan sementara selama 3 bulan
D. Denda
E. Pembinaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? (SKB Vinny)
A. Fokus pada peningkatan pendapatan daerah tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat
B. Menyediakan layanan publik dengan cepat dan efisien dengan mengutamakan kepentingan masyarakat
C. Penyusunan kebijakan yang hanya mengutamakan sektor ekonomi
D. Penurunan anggaran daerah tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat
E. Fokus pada pengembangan fisik tanpa melibatkan masyarakat
Ketua DPRD Provinsi dipilih melalui… (SKB Indri)
A. Koalisi Partai Politik
B. Partai politik dengan kursi terbanyak
C. Pilihan Presiden
D. Pilihan tokoh masyarakat
E. Voting
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode..... (SKB Nur)
A. 5 tahun
B. 10 tahun
C. 15 tahun
D. 20 tahun
E. 25 tahun
Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementrian. Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk, kecuali... (SKB Rizza)
A. Fasilitasi
B. Konsultasi
C. Pendidikan dan Pelatihan
D. Penelitian dan pengembangan
E. Monitoring dan Evaluasi
Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam di laut yg ada diwilayahnya ini diatur didalam pasal 27 ayat 1, apa yang bukan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola SDA di laut menurut pasal 27 ayat 1 tersebut (SKB Galang)
A. Pengaturan administratif
B. Pengaturan tata ruang
C. Pengaturan batas-batas laut
D. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut
E. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara
Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah adalah dukumen perencana daerah untuk periode... (SKB Maria)
A. 1 tahun
B. 2 tahun
C. 3 tahun
D. 4 tahun
E. 5 tahun
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena hal-hal sebagai berikut, kecuali (SKB Angga)
A. Rekomendasi kementerian dalam negeri
B. Berakhir masa jabatannya
C. Tidak dapat melaksanakan tugas berturut-turut selama 6 (enam) bulan
D. Dinyatakan melanggar sumpahjanj/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
E. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah
Implementasi Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, adalah ... (SKB Dwi Yunita)
a.Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus maju
b.Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satra
c.Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu Kesatuan wilayah, wadah dan ruang hidup
d.Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu milik bersama bangsa Indonesia
e.Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, dengan segala keberagamannya yang merupakan kekayaan yang harus dilestarikan
Apa saja yang bukan menjadi urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah? (SKB Dwi Yunita)
a. pariwisata
b. kehutanan
c. perhubungan
d. energi dan sumber daya mineral
e. transmigrasi
Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari.... (SKB Arinda)
A. Menteri
B. DPR
C. Presiden
D. Gubernur
E. Kepala daerah
Pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh pemerintah daerah Kab/Kota dibebankan kepada…. (SKB Novinda)
A. APBN
B. APDB Provinsi
C. APBD Kabupaten/Kota
D. APBD desa
E. Semua salah Wawasan
Berapa minimum Cakupan wilayah untuk pembentukan daerah Kabupaten menurut UU no 23 tahun 2014? (SKB Shanti)
A. 5 daerah kab/kota
B. 5 daerah kecamatan
C. 4 daerah kecamatan
D. 3 daerah Kecamatan
E. 2 kelurahan 3 kecamatan
Persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan dasar tersebut didasarkan pada parameter dibawah ini, kecuali (SKB Asih)
A. Cakupan wilayah
B. Geografi
C. Demografi
D. Potensi ekonomi
E. Keuangan daerah
Dalam sistem pemerintahan yang menganut asas sentralisasi, kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah pusat adalah? (SKB Vivid)
A. Pemerintah daerah bebas menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal
B. Pemerintah pusat mengizinkan daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan sendiri
C. Pemerintah pusat menentukan kebijakan dan peraturan yang harus diikuti oleh seluruh daerah
D. Daerah diberikan kontrol penuh dalam pengelolaan sumber daya alam
E. Pemerintah pusat hanya berfungsi sebagai pengawas tanpa memberikan arahan kebijakan
Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama ... disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi. (SKB Christine)
A. 3 Hari
B. 7 Hari
C. 14 Hari
D. 20 Hari
E. 30 Hari
Disamping memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, DPRD provinsi memiliki hak yang terdiri dari.... (SKB Lina)
A. Interpelasi, legislatif, dan angket
B. Interpelasi, konstitusi, dan legislatif
C. Prerogatif, angket, dan legislatif
D. Interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat
E. Prerogatif, legislatif, dan menyatakan pendapat
