Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Uji Pengetahuan Pertanahan

Total questions: 100

Worksheet time: 1hrs 13mins

Name
Class
Date
1.

Pokok-Pokok Agraria di Indonesia diatur oleh...

a)

UUPA Nomor 5 Tahun 1960

b)

UU Nomor 12 Tahun 2019

c)

UU Nomor 26 Tahun 2007

d)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021

e)

Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 18 Tahun 2021

2.

Tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat di identifikasi lagi sehingga tidak dapat di fungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya merupakan...

a)

Tanah Negara

b)

Tanah Ulayat

c)

Tanah Musnah

d)

Tanah Terlantar

e)

Tanah Bekas Barat

3.

Yang bukan merupakan dapat diberikan Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara ialah...

a)

Instansi Setempat

b)

BUMN/BUMD

c)

Instansi Pemerintah Pusat

d)

Badan Bank Tanah

e)

Masyarakat Hukum Adat

4.

Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah negara atau tanah ulayat ditetapkan berdasarkan...

a)

Keputusan Presiden

b)

Keputusan Tetua Adat untuk Tanah Ulayat

c)

Keputusan Gubernur

d)

Keputusan Bupati/Walikota

e)

Keputusan Menteri

5.

Tanah yang dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah dengan batas kedalaman disebut...

a)

Ruang bawah tanah dalam

b)

Ruang bawah tanah dangkal

c)

Struktur Ruang

d)

Tanah Negara

e)

Ruang Atas Tanah

6.

Berikut merupakan pertimbangan ditetapkannya UUPA sebagai dasar pelaksanaan hukum agraria di Indonesia, kecuali...

a)

Hukum agraria sebelum UUPA bersifat dualisme

b)

Kehidupan rakyat masih bercorak agraris, sehingga hukum agraria memiliki fungsi yang penting untuk masyarakat adil & makmur

c)

Revolusi nasional di bidang hukum agraria telah lama tertunda dan harus disegerakan

d)

Hukum agraria sebelum UUPA disusun berdasarkan sendi-sendi pemerintah jajahan dan tidak menjamin kepastian hukum rakyat asli

e)

Banyak Aturan Pertanahan Yang saling Berbenturan

7.

Dalam hal suatu bidang tanah yang diukur ulang sudah diterbitkan Sertipikat, selain dilakukan perubahan pada Gambar Ukur dan peta pendaftaran juga dilakukan perubahan pada...

a)

Surat Ukur

b)

Nomor Identifikasi Bidang

c)

Buku Tanah

d)

Peta Dasar

e)

Surat Ukur Sementara (SUS)

8.

Penataan Ruang di Indonesia diatur pada...

a)

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

b)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

c)

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

d)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

e)

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007

9.

Peta Bidang Tanah merupakan kutipan dari...

a)

Peta Pendaftaran

b)

Gambar Ukur

c)

Surat Ukur

d)

Surat Ukur Sementara (SUS)

e)

Buku Tanah

10.

Peta Bidang Tanah memuat bidang-bidang tanah dalam satu area atau blok dan Peta Foto dengan format kertas...

a)

A4 dan A3

b)

A0 dan A3

c)

Legal dan A3

d)

A4 dan A3

e)

F4 dan A3

11.

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” merupakan kutipan UUPA No. 5 Tahun 1960, tepatnya...

a)

Pasal 8

b)

Pasal 6

c)

Pasal 7

d)

Pasal 5

e)

Pasal 9

12.

Keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 13 Tahun 2017 ialah...

a)

Pencatatan Sita

b)

Status Quo

c)

Pencatatan Blokir

d)

SIta Perkara

e)

Sita Pidana

13.

Dalam aturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, disebutkan bahawa Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha berdasarkan...

a)

Rencana Tata Ruang (RTR)

b)

Zona Nilai Tanah

c)

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)

d)

GISTARU

e)

Bhumi ATR.BPN

14.

Hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI. Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat, atau percampuran harta karena perkawinan harus menanggung konsekuensi...

a)

Membayar denda kepada negara namun tetap memiliki hak milik

b)

Mengembalikan hak milik tersebut kepada negara dan memperoleh ganti kerugian

c)

Melepaskan hak milik tersebut dalam waktu 1 tahun setelah diperoleh

d)

Dideportasi ke negara asalnya

e)

Tetap menguasai tanah tersebut karena itu adalah objek warisan

15.

Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial diatur dalam UUPA pada pasal...

a)

Pasal 50

b)

Pasal 46

c)

Pasal 49

d)

Pasal 48

e)

Pasal 45

16.

Hak Atas Tanah tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah apabila...

a)

Buku tanahnya terdapat catatan blokir

b)

Surat ukurnya terdapat catatan blokir

c)

Buku Tanahnya terdapat sita

d)

Peta Pendaftarannya berubah

e)

Gambar Ukur Hilang/Tidak ditemukan

17.

Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Menteri terhadap PPAT secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik disebut...

a)

Pembinaan PPAT

b)

Pengawasan PPAT

c)

Pelatihan PPAT

d)

Majelis Pembina PPAT

e)

Semua Jawaban Benar

18.

Pembinaan dan Pengawasan PPAT di daerah dilakukan oleh...

a)

Bupati

b)

Walikota

c)

Gubernur

d)

Sekretaris Daerah Provinsi

e)

Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan

19.

Pembuatan Peta ZNT memiliki berbagai skala ketelitian, diantaranya....

a)

1 : 25.000

b)

1 : 35.000

c)

1 : 30.000

d)

1 : 40.000

e)

1 : 50.000

20.

Dalam penatagunaan tanah, dokumen yang berfungsi sebagai acuan utama adalah...

a)

Surat keputusan presiden

b)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

c)

Surat pernyataan tanah

d)

Laporan hasil survei lapangan

e)

Peta Zona Nilai Tanah

21.

Fungsi utama dari zonasi dalam penatagunaan tanah adalah...

a)

Mengatur distribusi keuntungan tanah

b)

Menentukan jenis kegiatan yang diperbolehkan di suatu kawasan

c)

Mengatur harga jual tanah

d)

Membatasi kepemilikan tanah oleh individu

e)

Memetakan Zona Nilai Tanah

22.

Dalam penatagunaan tanah, peran pemerintah daerah dalam pengawasan adalah...

a)

Menyediakan dana untuk pengadaan tanah

b)

Menerbitkan izin dan mengawasi peruntukan tanah sesuai dengan rencana

c)

Menentukan harga jual tanah

d)

Membangun infrastruktur tanah

e)

Membangun Prasarana, Saran dan Utilitas

23.

Reforma agraria dapat mendukung pengentasan kemiskinan dengan cara…

a)

Mengurangi jumlah penduduk di pedesaan

b)

Membantu petani memiliki akses lebih besar terhadap lahan produktif

c)

Mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian

d)

Meningkatkan ketergantungan pada perusahaan besar

e)

Pembatasan atas Pemilikan Tanah

24.

Undang-Undang yang mengatur tentang Penataan Ruang di Indonesia ialah...

a)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

b)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

c)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

d)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

e)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

25.

Menurut Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud dengan perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas adalah...

a)

Sengketa

b)

Konflik

c)

Perselisihan

d)

Perkara

e)

Pengaduan

26.

Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 15 Tahun 2024 mengatur tentang?

a)

Pendaftaran Tanah

b)

Konflik Pertanahan

c)

Mediasi Pertanahan

d)

Pencegahan Kasus Pertanahan

e)

Konsolidasi Tanah

27.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diatur dalam...

a)

Permen ATR/BPN No. 13 Th. 2021

b)

Permen ATR/BPN No. 19 Th. 2021

c)

Permen ATR/BPN No. 18 Th. 2021

d)

Permen ATR/BPN No. 12 Th. 2021

e)

Permen ATR/BPN No. 11 Th. 2021

28.

Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah kas desa, untuk mendapat izin persetujuan pelepasan haknya Pemerintah Desa mengajukan izin tertulis kepada...

a)

Menteri ATR/KBPN

b)

Gubernur

c)

Bupati

d)

Walikota

e)

Kepala Kantor Wilayah BPN

29.

Hasil overlay Peta administrasi, Peta Penggunaan Tanah dan Peta RTRW/RDTR Rencana Pola Ruang menghasilkan...

a)

Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT)

b)

Peta Rincikan

c)

Peta Kesesuaian Pemanfaatan Lahan

d)

Peta Peninjauan Lapang

e)

Peta Zona Nilai Tanah

30.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN adalah...

a)

Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2020

b)

Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2020

c)

Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2018

d)

Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019

e)

Permen ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2019

31.

Dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah disebut?

a)

Warkah

b)

Peta Pendaftaran

c)

Surat Ukur

d)

Buku Tanah

e)

Persil

32.

Perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas ialah...

a)

Sengketa Pertanahan

b)

Konflik Pertanahan

c)

Perkara Pertanahan

d)

Pengaduan Pertanahan

e)

Gelar Kasus Pertanahan

33.

Perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan disebut...

a)

Perkara Pertanahan

b)

Sengketa Pertanahan

c)

Konflik Pertanahan

d)

Gelar Awal Kasus

e)

Putusan Pengadilan

34.

Fakta yang menggambarkan kondisi senyatanya, penguasaan dan pemanfaatan penggunaan tanah yang menjadi objek kasus, merupakan pengertian dari...

a)

Data Lapangan

b)

Data Fisik

c)

Data Objek Perkara

d)

Data Yuridis

e)

Data Gelar Awal

35.

Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah sesuai dengan data wilayah KKP dan menggunakan proyeksi...

a)

TM-2

b)

TM-3

c)

TM-4

d)

UTM-3

e)

UTM-4

36.

Dalam Pasal 5 Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020, kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi berapa klasifikasi...

a)

3 (tiga klafikasi)

b)

4 (empat klasifikasi)

c)

5 (lima klasifikasi)

d)

6 (enam klasifikasi)

e)

7 (tujuh klasifikasi)

37.

Yang bukan tahapan Penanganan Sengketa dan Konflik adalah..

a)

Pengkajian Kasus

b)

Gelar Awal

c)

Penelitian

d)

Ekspose Hasil Penelitian

e)

Pengaduan

38.

Dokumen hasil Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang masih dalam proses bersifat....

a)

Terbuka untuk umum

b)

Terbuka untuk pihak pengadilan

c)

Rahasia

d)

Terbuka untuk para pihak yang bersengketa

e)

Terekspose

39.

Yang menjadi dasar untuk melaksanakan gelar awal sengketa dan konflik pertanahan ialah...

a)

Hasil Pengkajian Kasus

b)

Hasil Penelitian

c)

Hasil Rapat koordinasi

d)

Hasil Ekspose

e)

Hasil Gelar Akhir

40.

Kasus sengketa dan konflik digolongkan menjadi...

a)

5

b)

4

c)

3

d)

2

e)

6

41.

Peta tematik maupun kadastral, terestris maupun fotogrametris, peta citra yang menunjukkan letak, luas dan batas tanah, peta tata ruang, peta penatagunaan tanah dan peta lain yang terkait dengan Kasus yang ditangani disebut...

a)

Data Fisik

b)

Data Yuridis

c)

Data Lapangan

d)

Data Foto Udara

e)

Data Warkah

42.

Penanganan kasus pada kriteria satu yang dinyatakan selesai apabila...

a)

Keputusan Pembatalan

b)

Surat Rekomendasi

c)

Keputusan Persetujuan

d)

Mendapatkan Penangguhan

e)

Surat Permohonan ditolak

43.

Keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu disebut..

a)

Pengaduan Perkara Pertanahan

b)

Pengaduan Sengketa dan Konflik

c)

Pengaduan Penguasaan Tanah

d)

Pengaduan Pemilikan Tanah

e)

Penanganan Kasus

44.

Kegiatan penggelaran suatu Kasus yang dilakukan dalam rangka penanganan sengketa, konflik atau perkara pertanahan sebelum diambil keputusan penyelesaian sengketa, konflik pertanahan dan/atau penyelesaian perkara dipengadilan disebut...

a)

Rapat Koordinasi

b)

Mediasi

c)

Penelitian Kasus

d)

Penanganan Kasus

e)

Gelar Kasus

45.

Penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdiri atas berapa kluster...

a)

5

b)

4

c)

3

d)

2

e)

1

46.

Pemasangan tanda batas bidang tanah dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan dari...

a)

Pemilik tanah yang berbatasan

b)

Satgas Fisik

c)

Kepala Kantor Pertanahan

d)

Satgas Yuridis

e)

Ketua Ajudikasi

47.

Satgas yang membidangi pengumpulan data yuridis objek Pengadaan Tanah disebut...

a)

Satgas Lapangan

b)

Satgas Administrasi

c)

Satgas Pemetaan

d)

Satgas A

e)

Satgas B

48.

Tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal pada setiap bidang tanah diseluruh indonesia disebut...

a)

Nomor Skala Bidang

b)

Meridian Sentral

c)

Nomor Identifikasi Surat Ukur

d)

Surat Ukur Sementara (SUS

e)

Nomor Identifikasi Bidang (NIB)

49.

Atas kesepakatan bersama para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama...

a)

7 hari

b)

15 Hari

c)

20 Hari

d)

25 Hari

e)

30 Hari

50.

Subjek Reforma Agraria mencakup, kecuali...

a)

Orang Perseorangan

b)

Pemerintah Daerah

c)

Masyarakat Hukum Adat

d)

Badan Hukum

e)

Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama

51.

Bidang Tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk di terbitkannya sertipikat hak atas tanah namun terdapat perkara di pengadilan atau di persengketakan, dikelompokan pada...

a)

Kluster 1

b)

Kluster 2

c)

Kluster 3

d)

Kluster 4

e)

Kluster 5

52.

Program Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah ialah...

a)

Penataan lokasi

b)

Penataan Aset

c)

Legalisasi Aset

d)

Program Strategis Nasional

e)

Penataan Akses

53.

Tanah peruntukan pertanian yang dimiliki oleh orang perorangan yang berdomisili diluar daerah disebut...

a)

Tanah Penguasaan

b)

Tanah Guntai

c)

Tanah Hak Numpang Karang

d)

Tanah Absentee

e)

Tanah Pekarangan

54.

Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan dalam hal...

a)

Terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah kas desa

b)

Terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah wakaf

c)

Terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah ulayat

d)

Terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah aset Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah

e)

Terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah aset Negara Asing yang mempunyai izin tinggal di indonesia

55.

Yang digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah...

a)

Hasil Inventarisasi

b)

Hasil Identifikasi

c)

Daftar Nominatif

d)

Daftar Tanah

e)

Daftar Objek Tanah

56.

Tanah sisa yang luasnya lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi) dapat diberikan Ganti Kerugian setelah mendapat kajian dari pelaksana Pengadaan Tanah. Kajian tersebut dituangkan dalam bentuk?

a)

Berita acara hasil kajian tanah sisa

b)

Berita acara hasil kajian tanah seluruhnya

c)

Berita acara hasil kajian nilai tanah

d)

Berita acara hasil kajian pengukuran ulang bidang tanah

e)

Berita acara hasil Konsultasi ulang

57.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 setelah jangka pemberian hak berakhir, Hak Guna Usaha dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama...

a)

25 (dua puluh lima) tahun

b)

30 (tiga puluh) tahun

c)

35 (tiga puluh lima) tahun

d)

15 (lima belas) tahun

e)

10 (sepuluh) tahun

58.

Hasil kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan tanah masyarakat ini diantaranya...

a)

Meningkatnya motivasi dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Akses reforma agraria

b)

Meningkatnya motivasi dalam melaksanakan kegiatan Legalisasi Aset Reforma Agraria

c)

Memotivasi dalam melaksanakan kegiatan Redistribusi Tanah

d)

Memotivasi peserta untuk menggadaikan asetnya

e)

Memotivasi pemangku kepentingan untuk menilai semua aset masyrakat

59.

Perubahan hak atas tanah lama yang sudah ada pada saat berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan UUPA disebut?

a)

Konversi Hak

b)

Pemberian Hak Atas Tanah

c)

Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah

d)

Pendaftaran Perubahan Fisik Bidang Tanah

e)

Peralihan Hak Atas Tanah

60.

Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja adalah?

a)

UU. No. 2 Tahun 2013

b)

UU No. 17 Tahun 2004

c)

UU No. 9 Tahun 2020

d)

UU No. 10 Tahun 2022

e)

UU No. 6 Tahun 2023

61.

Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat maka diperlukan sebuah kebijakan yakni?

a)

Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah

b)

Penyelenggaraan Penataan Ruang

c)

Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah

d)

Penyelenggaraan Penataan Akses RA

e)

Penyelenggaraan Penataan Aset RA

62.

Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Skala kecil oleh...

a)

Gubernur

b)

Kepala Kantor Wilayah BPN

c)

Kepala Kantor Pertanahan

d)

Bupati/Walikota

e)

Menteri

63.

Hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini merupakan tujuan dari pengadaan tanah sebagai bentuk dari...

a)

Keadilan

b)

Kemanfaatan

c)

Kepastian

d)

Kesejahteraan

e)

Keberlanjutan

64.

Jangka waktu berlakunya Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah diberikan selama...

a)

2 (dua) tahun

b)

3 (tiga) tahun

c)

4 (empat) tahun

d)

5 (lima) tahun

e)

6 (enam) tahun

65.

Pada pengaturan baru Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan UUCK disebutkan Nilai ganti kerugian bersifat...

a)

Mengikat dan Memaksa

b)

Final dan Mengikat

c)

Sederhana dan Sukarela

d)

Adil dan Bermanfaat

e)

Memaksa dan Final

66.

Susunan pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis dan memiliki hubungan fungsional, merupakan pengertian dari...

a)

Rencana Tata Ruang

b)

Rencana Tata Ruang Wilayah

c)

Struktur Perencanaan Ruang

d)

Pola Ruang dalam Tata Ruang

e)

Struktur Ruang

67.

Yang merupakan rencana pola ruang dari penyelenggaraan penataan ruang meliputi...

a)

Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan

b)

Kawasan Terlindungi dan Kawasan Nasional

c)

Kawasan Darat dan Kawasan Laut

d)

Kawasan Lintas Daerah

e)

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

68.

Merupakan bagian dari tanah peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas serta Tanah Usaha Bersama sesuai kesepakatan...

a)

Tanah untuk Pembangunan (TP)

b)

Tanah hasil Pelepasan Hak

c)

Tanah untuk Pekarangan

d)

Tanah untuk Masyarakat Hukum Adat

e)

Tanah untuk Pembangunan RTH

69.

Perseorangan yang menguasai, mengerjakan, mengusahakan atau memanfaatkan Tanah Negara..

a)

Peserta atau Penggarap Tanah pada kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat

b)

Penggarap Tanah Negara

c)

Peserta Penanganan Akses Reforma Agraria

d)

Pengguna Manfaat Legalisasi Aset Reforma Agraria

e)

Pemegang Hak Memungut Hasil Tanah

70.

Dibawah ini yang termasuk Konsolidasi Tanah berdasarkan fungsi dan kawasan..

a)

Konsolidasi Tanah Vertikal

b)

Konsolidasi Tanah Swadaya

c)

Konsolidasi Tanah Pertanian

d)

Konsolidasi Tanah Swapraja

e)

Konsolidasi Tanah Mandiri

71.

Pada penyelenggaraannya, Penatagunaan Tanah dilakukan berdasarkan...

a)

RTRW Kab/Kota

b)

RTRW Provinsi

c)

RTRW Nasional

d)

RDTR

e)

RTR Pulau/Kepulauan

72.

Apa yang terjadi apabila penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah?

a)

Tidak dapat diperluas penggunaannya

b)

Tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya

c)

Bisa dirubah peruntukannya

d)

Dikenai sanksi administrasi

e)

Mendapat pembinaan pemanfaatan ruang

73.

Dalam rangka penanganan akses reforma agraria terdapat rujukan model Pemberdayaan Tanah, kecuali...

a)

Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Kemitraan (Partnership)

b)

Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Penataan Tata Ruang (New Spatial Arrangement)

c)

Pemberdayaan Tanah Masyarakat berbasis Pertanian Korporasi (Cooperative Farming)

d)

Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Corporate Sosial Responsibility (CSR)

e)

Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Zona Nilai Tanah (ZNT)

74.

Yang melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Tanah Masyarakat...

a)

Kantor Wilayah BPN

b)

Perangkat Daerah Bidang Terkait

c)

Pakar Pemberdayaan Masyarakat

d)

Kementerian Sosial

e)

Praktisi Pemberdayaan Tanah Masyarakat

75.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi pemberdayaan tanah masyarakat, salah satunya...

a)

Fasilitasi Akses Permodalan

b)

Fasilitasi Akses Mobilisasi

c)

Fasilitasi Akses Pembayaran

d)

Fasilitasi Akses Jalan

e)

Fasilitasi Akses Keterampilan

76.

Pemetaan sosial di desa yang dicalonkan sebagai lokasi penanganan akses reforma agraria dilakukan oleh...

a)

Tenaga pendamping lapang (Field Staff)

b)

Konsultan Perorangan BPN

c)

Praktisi Pemberdayaan Masyarakat

d)

Petugas Pemetaan Sosial

e)

Pegiat Pemetaan Sosial

77.

Penetapan lokasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat harus sesuai dengan kriteria tertentu antara lain, kecuali...

a)

Jumlah sertipikat bidang tanah yang telah diterbitkan

b)

Data dari pemangku kepentingan terkait mengenai model pemberdayaan yang sedang dikembangkan di salah satu desa/kelurahan

c)

Lokasinya terjangkau, sesuai dengan kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada

d)

Masyarakat di lokasi desa/kelurahan yang ditetapkan menjadi mitra binaan bersama

e)

Masyarakat di lokasi desa/kelurahan yang ditetapkan menjadi mitra binaan swadaya

78.

Pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah...

a)

Tujuan Redistribusi Tanah

b)

Maksud Redistribusi Tanah

c)

Fungsi Redistribusi Tanah

d)

Sasaran Redistribusi Tanah

e)

Hasil Redistribusi Tanah

79.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Bab II Pasal 2 bahwa Penatagunaan tanah berasaskan, kecuali...

a)

Keterpaduan

b)

Berdayaguna

c)

Berhasilguna

d)

Seimbang

e)

Vertikal

80.

Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap...

a)

Tanah Negara

b)

Bidang-Bidang Tanah Terlantar

c)

Tanah Bekas Barat

d)

Tanah Bekas HGU

e)

Tanah Swapraja

81.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan...

a)

Fungsi kawasan dalam RTRW

b)

Fungsi kawasan dalam RUPP

c)

Fungsi kawasan dalam RDTR

d)

Fungsi kawasan dalam ZNT

e)

Fungsi kawasan Pulau/Kepulauan

82.

Tanah dalam kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pada...

a)

Lokasi Situs

b)

Sempadan Pantai

c)

Sempadan Danau

d)

Sempadan Sungai

e)

Kawasan Hutan

83.

Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada...

a)

Kawasan Hutan

b)

Lokasi Situs

c)

Lokasi Cagar Budaya

d)

Sempadan Danau

e)

Kawasan Industri

84.

Yang bukan termasuk Data Penggunaan Tanah Perdesaan dan Perkotaan pada jenis data Penatagunaan Tanah adalah...

a)

Jenis penggunaan tanah

b)

Klasifikasi penggunaan tanah

c)

Pola penggunaan tanah

d)

Pemanfaatan tanah.

e)

Data Nilai Tanah

85.

Yang tidak termasuk jenis data yang disiapkan dalam Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah adalah...

a)

Peta Batas Administrasi

b)

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

c)

Peta Telaah Lahan Eks HGU

d)

Peta Penggunaan Tanah

e)

Data dan Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah

86.

Pertimbangan teknis pertanahan diberikan dalam rangka, kecuali...

a)

Persetujuan Izin Lokasi

b)

Penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul

c)

Perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah

d)

Penolakan Izin Lokasi

e)

Rekomendasi Penguasaan Tanah Musnah

87.

Secara garis besar pertimbangan teknis pertanahan terdiri dari 6 (enam) tahapan, kecuali...

a)

Permohonan

b)

Peninjauan Lokasi

c)

Pengolahan dan analisis data

d)

Penyusunan Risalah Yuridis

e)

Peta Penerbitan

88.

Instrumen penatagunaan tanah berskala mikro yang bertujuan untuk tercapainya penggunaan tanah yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan dalam rangka sistem penataan agraria yang berkelanjutan sehingga tanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan berpegang pada prinsip penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang serasi, selaras, berkeadilan, dan berkelanjutan disebut...

a)

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)

b)

Rencana Detail Tata Ruang (RTRW)

c)

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

d)

RTRW Provinsi

e)

Zona Nilai Tanah

89.

Yang memfasilitasi pensertipikatan pulau-pulau kecil terluar ialah...

a)

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

b)

Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

c)

Direktorat Jenderal Tata Ruang

d)

Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Tanah dan Ruang

e)

Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

90.

Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR disebut...

a)

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)

b)

Rencana Pemanfaatan Kawasan

c)

RUPP

d)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

e)

Peta Analis Penatagunaan Tanah

91.

Hasil dari proses Perencanaan Tata Ruang Laut disebut...

a)

Rencana Tata Ruang Laut

b)

Rencana Struktur Ruang Laut

c)

Rencana Pola Ruang Laut

d)

Rencana Toponomi Ruang Laut

e)

Rencana Ruang Laut

92.

Yang bukan termasuk pada penyelenggaraan Penataan Ruang...

a)

Perencanaan Tata Ruang

b)

Pemanfaatan Ruang

c)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d)

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

e)

Pengobjekan Penataan Ruang

93.

Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan...

a)

Rencana Umum Tata Ruang

b)

Rencana Baku Tata Ruang

c)

Rencana Spesial Tata Ruang

d)

Rencana Padu Tata Ruang

e)

Rencana Khusus Tata Ruang

94.

Aplikasi Pertanahan yang dapat digunakan untuk membuat Peta Bidang Tanah...

a)

KKP

b)

ArcGIS

c)

QGIS

d)

Photoshop

e)

CorelDraw

95.

Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat adalah...

a)

Pelaksanaan Penataan Ruang

b)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

c)

Pengawasan Penataan Ruang

d)

Pembinaan Penataan Ruang

e)

Semua Jawaban Benar

96.

Pada wilayah Kabupaten, tingkat ketelitian peta perencanaan tata ruang yakni?

a)

1 : 50.000.

b)

1 : 750.000

c)

1 : 350.000

d)

1 : 500.000

e)

2 : 250.000

97.

Nilai tanah merupakan salah satu komponen dalam perspektif paradigma menajemen pertanahan. Integrasi Land Tenure, Land Use, Land Value dan Land Devolopment yang dibingkai oleh land Policy dapat mewujudkan?

a)

Pembangunan ekonomi nasional

b)

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

c)

Pembangunan Ekonomi Kreatif

d)

Pembangunan Ekonomi Sistem Zonasi

e)

Semua Jawaban Benar

98.

Proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan kegiatan pertanahan serta penataan ruang disebut dengan?

a)

Penilai Pertanahan

b)

Penilai Publik

c)

Penilaian Pertanahan

d)

Standar Penilaian Indonesia (SPI)

e)

Lisensi Penilai Pertanahan

99.

Masa jabatan PPAT dapat diperpanjang paling lama …..... tahun sampai dengan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan PPAT yang bersangkutan.

a)

1 (satu)

b)

2 (dua)

c)

tiga (tiga)

d)

5 (lima)

e)

10 (sepuluh)

100.

Kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli,warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya disebut...

a)

Warkah PPAT

b)

Protokol PPAT

c)

SK PPAT

d)

Akta PPAT

e)

Buku Tanah PPAT

Similar Resources on Wayground

MID SEMESTERGANJIL DRAMA

100 questions

MID SEMESTERGANJIL DRAMA

quiz

Worksheet

•

12th Grade - University

Blok 13 Alpheratz

100 questions

Blok 13 Alpheratz

quiz

Worksheet

•

University

Paket Soal Kearsipan 3.0

100 questions

Paket Soal Kearsipan 3.0

quiz

Worksheet

•

University

Quiz TIK Kelas 4 SD

101 questions

Quiz TIK Kelas 4 SD

quiz

Worksheet

•

4th Grade - University

LCC TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

100 questions

LCC TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

quiz

Worksheet

•

5th Grade - University

Kumpulan soalgrup arsiparis MA II

100 questions

Kumpulan soalgrup arsiparis MA II

quiz

Worksheet

•

University

Undercarriedge 5

100 questions

Undercarriedge 5

quiz

Worksheet

•

12th Grade - University

Paket Soal kearsipan 7.0

100 questions

Paket Soal kearsipan 7.0

quiz

Worksheet

•

University