NEW
Font size
WorksheetsSOAL SAS PKN KELAS 8 2025-2026
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 40mins
Secara resmi, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam
Pembukaan UUD 1945
Piagam Jakarta
Keputusan Presiden
Tap MPR
Kedudukan Pancasila dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai
Hukum dasar tertulis
Sumber dari segala sumber hukum negara
Norma dasar
Konvensi ketatanegaraan
Jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka tindakan yang tepat adalah
Peraturan tersebut tetap berlaku selama disahkan oleh DPRD
Masyarakat/raakyat boleh memilih untuk tidak menaatiinya
Peraturan tersebut hanya perlu diubah sebagian
Peraturan tersebut harus dibatalkan karena tidak konstitusional
Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah
Pedoman untuk menyusun program pembangunan nasional
Dasar untuk mengatur hubungan dengan negara lain
Kristalisasi nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Semboyan untuk mempersatukan suku-suku bangsa di Indonesia
Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi untuk
Memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita bangsa
Menjadi alat bukti dalam persidangan
Menjadi kurikulum wajib di sekolah
Dijadikan bahan perdebatan publik
Contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah
Menghafalkan semua teks Pembukaan UUD 1945
Menjunjung tinggi sikap toleransi dan kerukunan dalam bertetangga
Selalu mengikuti upacara bendera setiap hari Senin
Membeli produk-produk dalam negeri
Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila berfungsi sebagai
Alat untuk memenangkan pemilu
Satu-satunya asas bagi semua organisasi di Indonesia
Lambang identitas bangsa di kancah internasional
Cita-cita dan nilai dasar untuk mengatur kehidupan bernegara
Karakteristik ideologi Pancasila yang membedakannya dari ideologi liberalisme adalah
Lebih mengutamakan kebebasan individu
Bersifat tertutup dan statis
Menyeimbangkan antara hak individu dan kewajiban sosial
Mengakui adanya kelas-kelas dalam masyarakat
Berbeda dengan ideologi komunis, ideologi Pancasila mengakui dan melindungi
Hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah
Sistem pemerintahan yang otoriter
Perjuangan kelas sebagai motor penggerak sejarah
Kepemilikan alat produksi sepenuhnya oleh negara
Di lingkungan sekolah yang beragam agamanya, pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan
Hanya bergaul dengan teman yang seagama
Saling menghormati dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah
Mengadakan lomba ceramah agama untuk menentukan agama terbaik
Memaksa teman untuk mengikuti ajaran agama sendiri
Berikut ini yang merupakan contoh pengamalan sila Persatuan Indonesia di sekolah adalah
Belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita
Mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dalam komunikasi formal
Bekerja sama dalam kelompok tanpa membeda-bedakan suku atau asal usul
Melaporkan teman yang melanggar tata tertib kepada guru
Perilaku yang mencerminkan pengamalan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah
Memenangkan pendapat sendiri dengan suara terbanyak
Mengikuti voting untuk setiap keputusan tanpa diskusi
Menerima semua usul tanpa pertimbangan
Berdiskusi untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama
Seorang kepala desa yang membuka lapangan pekerjaan bagi warganya yang kurang mampu merupakan contoh pengamalan sila
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Ketika terjadi bencana alam, seluruh elemen masyarakat, TNI, dan Polri bahu-membahu menolong korban tanpa memandang latar belakang. Sikap ini terutama mencerminkan pengamalan nilai Pancasila sila
Pertama dan Kedua
Kedua dan Ketiga
Ketiga dan Kelima
Keempat dan Kelima
Di sebuah kelas, terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat dalam pemilihan ketua kelas. Tindakan yang paling sesuai dengan nilai Pancasila untuk menyelesaikannya adalah
Membiarkan mereka menyelesaikan sendiri
Mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat
Meminta guru menunjuk langsung ketua kelas
Mengadakan voting dengan suara terbanyak tanpa diskusi
Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945 menunjukkan bahwa
Pancasila lahir dari pemikiran para pemuda saja
Perjuangan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan
Bangsa Indonesia mudah dijajah karena terpecah-belah
Pancasila diperlukan sebagai pemersatu perbedaan untuk mencapai tujuan bersama
Situasi manakah yang paling mencerminkan pengamalan Pancasila secara utuh dan konsisten
Seorang ketua RT yang mengadakan kerja bakti (gotong royong) dan membagi tugas secara adil, serta memastikan semua warga, termasuk yang berbeda agama, merasa nyaman
Seorang siswa yang selalu ranking pertama dan rajin beribadah, tetapi tidak pernah mau bekerja sama dalam kelompok
Seorang pengusaha yang sukses dan rajin menyumbang untuk pembangunan masjid, tetapi tidak membayar gaji karyawannya tepat waktu
Seorang politisi yang pandai berdebat di parlemen untuk memenangkan pendapatnya, meskipun harus memecah belah koalisi
Badan yang dibentuk Jepang pada tahun 1945 dengan tugas utama merancang Undang-Undang Dasar untuk Indonesia merdeka adalah
PPKI
BPUPKI
KNIP
Putera
Tokoh yang menjabat sebagai ketua BPUPKI adalah
Soekarno
Mohammad Hatta
Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
UUD 1945 memiliki nama lain, yaitu
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Dasar Sementara
Piagam Jakarta
Undang-Undang Dasar Proklamasi
Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 mengalami perubahan sila pertama sebelum disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945. Perubahan ini dilakukan atas usul dari tokoh-tokoh Indonesia Timur karena
Ingin mempertahankan budaya daerah
Tidak setuju dengan rumusan yang dibuat BPUPKI
Adanya tekanan dari pemerintah Jepang
Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang baru lahir
Peran PPKI dalam proses pengesahan UUD 1945 adalah
Merancang naskah lengkap UUD 1945
Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia
Memimpin sidang perumusan naskah UUD 1945
Mengubah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta
UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Konteks historis yang melatarbelakangi pengesahan ini adalah
Kebutuhan mendesak untuk melengkapi alat kelengkapan negara yang baru merdeka
Adanya janji dari Belanda untuk memberikan kemerdekaan
Tekanan dari sekutu untuk segera membentuk pemerintahan
Keputusan bersama antara BPUPKI dan PPKI
Pada awal kemerdekaan, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi sementara. Hal ini menunjukkan bahwa
UUD 1945 tidak berlaku secara penuh
Naskah UUD 1945 masih mengandung banyak kekurangan
Bangsa Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengubahnya di kemudian hari melalui lembaga perwakilan
PPKI tidak berwenang menetapkan konstitusi tetap
Salah satu fungsi UUD 1945 adalah sebagai alat kontrol, artinya
Mengontrol kekuatan partai politik
Mengontrol keuangan negara
Mengontrol kebijakan pemerintah daerah
Mengontrol apakah norma hukum di bawahnya sesuai atau tidak dengan UUD 1945
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 menempati kedudukan sebagai
Sumber hukum dan hukum dasar tertinggi
Hukum dasar yang tidak tertulis
Peraturan setingkat undang-undang
Konvensi ketatanegaraan
Jika UUD 1945 tidak ada sebagai hukum dasar, maka potensi masalah yang akan terjadi adalah
Pemerintah tidak bisa memungut pajak
Tidak ada batasan yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah dan hak warga negara tidak terjamin
Presiden tidak bisa membentuk kabinet
Indonesia tidak akan diakui oleh dunia internasional
Fungsi UUD 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara adalah
Sebagai dasar untuk membubarkan lembaga negara
Sebagai pedoman untuk memilih presiden seumur hidup
Sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara lembaga negara dan membatasi kekuasaan pemerintah
Sebagai dasar untuk menetapkan wilayah negara
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945 adalah
Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, dan pasal-pasalnya merupakan penjabaran dari pokok kaidah tersebut
Pembukaan dan pasal-pasal memiliki kedudukan yang sama
Pasal-pasal lebih penting daripada Pembukaan
Pembukaan dapat diubah selama pasal-pasalnya tetap
Sikap yang mencerminkan pengamalan Pasal 28 UUD 1945 tentang Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di lingkungan sekolah adalah
Hanya mengikuti organisasi yang diizinkan oleh kepala sekolah
Memaksa teman untuk mengikuti organisasi yang kita pimpin
Tidak mengikuti organisasi apa pun di sekolah
Aktif dalam organisasi OSIS dengan tetap menghormati pendapat anggota lain
Perilaku di lingkungan tempat tinggal yang sesuai dengan amanat Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan adalah
Membiarkan anak putus sekolah karena itu urusan keluarganya
Mengajak dan membantu anak tetangga yang putus sekolah untuk kembali bersekolah
Hanya peduli pada pendidikan anak sendiri
Berpendapat bahwa sekolah itu tidak penting
Di lingkungan masyarakat, pengamalan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan
Memberikan bantuan hukum hanya kepada keluarga sendiri
Memperlakukan semua tetangga secara sama tanpa memandang status sosialnya dalam kegiatan ronda
Memilih-milih teman bergaul berdasarkan kekayaannya
Mengutamakan saudara ketika ada konflik dengan tetangga
Seorang warga melihat oknum petugas kelurahan yang memungut biaya tambahan yang tidak resmi untuk pengurusan surat. Tindakan keberanian yang paling tepat dan sesuai dengan jiwa UUD 1945 adalah
Melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang (seperti inspektorat atau ombudsman) dengan bukti yang valid
Membiarkannya karena takut dicap sebagai penghasut
Membebarkan kejadian tersebut di media sosial tanpa konfirmasi
Ikut serta dalam pungutan liar tersebut karena sudah menjadi kebiasaan
Ketika terjadi penggusuran paksa di lingkungan tempat tinggal tanpa prosedur hukum dan ganti rugi yang jelas, sikap yang paling mencerminkan keberanian untuk menjalankan dan membela UUD 1945 adalah
Diam saja karena itu urusan pemerintah
Pindah rumah saja untuk menghindari masalah
Menghasut warga untuk melakukan perlawanan fisik
Mengajak warga untuk melakukan advokasi secara hukum, mengingatkan hak-hak mereka yang dijamin UUD 1945, dan melapor ke lembaga bantuan hukum
Berikut ini yang merupakan contoh peraturan yang berlaku di lingkungan rumah adalah
Dilarang parkir di depan jalur zebra cross
Membersihkan kamar sendiri setelah bangun tidur
Wajib mengenakan seragam lengkap selama di sekolah
Membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu
Tujuan utama diterapkannya peraturan di sekolah seperti tata tertib adalah
Membatasi ruang gerak siswa
Memberi hukuman bagi siswa yang nakal
Menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan nyaman
Memudahkan guru dalam mengawasi siswa
Peraturan di lingkungan masyarakat, seperti kewajiban mengikuti siskamling (sistem keamanan lingkungan), memiliki manfaat utama, yaitu
Meningkatkan rasa kebersamaan dan keamanan lingkungan
Menjadi sumber dana bagi kegiatan RT
Membuat warga selalu waspada terhadap petugas
Memenuhi persyaratan administrasi kelurahan
Contoh peraturan yang berlaku di tingkat negara adalah
Larangan menggunakan ponsel di kelas
Kewajiban membayar iuran kebersihan setiap bulan
Peraturan tentang jam malam bagi remaja
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Hierarki peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai
Daftar semua peraturan yang pernah berlaku di Indonesia
Tatanan atau urutan kedudukan peraturan dari yang tertinggi sampai terendah
Kumpulan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat saja
Proses pembuatan suatu peraturan dari perencanaan hingga pengesahan
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan tertinggi dimiliki oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan MPR
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Jika suatu Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan Undang-Undang, maka konsekuensi hukum yang tepat adalah
Perda tersebut tetap berlaku di daerahnya
Perda tersebut hanya dibatalkan sebagian
Perda tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum
Perda tersebut ditinjau ulang oleh pemerintah daerah
Alasan utama pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan adalah untuk
Memperbanyak jumlah peraturan yang ada
Mempermudah proses pembuatan peraturan baru
Menunjukkan kekuasaan lembaga negara
Menjamin kepastian hukum dan keselarasan antar peraturan
Di tingkat pusat, salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dalam hierarki, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) memiliki kedudukan yang setingkat, yaitu
Di bawah Undang-Undang (UU)
Di atas Undang-Undang Dasar (UUD)
Sama dengan Undang-Undang (UU)
Lebih rendah dari Peraturan Menteri (Permen)
Seorang pengendara ojek online diwajibkan untuk membawa surat-surat kendaraan yang lengkap. Kewajiban ini primarily merupakan implementasi dari
Peraturan Kelurahan
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang Lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan saja
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa, kedudukannya setara dengan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Undang-Undang
Berikut ini yang merupakan contoh implementasi peraturan di sekolah yang berhasil adalah
Adanya sanksi yang berat bagi pelanggar
Terciptanya budaya antre yang tertib saat membeli makanan di kantin
Siswa bebas memakai atribut sekolah sesuai keinginan
Guru memberikan tugas sebanyak-banyaknya
Dampak yang paling mungkin terjadi jika peraturan lalu lintas tidak diimplementasikan dengan baik adalah
Meningkatnya angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas
Semua pengendara akan lebih berhati-hati
Pemerintah akan menambah jumlah rambu lalu lintas
Polisi lalu lintas akan mengurangi jam kerjanya
Sikap manakah yang paling mencerminkan kepatuhan terhadap implementasi peraturan
Andi mematuhi peraturan karena takut terkena sanksi
Budi mematuhi peraturan hanya ketika diawasi oleh guru
Citra mematuhi peraturan karena menyadari manfaatnya untuk ketertiban bersama
Dedi mematuhi peraturan yang dia anggap mudah saja
Jika kamu melihat temanmu menyontek saat ulangan, tindakan yang paling tepat dan mencerminkan keberanian untuk menegakkan aturan adalah
Membiarkannya karena itu urusan dia dengan guru
Ikut menyontek agar nilai tidak kalah bagus
Menegurnya dengan keras di depan semua teman
Menasehatinya secara baik-baik untuk jujur dan melaporkan kepada guru jika pelanggaran berlanjut
