Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman

Kelenturan nilai dalam penerapan kebijakan publik

Peluang reinterpretasi nilai dasar oleh kekuasaan dominan

Dasar untuk menerima budaya luar yang sejalan

Penyesuaian nilai-nilai instrumental sesuai kebutuhan bangsa

Nilai demokrasi langsung

Sistem presidensial yang menjamin pemisahan kekuasaan

Konsep kedaulatan rakyat sepenuhnya

Prinsip supremasi konstitusi

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

Sah karena bagian dari kebebasan berekspresi

Legal selama tidak membentuk organisasi politik

Melanggar hukum karena bertentangan dengan ideologi negara

Tidak dapat dipidana jika tidak membawa senjata

Dapat diproses hukum hanya jika menimbulkan keresahan publik

Ketimpangan militer antar wilayah

Kelebihan populasi di wilayah barat Indonesia

Pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah tanpa kontrol pusat

Maraknya budaya asing di kalangan generasi muda

Kesenjangan antara pembangunan politik dan pertahanan

Lembaga tinggi negara yang hanya bersifat seremonial

Lembaga yang tidak lagi memiliki wewenang untuk melantik Presiden

Lembaga yang mengatur sistem pemerintahan negara

Lembaga yang masih memiliki kekuasaan penuh terhadap presiden

Lembaga yang menggantikan fungsi legislatif

Negara dapat menegakkan hukum hanya jika mendapat persetujuan rakyat

Hukum harus berlaku adil, tanpa memandang status sosial maupun jabatan

Pemerintah dapat melanggar hukum jika demi kepentingan negara

Keputusan pengadilan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain

Negara tidak bisa diadili jika bertindak atas nama hukum

Kebebasan berserikat dan berkumpul

Kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara

Partai politik yang tidak sesuai dengan ideologi negara

Hak dan kebebasan individu demi kepentingan umum

Hak asasi manusia dalam keadaan darurat

Pencurian dengan pemberatan

Pembunuhan berencana

Penggelapan

Penipuan

Pemerkosaan

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

DPR

Presiden

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

DPR

Pengadilan Negeri

Menetapkan kebijakan pemerintah terkait reformasi birokrasi

Mengawasi dan menyelidiki tindakan lembaga negara

Membuat undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan korupsi

Menangani dan menyelidiki tindak pidana korupsi

Menyusun anggaran untuk memberantas korupsi

Sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum

Sebagai pelaksana kebijakan politik dan sosial

Sebagai pelindung negara dan pembina masyarakat

Sebagai penjaga kedaulatan negara dan pengayom masyarakat

Sebagai alat kontrol politik dan pengatur kehidupan ekonomi

Pemerintah pusat memberikan sebagian kekuasaan kepada daerah untuk diatur dan dilaksanakan sendiri

Daerah diberi hak untuk mengatur hubungan internasional secara mandiri

Pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh dalam segala aspek kehidupan masyarakat

Daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam

Kekuasaan yang ada di daerah harus dilaksanakan berdasarkan perintah pusat

Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan

Memberikan kebebasan penuh kepada eksekutif dalam mengambil keputusan

Menjaga agar legislatif dapat mengambil alih kekuasaan eksekutif

Mengurangi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah

Menjamin kebebasan individu tanpa ada pembatasan dari pemerintah

Karena sistem presidensial memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap presiden

Karena sistem presidensial memberikan kekuasaan yang lebih terpusat kepada legislatif

Karena sistem presidensial dianggap lebih sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia

Karena sistem presidensial memberikan pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif

Karena sistem presidensial mendorong lebih banyak partisipasi rakyat dalam pemerintahan

Menghancurkan semua bentuk oposisi politik

Mengutamakan pembangunan ekonomi meskipun tanpa demokrasi

Menjaga ketertiban dengan mengendalikan kebebasan pers

Membangun hubungan internasional dengan negara-negara Barat

Menjamin kebebasan penuh bagi partai politik

Ketidakstabilan politik yang terjadi akibat sistem multipartai

Dominasi kekuasaan oleh militer dalam pemerintahan

Penolakan terhadap sistem pemerintahan presidensial

Keinginan untuk meniru sistem demokrasi negara-negara Barat

Perjuangan nasional yang gagal memperoleh hasil sesuai harapan

Memperkuat kekuasaan pemerintahan melalui pengawasan ketat terhadap partai politik

Meningkatkan peran partai politik dalam pengambilan keputusan politik

Menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dengan memperkuat suara rakyat

Menyatukan berbagai kelompok yang bertentangan dengan cara otoriter

Menyusun sistem pemerintahan yang berbasis pada desentralisasi kekuasaan

Meningkatkan kontrol terhadap media asing

Mengedepankan kebijakan luar negeri yang lebih tertutup

Mendorong penguatan sektor ekonomi domestik melalui kebijakan proteksionis

Memperkuat diplomasi multilateral dengan berbagai negara di dunia

Membatasi masuknya investasi asing ke dalam negeri

Penerapan hukum berdasarkan keputusan pemerintah

Perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar hukum negara

Hanya kekuasaan pengadilan yang mutlak dalam penegakan hukum

Penerapan hukum dengan mengabaikan keadilan sosial

Pembatasan kekuasaan negara terhadap masyarakat

Semua etnis di Indonesia harus memiliki identitas yang sama

Keberagaman yang ada harus disatukan dalam satu kesatuan Indonesia

Pemerintah harus mendominasi kebudayaan lokal agar seragam

Semua agama di Indonesia harus saling bersaing untuk pengaruh sosial

Negara harus menghapuskan perbedaan suku, agama, dan ras

Kesadaran terhadap ancaman militer

Globalisasi yang membuka peluang kerja dan komunikasi internasional

Ketergantungan pada kekuasaan negara semata

Upaya untuk menjaga tradisi agar tidak berubah

Pemaksaan kesamaan dalam beragama dan berbudaya

Budi Utomo, yang memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan

Gerakan 30 September, yang memperjuangkan pemerintahan yang lebih otoriter

Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menentang segala bentuk pemerintahan

Indische Partij, yang menuntut kemerdekaan secara radikal

Sarekat Islam, yang berfokus pada ekonomi dan sosial

Menekan perbedaan budaya untuk menciptakan keseragaman

Membatasi hak kebebasan beragama demi stabilitas nasional

Menciptakan kebijakan yang inklusif dan merangkul semua lapisan masyarakat

Meningkatkan jumlah kelompok dominan agar mengontrol minoritas

Mendorong asimilasi tanpa mengakui perbedaan identitas