NEW
Font size
WorksheetsPelatihan Dit Permas Maret 2025 Hari 2
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Dasar perundang-undangan Gratifikasi tercantum dalam:
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Gratifikasi bersifat penerimaan yang netral, sehingga dapat diartikan bahwa:
Semua gratifikasi wajib dilaporkan
Tidak semua gratifikasi adalah hal yang dilarang
Semua gratifikasi adalah sesuatu yang salah
Semua gratifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Suatu pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan dan bersifat transaksional atau meeting of mind, adalah pengertian dari?
Korupsi
Suap
Gratifikasi
Pemerasan
Fitur JAGA yang menjembatani sesama pengguna jaga untuk saling bertukar cerita dan memantau pelayanan publik di daerahnya adalah
Komentar
Diskusi
Pengaduan
Keluhan
Informasi pelayanan publik apa saja yang ada di JAGA?
pendidikan, perizinan, bansos, faskes
pendidikan, pelabuhan, desa, faskes
PBJ, anggaran, desa, SDM
perizinan, bansos, pelabuhan, PBJ
Laporan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu maksimal...
30 hari kalender
30 hari kerja
7 hari kerja
7hari kalender
Berikut yang termasuk penerimaan gratifikasi kategori yang tidak wajib dilaporkan adalah:
Penerimaan sesama rekan kerja tidak berbentuk uang maksimal Rp200 rb per pemberian
Penerimaan honor di atas SBU yang ditetapkan
Penerimaan saat proses pengadaan barang dan jasa di bawah Rp10 juta
Penerimaan terkait acara pernikahan di atas Rp1 juta
Username Instagram dan TikTok edukasi terkait gratifikasi yang dimiliki KPK?
literasigratifikasi
antigratifikasi
edukasigratifikasi
gratifikasi.official
Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk…
Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menerima gratifikasi
Meningkatkan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel
Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel
Mengurangi jumlah pegawai yang menolak gratifikasi
Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, ada berapakah jenis Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (negative list)?
15
17
13
12
Keberadaan BUMN merupakan implementasi negara dalam pelaksanaan konstitusi?
UUD 1945 Pasal 23 perihal keuangan negara
UU BUMN Pasal 23 terkait keungan negara
UUD 1945 Pasal 33 tentang ekonomi nasional
UU BUMN Pasal 33 tentang ekonomi dan hajat hidup orang banyak
Perubahan menonjol dari UU BUMN berkaitan dengan modal negara yang disertakan ke dalam Danantara/BUMN adalah?
Keuntungan juga menjadi keuntungan negara
Kerugian juga menjadi kerugian negara
Keuntungan disalurkan melalui PNBP
Kerugian menjadi kerugian Danantara/BUMN sendiri
Perubahan menonjol dari UU BUMN berkaitan dengan status pengurusnya adalah?
Organ, Pegawai, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas bukan Penyelenggara Negara
Pengurus, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas bukan pejabat negara
Organ, Pegawai, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas merupakan public official
Organ, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan pejabat struktural merupakan Pegawai Negeri
Meski terdapat perubahan UU BUMN 2025, KPK tetap dapat menangani perkara di lingkungan Danantara atau BUMN, karena (KECUALI)?
UU Tipikor dan UU KPK adalah lex spesialis derogate legi generalis
UU BUMN adalah lex posteriori derogat legi priori
UU Tipikor adalah hukum publik bidang pidana yang bersifat khusus
UU KPK dan UU 28 Tahun 1999 tidak dikesampingkan
Meski berlaku UU BUMN 2025, berikut merupakan kewajiban pejabat di Lingkungan Danantara dan BUMN selaku penyelenggara negara, KECUALI?
Wajib tunduk dan terikat UU Tipikor
Wajib melaporkan gratifikasi illegal yang diterimanya
Wajib melaporkan pajak
Wajib menyampaikan LHKPN
