NEW
Font size
Worksheetsuh 3 kls 8 kumer 2024
Total questions: 50
Worksheet time: 4hrs 10mins
Undang-undang
UUD NRI Tahun 1945
Tugas dari lembaga legislatif adalah ....
Membuat undang-undang
Menjalankan undang-undang
Mengadili permasalahan terkait undang-undang
Mengawasi jalannya undang-undang
Sistem pemerintahan presidensial salah satu cirinya adalah ....
Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen
presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
pemisahan yang jelas antar kepala pemerintahan dengan kepala negara
Mengangkat dan memberhentkan para menteri merupakan hak prerogatif dari .....
parlemen
perdana menteri
presiden
DPR
Dalam sistem presidensial seorang presiden dipilih melalui pemilu dengan masa jabatan ....
4 tahun
5 tahun
7 tahun
10 tahun
Sistem pemerintahan di mana menteri bertanggung jawab pada parlemen adalah sistem pemerintahan ….
parlementer
presidensial
proletariat
campuran
Pemerintah dalam arti sempit meliputi ….
lembaga eksekutif dan legislatif
lembaga eksekutif dan yudikatif
seluruh lembaga kekuasaan negara
presiden, wakil presiden, dan para menteri
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari pasal...
Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
UU No.7 Tahun 1952
Berikut ini yang bukan ciri-ciri dari sistem parlementer, yakni ...
Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
Parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya
Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legeslatif.
Pernyataan Indonesia adalah Negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pasal…
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
2 ayat 1
Dalam sistem pemerintahan presidensial, pada dasarnya kekuasaan negara berpusat pada .....
Presiden
Gubernur
Wali Kota
Wakil Presiden
Dalam sistem parlamenter, kepala pemerintahan dipegang oleh ...
Raja/Ratu
Perdana Menteri
Kabinet
Presiden
Bentuk negara Indonesia adalah....
Negara Kesatuan
Negara Federal
Negara Terpecah
Negara Netral
Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dilaksanakan melalui ...
Pemilihan umum.
Musyawarah mufakat.
Gotong royong.
Kerja sama.
Gambar diatas merupakan salah satu contoh ....
Partisipasi politik di lingkungan rumah
Kewajiban Warga Negara
Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Partisipasi warga negara yang baik
Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan...
Rakyat
Penguasa
Negara
MPR/DPR
Demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah ....
demokrasi rakyat
demokrasi liberal
demokrasi totaliter
demokrasi terpimpin
Ketentuan UUD 1945 menyatakan, bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberhentikanPresiden dan/atau Wakil Presiden adalah ....
MPR
MA
DPR
MK
Pemerintahan rakyat yang dijalankan menurut peraturan yang telah dimufakati dengan bermusyawarah.
Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk negara yang dimaksud adalah....
Negara Republik
Negara Kesatuan
Negara Hukum
Negara Berdasarkan Kedaulatan Rakyat
Sebuah negara di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden, tetapi kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi.
Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk negara yang dimaksud adalah....
Negara Republik
Negara Kesatuan
Negara Hukum
Negara Berdasarkan Kedaulatan Rakyat
Perhatikan Pernyataan berikut!
1. Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara
2. Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal
3. Peraturan di seluruh wilayah negara sama
4. Pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah
5. Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya akan meningkat
Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas, manakah yang termasuk kelebihan dari sentralisasi...
1, 2 dan 3
3, 4 dan 5
1 dan 3
2, 4 dan 5
Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
1. Politik luar negeri
2. Moneter dan Fiskal
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Agama
6. Pembangunan jalan dan transportasi
Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, yang merupakan urusan pemerintah pusat adalah...
1, 3 dan 4
2, 4 dan 5
1, 2 dan 5
3, 4 dan 5
Susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara (daerah dan penduduk)
Berdasarkan pernyataan diatas, merupakan pengertian dari...
Bentuk Kedaulatan
Bentuk Negara
Bentuk pemerintahan
Bentuk struktur daerah
Semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum.
Pernyataan diatas merupakan pengertian dari...
due process of law
equality before the law
crime in law
"Pada tanggal 10 Juli 2023, total jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas baik ETLE dan Tilang Manual sebanyak 15.588 dan jumlah teguran sebanyak 58.146,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2023).
Menurut Ahmad, tiga kategori pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua alias sepeda motor, dengan rincian tidak menggunakan helm SNI 8.916 pelanggar, melawan arus 1.882 pelanggar, dan berboncengan lebih dari satu orang sebanyak 806 pelanggar.
"Adapun tiga pelanggaran terbanyak oleh kendaraan roda empat yaitu tidak menggunakan safety belt 1.952 pelanggar, melebihi muatan 528 pelanggar, melawan arus 330 pelanggar,” Ahmad.
Berdasarkan berita diatas, Merupakan ciri dari negara hukum yaitu...
Supremacy of Law
Equality before the law
Due process of law
The rule of law, not of man
Apa yang dimaksud dengan distribution of power dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945?
Penggantian presiden dan wakil presiden
Pembentukan negara baru
Pembentukan lembaga baru
Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Siapa yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dalam lembaga eksekutif?
Presiden dan wakil presiden
Mahkamah agung
Menteri-Menteri
DPR
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat...
Peraturan pemerintah
Peraturan Daerah
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa " Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut ....
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Undang Undang Dasar
Undang Undang
Hukum
Lembaga negara yang berwenang untuk melaksanakan dan menyelenggarakan undang-undang adalah
Lembaga legislatif
Lembaga eksekutif
Lembaga yudikatif
Lembaga independen
Lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang di Indonesia adalah....
Lembaga eksekutif
Lembaga yudikatif
Lembaga legislatif
Lembaga independen
Berikut ini yang termasuk dalam lembaga eksekutif adalah...
MPR, DPR, Presiden
Presiden dan Wakil Presiden
DPR, MPR, DPD
Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Berikut ini yang termasuk dalam lembaga yudikatif adalah...
DPR, MPR, Presiden
Presiden dan Wakil Presien
MA, MK, KY
MA, MK, Presiden
Berikut ini yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah....
DPR, MA, DPD
MPR, DPR, DPD
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden
Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh ....
Gubernur
DPR
MPR
Para Menteri
Berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu, fungsi kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan...
DPR
MPR
Presiden
MA
Salah satu fungsi DPR adalah Fungsi Legislasi yang artinya..
menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden
menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR
Tugas presiden sebagai kepala negara adalah....
mengajukan rancangan UU kepada DPR
mengangkat dan memberhentikan menteri
menyatakan negara dalam keadaan bahaya
menetapkan peraturan pemerintah
Pemerintahan daerah provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, pemerintah daerah Kabupaten dikepalai oleh Bupati sedangkan pemerintah daerah kota dikepalai oleh...
Walikota
Presiden
Walinagari
Kepala desa
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni ...
urusan pemerintahan absolut, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional
urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan wajib dan pilihan
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
urusan pemerintahan konkuren, urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, tidak ada hubungannya dengan otonomi atau desentralisasi. Ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintah pusat diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, yaitu ....
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.
pelayanan dasar dan non pelayanan dasar,
Semua benar
Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi ...
pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.
bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah...
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 diantaranya adalah...
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semua benar
Dasar Konstitusional Pemerintah Daerah dalam UUD 1945 diatur pada:
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 23
Apa yang dimaksud dengan daerah istimewa?
Daerah istimewa adalah wilayah yang tidak memiliki otonomi khusus di Indonesia.
Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus dan hak istimewa dalam pemerintahan di Indonesia.
Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus dan hak istimewa dalam pemerintahan di luar Indonesia.
Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus tetapi tidak memiliki hak istimewa dalam pemerintahan di Indonesia.
Apa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemerintahan daerah istimewa?
DPRD memiliki peran dalam membuat peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta mengawasi keuangan daerah.
DPRD bertanggung jawab atas keamanan nasional
DPRD hanya bertugas sebagai penasehat pemerintah daerah
DPRD tidak memiliki peran dalam pemerintahan daerah istimewa
Apa yang dimaksud dengan otonomi khusus bagi daerah istimewa?
Otonomi khusus bagi daerah istimewa adalah kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah istimewa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.
Otonomi khusus tidak memperhatikan kebutuhan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan
Otonomi khusus adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk tidak mengatur urusan pemerintahan
Otonomi khusus hanya diberikan kepada daerah yang tidak memiliki karakteristik khusus
Sebutkan contoh daerah istimewa di Indonesia.
Nangro Aceh Darussalam dan Yogyakarta
Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat
Jakarta, Bali, dan Sumatera Utara
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah
Apa perbedaan antara pemerintahan daerah istimewa dengan pemerintahan daerah lainnya?
Pemerintahan daerah istimewa memiliki otonomi yang lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Pemerintahan daerah istimewa memiliki otonomi yang lebih luas dan khusus dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Pemerintahan daerah istimewa tidak memiliki kebebasan dalam mengatur urusan pemerintahannya.
Pemerintahan daerah istimewa tidak memiliki otonomi khusus dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya.
