WorksheetsSoal PPKN Kelas 12
Total questions: 46
Worksheet time: 23mins
Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan sampai sekarang, karena Pancasila hasil....
Konsensus nasional para pemimpin bangsa Indonesia
Kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia
Peninggalan budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia
Perubahan kehidupan masyarakat modern
Kristalisasi dari sistem ideologi barat dan timur
Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah, merupakan bentuk pengamalan Pancasila, sila ke...
Kemanusian yang adil dan beradab
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawwaratan perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Anggota MPR terdiri dari...
DPR, BPK, dan DPD
BPK dan DPR
BPK dan MA
DPD dan BPK
BPD dan DPR
Republik Indonesia juga mempunyai satu jenis wilayah lagi walaupun dalam kenyataannya terdapat diwilayah negara lain, Yaitu ....
Landas Benua
Ekstrateritorial
Zona landas kontinen
Orbit Geostasioner
Zona bebas nuklir
Ciri yang paling umum dimiliki oleh negara-negara, antara lain...
Tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang rendah
Tingkat moralitas penduduknya tinggi
Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi
Tingkat harapan hidup penduduknya rendah
Tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi
John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri, urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....
Legislatif
Federatif
Eksekutif
Eksaminatif
Yudikatif
Wilayah daratan biasanya dibatasi oleh batas alam ,batas buatan, dan batas ilmu pasti. Yang termasuk batas ilmu pasti adalah…
Kawat berduri
Sungai
Danau
Garis lintang dan garis bujur
Pagar tembok
Apa fungsi Pancasila yang berkaitan dengan kemajuan IPTEK dan pengaruh budaya asing?
Sebagai pedoman
Sebagai landasan
Sebagai penyaring
Sebagai acuan
Sebagai penangkal
Negara manakah yang menganut sistem pemerintahan parlementer untuk pertama kalinya?
Belanda
Italia
Perancis
Amerika Serikat
Inggris
Siapakah pelaksana kekuasaan legislatif berdasarkan UUD 1945?
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi
John Locke memperkenalkan bahwa ada tiga kekuasaan negara. Salah satunya yaitu ada kekuasaan yang memiliki fungsi untuk mengurus urusan luar negeri, urusan perang, dan damai. Urusan ini disebut sebagai kekuasaan yaitu…
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Pada zaman Belanda, perkembangan yang dimiliki oleh pres banyak menghadapi hambatan karena anggapan bahwa pres sebagai yaitu…
Sarana untuk berkomunikasi yang begitu ampuh
Media yang dianggap sering menghasut
Sesuatu yang harus bisa diperangi
Lembaga yang sebaiknya diwaspadai
Pada hakikatnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan unsur yang digali dari bangsa Indonesia. Terdiri dari nilai akan adat istiadat, kebudayaan, dan religious dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Hal ini menjadi asal mula yang dimiliki yaitu…
Asal mula bentuk atau kausa formalis
Asal mula pemikiran atau kausa intelektualis
Asal mula bahan atau kausa materialis
Asal mula karya atau kausa efisien
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, terdapat tujuan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu…
Memajukan kehidupan bangsa dan Negara
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan atas kemerdekaan
Melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia
Masyarakat Indonesia memiliki sifatnya majemuk terdiri dari berbagai latar belakang. Mulai dari suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Dalam perbedaan dari latar belakang tersebut, proses hubungan kerja terbentuk sebuah kesatuan yang lebih harmonis. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa adanya proses menuju arah yaitu…
Kristalisasi
Disintegrasi
Persaingan
Integrasi
Indonesia perlu untuk selalu mewaspadai akan adanya segala bentuk dari ancaman, baik dari dalam maupun juga luar. Berikut ini yang merupakan contoh dari ancaman luar yaitu…
Persebaran penduduk ke berbagai pulau terpencil yang dijalankan melalui program transmigrasi
Penangkapan ikan yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia oleh nelayan domestik
Penyelundupan narkoba melalui jalan sindikat internasional
Pembalakan lahan hutan oleh individu maupun juga perusahaan swasta
Hal yang menjadi latar belakang negara monarki absolut beralih ke arah sistem pemerintahan monarki parlementer, dimana raja hanya memiliki fungsi sebagai simbol dari negara. Sementara untuk kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri. Hal ini terjadi dalam rangka yaitu…
Adanya peralihan kekuasaan negara dan pemerintahan kepada perdana menteri
Membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh raja agar tidak bertindak secara sewenang-wenang
Membatasi kekuasaan yang dimiliki raja dan perdana menteri menggunakan konstitusi negara
Stabilisasi pemerintahan dengan dukungan penuh partai politik kepada pihak parlemen
Hal yang menjadi pendorong akan bangsa Indonesia untuk dapat tetap bersatu yaitu…
Merasa senasib dan seperjuangan serta cita-cita nasional
Melestarikan semangat serta jiwa 1945
Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar
Meratakan pembangunan dan segala hasil yang dimilikinya
Sikap yang menjadi sebuah pernyataan rasa cinta terhadap persatuan dan kesatuan dalam menjalani hidup bermusyawarah dapat diwujudkan melalui cara yaitu…
Menolong orang lain yang berada dalam situasi sulit dengan mengharapkan imbalan
Gotong royong dalam membangun gedung
uan dalam menjalani hidup bermusyawarah dapat diwujudkan melalui cara yaitu…
Menolong orang lain yang berada dalam situasi sulit dengan mengharapkan imbalan
Gotong royong dalam membangun gedung balai desa
Menyesuaikan diri dengan kondisi pergaulan
Selalu berbuat baik kepada semua orang
Menurut UU No. 12 Tahun 2016, berikut ini merupakan cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali yaitu…
Pembelian
Perkawinan
Permohonan
Kelahiran
Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya adalah melaksanakan langkah atau upaya pencegahan. Cara yang bisa ditempuh seperti berikut, kecuali....
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan....
UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Hukum merupakan petunjuk berperilaku dalam kehidupan. Maka masyarakat harus menyadari akan adanya perintah dan larangan dalam penerapan hukum. Pernyataan tersebut merupakan makna hukum yang berfungsi sebagai....
Alat pengatur tata tertib dan keteraturan hubungan masyarakat
Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
Sarana penggerak pembangunan
Alat penyelesaian sengketa
Alat untuk mewujudkan ketenteraman sosial
Salah satu hak kekayaan industri yang merupakan hak ekslusif yang diberikan negara atas hasil kreasi seseoran, dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri dan/atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut disebut hak....
Paten
Penanggulangan praktik persaingan curang
Desain tata letak sirkuit terpadu
Desain industri
Rahasia dagang
Lembaga peradilan yang bertugas mengadili anggota- anggota TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara adalah....
Pengadilan Agama
Pengadilan Tipikor
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi
Pengadilan Militer
Objek peradilan tata usaha negara meliputi bidang….
Hankam, politik, dan sosial
Hankam, politik, dan HAM
Sosial, politik, dan ekonomi
Sosial, ekonomi, dan fungsi publik
Politik, ekonomi, dan budaya
Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut….
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
Melakukan pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilihan umum
Yudisial review sengketa kewenangan antar lembaga negara serta pembubaran partai politik dan pemilihan umum
Yudisial review s
Contoh nyata tindak pidana pelanggaran hukum yang menghina kedaulatan negara adalah....
Perbuatan makar
Menodai dan membakar bendera merah putih
Menghina presiden
Melanggar norma hukum
Membakar gambar tokoh negara
Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....
30 Ayat (1)
30 Ayat (2)
30 Ayat (3)
30 Ayat (4)
31 Ayat (1)
Agar pelanggaran hak dapat dikurangi atau dicegah maka tindakan yang layak dilakukan untuk para pelanggar hak itu sebaiknya....
Diserahkan kepada Mahkamah Internasional untuk diadili
Diserahkan kepada pengadilan militer agar dihukum
Dihukum mati agar tidak mengulangi perbuatannya
Dijatuhi hukuman yang berat oleh pengadilan
Diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku
Pernyataan berikut yang selaras dengan makna pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah....
Kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
Hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum
Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara
Nilai praktis merupakan perwujudan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai praksis sila ketiga Pancasila....
Melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing
Menghormati setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah
Memberikan pertolongan kepada orang lain
Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
Ikut serta dalam kegiatan bakti social
Pada UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh....
Badan Intelijen Negara
Badan Narkotika Nasional
Aparat Kepolisian
Badan SAR Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional
Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3)....
Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
egara Republik Indonesia selaku alat negara, dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada asas legalitas. Hal tersebut sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum yang bertujuan untuk, (1) memperkuat kepastian hukum; (2) menciptakan keadilan dan kejujuran untuk terdakwa; (3) mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana; (4) mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan (5) memperkuat rule of law. Hal tersebut diatur di dalam….
Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut harus dilaksanakan secara merdeka, maksudnya adalah....
Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya
Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan serta mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan
Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu
Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus perdata saja
Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara adalah....
Melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana
Bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah
Melaksanakan penerapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan peraturan tersebut, lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Komisi Pemberantasan Korupsi
Pengadilan Militer
Peranan penting yang diemban oleh komisi yudisial dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman adalah....
Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
Memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
tkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (2) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan (3)…
Tindak pidana yang dilakukan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor
Tindakan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor
Tindakan yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat
Tindak pidana untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor
Tindakan untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
Menjamurnya ketertarikan terhadap film asing menimbulkan pergeseran cara yang dimiliki oleh warga Indonesia terhadap berpakaian dan gaya hidup. Budaya ketimuran yang sarat dengan nilai sopan santun sudah mulai luntur secara perlahan. Dimensi ancaman yang sesuai dengan fenomena tersebut yaitu…
Ekonomi
Keamanan
Politik
Sosial budaya
Montesquieu menjadi salah satu tokoh yang menjadi penggerak dari teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan terkait dengan wacana pembagian kekuasaan atau biasa dikenal sebagai trias politica. Pembagian kekuasaan yang didasarkan atas trias politica tersebut diantaranya yaitu…
Federaktif, yudikatif, dan eksekutif
Legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Eksekutif, legislatif, dan federatif
Federatif, legistalif, dan yudikatif
Berikut ini merupakan pentingnya unsur pemerintah yang berdaulat sebagai syarat untuk terbentuknya sebuah negara yaitu…
Pemerintah yang dihormati oleh seluruh rakyatnya serta negara lain
Memiliki kebebasan untuk bisa mewujudkan keinginan yang dimiliki oleh pemimpin negara
Dapat mengatur negaranya sendiri tanpa adanya intervensi dari negara lain
Memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan kebijakan negara
Sikap yang ditunjukkan untuk menghormati dan menghargai pemeluk agama lainnya dalam menjalankan ibadah menjadi bentuk pengamalan dari Pancasila, sila yaitu…
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada hakikatnya, Pancasila untuk bangsa Indonesia merupakan sumber nilai yang menjadi prinsip untuk dilaksanakan dalam menjalani kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Hal ini membuat Pancasila sebagai sumber nilai dengan di dalamnya mengandung makna yaitu…
Tolak ukur etika dalam pergaulan kehidupan remaja sebagai generasi penerus bangsa Indonesia
Dasar akan etis moral yang dijadikan sebagai panduan untuk pemerintah dalam menjalankan dan menjaga roda pemerintahan
Dasar moral yang berkaitan dengan etika moral bangsa Indonesia dalam bergaul dengan bangsa lain yang ada di dunia
Dasar moral dan tolak ukur akan baik maupun buruk yang berkaitan dengan sikap serta tingkah laku yang dimiliki masyarakat bangsa Indonesia
