NEW
Font size
WorksheetsQuiz UUD 1945 dan UU ASN
Total questions: 54
Worksheet time: 54mins
Apa yang menjadi dasar negara Indonesia menurut UUD 1945?
Pancasila
Bhinneka Tunggal Ika
UUD 1945
NKRI
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah ...
Negara kesatuan
Negara hukum
Negara demokrasi
Negara maritim
Kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal ...
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1)
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah ...
Presidensial
Parlementer
Federal
Monarki
UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal ...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
20 Agustus 1945
Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin oleh UUD 1945 dalam pasal ...
Pasal 28A-28J
Pasal 27-29
Pasal 30-32
Pasal 34-36
Dalam UU HAM, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal ...
Pasal 19
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 29
UU HAM menjamin hak hidup sebagai hak ...
Hak dasar yang tidak dapat dikurangi
Hak tambahan
Hak alternatif
Hak bersyarat
UU HAM mengatur kewajiban setiap orang untuk ...
Menghormati hak orang lain
Membatasi kebebasan individu
Meningkatkan ekonomi negara
Membayar pajak
Pelanggaran HAM berat menurut UU HAM mencakup ...
Genosida dan kejahatan kemanusiaan
Korupsi dan nepotisme
Kekerasan dalam rumah tangga
Penyalahgunaan wewenang
UU ASN bertujuan untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang ...
Profesional, netral, dan sejahtera
Produktif, kreatif, dan inovatif
Disiplin, berprestasi, dan berwibawa
Kompeten, efektif, dan efisien
Berdasarkan UU ASN, ASN terdiri dari ...
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pegawai Kontrak dan Pegawai Tetap
Pegawai Tetap dan Pegawai Sementara
Tugas utama ASN adalah ...
Memberikan pelayanan publik
Menyusun undang-undang
Menjaga keamanan negara
Melindungi lingkungan hidup
Dalam UU ASN, sistem merit adalah ...
Kebijakan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
Sistem pengangkatan berdasarkan usia
Penilaian kinerja berdasarkan senioritas
Pengelolaan ASN berdasarkan wilayah kerja
Jabatan pimpinan tinggi dalam ASN meliputi ...
Eselon I dan II
Eselon II dan III
Eselon III dan IV
Eselon IV dan V
Pegawai ASN yang berstatus PPPK memiliki hak berikut ini, kecuali ...
Gaji dan tunjangan
Pensiun
Pengembangan kompetensi
Perlindungan hukum
Salah satu prinsip dasar pengelolaan ASN menurut UU ASN adalah ...
Netralitas
Kebebasan
Otonomi
Senioritas
UU ASN mengatur bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui ...
Seleksi terbuka dan kompetitif
Penunjukan langsung
Pemungutan suara
Senioritas kerja
Setiap ASN wajib mematuhi ...
Etika profesi dan kode etik ASN
Perintah pribadi atasan
Aturan informal dalam organisasi
Permintaan dari kolega
ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan ...
Sanksi administratif
Pemberhentian tanpa proses
Sanksi pidana langsung
Peringatan tanpa dokumen
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bertujuan untuk ...
Memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
Meningkatkan perdagangan antarnegara
Melindungi k
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bertujuan untuk ...
Memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
Meningkatkan perdagangan antarnegara
Melindungi kawasan konservasi alam
Memperluas pendidikan gratis
Pelaksanaan P4GN menurut Inpres Nomor 2 Tahun 2020 melibatkan ...
Seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat
Aparatur Sipil Negara saja
Sektor pendidikan saja
Polisi dan militer saja
Fokus utama Rencana Aksi Nasional P4GN adalah ...
Pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat
Peningkatan ekonomi lokal
Pendidikan antikorupsi
Pembangunan infrastruktur besar
Upaya rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari ...
Rencana Aksi Nasional P4GN
Pengamanan wilayah perbatasan
Penegakan hukum pidana ekonomi
Pelestarian budaya
Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020, peran masyarakat adalah ...
Aktif dalam program pencegahan penyalahgunaan narkotika
Hanya menjadi objek hukum
Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah
Menjalankan rehabilitasi sendiri tanpa panduan
KUHP adalah ...
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hak Asasi
Kitab Undang-Undang Hubungan Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi
KUHAP adalah ...
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hak Asasi Pidana
Kitab Undang-Undang Hak Administrasi Peradilan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Tujuan KUHAP adalah ...
Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi
Memberikan kebebasan sepihak kepada terdakwa
Mengurangi hukuman pidana
Mengatur hukum perdata
Menurut KUHP, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja disebut ...
Delik dolus
Delik culpa
Delik formal
Delik material
Pasal 1 KUHP menegaskan prinsip ...
Legalitas
Keadilan
Kepastian hukum
Non-diskriminasi
Hukum pidana bersifat ...
Memaksa
Mengikat sepihak
Relatif
Alternatif
Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian disebut ...
Delik culpa
Delik dolus
Delik materiil
Delik formil
KUHAP memberikan perlindungan terhadap tersangka untuk ...
Tidak ditahan tanpa alasan yang sah
Memilih hukuman
Membatalkan proses hukum
Mengabaikan pemeriksaan
KUHAP mengatur bahwa penahanan dilakukan berdasarkan ...
Alasan hukum yang jelas
Perintah sepihak aparat
Keinginan pelapor
Status sosial tersangka
Penyelesaian perkara pidana dalam KUHAP dilakukan melalui ...
Proses peradilan yang jujur dan adil
Perundingan informal
Penentuan sepihak aparat
Kebijakan tanpa aturan tertulis
Fungsi utama pemasyarakatan menurut UU Pemasyarakatan adalah ...
Pembinaan warga binaan agar menjadi individu yang baik dan berguna
Penahanan warga negara tanpa proses hukum
Meningkatkan pendapatan lembaga pemasyarakatan
Memperbanyak jumlah lembaga pemasyarakatan
Dalam UU Pemasyarakatan, hak warga binaan meliputi ...
Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan
Hak untuk bebas tanpa proses hukum
Hak untuk menolak peraturan lapas
Hak untuk tidak diperiksa
Prinsip dasar dalam pelaksanaan pemasyarakatan adalah ...
Kemanusiaan dan keadilan
Kekerasan dan ketertiban
Pemaksaan dan penindakan
Penahanan tanpa bat
Prinsip dasar dalam pelaksanaan pemasyarakatan adalah ...
Kemanusiaan dan keadilan
Kekerasan dan ketertiban
Pemaksaan dan penindakan
Penahanan tanpa batas waktu
Warga binaan memiliki kewajiban utama untuk ...
Mematuhi aturan yang berlaku di lapas
Menolak sistem pembinaan yang tidak disukai
Melakukan protes terhadap petugas
Menyerahkan seluruh haknya
Menurut UU Pemasyarakatan, tujuan akhir dari pembinaan adalah ...
Reintegrasi sosial warga binaan
Penahanan seumur hidup
Penghapusan hak politik
Pemisahan dari masyarakat selamanya
Pelaksanaan sistem pemasyarakatan diawasi oleh ...
Pemerintah dan lembaga independen
Polisi militer
Masyarakat tanpa batasan
Pengadilan internasional
Pembinaan bagi warga binaan diatur dalam ...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Peraturan Pemerintah tentang Keimigrasian
Pemenuhan kebutuhan warga binaan meliputi ...
Kesehatan, pendidikan, dan bimbingan sosial
Kebebasan mutlak tanpa aturan
Penyediaan barang mewah
Hak untuk menolak pembinaan
Tujuan utama dari reintegrasi sosial adalah ...
Kembalinya warga binaan sebagai individu yang bermanfaat bagi masyarakat
Pemisahan warga binaan dari masyarakat
Peningkatan jumlah penghuni lapas
Mengurangi jumlah hukuman pidana
Lapas bertanggung jawab atas ...
Pembinaan dan pengawasan warga binaan selama menjalani hukuman
Penghapusan hukuman yang berlaku
Penahanan tanpa dasar hukum
Pembebasan tanpa syarat
Tata tertib lapas dan rutan diatur dalam ...
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2016
Salah satu aturan tata tertib di lapas adalah ...
Melarang membawa barang terlarang seperti narkoba
Membebaskan warga binaan untuk keluar lapas
Tidak wajib mengikuti pembinaan
Meninggalkan lapas tanpa izin
Kewajiban petugas lapas adalah ...
Menjaga keamanan dan ketertiban
Menghapuskan semua hak warga binaan
Memberikan kebebasan sepihak kepada warga binaan
Menolak kunjungan keluarga
Tata tertib lapas bertujuan untuk ...
Menjaga keamanan dan ketertiban dalam lapas
Membatasi jumlah warga binaan
Menurunkan standar pembinaan
Menghilangkan hak warga binaan
Warga binaan yang melanggar tata tertib dapat dikenakan ...
Sanksi administratif atau sanksi lainnya sesuai aturan
Pengurangan hukuman secara langsung
Pembebasan bersyarat
Penghapusan sanksi
Permenpan terkait Jabatan Fungsional Pengamanan Pemasyarakatan bertujuan untuk ...
Menentukan standar kompetensi bagi petugas pengamanan
Membebaskan pengawasan warga binaan
Mengurangi jumlah petugas lapas
Menghapus pengamanan di lapas
Tugas utama jabatan fungsional pengamanan pemasyarakatan adalah ...
Melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap warga binaan
Menentukan hukuman warga binaan
Menghapus aturan lapas
Menolak kunjungan keluarga
