NEW
Font size
Worksheetskelas 10 bab 3
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
presiden
DPR
DPD
MPR
BPK
Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah....
DPR
DPD
BPK
KY
MPR
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
memutus sengketa kewenangan lembaga negara
membuat partai politik
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
memutus pembubaran partai politik
DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama....
membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
membantu presiden dalam pemerintahan
Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
MPR
DPR
MA
DPD
langsung oleh rakyat
Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
DPD
DPR
MPR
MK
BPK
Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
5 tahun
10 tahun
15 tahun
20 tahun
25 tahun
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
UUD 1945
peraturan daerah
Keputusan MPR
Pancasila
peraturan pemerintah
Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
presiden
MPR
DPR
MA
BPK
Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
MPR
DPR
PRESIDEN
RAKYAT
MA
anggota MPR terdiri dari...
DPD dan DPR
BPK dan DPR
DPD dan BPK
DPR, BPK, dan DPD
DPRD dan DPD
presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon ada pada pasal ...
pasal 12 ayat 1 UUD 1945
pasal 12 ayat 2 UUD 1945
pasal 6 ayat 2 UUD 1945
pasal 6 ayat 1 UUD 1945
pasal 24 ayat 1 UUD 1945
Menurut UU no. 20 tahun 2003 anggota DPR berjumlah ... orang
525
550
575
625
650
DPD merupakan anggota MPR yang dipilih melalui...
Ditunjuk presiden
Pemilu di negara
Pemilu di provinsi
Pemilu di kabupaten
Pemilu di kota
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD merupakan kewenangan dari
MA
MK
KY
DPR
MPR
yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah….
Lembaga Swadaya Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Partai politik
Kelompok penekan
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
yang termasuk dalam Infrastruktur politik adalah ...
presiden
DPR
partai politik
MK
MPR
Struktur politik dalam suasana pemerintahan biasa sebagai pendukung disebut….
Infrastruktur politik
Ilegal struktur politik
Inktrastruktur politik
Ekstrastruktur politik
Suprastruktur politik
Struktur politik dalam suasan pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan disebut....
sistem politik
struktur politik
infra struktur
supra struktur
ilegal politik
Lembaga di bawah ini yang pada dewasa ini dikategorikan sebagai suprastruktur politik di Indonesia, antara lain ….
LSM, LBH, dan tokoh politik
KPU dan BPK
presiden, DPR , dan MA
lembaga peradilan umum, militer, dan agama
partai politik dan kelompok penekan
Berbagai lembaga yang keberadaanya diatur dalam UUD disebut lembaga ….
lembaga terstruktur
infrastruktur
strukturisasi
suprastruktur
struktur organisasi
Partai politik sebagai alat demokrasi memiliki fungsi sebagai ….
wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat
sarana pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya
alat control bagi penyelenggara pemerintahan
oposisi rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa
lembaga pemerintah nonformal yang diakui
Lembaga formal yang mempunyai fungsi melaksanakan peraturan perundang- undangan di dalam suprastruktur politik yaitu ….
legislatif
partai politik
yudikatif
infrastruktur politik
eksekutif
salah satu hak istimewa dari anggota DPR adalah ....
hak interpelasi
hak interupsi
hak grasi
hak abolisi
hak amnesti
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945 adalah kewenangan dari lembaga ...
MA
KY
MK
BPK
MPR
tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik berikut, kecuali ...
keseimbangan kekuatan (balance of force)
proses penguatan diri sendiri (self enforcing process)
independensi
terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat
tidak ada komunikasi
partisipasi politik di lingkungan sekolah antara lain ...
pemilihan kepala desa
pemilihan ketua osis
pemilihan kepala daerah
pemilihan kepala negara
pemilihan ketua RT/RW
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Pemilu anggota DPR dan DPD dilaksanakan setiap ….
3 tahun sekali
4 tahun sekali
5 tahun sekali
6 tahun sekali
7 tahun sekali
Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali ....
memutus pembubaran partai politik
memutus perselisihan tentang hasil pemilu
memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hokum
menguji UUD terhadap Undang-Undang
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
Menurut pasal 24 dan 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya ....
berada dibawah control pemerintah
bebas memutuskan perkara
lepas dari pengaruh pemerintah
berada dibawah pengaruh pemerintah
bersama MA memutuskan perkara
Hak dewan perwakilan rakyat untuk mengadakan penyelidikan terhadap kudang keringjakan pemerintah disebut....
hak intrpelasi
hak angket
hak inisiatif
hak amandemen
hak petisi
Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya….
Presiden dibantu menteri
Tidak dapat saling menjatuhkan
DPR berfungsi sebagai alat control
Presiden mandataris MPR
Mentri bertanggung jawab kepada Presiden
Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara, merupakan tanggung jawab penuh ada ditangan …
MPR
DPR
Presiden
DPR dan MPR
Lembaga tinggi Negara
Seluruh lembaga-lembaga Negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan hukum, artinya Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada ….
kekuasaan
kedaulatan
agama
hukum
keadilan
Kedudukan Presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah ….
lebih tinggi DPR daripada Presiden
Lebih tinggi Presiden daripada DPR
kedudukan Presiden dan DPR sejajar
Presiden bertanggung jawab kepada DPR
DPR dapat menjatuhkan kedudukan Presiden
Dibawah ini merupakan lembaga Negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, adalah ….
MA
BPK
DPR
DPA
MK
Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat,..
Pertama
Kedua atau banding
Terakhir
Final
Daerah
Yang tidak termasuk wewenang Mahkamah Agung ialah….
Memutus perkara pidana dan perdata
Mengadili pada tingkat kasasi
Memberikan pertimbangan hukum
Memberikan kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi
Memberikan pertimbangan hakim
Pemerintahan yang tidak transparan adalah....
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tertutup dari pihak lain diluar pemerintah, terutama rakyat
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat terbuka dari pihak pemerintah
Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan undang-undang
Penyelenggaraan pemerintahan menurut dengan dasar pancasila
Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem terbuka terhadap semua masyarakat
Berikut ini yang termasuk manfaat keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah….
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara
Membentuk kelompok atau organisasi lintas budaya
Kebebasan berpendapat, berserikat serta pers sangat dibatasi
Informasi hanya diperoleh sepihak saja
Informasi dapat diperoleh satu arah
Yang tidak termasuk ciri dari pemerintah yang terbuka adalah . . . .
Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.
Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan- kebijakan yang akan dan sudah dibuat.
Tidak adanya perkumpulan untuk pers.
terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers.
Lembaga yang memiliki tugas mengawasi perilaku hakim adalah ...
MA
MK
KY
BPK
presiden
Tugas BPK sebagai lembaga negara adalah ...
mengawasi perilaku hakim
mengawasi pengelolaan keuangan negara
memutuskan perkara hukum
memutuskan pemberhentian presiden
membuat Undang-Undang
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu Indonesia disebut menganut sistem pemerintahan ...
parlementer
republik
serikat
kesatuan
presidensiil
DPR memiliki hak membuat rancangan Undang-Undang. Hask ini disebut hak ...
petisi
inisiatif
angket
budget
protokoler
Bila selama masa jabatannya presiden meninggal dunia, maka yang berhak menggantikannya adalah ...
panglima TNI
menteri dalam negeri
wakil presiden
ketua MPR
ketua DPR
Yang termasuk tugas presiden sebagai kepala negara yakni ...
menetapkan Peraturan Pemerintah
membuat perjanjian dengan negara lain
membentuk dewan pertimbangan
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR
Anggota DPR dan DPD dipilih dengan cara ...
ditunjuk langsung oleh presiden
bergiliran
undian
Pemilihan Umum
voting
