WorksheetsTWK UUD 45 24032025
Total questions: 30
Worksheet time: 16mins
Perhatikan pernyataan berikut.
1) Menjaga stabilitas nasional
2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.
4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukkan nomor …
1), 2), 3)
1), 3), 4)
1), 3), 5)
2), 3), 4)
2), 4), 5)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam susunan hierarkinya setara dengan…
Peraturan Daerah
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena…
Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan secara bersamaan
Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan UUD 1945
Dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila
Pancasila dan UUD 1945 disusun oleh PPKI
Pancasila dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ......
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR
Sejak berlakunya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, meskipun masih menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi system pemerintahan parlementer, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan konstitusi berikut ini ……
KNIP berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan legislative yang turut serta menetapkan GBHN
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme
Peraturan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme pembuatan peraturan ini adalah: pertama diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. DPR dapat menerima atau menolak tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Peraturan ini ditetapkan menjadi UU. Bila ditolak oleh DPR, Peraturan ini harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan yang dimaksud dalam kalimat diatas ialah …
Perda
PERPU
Peraturan Pemerintah
UUD 1945
Peraturan Presiden
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kembali akan melakukan pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2. Pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2 secara resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim secara virtual, pada Selasa (13/04) dengan dihadiri para calon Guru Penggerak di masing-masing Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Dalam sambutannya, Mendikbud mengatakan bahwa terobosan dari Merdeka Belajar akan terus dihadirkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Kemendikbud akan mentransformasi sejumlah pilar yang mengokohkan ekosistem pendidikan Indonesia. Program guru penggerak yang dilakukan oleh kemendikbud tersebut merupakan implementasi dari …
alinea 1 Pembukaan UUD 1945
alinea 2 Pembukaan UUD 1945
alinea 4 Pembukaan UUD 1945
alinea 3 Pembukaan UUD 1945
Falsafah UUD 1945
Sebelum pidato kenegaraan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan pengantar sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam sambutannya, ia mengatakan di tengah kondisi pandemi ini Indonesia tetap harus bersyukur dalam peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus besok. Ia meyakini semangat perjuangan dapat membuat Indonesia bertahan dalam badai pandemi ini. Untuk itu, masyarakat dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19. “Kita semua merasakan dampaknya, terutama di bidang ekonomi masyarakat. Pandemi ini juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam penanggulangan Covid-19. Berimbas pula di bidang pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh yang bisa mempengaruhi pembangunan karakter anak,” katanya, dalam salah satu poin sambutannya. Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia merupakan contoh dari ..
Konstitusi Tertulis
Konstitusi Tidak Tertulis
Kebudayaan Indonesia
Konstituer
UUD 1945
Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung periode 1998-2003 secara resmi dibubarkan. Pembubaran anggota lembaga tinggi negara ini dilakukan dalam rapat di Kantor DPA, Jakarta, Kamis (31/7). Rapat ini juga sekaligus membahas penempatan ratusan karyawan DPA, yang hingga kini belum jelas posisinya. Sementara hasil rapat menyetujui untuk menitipkan 241 karyawan DPA ke berbagai instansi.
Wakil Ketua DPA Agus Sudono mengatakan, DPA periode reformasi memang telah menutup segala aktivitasnya. Tapi secara kelembagaan, DPA masih tetap ada dan masih menunggu undang-undang untuk resmi membubarkannya. Sebab, DPA hanya bisa dibubarkan oleh MPR dan melalui UU. Sedangkan keputusan presiden hanya memberhentikan masa jabatan anggota DPA periode 1998-2003. Proses pembubaran DPA merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat dibubarkan karena lembaga tersebut termasuk lembaga tertinggi Negara yang salah satu tugasnya member nasehat kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalan tugasnya. Alas an pembubaran Dewan Pertimbangan Agung tersebut ialah..
DPA dianggap tidak optimal, sebab pendapat dan sarannya tidak mengikat secara hukum dan DPA banyak diisi para pensiunan pejabat.
DPA dianggap hanya sebagai lembaga yang memboroskan APBN saja.
DPA dianggap tidak memiliki dasar hokum atas tugasnya sebagai penasehat presiden
DPA dianggap tidak optimal dan banyak merugikan Negara
DPA dianggap tidak berfungsi secara baik karena para pejabatnya hanya diisi oleh pensiunan yang tidak memiliki potensi lagi
Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya …..
a. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir
b. 50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir
c. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
d. 50% dari jumlah anggota yang hadir
e. 25% dari jumlah kehadiran
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diganti karena merupakan dasar- dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Teks pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea kedua adala....
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan .yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spritual, dan kehidupan di dunia dan akhirat
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
Perhatikan Informasi berikut! Prabowo melantik Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), sedangkan Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik", artinya ...
Menteri-menteri negara bekerja secara profesional
Menteri-menteri negara berasal dari partai politik
Menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden
Menteri-menteri negara diberhentikan oleh DPR
Menteri-menteri negara dibatasi masa jabatannya
27 ayat (1) UUD NR| tahun 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga .negara mengenai kedua hal itu. Berikut merupakan kewajiban warga negara terhadap negara indonesia yang berdampak pada ketertiban masyarakat adalah ...
Menghormati orang tua dan guru
Membayar pajak kendaraan bermotor
Menaati peraturan dan perundangan yang berlaku
Bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan profesinya
Menggunakan hak pilih aktif dalam pemilihan umum
Apabila timbul isu perpecahan di masyarakat, maka warga negara harus membantu Pemerintah dalam menangkal atau mengatasi permasalahan dimaksud. Budi salah satu warga Desa Sukatani, melakukan upaya untuk membela negara karena merasa hal tersebut adalah sebuah kewajiban sebagai warga negara Indonesia, adapun upaya yang dilakukan oleh Budi adalah dengan melakukan sosialisasi bijak bermedia sosial, hal ini untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan ketahanan NKRI. Upaya yang dilakukan oleh Budi dimaksud sejalan dengan UUD 1945, tepatnya....
Pasal 26 ayat (1)
Pasal 27 ayat (1)
Pasal 27 ayat (3)
Pasal 26 ayat (2)
Pasal 27 ayat (2)
Pada UUD 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Berikut merupakan pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah ...
Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Sikap warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Sebelum amendemen, pasal 28 hanya memberikan kebebasan rakyat Indonesia sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun, setelah amendemen, pasal 28 menjamin hak asasi manusia seluruhnya. Pada pasal 28 berbunyi "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Salah satu pengamalan pasal ini yaitu...
Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berakhir ricuh
Ketua organisasi muda-mudi menetapkan aturan denda bagi anggotanya yang tidak menghadiri rapat
Arief, Ricky, Dimas, dan Fajar sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya
Rasya kesal karena pendapat yang dia sampaikan tidak disetujui oleh anggota rapat lainnya.
Tian memberikan sejumlah uang kepada Eko dan sebagai gantinya Eko harus mendukungnya dalam pemilihan ketua RT.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) tersebut setiap penduduk Indonesia berhak..
Mengajak orang lain memeluk salah satu agama sesuai keyakinan kita
Memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah indonesia
Merestui pernikahan lintas agama
Bebas mau memilih menjadi golput atau tidak
Bebas menentukan peran dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun kontestan dalam pesta demokrasi tersebut.
Bangsa Indonesia baru saja melewati pemilihan umum 2019 untuk memilih presiden dan legislatif. Dasar hukum penyelenggaraannya terdapat dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maksud dari pelaksanaan pemilu yang bebas adalah pemilih...
Bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun
Harus menjaga kerahasiaan yang dipilihnya
Bebas mau datang atau tidak untuk memilih
Bebas menentukan peran dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun kontestan dalam pesta demokrasi tersebut.
Bebas mau memilih menjadi golput atau tidak
Pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara" pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Di lingkungan masyarakat kegiatan apa yang sesuai dengan pasal diatas tersebut...
Orang tua mendidik anaknya di rumah agar mendapat nilai ujian yang bagus
Warga Desa Sumberjo pada hari minggu mengadakan acara gotong royong bersama
Warga RT 01 mencari dana untuk membangun masjid yang ada di desanya
Warga Desa Jabung setiap malam melaksanakan ronda malam demi menjaga keamanan lingkungan dan tindak kejahatan
Pak RT sedang melakukan rapat untuk mempersiapkan lomba 17 agustusan
Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Hajat hidup orang banyak adalah kebutuhan yang di mana akan dibutuhkan banyak orang atau suatu hal vang menjadi kebutuhan banyak orang. Tujuan dari pasal tersebut adalah...
pemerintah menguasai cabang produksi
Agar pemerintah dapat mengatur semua laju perekonomian
Agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat
Agar perekonomian Indonesia dapat terencana dengan baik
Agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas
Amendemen adalah istilah untuk perubahan resmi sebuah dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbaikinya. Perubahan yang dilakukan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Pasal 1 hasil amandemen menyatakan bahwa MPR kehilangan wewenang untuk memegang kedaulatan yang diamanahkan oleh rakyat kepadanya, seperti kewenangan untuk memilih Presiden dan kewenangan lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh...
Kedaulatan diberikan kepada para pemilih dalam pilpres langsung
Kedaulatan berada di tangan rakyat
Anggota legislatif menjadi pemegang kedaulatan, tidak lagi melekat pada institusi
Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pemerintahan
Mahkamah Konstitusi memiliki potensi yang lebih dalam memegang wewenang
Pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Implementasi yang sesuai dari isi kandungan pasal 34 ayat 1 adalah...
Tiko sebagai ketua RT tidak membuang sampah pada tempatnya
Panji siswa paling pintar disekolah mendapatkan penghargaan dan hadiah dari sekolahnya
Rizky dari keluarga kurang mampu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah
Boni dari keluarga tidak mampu tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah
Pak Adit sebagai ketua pemerintahan tidak membantu dan mengabaikan fakir miskin dan anak-anak terlantar
Mempergunakan Bahasa Indonesia dalam pergaluan bermasyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 36 yang menandakan bahwa...
Bahasa Indonesia merupakan serapan Bahasa lokal
Bahasa Indonesia merupakan salah satu kebutuhan nasional
Bahasa Indonesia adalah kekhasanahan bangsa,.
Bahasa Indonesia merupakan tujuan nasional
Bahasa Indonesia adalah Bahasa persatuan dan pengantar pergaulan antardaerah
Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara., serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI yaitu...
Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menjaga kesatuan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menjaga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Menjaga pulau pulau terpencil dari pengakwan negara lain
Memberikan Identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan pembacaan terhadap isi dari pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, terdapat hubungan yang saling memengaruhi dan berasal dari sebuah akar atau yang dikenal dengan nama hubungan kausal Organis, maknanya adalah....
Tidak boleh ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya
Tiap unsur dari WUD harus saling mengisi
Nilai-nilai yang ada pada pembukaan UUD menjadi asal dari tiap pasal
Batang tubuh merupakan penjelasan dari semua aspek di Pembukaan
Pembukaan adalah ringkasan dari Batang Tubuh
Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Perwujudannya di antaranya adalah. ..
Pembangunan nasional di segala bidang
Pembentukan TNI dan Kepolisian
Pembentukan kementerian pertahanan
Adanya pendidikan bela negara
Adanya konsep wawasan nusantara
UUD RI 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuaj dengan agama dan kepercayaan masing masing. Contoh perilaku yang mencerminkannya adalah...
Mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya
Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa
Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya
Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain
Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak yang menjadi pengikutnya
Peralihan dan perubahan dari negara Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dimana Konstitusi RIS diganti menjadi UUDS 1950 adalah disebabkan karena faktor-faktor berikut, kecuali..
Bentuk negara RIS menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan rakyat
RIS merupakan wujud taktik Belanda untuk membentuk negara boneka
Rakyat Indonesia tidak setuju dengan RIS dan menginginkan negara kesatuan
Rakyat Indonesia meyakini bahwa Belanda berusaha untuk menjajah kembali
Sebagai akibat dari perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB)
Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-III adalah….
Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya
Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yan luhur
Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia
Sistem negara yang terbentuk dalam UUD haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan
Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-3 adalah….
Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya
Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat
kehidupan masyarakat
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia
Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan
