WorksheetsQuiz tentang Kementerian Lingkungan Hidup Soal 9
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Siaga 2 (dua) atau Waspada adalah keadaan daerah/wilayah dalam kondisi ....
telah terdapat unsur- unsur yang berpotensi untuk terjadinya karhutla
tidak ada potensi terjadinya karhutla
karhutla berpotensi bencana, yang merupakan peningkatan ekskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang dan mempertimbangk an kondisi nyata/dampak di masyarakat
banyak hotspot
banyak pemberitaan tentang karhutla
Siaga 1 (satu) atau Siaga Darurat adalah suatu keadaan ....
telah terdapat unsur- unsur yang berpotensi untuk terjadinya karhutla
tidak ada potensi terjadinya karhutla
karhutla berpotensi bencana, yang merupakan peningkatan ekskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang dan mempertimbangk an kondisi nyata/dampak di masyarakat
banyak hotspot
banyak pemberitaan tentang karhutla
Peraturan Presiden nomor berapa yang mengatur tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020.
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020.
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2022.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Menteri. Siapakah yang memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menteri Lingkungan Hidup.
Menteri Kehutanan.
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Menteri Pertanian.
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ….
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menteri Lingkungan Hidup
Menteri Kehutanan
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Menteri Pertanian
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian di jabarkan dalam dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor ….
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim di tingkat tapak dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang bernama ….
Balai Pengendalian Perubahan Iklim
Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Balai Perubahan Iklim dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Balai Kebakaran Hutan dan Lahan dan Perubahan Iklim
Tugas dan fungsi Balai Pengendalian Perubahan Iklim diatur dalam peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor ….
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi Balai Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12
Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim
Berikut adalah salah satu Eselon I yang terdapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu …
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Direktorat Jenderal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai
Direktorat Jenderal Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
Sekretariat Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
Balai Pengendalian Perubahan Iklim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang bernama ….
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Direktur Jenderal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Direktorat Jenderal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Direktur Jenderal Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan gabungan Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan. Peraturan Menteri nomor berapa yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 adalah ….
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemrintahan negara.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemrintahan negara.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemrintahan negara.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemrintahan negara.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemrintahan negara.
Sebutkan 3 (tiga) Direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim ....
Direktorat PKHL, Direktorat API dan Direktorat MS2R
Direktorat API, Direktorat MPI dan Direktorat PPH
Direktorat IGRK dan MPV, Direktorat KKH dan Direktorat MS2R
Direktorat MPI, Sekretariat Ditjen PPI dan Direktorat KK
Direktora
Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim ada 5 (lima) dengan nama Balai Pengendalian Perubahan Iklim. Sebutkan salah satu Balai tersebut ....
Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Sumatera Utara
Kalimantan Barat
Sulawesi dan Papua
Ambon dan Maluku
Jabatan Fungsional Manggala Agni diatur dalam peraturan menteri nomor ….
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2000
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2022 mengatur tentang ….
Jabatan Fungsional Manggala Agni
Organisasi dan Wilayah Kerja Manggala Agni
Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Manggala Agni
Tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2022 adalah ….
melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim
melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan
melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan pemukiman
Definisi Jabatan Fungsional Manggala Agni berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2022 adalah ….
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian perubahan iklim
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian perubahan iklim dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan, lahan dan pemukiman
PNS setiap tahun harus membuat SKP yang berisi tentang rencana kinerja dan target yang akan dicapai. Kepanjangan dari SKP adalah ….
Sasaran Kinerja Pegawai
Sasaran Kinerja Pejabat
Sasaran Kerja Pegawai
Sasaran Kerja Pejabat
Sasaran Kinerja Pegawai dan PeJabat
Siapakah instansi pembina Jabatan Fungsional Manggala Agni?
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktoral Jenderal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Direkorat Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup
