NEW
Font size
WorksheetsUAS Kewarganegaraan
Total questions: 50
Worksheet time: 17mins
Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan, termasuk ke dalam tradisi pemikiran politik demokrasi
Classical Aristotelian Theory
Medieval Theory
Contemporary Doctrine
Democration Theory
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti
Warga negara
Penduduk
Rakyat
Masyarakat
Demokrasi pada dasarnya menerapkan “Roman law” dan konsep “popular souvereignity” menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di kalangan rakyat, termasuk ke dalam tradisi pemikiran politik demokrasi
Classical Aristotelian Theory
Medieval Theory
contemporary doctrine
Democration Theory
Penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional, merupakan bentuk dari demokrasi
Demokrasi Protektif
Demokrasi Pembangunan
Demokrasi Ekuilibrium
Demokrasi Partisipatoris
Demokrasi yang ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsepsi mahluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya, merupakan bentuk dari demokrasi
Demokrasi Protektif
Demokrasi Pembangunan
Demokrasi Ekuilibrium
Demokrasi Partisipatoris
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" dan "kratos" yang artinya
Kekuasaan negara
Kekuasaan pemerintah
Pemerintahan rakyat
Pemerintahan berdaulat
Berikut ini penyebab rendahnya partisipasi politik masnyarakat, kecuali
Pendidikan yang rendah
Tingkat ekonomi yang rendah
Tingginya partisipasi politik masyarakat
Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah
Sebelum dilakukan Amendemen/perubahan, lembaga tertinggi negara adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden/Wakil Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mahkamah Agung
Setelah Amendemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah
Penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR
Menjadi lembaga tertinggi negara
Dapat dipilih setiap 5 tahun sekali
Menjadi lembaga yang dapat membentuk Undang-Undang
Demokrasi yang diterapkan di setiap negara berbeda-beda disebabkan oleh faktor-faktor berikut, kecuali
Ideologi
Jumlah penduduk
Latar belakang sejarah bangsa
Budaya
Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, seperti
Pemilihan ketua kelas
Menentukan ketua arisan keluarga
Ikut bermusyawarah di desanya
Ikut memilih dan dipilih
Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup
Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan
Tingkat perbedaan tertentu di antara warga negara
Tidak adanya bebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara
Penegakan hukum yang sepihak
Apa yang dimaksud dengan kebebasan pers dan media massa dalam sistem demokrasi
Kebebasan untuk mempropagandakan ideologi politik tertentu saja
Kebebasan untuk menyebarluaskan berita atau informasi sesuai kepentingan pihak tertentu
Kebebasan untuk memberikan opini atau pandangan mengenai berbagai hal tanpa takut dicabut hak jurnalistiknya
Kebebasan untuk memfitnah dan menjelekkan nama baik orang lain
Apa yang dimaksud dengan keterbukaan informasi dalam sistem demokrasi
Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan tentang kebijakan negara
Penutupan informasi oleh pemerintah demi keamanan negara
Manipulasi informasi oleh pihak tertentu untuk keuntungan politik dan ekonomi
Penghapusan informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu
Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari
Pancasila
Masyarakat
Pemerintah
UUD 1945
"Ubi societas ibi ius" adalah konsep penegakan hukum menurut
Thomas Hobbes
Cicero
Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin
Plato
"Homo homini lupus" merupakan konsep penegakan hukum menurut
Thomas Hobbes
Cicero
Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin
Plato
Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4, tujuan Negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, kecuali
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Meningkatkan sarana dan prasarana
Pernyataan berikut yang sesuai dengan hakekat perlindungan hukum adalah
Perlindungan hukum hanya berlaku bagi individu yang memiliki kekayaan
Perlindungan hukum merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh golongan tertentu
Perlindungan hukum mencakup hak dan kebebasan yang setara bagi semua individu
Perlindungan hukum bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas
Menurut konsep negara hukum, penegakan hukum adalah
Eksklusif dilakukan oleh aparat keamanan
Ditentukan semata-mata oleh keinginan pemerintah
Proses yang terpisah dari keadilan
Dilakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku
Salah satu fungsi dari lembaga penegak hukum adalah
Memberikan hukuman tanpa proses pengadilan yang adil
Menghukum individu tanpa mempertimbangkan fakta dan bukti
Melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi semua warga
Memihak pada golongan tertentu dalam penegakan hukum
Dalam sistem hukum yang berdasarkan prinsip negara hukum, kekuasaan penegakan hukum
Tidak terikat oleh hukum dan dapat bertindak sesuai keinginan
Harus menjalankan tugasnya dengan mematuhi aturan yang berlaku
Tergantung pada preferensi politik dari pemerintah saat ini
Dapat digunakan untuk menindas kelompok minoritas
Bagaimana lembaga penegak hukum dapat berkontribusi dalam menciptakan kedamaian di masyarakat
Dengan mengekang kebebasan individu untuk mencegah konflik
Dengan memihak pada kelompok tertentu untuk menjaga stabilitas
Dengan memberikan pendidikan hukum kepada semua warga
Dengan menjamin keadilan dalam penegakan hukum dan menindak tegas pelanggar hukum
Mengapa penting bagi sebuah negara untuk memiliki lembaga penegak hukum yang independen
Agar lembaga penegak hukum dapat bertindak sesuai keinginan pemerintah
Untuk memastikan bahwa hukum hanya diberlakukan pada kelompok tertentu
Agar proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik
Untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak adil
Bagaimana hubungan antara penegakan hukum dan stabilitas sosial dalam sebuah masyarakat
Penegakan hukum yang adil dan efektif dapat mendukung stabilitas sosial
Stabilitas sosial hanya dapat dicapai melalui penegakan hukum yang keras
Penegakan hukum tidak berpengaruh pada stabilitas sosial
Penegakan hukum seringkali mengakibatkan ketidakstabilan sosial
Akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah
Kondisi masyarakat menjadi kacau
Tata kelola kemasyarakatan menjadi efektif
Warga masyarakat menjadi aman dan tenteram
Tingkat ekonomi warga menjadi lebih meningkat
Hukum sebagai sosial kontrol. Indikator ketercapaian hukum sebagai sosial kontrol dapat diwujudkan dalam bentuk
Kehidupan masyarakat tentram dan aman
Menurunnya kenginan masyarakat menyelesaikan permasalahan di pengadilan
Meningkatnya popularitas penegak hukum di hadapan masyarakat
Kehidupan sosial masyarakat lebih bebas
Salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan kepada hukum adalah
Hukum merupakan produk kebudayaan
Hukum melindungi kepentingan manusia
Hukum yang berlaku sudah sesuai degan perkembangan masyarakat
Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa
Budaya hukum masyarakat dikatakan tinggi jika masyarakat tidak mempunyai kecenderungan untuk
Mematuhi aturan hukum
Melanggar Hukum
Tidak main hakim sendiri
Menghormati proses peradilan
Pengakuan dan jaminan bagi setiap warga negara terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan disebabkan oleh
Jenis hukum yang berlaku
Kedudukan sama dihadapan hukum
Sifat hukum yang melindunginya
Tempat hukum itu diterapkan
Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari Sila Pancasila ke
Satu
Dua
Tiga
Empat
Konsepsi wawasan nusantara berawal dari deklarasi Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja pada tanggal
12 Desember 1957
13 Desember 1957
22 November 1967
23 November 1967
Kata wawasan dalam definisi wawasan nusantara mengandung arti
Cara berpendapat, cara pandang, dan cara tinjau individu
Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat
Cara melihat, cara pandang, dan cara berpendapat
Cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu
Pada hakikat konsepsi wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia adalah
Kesatuan rakyat dan pemerintah dalam mencapai tujuan bangsa dan negara
Keutuhan nusantara yang menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional
Keutuhan nusantara yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara dalam negara RI
Kesatuan aspek politik dan sosial budaya yang mencerminkan keragaman bangsa
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, .…"
Pernyataan yang menggambarkan tujuan ekstern wawasan nusantara adalah
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Memajukan kesejahteraan umum, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat tradisonal
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara dalam mencapai tujuan pembangunan
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wilayah NKRI
Aspek Wawasan Nusantara meliputi aspek trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek pancagatra yang merupakan aspek kemasyarakatan. Di bawah ini yang merupakan aspek kemasyarakatan wawasan nusantara adalah
Agama
Wilayah
Sumber Daya Alam
Budaya
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan. Dalam pelaksanaannya wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik adalah
kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bangsa Indonesia
tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruhdaerah dalam wilayah Indonesia
kekayaan di wilayah nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal untuk memenuhi kebutuhan
wawasan nusantara dapat disampaikan melalui langsung, tidak langsung atau melalui keteladan dan komunikasi
Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan
Iklim penyelenggara pemerintahan negara yang sehat dan dinamis
Penghormatan atas kebhinekaan sebagai karunia sang pencipta
Tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat
Kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang harmonis dan tenggang rasa
Salah satu implementasi dari Wawasan Nusantara adalah setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, warga negara harus terlebih dahulu memiliki rasa cinta kepada tanah air, dan dapat dengan mudah menciptakan persatuan dan kesatuan.
Pernyataan diatas sesuai dengan konsep utama dalam Wawasan Nusantara merupakan konsep
Patriotisme bangsa
Bangga terhadap bangsa
Persatuan dan kesatuan
Kewajiban warga negara
Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, serta kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Impelemntasi dari pernyataan tersebut yaitu
Pembangunan yang merata dengan meniadakan perbedaan antar wilayah
Operasi keamanan dalam rangka penegakan hukum yang berlaku di masyarakat
Terselenggaranya kehidupan politik yang stabil diseluruh wilayah Indonesia
Operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat
Peran aktif dalam budaya politik di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk
Memberikan suara dalam pemilu
Ikut aktif dalam lembaga swadaya masyarakat
Menjadi anggota aktif sebuah organisasi
Mengikuti kampanye pemilu
Ciri khas demokrasi pancasila adalah
Transparansi
Kreativitas
Kesenjangan sosial
Kegotongroyongan
Indikator ketahanan nasional suatu bangsa nampak dalam
Kemakmuran dan pendidikan
Keamanan dan pendidikan
Kesejahteraan dan keamanan
Keamanan dan stabilitas politik
Demokrasi pancasila adalah
Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden
Sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip pancasila
Sistem pemerintahan yang hanya melibatkan satu partai politik
Sistem pemerintahan yang mengedepankan kekuasaan rakyat
Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam demokrasi Pancasila adalah
Kekuasaan tertinggi ada pada presiden
Pemerintahan otoriter
Pemerintahan militer
Kedaulatan rakyat
Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah
Mempertahankan wilayah NKRI
Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat
Memperoleh pendidikan
kut serta dalam menjaga keamanan masyarakat
Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga
Nila Pancasila
Kesatuan suku bangsa
Keberlangsungan hidup bangsa dan negara
Wilayah dari serangan pemberontakan
Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan, kecuali
Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara
Untuk menjaga keutuhan wilayah
Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara
Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara
Bagaimana nilai Pancasila berperan dalam Bela Negara
Pancasila menjadi landasan moral dan ideologi dalam melaksanakan Bela Negara
Pancasila hanya berperan sebagai dasar hukum
Pancasila mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara
Pancasila hanya menjadi simbol negara tanpa pengaruh dalam kehidupan sosial
Siapakah yang bertanggung jawab dalam Bela Negara
Hanya TNI dan Polri
Hanya pemerintah pusat
Setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali
Pemerintah daerah dan lembaga legislatif
