Hak cipta juga dianggap sebagai “benda bergerak"

oleh karena itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan

sebagian maupun seluruhnya. Di bawah ini merupakan bentuk peralihan hak cipta yang sah di mata hukum

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Untuk hak ekonomi atas ciptaan, berapa lama umur hak cipta?

Di bawah ini adalah bentuk karya cipta yang tidak dapat dilindungi secara hukum sesuai dengan pasa 58 adalah.....

Dalam pasal 251 KUH Dagang, perjanjian asuransi harus didasarkan pada asas keterbukaan, pihak tertanggung wajib menjelaskan kondisi yang sebenarnya dari barang yang akan diasuransikan. Prinsip tersebut termasuk ke dalam prinsip?

Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar mengenai risiko murni (pure risk) dalam asuransi?

Manakah dari pernyataan berikut ini yang merupakan ciri utama dari risiko spekulatif (speculative risk)?

DI bawah ini merupakan contoh resiko yang bisa disuransikan, kecuali......

E-commerce adalah Sistem pemasaran yang dilakukan secara elektronik atau dengan media elektronik dan jaringan internet. Dalam prakteknya, transaksi E-commerce seringkali banyak terjadi pelanggaran di dalamnya. Di bawah ini adalah ruang lingkup perlindungan dalam dunia E-commerce, kecuali.....

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pola transaksi dalam dunia bisnis pun mengalami perubahan signifikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah maraknya penggunaan platform e-commerce dalam kegiatan jual beli. Konsumen kini dapat mengakses berbagai produk dari berbagai belahan dunia hanya dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan meningkatnya risiko pelanggaran data, penipuan digital, dan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

Dalam konteks ini, muncul suatu bidang hukum yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas manusia dalam ruang siber, baik itu sebagai subjek hukum, pelaku bisnis, maupun sebagai konsumen. Hukum ini berlaku sejak seseorang mulai terhubung dengan internet dan melakukan kegiatan secara daring.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum yang dimaksud dikenal dengan istilah:

Di era digital, seseorang bisa dengan mudah melakukan transaksi pembelian hanya dengan mengakses aplikasi belanja online. Namun, di balik kenyamanan tersebut, terdapat berbagai ancaman seperti pemalsuan data dan pencurian identitas digital. Salah satu kejahatan yang kerap terjadi adalah ketika pelaku memalsukan dokumen penting atau data pengguna agar dapat melakukan transaksi seolah-olah berasal dari akun asli.

Tindakan ini termasuk dalam salah satu jenis kejahatan siber yang dapat merugikan banyak pihak.

Bentuk kejahatan siber seperti yang dijelaskan di atas termasuk dalam kategori:

Seorang konsumen melakukan pembelian produk kecantikan dari toko daring yang tidak dikenal melalui iklan media sosial. Setelah melakukan pembayaran, produk tidak pernah dikirim dan tidak ada tanggapan dari penjual. Konsumen merasa dirugikan dan ingin menuntut haknya secara hukum. Dalam hal ini, hak perlindungan konsumen sangat penting, terlebih karena transaksi dilakukan secara digital. Berdasarkan kasus tersebut, dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan atas kerugian akibat sistem elektronik adalah:

Seiring maraknya e-commerce, banyak konsumen tergiur oleh berbagai penawaran murah dan akhirnya tertipu oleh penjual fiktif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, selain regulasi formal dari pemerintah, produsen dan konsumen dapat membuat perjanjian tambahan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi online. Perjanjian tersebut dalam hukum bisnis e-commerce disebut sebagai:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum.
Manakah tujuan lain dari perlindungan konsumen yang tidak sesuai dengan pasal 3 UUPK?

Dalam konteks praktik antimonopoli, suatu perusahaan dapat dikatakan memonopoli pasar bila menguasai sebagian besar produksi atau distribusi barang dan jasa sehingga menghambat pelaku usaha lain. Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, kegiatan monopoli merupakan bentuk pelanggaran hukum karena:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memastikan berjalannya prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Salah satu tugas penting KPPU adalah menilai ada atau tidaknya praktik monopoli.

Apa salah satu tugas dari KPPU menurut materi?

Dalam praktik bisnis, perjanjian kartel merupakan bentuk kesepakatan antara pelaku usaha untuk mengatur harga, wilayah, atau produksi dengan tujuan mengendalikan pasar. Hal ini melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.

Perjanjian kartel termasuk dalam kategori perjanjian yang dilarang karena:

Dalam suatu sektor industri otomotif, dua perusahaan besar yang selama ini menjadi pesaing ketat diduga melakukan pertemuan tertutup dan menyepakati harga jual minimum untuk produk sepeda motor tertentu. Sejak saat itu, harga sepeda motor dari kedua merek tersebut tidak pernah mengalami penurunan, bahkan cenderung seragam meski tidak ada pernyataan resmi. Beberapa pengamat pasar dan konsumen mulai menyadari adanya pola yang tidak wajar dalam penetapan harga tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), ditemukan adanya indikasi perjanjian kartel yang melanggar prinsip persaingan sehat. Perjanjian kartel termasuk dalam perjanjian yang dilarang menurut Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 karena dapat menyebabkan konsumen dirugikan melalui harga yang tinggi, pilihan produk yang terbatas, dan tertutupnya akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Berdasarkan uraian di atas, manakah pernyataan yang paling tepat terkait alasan pelarangan perjanjian kartel menurut hukum persaingan usaha di Indonesia?

Pasar modal memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan produktif oleh perusahaan publik. Kegiatan pasar modal melibatkan penawaran umum, perdagangan efek, serta partisipasi berbagai lembaga dan profesi terkait. Dalam konteks hukum di Indonesia, semua aktivitas ini diatur secara jelas melalui undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, peraturan utama yang menjadi dasar hukum pasar modal di Indonesia saat ini adalah:

Dalam proses perdagangan efek di Indonesia, dikenal dua jenis pasar utama, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana terjadi ketika perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik sebelum tercatat di bursa efek. Sementara itu, setelah efek tersebut diperdagangkan secara terbuka melalui bursa, proses transaksi masuk ke dalam pasar sekunder. Dalam pasar sekunder, harga efek ditentukan oleh:

Salah satu lembaga penting dalam pengawasan dan pengaturan pasar modal di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan investor, termasuk dalam hal memberikan izin usaha dan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pasar modal. Tugas utama OJK dalam sektor pasar modal antara lain adalah:

Pasar modal Indonesia tidak hanya diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh OJK, tetapi juga ditunjang oleh berbagai lembaga lain seperti kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan penasihat investasi. Setiap lembaga memiliki peran tersendiri dalam menjamin keamanan transaksi dan perlindungan hak-hak investor. Lembaga yang bertugas memberikan jasa penitipan efek, menyimpan efek dan menerima dividen, bunga, serta hak-hak lain bagi nasabah disebut:

Pemerintah Indonesia telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang menjadi landasan utama adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Undang-undang ini juga menjadi dasar penyelesaian hubungan industrial, penetapan perjanjian kerja, serta pengaturan waktu kerja dan upah. Berdasarkan deskripsi tersebut, UU No. 13 Tahun 2003 secara umum mengatur tentang:

Dalam hubungan kerja, perselisihan antara pekerja dan pengusaha kadang tak terhindarkan. Untuk itu, sistem hukum Indonesia telah menetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Pasal 83 UU PPHI, setiap gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) harus disertai bukti bahwa pihak penggugat telah menempuh upaya mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sebelumnya. Mengapa risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi wajib dilampirkan dalam pengajuan ke PHI?