Diawal tahun 1948 PKI bersikap mendukung pemerintah RI, tetapi setelah dikeluarkan Rera 1948, banyak golongan kiri yang terlempar dari pemerintahan, sehingga PKI menjadi partai oposisi dan menggabungkan golongan kiri ke dalam....

Pada tanggal 18 September 1948, Muso memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia, mendapat reaksi keras dari presiden Soekarno, sebab menurut presiden Soekarno, ikut Muso dan PKI-nya akan berdampak pada....

Peristiwa PKI Madiun adalah bentuk pengkhianatan terhadap RI di saat harus menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia, namun hal positif yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah....

Gerakan yang dipimpin oleh Sukarji Marijan Kartosuwiryo dan pasukannya memilih untuk tidak mengikuti pasukan Siliwangi yang hijrah ke daerah Republik, karena....

Sukarji Marijan Kartosuwiryo kecewa terhadap RI karena dianggap lemah Dalam melakukan perundingan dengan Belanda. Sehingga ketika pasukan divisi Siliwangi melakukan hijrah ke wilayah RI, yang dilakukan pasukan S.M. Kartosuwiryo adalah....

Pengaruh DI/TII menyebar ke Jawa Tengah, terutama di Tegal dan Brebes dikuasai Amir Fatah dan pasukannya setelah keputusan Kartosuwiryo datang dan mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Namun perlawanan ini tidak lama, hingga di akhir tahun 1951 ia menyerah, karena....

DI/TII merupakan pemberontakan yang berawal dari Jawa Barat kemudian meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Pemberontakan yang dipimpin Kartosuwiryo ini disebabkan oleh....

Di Kebumen muncul gerakan yang disebut Angkatan Oemat Islam (AOI), selama ini dianggapsebagaiperluasan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Tengah sebelah selatan. Salah satu sebab awal munculnya gerakan yang dipimpin Kyai Romo Pusat ini adalah....

Gerakan DI/TII tidak saja terjadi di Jawa Barat, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia seperti di Aceh, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tujuan gerakan ini adalah untuk memisahkan diri dari NKRI. Tindakan gerakan DI/TII ingin mendirikan negara dalam negara adalah bertentangan dengan....

Munculnya gerakan DI/TII Jawa Barat yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya merupakan upaya Kartosuwiryo untuk mencapai tujuannya, yaitu....

DI/TII yang muncul di Kalimantan disebabkan oleh adanya permasalahan sehingga banyak anggota Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi IV harus menduduki posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, karena....

Semula Kahar Muzakar adalah komandan Komando Grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta, pada saat mempertahankan kemerdekaan. Setelah Konferensi Meja Bundar, ia diperintahkan untuk kembali ke Sulawesi Selatan menyelesaikan masalah Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Hal ini kemudian memicu munculnya pemberontakan yang dipimpin Kahar Muzakar, yaitu....

Gerakan DI/TII yang diprakarsai Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo di Jawa Barat menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII juga muncul di Aceh yang disebabkan oleh....

Cara-cara yang biasanya digunakan pemerintah pusat untuk memadamkan pergolakan di berbagai daerah ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah DI/TII di Aceh, sehingga atas prakarsa Kolonel M. Jasin, masalah DI/TII di Aceh dapat diselesaikan dengan....

Kebijakan pemerintah RIS dalam bidang militer membawa konfrontasi dalam negeri yaitu tanggal 5 April 1950 yang terjadi di Sulawesi Selatan dan dipimpin Andi Aziz. Adapun sebab khusus pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan tersebut adalah...

Munculnya gerakan APRI di Jawa Barat dan Andi Aziz di Sulawesi Selatan memiliki hubungannya yang erat. Kedua-duanya memiliki keterkaitan dengan kolonial Belanda. Munculnya kedua gerakan tersebut bertujuan...

Kekhawatiran DR. Soumokil terhadap perubahan dari RIS ke NKRI, sehingga dia mengumumkan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS), bukan tanpa alasan. Bisa jadi DR. Soumokil takut kehilangan jabatan apabila Indonesia kembali ke NKRI, sebab dia adalah....

Setelah gagalnya pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan, muncul pemberontakan lagi di Maluku Selatan yang dikenal dengan RMS. Pemberontakan yang dipimpin Dr. Soumokil bertujuan....

Jika kita amati atas munculnya berbagai gangguan keamanan, baik yang berupa pergolakan maupun pemberontakan, maka akan nampak bahwa Belanda selalu berusaha keras untuk tetap berkuasa di Indonesia. Hal ini akan nampak pada kasus....

Perhatikan pernyataan berikut: (1) hubungan tidak harmonis pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (2) adanya tuntutan tentang otonomi daerah (3) perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Dari pernyataan di atas merupakan penyebab langsung terjadinya pemberontakan....

Gerakan separatisme PRRI-Permesta diawali dengan pembentukan dewan-dewan daerah yang dipimpin para perwira militer. Munculnya gerakan separatisme ini disebabkan....

Munculnya PRRI, Permesta bermula dari adanya persoalan yang ada di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi, tokoh PRRI, Permesta mengadakan gerakan yang ternyata baru dapat dicapai pada masa Reformasi, yaitu....

Tuntutan pihak PRRI, Permesta semakin berkembang dan mulai memberikan ancaman kepada pemerintah pusat, yang saat itu sedang melakukan penataan bidang ekonomi dan politik, sebab menurut penilaian PRRI, permesta terhadap pemerintah pusat adalah....

Pihak PRRI menolak jika disebut sebagai gerakan separatis, sebab masih menggunakan nama Indonesia. Gerakan ini memberi peringatan kepada pemerintah pusat yang selalu mengalami konflik-konflik politik sehingga pembangunan di pusat dan daerah menjadi tidak seimbang. Banyak tokoh-tokoh politik yang berada di pihak PRRI, antara lain M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Syafrudin Prawiranegara, Mr. Asaat, dll. Sementara pemerintah pusat menuding bahwa PRRI adalah gerakan separatis dengan alasan....

Kebijakan pemerintah yang tidak tegas terhadap PKI yang melakukan pemberontakan tahun 1948 menyebabkan PKI dapat menjadi partai besar. Salah satu faktornya yang turut mendorong keberhasilan PKI menjadi organisasi besar di Indonesia adalah...

Upaya mengambil alih tanah-tanah milik pihak-pihak mapan (orang kaya) di desa dengan cara paksa yang dilakukan oleh PKI dikenal dengan...

Menjelang munculnya Gerakan 30 September 1965 suhu politik di Indonesia memanas, PKI menyebarkan fitnah bahwa pimpinan TNI-AD membentuk Dewan Jendral. Untuk mengimbangi kekuatan TNI-AD itu, kemudian PKI membentuk...

Salah satu persiapan PKI untuk melakukan kudeta adalah dengan menyebarkan fitnah keji yaitu tentang adanya Dewan Jenderal. Tujuan utama PKI menyebarkan isu ini adalah...

Puncak argensi PKI tahun 1965 adalah melakukan kudeta terhadap pemerintah RI. Gerakan Partai Komunis Indonesia tersebut mempunyai tujuan utama adalah...

Menjelang munculnya Gerakan 30 September 1965 suhu politik di Indonesia memanas, PKI menyebarkan fitnah bahwa pimpinan TNI-AD membentuk Dewan Jendral. Untuk mengimbangi kekuatan TNI-AD itu, kemudian PKI membentuk...

Sejak PKI menjadi salah satu partai pemenang pemilu, terus berjuang untuk menyingkirkan lawan politiknya dan mampu mendekatkan diri kepada presiden. Dominasi PKI mampu mengubah politik luar negeri Indonesia dari bebas aktif menjadi politik konfrontasi dalam rangka....

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) Masalah Irian Barat

(2) Mencari bantuan luar negeri

(3) Penataan aparatur negara

(4) Pemulihan keamanan

(5) Kerjasama luar negeri

Pada tahun 1950–1959, Indonesia memasuki masa Demokrasi Parlementer, M. Natsir adalah Perdana Menteri pertama pada masa itu, dengan mengemban tugas menyelesaikan masalah yang ditunjukkan dengan angka....

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Moh. Natsir, dicetuskan pembangunan ekonomi gerakan Benteng yang digagas oleh Prof. DR. Soemitro Djojohadikoesoemo. Menurut sang perdana menteri, pada intinya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia adalah....

Melalui pembangunan ekonomi Gerakan Benteng yang digagas oleh menteri Ekonomi masa kabinet Natsir, yaitu Prof. DR. Soemitro Djojohadikoesoemo antara lain dengan cara mengadakan pelatihan dan pemberian bantuan modal dengan harapan....

Kabinet M. Natsir memulai pemerintahan sejak 6 September 1950 dan beberapa bulan kemudian yaitu pada 21 Maret 1951, pemerintahan M. Natsir berakhir karena....

Kabinet Sukiman Wiryosanjoyo merupakan kabinet kedua di era demokrasi liberal. Kabinet ini didukung dua partai besar (Masyumi dan PNI) tetapi tidak berumur panjang. Hal ini disebabkan....

Pemilu pertama 1955 dilaksanakan pada tahun 1955 yang diikuti banyak partai politik maupun perorangan. Pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap. Pada tahap pertama untuk memilih anggota....

Melihat konstituante yang hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan yang tanpa memperoleh hasil sesuai yang diamanatkan, maka Presiden Sukarno menyampaikan gagasan-gagasan di hadapan sidang konstituante. Gagasan yang disampaikan Presiden Sukarno tersebut yang dikenal dengan konsep presiden antara lain berisi....

Pemerintahan parlementer yang dikendalikan oleh partai politik menjadikan kondisi politik tidak stabil mendorong Presiden Sukarno pada akhir demokrasi liberal menunjuk Juanda untuk membentuk kabinet nonpartai. Kabinet yang dikenal dengan zakencabinet ini anggota-anggotanya terdiri atas....

Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi liberal...

Program ekonomi lain yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Demokrasi liberal adalah sistem ekonomi Ali Baba. Di mana kata Ali dipresentasikan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba adalah pengusaha asing. Program ini merancang pemberian kredit dan lisensi kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan, hal ini disebabkan oleh...

Pelaksanaan demokrasi liberal dari tahun 1950-1959 dengan sistem pemerintahan parlementer yang multipartai terbukti tidak membawa kebaikan bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat...

Pada masa kabinet Soekiman, pembangunan ekonomi Indonesia pernah mendapat bantuan langsung dari pihak asing melalui Mutual Security Act, tetapi bantuan ini dimanfaatkan lawan politiknya untuk menjatuhkan kabinet Soekiman dengan tuduhan...

Pemilu pertama 1955 berlangsung 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Badan yang anggotanya direkrut dari pemilu tahap kedua ini bertugas...

Pada masa liberal, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Sebenarnya kehidupan bernegara pada masa ini adalah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini terjadi jatuh bangun kabinet, namun pada masa ini banyak hal-hal penting berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia, misalnya pada masa kabinet Burhanudin Harahap, pemerintah berhasil...

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 25 lebih konstan baik partai politik maupun perorangan. Pelaksanaan pemilu tersebut merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan hajat besar pesta demokrasi yang pelaksanaannya dapat berlangsung secara luber dan jurdil sehingga pemilu menjadi acuan untuk pemilu-pemilu berikutnya. Dalam pemilu tersebut muncul empat partai besar yaitu...

Deklarasi Djuanda adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia sejak merdeka dan mutlak secara hukum internasional, serta harus diakui dunia internasional, sebab deklarasi ini telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia sejak merdeka dan mutlak secara hukum internasional, serta harus diakui dunia internasional, sebab deklarasi ini telah berhasil menyelesaikan....

Dalam usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari jurang kehancuran, Presiden Sukarno pada hari minggu tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengeluarkan sebuah dekrit yang dikenal Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya dekrit ini antaralain disebabkan...

Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini!

(1)Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya

(2)Pembubaran Konstituante

(3)Berlakunya kembali UUD 1945

(4)Pembentukan MPRS dan DPAS

(5)Bersihkan kabinet dari unsur PKI

(6)Turunkan harga kebutuhan pokok

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada pernyataan diatas ditunjukkan dengan nomor....

Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, dekrit merupakan suatu keputusan pemerintah dengan dasar kekuasaan penuh. Mahkamah Agung mengeluarkan pernyataan pada tanggal 11 Juli 1959 bahwa dasar hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah....

Pada masa demorasi terpimpin, dominasi presiden semakin dalam kehidupan politik semakin nampak dominan dan tidak sesuai dengan UUD 1945 yang baru saja dijadikan landasan konstitusional sejak 5 Juli 1959, misalnya dalam proses pembentukan MPRS dan DPAS adalah....

Lembaga DPR yang dibentuk berdasarkan Pemilu 1955 tahap I ini turut mendukung rencana pemerintah mengeluarkan dekrit presiden namun ketika pelaksanaan demokrasi terpimpin lembaga ini dibubarkan oleh pemerintah, karena...

Pada masa awal demokrasi terpimpin Presiden Sukarno mengajukan RAPBN kepada parlemen, tetapi ditolaknya. Menghadapi hal tersebut, langkah yang dilakukan Presiden Sukarno adalah....

Untuk dapat mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI, pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara yaitu dengan diplomasi, konfrontasi ekonomi dan konfrontasi senjata. Berikut ini merupakan contoh konfrontasi ekonomi yang dilakukan Indonesia tehadap Belanda dalam rangka pengembalian Irian Barat

Melalui Tri Komando Rakyat yang dikumandangkan presiden Soekarno, bangsa Indonesia telah berhasil meraih kembali wilayah yang dipertahankan Belanda sejak KMB dan selalu menjadi agenda penting di masa-masa liberal, yaitu Indonesia berhasil. …

Dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah masa demokrasi liberal, dan memasuki demokrasi yang baru yang dikenal yaitu

Haluan politik luar negeri Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah bebas aktif. Namun, pada masa demokrasi terpimpin politik luar negeri Indonesia tidak bersifat bebas dan aktif lagi melainkan cenderung berpihak pada blok timur. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah tentang ...

Sejak PKI menjadi salah satu partai pemenang pemilu, terus berjuang untuk menyingkirkan lawan politiknya dan mampu mendekatkan diri kepada presiden. Dominasi PKI mampu mengubah politik luar negeri Indonesia dari bebas aktif menjadi politik konfrontasi dalam rangka. …

Adanya perbedaan penafsiran terhadap pengertian terpimpin pada masa Demokrasi Terpimpin menimbulkan penyelewengan di bidang politik. Dewan Perwakilan rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan tanggal 5 Maret 1960 oleh presiden dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Karena bukan hasil pemilu maka semua anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden. Yang menjadi alasan dibubarkanya DPR hasil pemilu 1955 adalah ....

Pada awal tahun 1965 kondisi politik dalam negeri memanas karena terjadinya persaingan politik antara PKI dan TNI-AD. Demikian pula politik luar negeri mengalami permasalahan sebagai akibat dari politik luar negeri yang konfrontatif. Hal ini tampak dari kebijakan pemerintah pada tanggal 7 Januari 1965 Presiden Soekarno “mengkomandokan” Indonesia keluar dari anggota PBB, hal ini disebabkan ....

Salah satu penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin terhadap UUD 1945 terkait dengan jabatan presiden yaitu ... .

Penerapan konsep Nasakom yang disampaikan Presiden Soekarno dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa demokrasi terpimpin sangat menguntungkan PKI. Dengan konsep Nasakom ini berpengaruh bagi PKI sehingga memiliki ruang gerak untuk mengembangkan pengaruhnya dan memiliki legalitas dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Penerapan konsep Nasakom ini menurut pemikiran Sukarno untuk tiga ideologi untuk bersama-sama melanjutkan revolusi (pembangunan) Indonesia. Ketiga ideologi tersebut meliputi ....

Partai komunis di mana saja, selalu mempunyai garis politik yang sama, yaitu mencipakan “Diktator Proletar” yang membentuk pemerintahan dengan mengatasnamakan rakyat, yang hanya dapat dilakukan dengan jalan. …

Sebelum terjadi Peristiwa G 30 S/PKI, sekelompok pemuda rakyat melakukan penggerebekan di sebuah Villa di puncak yang dihuni oleh Gilchrist, seorang Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Dalam penggrebekan ini ditemukan sebuah dokumen yang antara lain berupa sebuah surat yang ditujukan kepada William Palmer (Bill Palmer) seorang duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Surat tersebut kemudian dikenal dokumen Gilchrist ini kemudian dihembuskan isu tentang .…

Satu-satunya kekuatan sosial politik yang dapat menghalangi usaha PKI untuk meniadakan negara RI dan menghapus ideologi Pancasila adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk mengimbangi kekuatan TNI, PKI menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk ....

Pada tanggal 30 September 1965 PKI melancarkan aksi penangkapan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI-AD. Para perwira tinggi yang gugur dalam tragedi kemanusisaan tersebut mendapat penghormatan gelar sebagai ....

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin semakin lama semakin memburuk meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Pada masa itu anggaran belanja negara terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Hal ini disebabkan antara lain adalah ...

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis. Peristiwa pembakaran kedutaan dan rumah diplomat Inggris di Jakarta serta pemutusan hubungan diplomatik Indonesia Inggris pada bulan September 1963 berhubungan dengan ....

Indonesia menentang pembentukan ferderasi Malaysia, karena dianggap sebagai proyek Inggris (Nekolim) yang mengancam kedudukan Indonesia di Asia Tenggara. Hal ini merupakan awal terjadinya konflik antara Indonesia – Malaysia. Konflik itu kemudian berlanjut menjadi konfrontasi karena ....

Konflik Indonesia Malaysia tidak berlangsung lama, karena ada momentum yang dapat mengakhiri normalisasi Indonesia – Malaysia, yaitu ...

Pasca Gerakan 30 September 1965 muncul gelombang demonstrasi secara besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat. Gerakan ini dimotori kalangan mahasiswa, dan gerakan ini menyatakan diri sebagai parlemen jalanan. Adapun tuntutan yang diajukan kepada pemerintah adalah …

Kurun waktu pemerintahan Sukarno mulai tahun 1959 – 1965 merupakan masa demokrasi terpimpin. Setelah itu Suharto tampil dalam panggung politik sebagai akibat dari adanya Gerakan 30 September 1965. Pada saat pemerintahan Suharto menyebut masanya sebagai Orde Baru, dan masa pemerintahan Sukarno pada masa demokrasi terpimpin disebutnya Orde Lama. Kemudian sebutan itu secara umum meluas tertuju kepada seluruh era kepemimpinan presiden Sukarno. Demikian pula setelah tumbangnya Orde Baru lahirlah Orde Reformasi. Masing-masing orde tentu saja memiliki karakteristik tersendiri. Berikut ini yang merupakan tanda atau tonggak sejarah lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah…

Demokrasi Terpimpin yang berlangsung selama 6 tahun pada akhirnya jatuh. Periode tersebut dikemudian hari dikenal dengan orde lama ini, pada tahun 1966 digantikan dengan orde baru yang berkuasa di Indonesia. Tampilnya orde baru ini disebabkan …

Pasca Gerakan 30 September 1965 muncul gelombang demonstrasi secara besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat. Gerakan ini dimotori kalangan mahasiswa ini menyatakan diri sebagai parlemen jalanan. Adapun tuntutan yang diajukan kepada pemerintah adalah …

Perhatikan hal-hal berikut ini !

(1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya

(2) Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI

(3) Turunkan harga barang-barang kebutuhan pokok

Ketiga hal tersebut merupakan rumusan tuntutan dari berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila yang diajukan kepada pemerintah pasca terjadinya tragedi berdarah 30 September 1965, yang dikenal dengan nama ....

Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam front Pancasila ditanggapi oleh Presiden Soekarno dengan melakukan reshuffle kabinet dengan nama “Kabinet Dwikora yang Disempurnakan” tanggal 21 Februari 1966, namun rakyat tidak puas dan aksi demontrasi berjalan terus bahkan makin tidak terkendali. Hal tersebut terjadi karena .....

Supersemar merupakan surat perintah Presdiden Sukarno tanggal 11 Maret 1966 kepada Mayjen Suharto yang berisi perintah untuk memulihkan kondisi yang tidak stabil. Supersemar dikenal sebagai awal dimulainya era orde baru yaitu suatu orde yang bertekad menciptakan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembanguan dan bertekad untuk melaksanakan ....

Saat pidato di depan sidang kabinet, presiden mendapat informasi dari Brigjend. Sabur, bahwa di luar istana terdapat pasukan tak dikenal. Presiden merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang bersama Dr. Soebandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Chaerul Saleh menuju Bogor, sehingga lahir Surat Perintah Sebelas Maret, yang pada intinya berisi tentang. ...

Sebagai salah satu menteri, Mayjend Suharto pada tanggal 11 Maret 1966 tidak menghadiri sidang kabinet karena “sakit”. Ternyata pelaksanaan sidang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat banyaknya para demonstran bersenjata yang tidak beridentitas, akhirnya presiden Sukarno diterbangkan ke istana Bogor. Pada sore harinya Mayjend Suharto mendapat surat perintah dari Presiden Sukarno. Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan Supersemar. Langkah awal yang dilakukan pengemban Supersemar tersebut, adalah …

Sidang MPRS tanggal 20 Juni 1966 membahas tentang pengesahan dan pengukuhan Supersemar, pemilu, penegasan politik luar negeri yang bebas aktif, pembentukan kabinet ampera dan pembubaran PKI. Dalam sidang ini, MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal), karena.

Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Tap MPRS No IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto pada tanggal 23 Pebruari 1966 di Istana Negara. Penyerahan kekuasaan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat dengan suasana khidmat,sederhana dengan dihadiri dan disaksikan oleh seluruh anggota Kabinet Ampera. Langkah yang diambil Presiden Soekarno ini adalah....

Pada tanggal 12 Maret1967 Jenderal Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai presiden Republik Indonesia, dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden RI maka secara formal mengakhiri pemerintahan Orde Lama dan digantikan pemerintahan Orde Baru. Semangat yang menjiwai orde ini pada awalnya adalah

Pada tahun 1971 presiden Suharto melemparkan gagasan tentang penyerderhanaan partai dalam upaya mencapai stabilitas politik. Penyerderhanaan partai hanya meliputi tiga partai yang didasarkan ...

Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu ... .

Tugas pemerintah Orde Baru adalah menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke arah yang wajar. Pengendalian inflasi, usaha rehabilitasi ekonomi dan peningkatan kebutuhan ekonomi serta kebutuhan sandang menjadi masalah penting yang dimasukan dalam program jangka pendek, maka pada tanggal 1 April 1969 pemerintah telah meletakkan landasan dimungkinkannya pembangunan dengan ditetapkan. ...

Pemerintah Orde Baru berusaha memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Langkah pertama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi adalah. ...

Kawasan Asia Tenggara di era demokrasi terpimpin diwarnai adanya konflik. Konflik antara Malaysia dengan Indonesia maupun Pilipina. Di era orde baru dilakukan suatu normalisasi dengan terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Organisasi yang didasarkan atas deklarasi Bangkok ini memiliki tujuan antara lain …

Di era tahun 60-an rakyat Indonesia sangat menderita, dengan keberhasilan pembangunan maka sedikit demi sedikit kemiskinan rakyat kemiskinan rakyat dapat dientaskan. Atas keberhasilan tersebut rakyat mengangkat Soeharto sebagai …

Untuk menghindari multi tafsir terhadap Pancasila maka pemerintah membentuk panitia perumus yang dikenal dengan uraian Pancasila. Hasil rumusannya dikenal dengan Eka Prasetya Panca Karsa dan ditetapkan MPR melalui TAP MPR/MPR/1978 yang dikenal sebagai. …

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

(1) Menindak tegas segala tindakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

(2) Mencekal tokoh-tokoh politik dan aktivis yang dianggap membahayakan.

(3) Membredel surat kabar yang dinggap kritis terhadap pemerintah.

(4) Melakukan pembangunan di segala bidang demi memajukan negara

(5) Memasyarakatkan Pancasila melalui penataran P4

Dari pernyataan di atas, cara-cara yang ditempuh Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya ditempuh melalui. ...

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Orde Baru akhirnya menyimpang dari Pancasila dan pasal 33, UUD 1945 serta menggunakan sistem ekonomi kapitalisme yang sangat tidak adil, karena sejak tahun 1966 – 1998 pelaku ekonomi yang dominan adalah. ...

Di bidang polltik luar negeri pada masa Orde Baru, kebijakan Indonesia menaruh perhatian khususnya terhadap soal regionalisme, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan nasional Indonesia, contoh langkah yang diambil pemerintah Indonesia pada tahun 1988, 1989, 1990 dalam menyelesaikan konflik politik regional di Asia Tenggara adalah....

Sistem perekonomian pada jaman orde baru bersifat kapitalistik. Menurut seorang ekonom Jepang Yoshihara Konio corak kapitalisme Indonesia bukan kapitalisme murni, tapi kapitalisme semu. Kapitalisme yang bermain mata dengan kalangan birokrat. Perkembangan kapitalisme yang demikian sangat merugikan negara karena …

Mundurnya Presiden Suharto dari jabatannya sebagai presiden RI, digantikan oleh BJ. Habibie seharusnya dilakukan di gedung MPR dihadapan anggota MPR yang memilihnya, tetapi pada saat itu dilakukan di istana negara. Hal ini disebabkan ... .Mundurnya Presiden Suharto dari jabatannya sebagai presiden RI, digantikan oleh BJ. Habibie seharusnya dilakukan di gedung MPR dihadapan anggota MPR yang memilihnya, tetapi pada saat itu dilakukan di istana negara. Hal ini disebabkan ... .

Sidang MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menolak laporan pertanggungjawaban presiden, B.J Habibie yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 1999, karena. …

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Melemahnya mata uang Indonesia terhadap dollar Amerika

(2) Hutang luar negeri Indonesia mencapai 137 milliar dollar Amerika

(3) Sembilan bahan pokok di pasaran semakin menipis

(4) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap menurun

(5) Kekuasaan kehakiman ditentukan oleh para eksekutif

Penyebab terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1977 adalah ….

Sejak tahun 1966 Indonesia memasuki era orde baru. Di bawah Presiden Suharto, walaupun Indonesia menjadi anggota Non Blok, tetapi Indonesia lebih berorientasi kepada negara-negara barat sehingga banyak mendapat dukungan, bantuan, dan investasi modal dari negara barat. Berkat bantuan itu dalam waktu yang tidak lama Indonesia berhasil memulihkan kerusakan perekonomian pada masa sebelumnya dan mencapai kemajuan yang menggembirakan melalui strategi pembangunan, sehingga Indonesia dikenal sebagai anak macan yang sedang tumbuh. Namun gambaran keberhasilan yang tampak mengesankan selama beberapa dekade segera sirna setelah pada pertengahan tahun 1997 diterpa krisis moneter. Krisis moneter tersebut diawali dengan …

Demonstrasi besar-besaran mahasiswa tidak hanya terjadi di Jakarta. Keluarga besar UGM sekitar 15 ribu orang menolak prakarsa Presiden Suharto untuk melakukan resuffle kabinet. Mereka menuntut Presiden Suharto mundur, menuntut kembalinya ABRI kepada rakyat, menolak segala tindakan kekerasan dalam memperjuangkan reformasi. Hal serupa terjadi di ITB Bandung, IKIP Bandung, UNPAD Bandung, ITS Surabaya, UNAIR Surabaya, IKIP Malang dan lain-lain yang menuntut Presiden Suharto secepatnya. Tuntutan kembalikan ABRI kepada rakyat tersebut mengandung makna...

Presiden RI, seperti yang tercamtum di dalam UUD 1945 adalah mandataris MPR. Oleh karena itu, ketika Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI, seharusnya dilakukan …

.Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dibentuk sejumlah institusi hukum yang bertujuan untuk mendukung tercapainya penegakan hukum yang seadil adilnya. Institusi hukum tersebut baik yang berada di ranah yudikatif maupun eksekutif yang langsung berada di bawah pengawasan presiden. Salah satu institusi hukum yang berada pada ranah yudikatif dan membedakan dengan pemerintahan sebelumnya adalah ....

Sistem multipartai yang dianut oleh pemerintah saat ini tampaknya akan terus menjadi dilemma yang berkepanjangan. Demokrasi yang dicita-citakan juga harus dipikirkan kembali seperti sistem pemilu yang sekarang perlu dirancang ulang untuk mendorong penyederhanaan partai, memperbaiki sistem rekrutmen kader agar menjadi transparan, sehingga dapat diperoleh anggota legislatif yang dapat bekerja secara maksimal. Dalam negara demokrasi keberadaan partai-partai politik sangat penting, sejauh keberadaanya ....

Perhatikan tentang agenda reformasi di bawah ini !

(1) Adili Soeharto dan kroni-kroninya,

(2) Tegakkan supremasi hukum,

(3) Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN

(4) Laksanakan amandemen UUD 1945,

(5) Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,

(6) Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,

Terkait dengan agenda reformasi di atas jika kita analisis ada yang belum berhasil dilaksanakan, ada yang masih proses dan terus menerus diperjuangkan, dan ada pula yang telah berhasil dilaksanakan. Berikut ini agenda reformasi yang dianggap telah berhasil dilaksanakan adalah ....

Perbedaan pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru dan reformasi antara lain yaitu

Pada pertengahan tahun 70-an di Timor-Timur perluasan pengaruh Fretilin dan menimbulkan konflik antar partai politik di daerah itu, menimbulkan kecemasan blok barat khususnya Amerika dan Australia. Kedua negara itu kuatir akan meluasnya pengaruh komunis di Asia Tenggara sehingga mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan integrasi terhadap daerah jajahan Portugis itu. Namun setelah runtuhnya komunis internasional justru kedua negara itu yang menekan pemerintah Indonesia untuk melepaskan Timor Timur, dengan alasan …

Pada masapemerintahan B.J.Habibie sampai tahun 1999 peristiwa besar yang kontroversial dalam kehidupan politik, berbangsa dan bernegara berkaitan dengan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah….

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahied (Gusdur) berhasil memulihkan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000. Atas keberhasilan tersebut, Gusdur oleh etnis Tionghoa dijuluki sebagai ....