Pada tahun berapakah Kesatuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura mulai dibentuk?

Landasan konstitusional Perda terdapat pada UUD 1945, pasal?

Berikut ini adalah institusi yang ikut serta melaksanakan penegakan Perda bersama Satpol PP, kecuali........................................

Keberadaan Satpol PP sudah ada sejak jaman era kolonial yang ketika itu dipimpin oleh gubernur ?

Apakah langkah terakhir dari teknis Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah

Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dimulai dari pangkat golangan ruang IIa sampai pangkat pembina golongan ruang IVa di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah................................................

Berikut ini yang tidak dapat diangkat menjadi anggota Satuan Polisi PP dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah?

Berikut ini merupakan kriteria umum untuk indikator penetapan formasi Jabatan Fungsional Pol PP, yang tidak termasuk yaitu................

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pada bagian berapakah terdapat penjelasan penegakan Perda dan Perkada?

Siapakah koordinator PPNS di dalam penegakan Perda di wilayah Kota atau Kabupaten?

Ada warga yang telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan sudah diberikan surat pernyataan untuk mentaati Peraturan Daerah. Dengan ketentuaan dalam 7 hari surat pernyataan itu ditandatangani. Apabila warga tersebut mengingkari persyaratan tersebut maka akan diberikan................

Berikut ini adalah contoh tindak kegiatan yang menyalahi aturan dan termasuk melanggar Peraturan Daerah.......

Di dalam menegakkan Perda sesuai UU No 23 Tahun 2014, sanksi pidana hanya bisa ditegakkan oleh?

Kepada siapakah PPNS menyampaikan hasil penyidikan?

Manakah kegiatan berikut yang tidak termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat?

Dalam hal pemanggilan para pelanggar Peraturan Daerah, penanda tangan surat panggilan dilakukan oleh?

Berikut ini yang tidak termasuk dalam materi yang harus dipelajari dalam Diklat Dasar Pol PP adalah....................................

Apabila seseorang secara sengaja tidak memenuhi panggilan oleh PPNS bagi para pelanggar Perda diancam dengan hukuman....................

Satpol PP di dalam melaksanakan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan?

Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah?

Di dalam UU No 23 Tahun 2014 pasal berapakah penjelasan penegakan Perda dan Perkada?

Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Definisi tersebut adalah sebagai..................

Memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapat hak-haknya, menjamin kebebasan secara langsung kepada masyarakat. Di atas merupakan contoh peran Satpol PP dalam bidang HAM, yaitu ;

Salah satu penyebab diberhentikannya/dibebastugaskan PNS dalam status Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah..........................

Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat sejumlah salon di Kabupaten A yang diduga menjadi salon plus-plus. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A mengadakan operasi untuk membuktikan laporan masyarakat tersebut. Adapun setelah dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan indikasi adanya usaha sampingan salon plus-plus sebagaimana laporan masyarakat. Namun, dari hasil penyelidikan ada empat salon yang tidak mengantongi izin gangguan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten A, sehingga pimpinan operasi memberikan penjelasan kepada pemilik salon untuk segera mengurus izin gangguan paling lambat lima belas hari, dan jika dalam batas waktu tersebut belum melaksanakan pengurusan izin gangguan tersebut, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan studi kasus tersebut, operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A termasuk dalam.....................

Dalam penindakan preventif non yustisial, para pelanggar peraturan daerah terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam 7 hari hari terhitung sejak penandatangan surat pernyataan tersebut. Adapun, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka..........

Urusan pemerintahan tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk ke dalam klasifikasi.............

. Pada Bulan Ramadhan, Satpol PP Kabupaten/Kota daerah A akan melaksanakan kegiatan pembinaan tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat Desa. Adapun peserta yang diundang adalah Para Kepala Desa, Ketua RW dan anggota Linmas. Tindakan Satpol PP Kabupaten/Kota ini merupakan metode pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara....................

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancanagan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan berikut, kecuali..............................

Di dalam rangka melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah, Polisi Pamong Praja dapat melakukannya melalui kegiatan pembinaan kepada masyarakat atau badan hukum. Adapun kegiatan pembinaan tertib sosial dengan cara melakukan razia dan penampungan sementara kepada pengemis, gelandangan, maupun wanita tuna susila merupakan kegiatan pembinaan tertib sosial yang bersifat..........................

Anggota Satpol PP berkewajiban untuk melaksanakan penanganan dalam kegiatan demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar besar dan kerusuhan massa. Adapun kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu disebut.............................

Berikut ini yang merupakan kegiatan polisi pamong praja yang berkaitan dengan sub unsur penegakan peraturan daerah, kecuali..................

Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, kecuali......................

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 meliputi................................

Kerugian materiil rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari ............ dari operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Organisasi profesi adalah organisasi Polisi Pamong Praja yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip.............................................

Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP ialah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari......................................

Status kepegawaian yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP adalah ....................................

Satpol PP memiliki tugas sebagai berikut......

Di dalam penindakan preventif non yustisial, para pelanggar Perda terlebih dahulu harus menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup untuk mentaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam 7 hari terhitung sejak penandatanganan Surat Pernyataan tersebut. Adapun apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan Surat Pernyataan dimaksud, maka....................

Rancangan Perda yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah Wajib diberi nomor registrasi paling lama adalah?

Yang bukan merupakan tujuan kegiatan pemantauan sebelum operasi penertiban adalah.....................

Penyidikan pelanggaran pidana terhadap aturan Perda dan Perkada dilakukan dan dikoordinasikan oleh...............................

1. Menjungjung HAM

2. Mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, nilai dan etika

3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif

4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

5. Mendapatkan sarana prasarana minimal Satpol PP

6. Pembinaan teknis operasional Satpol PP

7. Memenuhi hak PNS Satpol PP

Sesuai dengan pilihan di atas, yang bukan merupakan kewajiban Satpol PP menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP adalah?