Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang tidak dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum

Pengamatan

Survei

Wawancara

Perhitungan

Fokus

Luas

Batasan Pemeriksaan

Semua benar

Terbatas

Menengah

Mendalam

Tidak dilakukan pengujian

Proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 5 (lima) tahunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 3 (tiga) tahunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 10 (sepuluh) tahunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 2 (dua) tahunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Prosedur pengujian terbatas dan sampel sedikit

Prosedur pengujian lengkap (sesuai kebutuhan pemeriksa) dan sampel banyak/luas

Prosedur pengujian bertambah dan sampel sedang

Tidak dilakukan pengujian

mewujudkan asa praduga bersalah atas laporan keuangan

mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan dan membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab

memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan

menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut dalam Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester.

menyusun laporan keuangan yang baik

mennyusun laporan keuangan konsolidasian

menggabungkan laporan keuangan antar satker

memiliki hubungan pertalian dengan manajemen / entitas yang di periksa, masuk ke kategori gangguan

Etika

Indenpendensi, integritas, profesional

Kompentensi

Pengendalian Mutu

Etika

Indenpendensi, integritas, profesional

Kompentensi

Pengendalian Mutu

1 (satu) tahunan

2 (satu) tahunan

3 (satu) tahunan

5 (satu) tahunan

memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

untuk menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan

untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

untuk menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan

untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana

Menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh entitas

Menginformasikan hasil audit kepada masyarakat umum

Mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak berwenang dan mendorong perbaikan

Memberikan sanksi administratif kepada entitas yang diperiksa

Kesimpulan

Rekomendasi Pemeriksaan

Jadwal Rencana Anggaran Tahunan

Tanggapan Pihak yang Bertanggung Jawab

Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi

Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi

Rekomendasi belum ditindaklanjuti

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Etika

Independensi, Integritas, dan Profesionalisme

Kompetensi

Pengendalian Mutu

5 Pilar

3 Pilar

6 Pilar

Semua Salah

50 jam dalam 5 tahun

30 jam dalam 2 tahun

100 jam dalam 8 tahun

80 jam dalam 2 tahun

Auditor pelaksana

Ketua tim pemeriksa

Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK

Kepala subdirektorat pemeriksaan

Menyimpan arsip dokumen internal BPK

Mengatur jadwal pemeriksaan lapangan

Memfasilitasi proses pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Melaporkan kegiatan keuangan tahunan ke DPR

Rekomendasi ditindaklanjuti

Laporan diterima oleh Presiden

Putusan pengadilan inkracht (berkekuatan hukum tetap)

Telah disahkan oleh DPR

Mengabaikan bukti tersebut jika jumlahnya kecil

Melakukan penilaian kritis dan menginvestigasi lebih lanjut

Menyesuaikan kriteria pemeriksaan agar sesuai dengan bukti yang ditemukan

Menghentikan pemeriksaan karena adanya ketidaksesuaian

Menilai apakah indikasi awal kecurangan berdampak material terhadap opini atau kesimpulan pemeriksaan

Mengubah prosedur pemeriksaan untuk menghindari temuan kecurangan

Mengabaikan indikasi kecurangan jika jumlahnya kecil

Menentukan bahwa kecurangan telah terjadi dan memberikan sanksi hukum

Menghindari penggunaan sistem dokumentasi yang baku agar lebih fleksibel

Menyusun laporan pemeriksaan hanya berdasarkan opini subjektif pemeriksa

Menyertakan bukti yang relevan serta pertimbangan profesional dalam setiap tahap pemeriksaan

Menjaga agar dokumen tetap sederhana tanpa menyertakan informasi tambahan

Kementerian Keuangan

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Nilai ambang batas yang ditetapkan untuk setiap akun laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK.

Jumlah minimum transaksi yang harus diperiksa agar audit dianggap lengkap.

Batas maksimal kesalahan yang diperbolehkan dalam catatan akuntansi pemerintah.

Ambang batas kesalahan atau kelalaian yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Pemerintahan

Masyarakat umum, DPR/DPRD, Pemerintah, dan entitas terkait lainnya.

Pimpinan Kementerian Kesehatan itu sendiri.

Kementerian Keuangan dan DPR/DPRD

Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara

Gambaran khusus pemeriksaan keuangan negara

Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara

Pengembangan standar pemeriksaan

Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan

Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Membina jabatan fungsional pemeriksa

Semua Jawaban Benar

Penerimaan Negara

Pengeluaran Negara

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman

Semua Jawaban Benar

Pemerintah, DPR, dan BPK

Pemeriksa, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna LHP

Presiden, Menteri Keuangan, dan BPK

Auditor, akuntan publik, dan masyarakat

Pihak yang menerima laporan hasil pemeriksaan

Kegiatan administratif internal BPK

Hal yang diperiksa dan/atau menjadi perhatian pemeriksaan

Standar etika yang harus diikuti oleh pemeriksa

Menetapkan standar teknis akuntansi pemerintahan

Menjadi dasar hukum pendirian BPK

Menjadi acuan dan dasar dalam pengembangan standar pemeriksaan

Menentukan sistem anggaran nasional

bappenas

pemeriksa keuangan negara

pengguna LHP

pihak yang bertanggung jawab

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 tahun 2017

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 17 tahun 2017

Benar

Salah

Relevan

Lengkap

Dapat dipahami

Semua benar

menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri yang merupakan bendahara dan pejabat lain

memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

Etika

Independensi, Integritas, dan Profesionalisme

Pengendalian Mutu

Kompetensi

meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;

menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa; dan

semua benar

bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain yang diperoleh;

informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti pemeriksaan;

keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan; kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan.

Semua benar

Kemampuan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu

Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai

Kemampuan untuk bekerja secara mandiri tanpa supervisi

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja

Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun

Independen, memenuhi kualifikasi, dan kompeten dalam bidangnya

Berstatus sebagai pegawai negeri sipil

Telah mengikuti pelatihan internal BPK

Hanya saat menyusun laporan hasil pemeriksaan.

Saat menentukan hal pokok, kriteria yang sesuai, dan prosedur pemeriksaan terkait dengan risiko pemeriksaan.

Ketika menerima arahan dari atasan tanpa perlu evaluasi lebih lanjut.

Hanya pada saat menemukan indikasi kecurangan.

tidak berwenang untuk menyatakan kecurangan

berwenang untuk menyatakan kecurangan

mempengaruhi opini

memberikan sanksi

hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan

hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

hal yang menyebabkan potensi kerugian negara/daerah dan/atau kerugian keuangan negara/daerah

semua benar

menjamin pencapaian tujuan pemeriksaan dan pencapaian kualitas pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan

menjamin kuantitas pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan

menjamin kualitas anggota tim yang berintegritas, independen, dan profesional

jawaban tidak ada yang benar

Untuk memastikan bahwa setiap temuan pemeriksaan bersifat positif.

Agar auditor dapat menyelesaikan pemeriksaan sesegera mungkin tanpa mempertimbangkan risiko.

Untuk merencanakan sifat, waktu, dan luasnya prosedur pemeriksaan yang diharapkan dapat mengurangi risiko pemeriksaan ke tingkat rendah yang dapat diterima.

Untuk membatasi lingkup pemeriksaan hanya pada area yang mudah diakses.

Untuk memastikan bahwa semua anggota tim melakukan pemeriksaan sesuai dengan keinginan pribadi mereka.

Untuk menjaga kerahasiaan informasi pemeriksaan dari anggota tim junior.

Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan cermat dan saksama, serta kesimpulan yang dicapai didukung oleh bukti yang memadai dan tepat.

Untuk menghemat waktu dengan mengurangi komunikasi dan koordinasi antar anggota tim.

Tujaun pemeriksaan keuangan

Tujuan pemeriksaan kinerja

Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan

Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif

II & II

II & III

III & IV

semua benar

Risiko pemeriksaan adalah risiko terjadinya kemungkinan bahwa temuan, kesimpulan, dan/atau rekomendasi Pemeriksa tidak benar atau tidak lengkap, sebagai akibat dari faktor- faktor seperti bukti yang tidak cukup dan/atau tidak tepat, prosedur pemeriksaan yang tidak memadai, atau kelalaian yang disengaja maupun informasi yang menyesatkan.

Risiko pemeriksaan adalah risiko terjadinya kemungkinan intimidasi ataupun tekanan pada saat pemeriksaan lapangan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan

risiko pemeriksaan adalah risiko bahwa auditor tidak mampu mendeteksi salah saji material yang ada dalam laporan keuangan yang diperiksa

semua benar

memantau kemajuan pemeriksaan

mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota tim Pemeriksa, termasuk kecukupan waktu yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaannya, pemahaman atas instruksi yang diberikan, dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan pendekatan yang telah direncanakan

mengarahkan Pemeriksa ke hal signifikan yang timbul selama pemeriksaan, mempertimbangkan signifikansi hal tersebut dan memodifikasi pendekatan yang telah direncanakan dengan tepat;

mengidentifikasi hal yang tidak perlu dikonsultasikan atau dipertimbangkan oleh anggota tim Pemeriksa yang lebih berpengalaman selama pemeriksaan

Proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 3 (tiga) tahunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 5 (lima) tahunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Proses yang meliputi penetapan strategi pemeriksaan secara keseluruhan dan pengembangan rencana pemeriksaan.

Proses terjadinya kemungkinan bahwa temuan, kesimpulan, dan/atau rekomendasi Pemeriksa tidak benar atau tidak lengkap.

Menggunakan bukti dari sumber yang dianggap lebih tinggi kedudukannya

Memilih bukti yang lebih menguntungkan entitas.

Mengabaikan perbedaan tersebut dan melanjutkan pemeriksaan.

Memodifikasi prosedur pemeriksaan yang diperlukan.

Memodifikasi tujuan pemeriksaan atau hal pokok/informasi hal pokok yang akan diperiksa.

Memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok/informasi hal pokok.

Merevisi materialitas untuk laporan keuangan.

Melibatkan para ahli untuk memperoleh pandangan atas adanya pertentangan beberapa sumber kriteria.

Mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku

Menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan

Menyembunyikan temuan pemeriksaan agar tidak diketahui publik

Menjadi bahan untuk tindakan perbaikan dan pemantauan tindak lanjut

Pernyataan bahwa pemeriksaan sesuai standar - Menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku

Kesimpulan pemeriksaan - Menyampaikan kesimpulan tidak secara jelas dan meyakinkan

Rekomendasi pemeriksaan - Memberikan arahan terhadap perbaikan atas temuan yang diperoleh

Tanggapan pihak bertanggung jawab - Menunjukkan respons atau sikap pihak terkait atas temuan dan rekomendasi dalam LHP

LHP harus disusun secara tertulis untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaan

LHP harus disusun secara lengkap, akurat, objektif, dan meyakinkan

LHP boleh disampaikan secara lisan apabila waktunya terbatas dan meyakinkan

LHP harus disusun secara tepat waktu, jelas, dan ringkas

Untuk membatasi tanggung jawab auditor hanya pada aspek keuangan.

Karena laporan-laporan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan, memberikan konteks yang lebih lengkap.

Untuk menunjukkan bahwa pemeriksaan SPI dan kepatuhan tidak memiliki dampak signifikan terhadap opini laporan keuangan.

Agar pembaca laporan hanya fokus pada hasil pemeriksaan keuangan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.

Karena BPK hanya memeriksa sebagian kecil dari laporan keuangan.

Untuk menekankan bahwa lingkup pemeriksaan sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan perumusan opini.

Hal ini menunjukkan bahwa BPK menemukan bukti yang saling bertentangan.

Karena entitas yang diperiksa menolak untuk memberikan dokumen yang diminta.

Menunjukkan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap draf dan belum final.

Mengesahkan laporan sebagai dokumen resmi dan menetapkan akuntabilitas atas isinya.

Mengizinkan entitas yang diperiksa untuk melakukan perubahan pada laporan setelah tanggal tersebut.

Menandakan bahwa pemeriksaan hanya dilakukan oleh satu individu.

Pendapatan, beban, aset, dan kewajiban

Temuan pemeriksaan, rekomendasi, dan penandatanganan LHP

Catatan audit, bukti transaksi, dan dokumentasi pribadi

Data kepegawaian, anggaran, dan pengeluaran

Meyakinkan

Lengkap

Bersifat subjektif

Tepat waktu

Wajib diminta dalam bentuk tertulis

Dapat disampaikan secara lisan saja

Tidak perlu diminta oleh Pemeriksa

Harus dikirim ke lembaga perwakilan