Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial

Dewan Perwakilan Rakyat

Kementerian Hukum dan HAM

Memeriksa perkara tingkat kasasi

Mengawasi hakim dan merekomendasikan sanksi jika ditemukan pelanggaran kode etik

Membentuk undang-undang yang mengatur peradilan

Menyusun kebijakan hukum nasional

Mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh menteri

Mahkamah Agung

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat

Mahkamah Konstitusi

Rakyat secara langsung

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden mengenai kebijakan yang diambil pemerintah

Hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap suatu kebijakan pemerintah

Hak DPR untuk menyelidiki suatu peristiwa yang dianggap menyimpang

Hak DPR untuk menyusun peraturan yang mengikat eksekutif

Hak DPR untuk mengganti presiden jika dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial

Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden

Membentuk undang-undang yang bersifat nasional

Mengawasi jalannya pemerintahan daerah

Mengajukan dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

Memutuskan perselisihan pemilihan kepala daerah

Melantik pejabat negara di daerah

Badan Pemeriksa Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewan Perwakilan Rakyat

Mahkamah Konstitusi

Kementerian Keuangan

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Dewan Perwakilan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Komisi Yudisial

Memutus sengketa hasil pemilu

Permohonan pemeriksaan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Melantik anggota DPR dan DPD

Mengadili hakim yang melanggar kode etik

Mengawasi keuangan negara

Mengawasi perilaku hakim dalam sistem peradilan

Menyusun kebijakan fiskal dan moneter nasional

Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Membantu presiden dalam menyusun undang-undang

Mengadili pejabat negara yang melakukan

Menyusun dan mengesahkan undang-undang nasional

Memeriksa anggaran pemerintah daerah

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

Melakukan pengawasan terhadap kinerja menteri

Membentuk kabinet bersama presiden

Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial

Dewan Perwakilan Rakyat

Mahkamah Agung

Kejaksaan Agung

Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Badan Pengawas Pemilu

Memperkuat kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara

Membatasi masa jabatan presiden dan memperkuat prinsip demokrasi

Menambah kewenangan presiden dalam mengatur pemerintahan

Menghapus sistem pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Menjadikan DPR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang membuat peraturan

Kewenangan Mahkamah Agung hanya mengadili kasus perdata, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengadili kasus pidana

Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawas hakim, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengawasi presiden

Mahkamah Agung menangani kasus hukum umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi menangani perkara konstitusi dan sengketa lembaga negara

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili presiden, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan tersebut

Mahkamah Konstitusi lebih tinggi kedudukannya daripada Mahkamah Agung

Memiliki pengalaman sebagai pejabat publik selama minimal 5 tahun

Berusia minimal 21 tahun dan memiliki kewarganegaraan Indonesia

Pernah menjadi anggota partai politik selama 10 tahun

Memiliki gelar akademik minimal S2

Dapat dipilih langsung oleh presiden

Komisi Yudisial

Badan Pengawas Pemilu

Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

Memeriksa keuangan negara dan laporan dari BPK

Melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah

Mengubah konstitusi tanpa persetujuan MPR

Menyetujui atau menolak rancangan undang-undang dari presiden

Mengusulkan pemakzulan presiden tanpa persetujuan lembaga lain

Mengadili kasus korupsi hingga tingkat kasasi

Menyusun peraturan perundang-undangan tentang korupsi

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

Memberikan grasi kepada koruptor yang menunjukkan itikad baik

Mengawasi seluruh kebijakan ekonomi pemerintah

7 orang yang diangkat oleh presiden

9 orang yang dipilih oleh DPR, MA, dan presiden

11 orang yang dipilih oleh Komisi Yudisial

13 orang yang ditunjuk

Presiden harus membentuk kabinet baru

Presiden dapat tetap menjalankan pemerintahan menggunakan APBN tahun sebelumnya

DPR harus membentuk tim anggaran sendiri

Mahkamah Agung harus mengeluarkan keputusan terkait anggaran negara

BPK akan mengambil alih pengelolaan keuangan negara

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dalam kabinet

Menyusun dan mengubah Undang-Undang Dasar

Mengadili presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum

Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

Mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pejabat negara

Memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah

Bertanggung jawab langsung kepada presiden

Bertanggung jawab kepada DPR dan menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara

Berwenang untuk menyusun kebijakan ekonomi nasional

Presiden dipilih oleh DPR melalui musyawarah

Presiden dapat diberhentikan oleh Mahkamah Agung kapan saja

Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Presiden harus mendapat persetujuan MPR sebelum mengeluarkan kebijakan

Presiden tidak boleh membentuk kabinet tanpa persetujuan DPR

Untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung

Untuk mengatur proses pemilihan hakim konstitusi

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Untuk memutus perkara yang berkaitan dengan pejabat negara

Untuk mengadili hakim yang terlibat kasus pidana

Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

Memutus perselisihan hasil pemilu

Melakukan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya

Menyusun kebijakan hukum nasional

Menyusun anggaran untuk lembaga yudikatif

Mengesahkan dan menetapkan peraturan daerah

Mengawasi kebijakan pemerintah secara langsung

Membahas dan menyusun rancangan undang-undang

Mengadili pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum

Menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara

Mengawasi pelaksanaan pemilu dan memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar aturan

Menyusun peraturan tentang pemilu dan mengawasi kinerja partai politik

Melaksanakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Menganalisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem kepemiluan

Mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Dewan Perwakilan Rakyat

Komisi Yudisial

Kementerian Hukum dan HAM

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden

Mahkamah Konstitusi

Badan Pemeriksa Keuangan

Pemilihan oleh DPR

Pengangkatan oleh presiden

Pemilu langsung oleh rakyat di setiap provinsi

Musyawarah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Keputusan bersama DPR dan presiden

Untuk memperkuat sistem presidensial dan menghapus supremasi MPR

Agar MPR bisa membentuk kabinet pemerintahan

Supaya DPR bisa memiliki kedudukan yang lebih tinggi

Agar keputusan MPR tidak perlu mendapat persetujuan presiden

Untuk membatasi kewenangan presiden dalam menjalankan pemerintahan

Tidak memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya

Tidak bisa diawasi oleh DPR maupun pemerintah

Tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dalam menjalankan tugasnya

Bertanggung jawab langsung kepada presiden

Berhak menentukan kebijakan hukum sendiri tanpa persetujuan DPR

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial

Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden

Hak interpelasi

Hak angket

Hak petisi

Hak inisiatif

Hak budget

Menyusun kebijakan ekonomi dan anggaran negara

Mengawasi seluruh kinerja keuangan pemerintah dan melaporkan kepada DPR

Mengadili pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan keuangan negara

Menyusun undang-undang terkait keuangan negara

Mengelola penerimaan pajak dan anggaran belanja negara

Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

Memutus sengketa hasil pemilihan umum

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

Mengadili kasus tindak pidana korupsi

Memutus perkara pemakzulan presiden

Memusatkan kekuasaan di tangan presiden

Memastikan DPR memiliki kekuasaan lebih besar daripada lembaga lain

Menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Menghapus sistem peradilan independen

Menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara