NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsUKOM KUP PMA 5
Total questions: 55
Worksheet time: 42mins
Name
Class
Date
1.
Pak Joko merupakan pengusaha sukses di Desa Margi Jaya, hal ini diketahui dari banyaknya usaha yang dimiliki Pak Joko mulai dari warung nasi kuning, laundry, warung kelontong sebanyak 10 cabang. Apa kewajiban yang harus dilakukan oleh Pak Joko sebagai Warga Negara Indonesia yang baik…
a)
Pak Joko harus berbagi sembako tiap bulan ke tetangga sekitar
b)
Pak Joko harus membagikan nasi kuning gratis kepada seluruh anak di bawah 18 tahun
c)
Pak Joko harus melaporkan seluruh tempat kegiatan usaha yang ia miliki untuk memperoleh NITKU
d)
Pak Joko harus mendaftarkan usahanya ke AHU agar lebih dikenal masyarakat Indonesia
2.
Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif, penghapusan NPWP Wajib Pajak badan dan orang pribadi dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan…
a)
tidak mempunyai utang pajak
b)
tidak menghapus NPWP cabang
c)
akan diproses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan
d)
sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
3.
Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan melalui penelitian administrasi tidak dilakukan terhadap…
a)
PKP dengan status Wajib Pajak non-aktif
b)
PKP dengan status Wajib Pajak aktif
c)
PKP BUT yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia
d)
PKP orang pribadi telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan
4.
Tuan Adrian bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang sosial dan kemanusiaan. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 2 Januari 2023 dengan nama Yayasan Solidaritas Indonesia. Yayasan tersebut baru benar-benar beroperasi secara aktif pada 14 Februari 2023. Kapan paling lambat Tuan Adrian mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi Yayasan tersebut?
a)
Paling lama akhir bulan berikutnya, yakni 28 Februari 2023
b)
Paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha benar-benar dijalankan yakni 14 Maret 2023
c)
Paling lama 1 (satu) bulan setelah saat pendirian, yakni 2 Februari 2023
d)
Tidak wajib mendaftarkan diri
5.
Terhadap permohonan penghapusan NPWP yang diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu...
a)
3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap
b)
6 (enam) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap
c)
12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap
d)
1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap
6.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi …, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.
a)
Harta
b)
Kas
c)
Utang
d)
Piutang
7.
Pembukuan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, kecuali ….
a)
Taat asas
b)
Iktikad baik
c)
Benar, jelas, lengkap
d)
Diselenggarakan di Indonesia
8.
Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan adalah ….
a)
WP OP pegawai swasta
b)
Bendahara Pemerintah
c)
WP OP di bawah 4,8M
d)
Wajib Pajak Badan
9.
Prinsip yang menerapkan penggunaan metode pembukuan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi adalah prinsip ….
a)
akuntansi
b)
taat asas
c)
pembukuan
d)
pencatatan
10.
Berapa kurun waktu penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan?
a)
3 tahun
b)
5 tahun
c)
10 tahun
d)
15 tahun
11.
Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran untuk PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa adalah….
a)
tanggal 31 Maret 2025
b)
tanggal 15 April 2025
c)
tanggal 30 April 2025
d)
tanggal 15 Februari 2025
12.
Pembayaran atau penyetoran pajak untuk Masa Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa….
a)
denda
b)
bunga
c)
kenaikan
d)
pinalti
13.
Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak untuk SPT Tahunan bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada….
a)
hari yang sama
b)
hari kerja berikutnya
c)
hari lain yang ditentukan KPP
d)
hari lain yang ditentukan Dirjen Pajak
14.
Jumlah pajak yang harus dibayar bertambah berdasarkan Putusan Banding harus dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu….
a)
sampai dengan akhir bulan berikutnya sejak tanggal diterbitkan
b)
3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan
c)
2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan
d)
1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan
15.
Pengisian deposit pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut kecuali….
a)
pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik
b)
permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
c)
permohonan pemindahbukuan
d)
permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan utang pajak
16.
Surat Pemberitahuan harus disampaikan secara benar, lengkap dan jelas. Yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam hal dibawah ini, kecuali
a)
Keadaan yang direncanakan
b)
Penghitungan
c)
Penerapan ketentuan perpajakan
d)
Penulisan
17.
Berapa paling lama Wajib Pajak dapat memperpanjang pelaporan SPT?
a)
1 bulan
b)
2 bulan
c)
3 bulan
d)
4 bulan
18.
SPT dianggap tidak disampaikan apabila, kecuali
a)
SPT tidak ditandatangani
b)
SPT nihil
c)
SPT tidak dilengkapi dengan persyaratan
d)
SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan
19.
Wajib Pajak Tuan A akan melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak November 2022, kapan jatuh tempo pelaporan SPT Tuan A tersebut?
a)
15 Desember 2022
b)
20 Desember 2022
c)
31 Desember 2022
d)
31 Januari 2023
20.
PT A terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021, berapa sanksi administrasi yang dapat dikenakan PT A?
a)
Rp.100.000
b)
Rp.250.000
c)
Rp.500.000
d)
Rp.1.000.000
21.
Standar dalam pemeriksaan digunakan sebagai … pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam pemeriksaan.
a)
Ukuran mutu
b)
Tujuan
c)
Teknik
d)
Laporan
22.
Kegiatan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk …
a)
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
b)
Kertas Kerja Pemeriksaan
c)
Laporan Hasil Pemeriksaan
d)
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
23.
Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama … sejak permintaan disampaikan.
a)
satu bulan
b)
sebelum SPHP disampaikan
c)
enam bulan
d)
sebelum LHP terbit
24.
Berikut merupakan kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kecuali …
a)
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi
b)
Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
c)
Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
d)
Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
25.
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam … yang selanjutnya menjadi dasar pembuatan … yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan ….
a)
nota penghitungan, LHP, surat ketetapan pajak
b)
KKP, nota penghitungan, surat ketetapan pajak
c)
LHP, nota penghitungan, surat ketetapan pajak
d)
Nota Penghitungan, surat ketetapan pajak, LHP
26.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB maka diterbitkan ….
a)
SKPLB
b)
SKPPKP
c)
SKPN
d)
SKPLBT
27.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar … dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
a)
100%
b)
75%
c)
50%
d)
30%
28.
SKPPKP diterbitkan dalam hal terdapat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam…
a)
Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP.
b)
Pasal 17C atau Pasal 17D Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.
c)
Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP.
d)
Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.
29.
Berikut yang bukan kondisi STP diterbitkan dalam hal terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak adalah….
a)
diterbitkan keputusan
b)
diterima putusan
c)
ditemukan data atau informasi
d)
dinyatakan oleh pemeriksa pajak
30.
Berikut ini merupakan kriteria Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, kecuali ….
a)
Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT
b)
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
c)
Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
d)
Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
31.
Berikut ini adalah pengertian penanggung pajak berdasarkan Undang-Undang, yaitu…
a)
Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b)
Pihak yang identitasnya tercantum dalam klaim pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran nilai klaim pajak.
c)
Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
d)
Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang melakukan kegiatan usaha.
32.
Yang bukan merupakan saat pelaksanaan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus oleh Jurusita Pajak adalah…
a)
Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
b)
Badan akan dibubarkan oleh negara.
c)
Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga.
d)
Objek sita tidak dapat ditemukan.
33.
Sejak tahun 2018, daluwarsa penagihan tertangguh apabila…
a)
Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, adanya pengakuan dari Wajib Pajak.
b)
Diterbitkan surat paksa, adanya pengakuan langsung dan pengakuan tidak langsung dari Wajib Pajak.
c)
Diterbitkan surat paksa, adanya pengakuan dari Wajib Pajak, dan dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan.
d)
Diterbitkan surat paksa, adanya pengakuan dari Wajib Pajak, dan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
34.
Yang dimaksud penanggung pajak atas Wajib Pajak orang pribadi, yaitu…
a)
Istri dari Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam hal melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya masing-masing
b)
Pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan
c)
Pemegang saham
d)
Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha
35.
Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukankepada…
a)
Pengadilan negeri
b)
Badan peradilan pajak
c)
Direktorat Jenderal Pajak
d)
Kantor Pelayanan Pajak
36.
Ketetapan atau keputusan yang tidak dapat dibetulkan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang KUP adalah…
a)
Surat Ketetapan Pajak Nihil
b)
SK Persetujuan Bersama
c)
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
d)
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
37.
Setelah menerima SK Pembetulan ternyata diketahui terdapat kesalahan penulisan jenis pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka…
a)
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali
b)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali paling lambat tiga bulan setelah tanggal terbit SK Pembetulan pertama
c)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kembali paling lambat tiga bulan setelah tanggal terbit SK Pembetulan pertama dikirim
d)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kapan saja
38.
Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan paling lama…
a)
6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan dibuat
b)
6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima
c)
12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan dibuat
d)
12 dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima
39.
Berikut yang bukan merupakan ruang lingkup pembetulan yang disebabkan karena kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan yaitu:
a)
kekeliruan penerapan sanksi administratif
b)
kekeliruan dalam penghitungan penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan
c)
kekeliruan dalam penerapan tarif
d)
kekeliruan dalam pengkreditan pajak
40.
Wajib Pajak menerima STP tanggal 15 November 2023. Setelah diteliti ternyata tertulis Masa Pajak Maret padahal seharusnya Masa Pajak April. Kesalahan atau kekeliruan tersebut termasuk dalam ruang lingkup…
a)
Kesalahan tulis
b)
Kesalahan hitung
c)
Kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan
d)
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan
41.
Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar paling lama…
a)
12 dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima
b)
12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan dibuat
c)
6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima
d)
6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan dibuat
42.
Dalam hal permohonan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa…
a)
denda 30% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Keberatan dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
b)
kenaikan 30% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Keberatan dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
c)
kenaikan 60% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Keberatan dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
d)
denda 60% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Keberatan dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
43.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa…
a)
kenaikan 30% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan banding
b)
denda 30% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
c)
denda 60% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
d)
kenaikan 60% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan banding
44.
Berikut bukan merupakan Gugatan Wajib Pajak atau penanggung pajak yang dapat diajukan kepada badan peradilan pajak, yaitu…
a)
pelaksanaan Surat Paksa
b)
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
c)
pelaksanaan lelang
d)
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
45.
Peninjauan Kembali adalah…
a)
upaya hukum luar biasa
b)
upaya hukum biasa
c)
upaya hukum yang harus dilakukan oleh Pengadilan Pajak
d)
upaya hukum yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak
46.
Dasar pemberian imbalan bunga adalah sebagai berikut, kecuali…
a)
keterlambatan penerbitan SKPLB
b)
keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
c)
keterlambatan penerbitan SK Pembetulan
d)
kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya
47.
Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPP berakhir sampai dengan tanggal penerbitan…
a)
SKPKB
b)
SKPLB
c)
SKPKPP
d)
SKPN
48.
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN sampai dengan tanggal diterbitkannya…
a)
SK Keberatan, Putusan Banding, atau SKPLB
b)
SK Keberatan, Putusan Banding, atau SKPN
c)
SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
d)
SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN
49.
Penghitungan imbalan bunga diberikan paling lama...
a)
6 bulan
b)
12 bulan
c)
18 bulan
d)
24 bulan
50.
Menteri Keuangan menetapkan … tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga.
a)
PP
b)
PMK
c)
KMK
d)
Per Dirjen
51.
Yang bukan termasuk wakil Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu…
a)
badan oleh pengurus
b)
warisan belum terbagi oleh ahli waris
c)
badan dalam PKPU oleh kurator
d)
orang yang dalam pengampuan oleh pengampu
52.
Seorang kuasa Wajib Pajak harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan…
a)
suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua
b)
pengurus atau pegawai perusahaan
c)
kurator
d)
likuidator
53.
Menteri Keuangan menunjuk … untuk melaksanakan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a)
kuasa
b)
wakil
c)
pihak ketiga
d)
pihak lain
54.
Dalam hal pihak lain merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi berupa…
a)
pemutusan akses disertai dengan surat teguran.
b)
pemutusan akses setelah diberikan teguran.
c)
surat teguran tanpa pemutusan akses.
d)
pemutusan akses secara langsung.
55.
Dalam hal pihak lain telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan…
a)
normalisasi akses kembali.
b)
pembatalan surat teguran.
c)
penerbitan surat tagihan pajak.
d)
penundaan angsuran pajak.
Reset
