Warga negara hanya berpolitik saat Pemilu berlangsung.

Politik hanya terjadi di ruang pemerintahan.

Membeli kebutuhan pokok termasuk aktivitas politik.

Setiap keputusan publik memengaruhi kehidupan rakyat.

Rakyat tidak dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.

Tanpa itu, negara akan mudah diserang negara lain.

Masyarakat bisa lebih mudah diatur oleh penguasa.

Warga negara dapat menjadi penyeimbang kekuasaan dan memperjuangkan haknya.

Media massa tidak akan berkembang tanpa kesadaran politik.

Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.

Partai politik terlalu banyak.

Pemilu dilaksanakan secara serentak.

Kekuasaan dikuasai oleh elite dan kepentingan modal.

Negara tidak memiliki ideologi nasional.

Hukum ditegakkan secara transparan.

Alat politik partai penguasa.

Alat propaganda elite untuk menguasai rakyat.

Pedoman etika personal.

Dasar penyusunan kebijakan, arah pembangunan, dan nilai kehidupan berbangsa.

Sarana legitimasi kekuasaan individu.

Pancasila bisa digantikan jika tidak relevan.

Pancasila dapat dimodifikasi secara bebas oleh masyarakat.

Nilai-nilainya dapat berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa kehilangan esensinya.

Pancasila harus disesuaikan dengan ideologi luar negeri.

Pancasila tidak memiliki prinsip dasar yang tetap.

Kesejahteraan rakyat tetap terjamin karena ideologi yang kuat.

Hukum akan ditegakkan secara adil.

Nilai ideologi akan digunakan sebagai hiasan retoris semata.

Semua warga negara pasti akan patuh.

Rakyat akan secara otomatis menikmati hak-haknya.

Kekuasaan bersifat terpusat.

Demokrasi diterapkan secara liberal.

Kebijakan negara sesuai dengan nilai-nilai dasar ideologi.

Rakyat tidak melakukan kritik.

Pemerintah membatasi kebebasan pers.

Ideologi menjamin kemenangan partai tertentu dalam sistem politik.

Sistem politik digunakan untuk menegakkan nilai-nilai ideologi dalam kehidupan berbangsa.

Ideologi hanya berlaku di tingkat pendidikan, bukan politik.

Sistem politik bersifat tetap, sedangkan ideologi berubah.

Ideologi tidak memiliki dampak terhadap kebijakan negara.

Rakyat menjadi lebih demokratis.

Kebijakan negara akan lebih cepat disahkan.

Elite politik akan lebih mudah menyimpang dan rakyat kehilangan daya kritis.

Rakyat menjadi lebih disiplin.

Negara lebih mudah dalam proses modernisasi.

Memisahkan agama dan negara.

Mendorong pergantian rezim secara rutin.

Menyatukan visi kebangsaan dan arah pembangunan.

Meningkatkan ekspor-impor negara.

Menentukan usia pensiun pegawai negeri.

Negara sedang berada di masa demokratisasi.

Sistem sedang menjalankan demokrasi partisipatif.

Pemerintah mendorong keterbukaan informasi.

Sistem politik mengarah pada otoritarianisme.

Pemerintah tidak memiliki cukup dana.

Memberi masukan terhadap kebijakan publik.

Memviralkan isu sosial yang relevan.

Menyebarkan hoaks untuk melawan pemerintah.

Ikut forum diskusi kebangsaan.

Mengawasi proses Pemilu.

Rakyat kritis dan terdidik.

Partisipasi publik bersifat manipulatif dan transaksional.

Media massa bekerja secara independen.

Negara menghormati HAM.

Pemilu berjalan jujur dan adil.

Mengutip nilai-nilai Pancasila dalam pidato pejabat.

Menuliskan Pancasila di setiap ruangan kantor.

Menjadikan nilai-nilai ideologi sebagai pedoman dalam setiap kebijakan.

Menampilkan lambang negara di media sosial.

Mengharuskan warga hafal isi Pancasila.

Diam saat terjadi ketimpangan karena takut.

Hanya aktif di masa kampanye.

Terus membangun ruang refleksi dan kritik.

Menolak segala bentuk kebijakan negara.

Memilih untuk tidak peduli karena lelah.

Demokrasi menjamin monopoli kebenaran.

Otoriter lebih terbuka pada perbedaan pendapat.

Demokrasi memberi ruang peran publik sebagai pengawas dan pelaku.

Otoriter menjamin kesejahteraan kolektif.

Demokrasi tidak mengatur kebebasan berpendapat.

Ideologi menjadi alat edukasi moral.

Ideologi berfungsi secara murni.

Ideologi mengalami penyimpangan dan manipulasi makna.

Ideologi tidak lagi diperlukan.

Ideologi sedang mengalami proses revolusi.

Meningkatkan konsumsi warga.

Membatasi kekuasaan rakyat.

Mengatur proses pengambilan keputusan publik dan distribusi kekuasaan.

Membentuk opini tunggal masyarakat.

Menyatukan agama dan negara.

Rakyat tunduk pada sistem politik yang melindungi penguasa.

Ideologi ditentukan sepenuhnya oleh elite politik.

Sistem politik digunakan rakyat untuk memperjuangkan nilai ideologi bersama.

Rakyat tidak perlu terlibat karena sistem berjalan otomatis.

Ideologi berfungsi hanya saat upacara kenegaraan.