NEW
Font size
WorksheetsSoal UAS Penalaran Legal Drafting
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Mengapa penting bagi penyusun legal drafting untuk memahami asas lex superior derogat legi inferiori?
Agar dapat menulis pasal yang banyak
Supaya dapat menyusun hukum secara linguistik
Untuk menjamin hierarki norma hukum yang benar
Karena asas tersebut menyangkut pidana ringan
Jika sebuah pasal dalam peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang, maka menurut asas hukum perundang-undangan:
Pasal tersebut tetap berlaku
Perlu dilakukan judicial review
Undang-undang menyesuaikan perda
Pasal perda tersebut bisa dijadikan yurisprudensi
Dalam proses legal drafting, pemilihan diksi hukum yang tepat diperlukan karena:
Agar terdengar resmi
Menghindari multitafsir dan memperjelas norma
Supaya terkesan akademis
Untuk mempersingkat naskah
Apa akibat jika penyusunan norma hukum dalam legal drafting tidak mengikuti sistematika?
Hukum tidak dapat ditegakkan
Masyarakat akan menolaknya
Norma menjadi sulit dipahami dan diterapkan
Draf akan mudah disahkan
Ketika menyusun kontrak kerja, penyusun menambahkan klausul "ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan para pihak". Secara prinsip legal drafting, hal ini:
Benar karena fleksibel
Salah karena melanggar asas kepastian hukum dan kesepakatan
Benar karena disahkan notaris
Tidak relevan
Jika dalam suatu kontrak terdapat ketentuan ganda yang saling bertentangan, maka:
Kedua ketentuan tetap berlaku
Klausul tersebut batal demi hukum
Pengadilan menentukan mana yang berlaku
Penyusunan ulang kontrak tidak diperlukan
Seorang penyusun RUU menyisipkan pasal yang menguntungkan pihak tertentu secara sepihak. Dalam konteks legal drafting, hal ini melanggar prinsip:
Efisiensi
Netralitas dan keadilan hukum
Kekuasaan pemerintah
Penafsiran autentik
Tujuan utama menyusun norma hukum dalam bentuk yang jelas, eksplisit, dan tidak multitafsir adalah untuk:
Mempercepat legislasi
Menarik investor
Menjamin kepastian dan efektivitas hukum
Mendapatkan subsidi
Legal drafting yang mengabaikan asas lex specialis derogat legi generali berisiko menghasilkan:
Norma yang konsisten
Hukum yang hierarkis
Benturan norma antar peraturan
Kepastian hukum yang kuat
Ketika menyusun peraturan daerah tentang retribusi, tim penyusun tidak mencantumkan dasar hukum dari undang-undang yang relevan. Ini melanggar prinsip:
Teknik argumentatif
Legalitas formal
Ejaan dan sintaksis
Konstitusionalitas
Mengapa penyusunan norma hukum harus menghindari istilah yang bersifat evaluatif seperti "wajar", "cukup", atau "sebaiknya"?
Tidak ilmiah
Terlalu panjang
Memicu multitafsir dan subjektivitas penegak hukum
Tidak sesuai bahasa hukum
Dalam legal drafting, struktur pasal yang baik mencerminkan:
Kecepatan legislasi
Konsistensi logika dan sistematika hukum
Bahasa akademik
Retorika politis
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dilengkapi penjelasan pasal per pasal?
Untuk menambah halaman
Agar terlihat rumit
Memberikan makna autentik dan menghindari salah tafsir
Supaya dapat diubah sewaktu-waktu
Apa fungsi utama dari konsiderans dalam dokumen peraturan?
Menjelaskan logika politik
Memberikan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis
Menarik perhatian pembaca
Sebagai lampiran non-hukum
Dalam legal drafting, asas "clear and unambiguous" penting karena:
Menjamin kekuasaan lembaga penyusun
Mendorong debat publik
Memastikan norma tidak multitafsir dan dapat ditegakkan
Memberi ruang interpretasi luas bagi pejabat
Jika sebuah pasal memberikan kewenangan tanpa batas kepada pejabat, maka hal itu melanggar prinsip:
Efektivitas redaksional
Prinsip checks and balances dan rule of law
Prosedur legislasi
Legalitas administratif
Ketika menyusun naskah akademik, bagian urgensi pengaturan harus memuat:
Rencana pembahasan pasal
Alasan empiris, filosofis, dan yuridis perlunya regulasi
Usulan lembaga pelaksana
Anggaran pelaksanaan
Mengapa prinsip "kesesuaian antara materi muatan dengan bentuk peraturan" harus ditegakkan?
Agar bentuk peraturan terlihat bervariasi
Untuk memperjelas tanggung jawab hukum
Supaya peraturan mudah direvisi
Untuk mempercepat pengesahan
Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, siapa yang berwenang menyatakan bahwa suatu pasal bertentangan dengan konstitusi?
Presiden
Menteri Hukum dan HAM
Mahkamah Konstitusi
DPR
Apa alasan logis mengapa penyusun peraturan harus menghindari pasal karet?
Pasal karet memperpendek teks
Tidak semua pembaca memahami istilah hukum
Mengakibatkan ketidakpastian dan penyalahgunaan kewenangan
Tidak sesuai dengan tata bahasa
Legal drafting yang menyisipkan pasal dengan maksud diskriminatif secara tidak langsung melanggar prinsip:
Efisiensi administratif
Persamaan di hadapan hukum
Formulasi linguistik
Asas supremasi sipil
Apabila suatu peraturan bertentangan dengan asas non-retroaktif (tidak berlaku surut), maka konsekuensinya:
Berlaku jika disetujui presiden
Tidak sah dan dapat dibatalkan
Tetap berlaku di daerah tertentu
Hanya berlaku untuk korporasi
Salah satu indikator kualitas legal drafting adalah:
Panjangya peraturan
Tergantung siapa yang menyusunnya
Tingkat konsistensi dan kesesuaian antar pasal
Banyaknya istilah asing
Jika suatu norma hukum mengandung dua atau lebih makna berbeda, maka:
Norma tersebut kuat karena fleksibel
Rentan menimbulkan ketidakpastian hukum
Cocok untuk diterapkan di berbagai daerah
Dapat ditafsirkan sesuai kebutuhan
Ketika menyusun naskah akademik, pendekatan yuridis bertujuan untuk:
Menganalisis karakter masyarakat
Membandingkan praktik antar negara
Mengkaji dasar hukum yang ada dan relevansi perubahan
Menilai dampak ekonomi
Legal drafting yang menggunakan kalimat pasif berlebihan cenderung:
Meningkatkan objektivitas
Membingungkan pembaca dan menurunkan efektivitas
Membuat teks hukum lebih profesional
Menyederhanakan struktur kalimat
B. Membingungkan pembaca dan menurunkan efektivitas
Membingungkan pembaca dan menurunkan efektivitas
Membuat teks hukum lebih profesional
Menyederhanakan struktur kalimat
Suatu norma berbunyi: "Setiap warga dapat memperoleh bantuan hukum sesuai kebutuhan." Kekurangan dari rumusan ini adalah:
Sudah cukup jelas
Tidak menunjuk pihak pelaksana
Menggunakan istilah terlalu teknis
Menyalahi asas umum hukum
Dalam penyusunan norma sanksi, legal drafter harus memperhatikan:
Efek psikologis terhadap pelanggar
Tingkat ketegasan dan proporsionalitas
Pendapat masyarakat umum
Hukum adat lokal
Suatu norma menyebut "pihak yang lalai dikenakan sanksi administratif." Untuk efektivitas hukum, norma ini perlu ditambahkan:
Sumber pembiayaan
Penegas siapa yang menjatuhkan sanksi dan bentuk sanksinya
Riwayat hidup pelaku
Pertimbangan sosial
Jika norma hukum disusun tanpa merujuk pada peraturan induk yang relevan, maka norma tersebut:
Tetap dapat berlaku
Memerlukan konsultasi publik
Berpotensi inkonstitusional atau ultra vires
Harus diterbitkan di media massa
Tujuan penggunaan struktur pasal yang baku dalam peraturan perundang-undangan adalah:
Membingungkan pembaca awam
Meningkatkan estetika teks
Menjamin sistematika dan akurasi hukum
Mengurangi risiko politik
Ketentuan umum dalam peraturan bertujuan untuk:
Menguraikan maksud pembuat
Menjelaskan pengertian istilah hukum yang dipakai
Menjelaskan filosofi peraturan
Menentukan sanksi hukum
Mengapa setiap jenis norma hukum harus dibedakan antara norma larangan, perintah, dan sanksi?
Agar mudah dipahami oleh anak-anak
Untuk menciptakan struktur logika hukum yang jelas
Supaya dapat diubah dengan mudah
Agar dapat diserahkan ke eksekutif
Mengapa norma hukum tidak boleh terlalu rinci dan teknis dalam peraturan tingkat tinggi seperti UU?
Untuk mempercepat perumusan
Karena hal teknis lebih tepat diatur dalam peraturan pelaksana
Agar tampak sederhana
Supaya mudah dihafal
Legal drafting yang terlalu banyak mengacu pada istilah asing tanpa penjelasan akan:
Memudahkan internasionalisasi
Membingungkan pengguna hukum dan menurunkan aksesibilitas
Meningkatkan kualitas redaksi
Menguntungkan pihak ahli hukum
Apa risiko dari norma yang tidak menyebutkan siapa subjek pelaksana?
Tidak ada
Norma tersebut tetap berlaku mutlak
Tidak dapat diterapkan secara efektif
Dapat ditafsirkan oleh publik
Prinsip harmonisasi dalam legal drafting bertujuan untuk:
Menyatukan format dokumen
Menyelaraskan peraturan baru dengan yang sudah ada
Mengurangi jumlah pasal
Memperbanyak peraturan pelaksana
Dalam penulisan naskah akademik, pendekatan sosiologis digunakan untuk:
Menjelaskan yurisprudensi
Menilai konsekuensi sosial dari suatu regulasi
Membandingkan sistem hukum
Menghitung biaya legislasi
Mengapa peraturan perundang-undangan perlu diuji publik sebelum disahkan?
Untuk mengikuti tradisi
Agar proses hukum terhambat
Untuk menjamin keterbukaan dan partisipasi masyarakat
Karena syarat administratif
