Sebagai tempat peristirahatan bagi presiden

Sebagai kantor presiden

Sebagai tempat pelaksanaan acara kenegaraan

Sebagai pusat pemerintahan daerah

Sebagai simbol kedudukan presiden sebagai kepala negara

Istana Merdeka

Istana Garuda

Istana Tampak Siring

Istana Nusantara

Istana Gedung Agung

Kekuasaan legislatif

Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan administratif

Kekuasaan pemerintahan daerah

Lembaga negara memiliki tugas lebih spesifik dalam keamanan dan pertahanan, sedangkan alat negara lebih bersifat administratif.

Lembaga negara bertugas menjalankan fungsi kenegaraan yang lebih luas, sedangkan alat negara bertugas untuk kepentingan spesifik seperti menjaga keamanan.

Alat negara memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada lembaga negara.

Alat negara hanya berfungsi dalam pembuatan undang-undang, sedangkan lembaga negara menjalankan tugas eksekutif.

Lembaga negara tidak diatur oleh konstitusi, sedangkan alat negara diatur oleh undang-undang.

Ketua MPR

Ketua DPR

Presiden

Mahkamah Konstitusi

Menteri Pertahanan

Menyusun undang-undang

Melaksanakan kebijakan negara dan mengelola angkatan bersenjata

Menegakkan hukum dan keadilan

Mengawasi jalannya pemerintahan daerah

Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara

Dapat dibentuk oleh kelompok kepentingan

Tugas dan fungsinya diatur oleh konstitusi atau undang-undang

Tidak memiliki struktur organisasi yang jelas

Bertugas hanya di tingkat lokal

Memiliki kekuasaan yang lebih rendah dibandingkan alat negara

Lembaga Eksekutif

Lembaga Legislatif

Lembaga Yudikatif

Lembaga Pemerintahan Daerah

Lembaga Keamanan Negara

Pemerintahan yang melibatkan lembaga negara untuk mendominasi kekuasaan

Pemerintahan yang mengutamakan efisiensi kerja lembaga negara

Pemerintahan yang melibatkan partai politik sebagai penggerak utama

Pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme

Pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan lembaga legislatif

Untuk menunjukkan kekuasaan presiden atas seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memastikan bahwa presiden memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman di setiap daerah.

Untuk memudahkan presiden melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah.

Agar presiden bisa lebih dekat dengan masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Karena presiden memiliki kewenangan lebih dalam mengatur keuangan negara.

Lembaga negara bertugas mengawasi dan mengontrol alat negara dalam melaksanakan kebijakan.

Lembaga negara lebih penting dibandingkan alat negara karena memiliki kewenangan legislatif.

Alat negara hanya membantu lembaga negara dalam pelaksanaan tugas administratif.

Alat negara tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi negara secara langsung.

Lembaga negara tidak memiliki wewenang langsung terhadap kebijakan yang dibuat oleh alat negara.

Komisi Yudisial

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Pengadilan Tata Usaha Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga legislatif dan yudikatif dapat memberikan sanksi terhadap presiden jika melanggar hukum atau konstitusi.

Lembaga legislatif mengontrol tindakan presiden melalui kebijakan internal.

Lembaga yudikatif mengurangi pengaruh presiden dengan mengatur undang-undang baru.

Presiden dapat langsung mengganti pejabat di lembaga legislatif dan yudikatif jika diperlukan.

Presiden hanya perlu berkomunikasi dengan lembaga legislatif dan yudikatif tanpa melalui proses resmi.

DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN

DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan memperhatikan pertimbangan presiden

DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 

Presiden bersama DPD memberi pertimbangan kepada DPR terkait RAPBN

DPR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN.

DPR, Presiden, MA

DPR, DPRD, DPD

MA, MK, KY

Presiden, DPR, DPD

MPR, DPR, DPD

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Badan Pengawas Pemilu

Sistem pemerintahan Trias Politica memastikan adanya hubungan hierarkis antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya.

Kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dibagi secara jelas dan terpisah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Semua lembaga negara dapat saling menegosiasikan kebijakan tanpa pengawasan dari lembaga lainnya.

Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kewenangan untuk mengesampingkan keputusan lembaga legislatif dan yudikatif.

Hanya lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

MPR tetap memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan memegang seluruh kekuasaan negara.

MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945.

.

MPR dihapuskan sebagai lembaga negara, dan tidak ada lembaga lain yang menggantikan fungsinya.
.

MPR diangkat menjadi lembaga tertinggi yang tidak dapat digantikan oleh lembaga lainnya.

MPR tetap memegang kekuasaan tertinggi tetapi hanya dalam hal pembuatan kebijakan internasional.

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Tinggi Agama

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman

Lembaga Legislatif yang hanya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah

Mahkamah Konstitusi yang bertugas mengawasi kebijakan luar negeri

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Mahkamah Konstitusi (MK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga Legislatif

Lembaga Kepresidenan

Untuk memberikan kebebasan penuh kepada lembaga eksekutif dalam mengatur kebijakan pemerintah.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memastikan bahwa masing-masing lembaga memiliki kewenangannya sendiri.

Untuk memberikan wewenang lebih kepada lembaga legislatif agar dapat lebih leluasa membuat kebijakan politik.

Untuk menghapuskan lembaga pengadilan yang dianggap tidak relevan dengan sistem pemerintahan modern.

Untuk mengefisienkan jalannya pemerintahan dengan menggabungkan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam satu lembaga

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden dan Wakil Presiden

Mahkamah Agung (MA)

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Mahkamah Konstitusi (MK)

Menetapkan kebijakan luar negeri negara
di bidang keuangan

Menyusun anggaran negara untuk diteruskan ke DPR

Memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran negara

Mengatur hubungan luar negeri antar negara

Menyusun dan mengubah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan

Presiden memiliki wewenang untuk mengontrol dan mengesahkan undang-undang yang disusun oleh DPR tanpa melibatkan pengawasan dari lembaga lain.

DPR berhak untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada lembaga eksekutif tanpa batasan apapun dari lembaga lainnya.

Yudikatif berperan sebagai lembaga yang mengatur hubungan antara legislatif dan eksekutif tanpa pengawasan dari lembaga lain.

Sistem pembagian kekuasaan antar lembaga negara menciptakan saling pengawasan dan keseimbangan agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut.

Eksekutif memiliki otoritas penuh dalam pembuatan kebijakan tanpa campur tangan dari legislatif atau yudikatif.

Mengambil keputusan politik yang berkaitan dengan kebijakan negara.

Mengawasi jalannya pemerintahan melalui kontrol terhadap lembaga eksekutif.

Mengatur hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan.

Melaksanakan fungsi administratif yang mendukung kelancaran birokrasi negara.
.

Menjadi lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.

MPR, DPR, dan Presiden

MPR, DPR, DPRD.

MPR, DPR, dan DPD.

Presiden, DPR, dan Menkeu.

DPR, DPRD, dan DPD.

Eksekutif memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan tanpa melibatkan legislatif dan yudikatif.

Legislatif dapat mengontrol kebijakan eksekutif dan mengawasi keputusan-keputusan yudikatif secara langsung.

Yudikatif memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif.

Eksekutif dan legislatif bekerja sama secara eksklusif, sementara yudikatif hanya berfungsi sebagai lembaga interpretasi undang-undang

Ketiga lembaga harus saling bekerja sama dan mengawasi satu sama lain untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat di satu lembaga, menjaga prinsip check and balances.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Bank Indonesia

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Kementerian Sosial

Kementerian Pertahanan

Menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia dan memberikan arahan dalam kebijakan budaya

 Menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi

 Menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi
B. Membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial

Menyusun dan mengelola anggaran negara

Menjaga ketertiban dalam masyarakat

Mengawasi pelaku usaha

Menyusun kebijakan sosial

Menangani bencana alam

Menyusun anggaran negara

Melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa

 Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Bank Indonesia

Kementerian Pertahanan

Menyusun anggaran negara

Menjaga kelestarian budaya

Membuat kebijakan sosial untuk masyarakat miskin

kebijakan pertahanan negara

Mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Dengan menetapkan kebijakan fiskal dan mengatur distribusi barang dan jasa

Dengan mengatur kebijakan moneter untuk menjaga nilai tukar rupiah

Dengan mengelola sektor pertanian dan perdagangan

meningkatkan produksi barang-barang ekspor

Dengan mengurangi anggaran negara di bidang social

Menggunakan teknologi modern dalam deteksi dan pencegahan kejahatan

Memfokuskan diri pada pengawasan internal saja

Meningkatkan jumlah personel polisi di seluruh wilayah

Membuat kebijakan yang membatasi hak asasi manusia

Dengan memberikan izin penuh kepada perusahaan besar untuk mendominasi pasar

Dengan mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat

Dengan memfasilitasi perusahaan asing untuk menguasai pasar Indonesia

Dengan mengurangi regulasi yang ada terhadap pelaku usaha

Dengan memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk menetapkan harga barang dan jasa

Masyarakat akan memiliki akses lebih mudah ke fasilitas kesehatan swasta

Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan akan kesulitan dalam mendapatkan perawatan

Masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang lebih rendah

Masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis

Semua masyarakat akan menikmati pelayanan kesehatan tanpa hambatan

2. Mengangkat dan memberhentikan menteri

1. Membuat perjanjian bilateral dengan negara lain

2. Mengangkat dan memberhentikan

2. Menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang

1. Menguji secara materiil perundang-undangan dibawah UU

1. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

1. Parlementer

2. Presidensiil

2. Monarki

2. Trias politika

1. Koalisi parlementer

1. Dewan Pertimbangan Agung

2. Mahkamah Agung

2. Dewan Perwakilan Rakyat

2. Badan Pengawas Keuangan 

2. Dewan Perwakilan Daerah

1. Pemisahan kekuasaan

2. Pembaganan kekuasaan

2. Pelimpahan wewenang

2. Pembagian kesetaraan

2. Pemerataan kekuasaan

1. 1, 2, dan 3

2. 2, 4, dan 6

2. 3, 4, dan 6

2. 3, 4, dan 6

1. 4, 5, dan 6

Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

Melakukan pengawasan atas Anggota DPR

Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim

Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang

Memutuskan perkara berkaitan dengan pembubaran partai politik

1, 2, 3 dan 4

1, 3, 4 dan 5

1, 3, 5 dan 6

2, 3, 5 dan 6

3, 4, 5 dan 6

2. BUMN

2. BKPM

2. KPPU

2. BMKG

1. BPJS

1. Ekonomi

1. Politik

2. Sosial

2. Budaya

1. Pertahanan

1. Mengajukan rancangan undang-undang

2. Menetapkan peraturan pemerintah

2. Menetapkan hakim agung

2. Membuat perjanjian dengan negara lain

1. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

2. Sesuai ketentuan UUD 1945

1. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesakannya

2. Sesuai ketentuan UUD 1945

2. Untuk mencegah terjadinya kerusukan antarkontestan pemilu

3. nya

2. Pemilu merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat

2. Untuk menegakkan keadilan harus ada lembaga independen dalam penyelesaiaanya

1. Kepolisian

2. 
   

2. TNI

3. 
   

2. BKPM

KPPU

2. BNSP

3.