Ideologi yang tidak boleh diubah

Ideologi yang mudah dipahami

Ideologi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman

Ideologi yang hanya berlaku pada satu waktu

Menjaga persatuan Indonesia

Menghormati kebebasan beragama

Memperjuangkan keadilan sosial

Menumbuhkan rasa nasionalisme

Menghormati perbedaan budaya

Menjamin hak-hak manusia untuk hidup bebas

Memperlakukan sesama dengan adil dan berperikemanusiaan

Mengutamakan kepentingan individu

Menghargai keberagaman agama

Menjaga kesatuan dalam kebhinekaan

Menghindari perbedaan politik

Mewujudkan keadilan ekonomi

Demokrasi

Oligarki

Monarki

Diktator

Memastikan pemerataan ekonomi

Menjaga keseimbangan antara individu dan negara

Menumbuhkan rasa persatuan

Menjamin kebebasan berpendapat

Ir. Soekarno

Drs. Mohammad Hatta

Prof. Dr. Soepomo

Dr. Radjiman Wedyodiningrat

1 Juni 1945

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

22 Juni 1945

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

22 Juni 1945

1 Juni 1945

Soepomo, Hatta, dan Soekarno

Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat

Soekarno, Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara

Soepomo, Sukarno, dan Wirjono Projodikoro

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

22 Agustus 1945

1 Juni 1945

UUD 1945 diganti dengan UUD baru

Beberapa pasal dalam UUD 1945 diperbaiki untuk meningkatkan demokrasi

UUD 1945 menjadi lebih sederhana

UUD 1945 menghapuskan hak-hak asasi manusia

Tiga kali

Empat kali

Lima kali

Dua kali

1998

1999

2000

2001

Demokrasi Liberal

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Parlementer

Sistem Monarki

Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan

Kepala Negara dan tidak terlibat dalam pemerintahan

Kepala Pemerintahan yang tidak memiliki wewenang sebagai Kepala Negara

Tidak memiliki kekuasaan politik

Menjaga kekayaan alam Indonesia

Menghormati negara lain

Meningkatkan integrasi nasional

Meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Menjaga pertahanan negara

Meningkatkan integrasi bangsa di wilayah Indonesia

Memperkuat hubungan dengan negara tetangga

Menumbuhkan rasa persatuan dalam aspek ekonomi

Keanekaragaman budaya dan suku bangsa

Keinginan untuk menjadi negara maju

Perbedaan ideologi politik di Indonesia

Persaingan dalam dunia internasional

Kesadaran untuk mencapai kesejahteraan material

Kesadaran untuk menjaga integritas wilayah dan bangsa

Kesadaran untuk bersaing secara internasional

Kesadaran untuk mengurangi kemiskinan

Menghormati hak-hak individu di luar negeri

Memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain

Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu

Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembentukan partai politik di daerah

Penataan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

Pengelolaan sumber daya alam daerah

Perlindungan hak asasi manusia di daerah

Pemerintahan desa dipisahkan dari pemerintah daerah

Pengurangan kewenangan pemerintah daerah

Pembentukan pemerintahan daerah berdasarkan kabupaten

Penekanan pada pemisahan agama dan politik

Prosedur pembuatan undang-undang oleh DPR

Pembentukan dan pengesahan peraturan daerah oleh pemerintah daerah

Penataan kewenangan antar kementerian

Pembagian anggaran pemerintah pusat dan daerah

Menentukan arah kebijakan ekonomi nasional

Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan pusat

Menetapkan struktur organisasi pemerintah daerah

Mengatur pengelolaan sumber daya alam daerah

Monarki parlementer

Sistem presidensial

Sistem parlementer

Sistem kekaisaran

Pemilu langsung

Musyawarah mufakat

Pemilihan oleh DPR

Pemilihan oleh partai politik

Mengatur kebijakan luar negeri

Menyusun anggaran negara

Menentukan keputusan perdamaian internasional

Mengawasi pelaksanaan hukum oleh presiden

Pasal 28A hingga 28J

Pasal 30

Pasal 33

Pasal 36

Semua warga negara tidak memiliki hak yang sama di hadapan hukum

Hukum tidak berlaku bagi pejabat negara

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum

Semua keputusan negara dapat diubah kapan saja

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 31

Pasal 28C

Pasal 34

Pasal 28D

Hukum hanya berlaku bagi warga negara tertentu

Hukum dapat diubah tanpa prosedur yang sah

Semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum

Hukum tidak dapat diuji di pengadilan

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi

Presiden

DPR

Mahkamah Agung

Presiden

DPR

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Mengawasi jalannya pemerintahan

Mengadili sengketa hasil pemilu

Membuat undang-undang baru

Mengatur kebijakan luar negeri

DPR

Presiden

Mahkamah Agung

BPK

Membentuk peraturan daerah

Menetapkan undang-undang dengan persetujuan DPR

Menjalankan anggaran negara tanpa persetujuan DPR

Mengangkat hakim agung tanpa persetujuan DPR

Mengambil keputusan mengenai anggaran pertahanan

Memimpin militer dan menentukan kebijakan pertahanan

Menyusun peraturan daerah tentang keamanan

Mengawasi lembaga-lembaga keamanan

Mengeluarkan peraturan pemerintah tanpa persetujuan DPR

Menetapkan anggaran negara tanpa konsultasi dengan DPR

Memveto keputusan DPR yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah

Mengangkat menteri yang mengkoordinasikan lembaga negara

Presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif

Presiden saja

Presiden, gubernur, dan bupati

Presiden, gubernur, bupati, dan wali kota

Setiap 4 tahun sekali

Setiap 5 tahun sekali

Setiap 6 tahun sekali

Setiap 7 tahun sekali

Kebebasan individu tanpa batas

Musyawarah untuk mufakat

Kekuatan partai politik

Kepentingan golongan tertentu

Sebagai mitra yang saling mengawasi

Presiden dapat mengesampingkan keputusan DPR

DPR bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Tidak ada hubungan yang jelas antara keduanya

Mengawasi jalannya pemerintahan

Mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum negara

Menetapkan undang-undang

Mengatur kebijakan luar negeri

Mengawasi jalannya pemerintahan negara

Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

Menyusun rancangan undang-undang

Menyelesaikan sengketa pilkada

Monarki

Republik

Oligarki

Teokrasi

Eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Eksekutif, legislatif, dan monarki

Eksekutif, legislatif, dan oligarhi

Eksekutif, legislatif, dan parlemen

MPR

DPR

Rakyat melalui pemilu

Partai politik

Menyusun undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan

Menyusun kebijakan luar negeri

Mengambil keputusan atas hukum negara

Mengatur anggaran pertahanan

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

20 Mei 1945

17 Juli 1945

1945

1999

2002

1998

Penghapusan lembaga DPR

Penambahan Pasal 33 tentang perekonomian

Penguatan peran MPR

Pencabutan ketetapan MPR

2001

2002

2003

2004

Menghapuskan jabatan Wakil Presiden

Mengatur lebih rinci tentang hubungan antara Presiden dan DPR

Menambahkan lembaga-lembaga pemerintahan baru

Meningkatkan jumlah anggota DPR

Hak untuk memproklamirkan negara sendiri

Hak untuk mengajukan permohonan asilo

Hak untuk memilih dalam pemilu

Hak untuk menentang pemerintah

Menjalankan ibadah agama sesuai keyakinan masing-masing

Mengikuti pendidikan dasar

Menghormati kebijakan luar negeri Indonesia

Menyampaikan aspirasi politik di media massa

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

UUD 1945 Pasal 28E

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995

Undang-Undang No. 12 Tahun 2010

Kebijakan luar negeri yang bebas aktif

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

Pembangunan ekonomi yang cepat

Pembangunan daerah yang terpisah-pisah

Kesadaran tentang pentingnya ekonomi global

Kesadaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa

Kesadaran tentang peran negara dalam dunia internasional

Kesadaran tentang pentingnya kerja sama antarnegara

Wawasan Nusantara

Negara Hukum Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sumber dari segala sumber hukum

Menjaga stabilitas politik dalam negeri

Meningkatkan pendapatan per kapita

Mengintegrasikan kawasan timur dan barat Indonesia

Meningkatkan hubungan internasional dengan negara besar

Pemahaman akan sejarah perjuangan bangsa

Ketergantungan pada bantuan luar negeri

Penerapan hukum yang keras

Penyebaran budaya asing di Indonesia

Pengaturan pemerintahan daerah

Penanggulangan bencana alam

Sistem perpajakan nasional

Pembangunan infrastruktur nasional

Mempercepat pembangunan daerah

Meningkatkan otonomi daerah

Mengurangi ketimpangan sosial

Meningkatkan kemandirian daerah

Mengatur dan menetapkan APBD setiap daerah

Mengatur urusan pemerintah daerah dalam kebijakan nasional

Menentukan jumlah pegawai negeri sipil di daerah

Menetapkan batas wilayah administrasi daerah

Pemilihan umum

Pemberian izin usaha

Pembentukan dan pengelolaan desa

Organisasi perangkat daerah

Pengaturan tentang pemerintahan desa

Pengaturan tentang pemilihan kepala daerah

Pengaturan tentang pengelolaan anggaran daerah

Pengaturan tentang penyusunan struktur organisasi perangkat daerah