wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Tes Wawasan Kebangsaan

Total questions: 101

Worksheet time: 56mins

Name
Class
Date
1.

Ciri khas Negara kesatuan adalah ....

a)

Kepala negaranya adalah presiden

b)

Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat

c)

Kepala Negara dipilih oleh rakyat

d)

Presiden mempunyai hak prerogatif

e)

Kekuasaan didistribusikan ke daerah dengan desentralisasi

2.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pernah menggunakan UUDS 1950. Pada waktu itu berbentuk Negara Indonesia adalah ....

a)

Serikat

b)

Kesatuan

c)

Republik

d)

Monarki

e)

Hindia Belanda

3.

Sebuah Negara akan diakui secara sah jika ada pengakuan baik secara de facto maupun de jure. Yang merupakan perbedaan pengakuan de facto dan pengakuan de jure adalah...

a)

Negara yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas harta benda dalam wilayah Negara yang mengakui

b)

Pengakuan de jure dapat ditarik kembali

c)

Pengakuan de jure bersifat sementara

d)

Negara yang diakui secara de jure yang memberikan kemerdekaan kepada wilayah jajahan, maka Negara tersebut diakui secara de facto

e)

Pengakuan de facto sesuai dengan faktanya sedangkan pengakuan de jure belum tentu sesuai faktanya.

4.

Makna yang terkandung pada nilai patriotism dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ....

a)

Selalu berjuang untuk kepentingan negara

b)

Selalu menentang kebijakan pemerintah yang tidak dikehendaki rakyat

c)

Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

d)

Selalu membela apapun yang dilakukan negara

e)

Selalu mengupayakan persatuan bangsa

5.

Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara diatur dalam ....

a)

UUD 1945 pasal 27 ayat (1)

b)

UUD 1945 pasal 27 ayat (3)

c)

UUD 1945 pasal 30 ayat (1)

d)

UUD 1945 pasal 30 ayat (2)

e)

UUD 1945 pasal 31 ayat (1)

6.

Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam ...

a)

Pembukaan UUD 19

b)

Pidato proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

c)

Batang tubuh Undang-undang Dasar 1945

d)

Pancasila

e)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

7.

Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah ....

a)

Ikut memihak blok timur

b)

Ikut memihak blok barat

c)

Menghimpun negara-negara sepaham ideologi

d)

Mengirim pelajar dan mahasiswa ke berbagai negara untuk belajar

e)

Mengirim pasukan perdamaian ke negara yang sedang konflik

8.

Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional dalam bidang pertahanan bertujuan untuk ....

a)

Menjaga pembentukan pakta pertahanan militer

b)

Membangun kekuatan pertahanan Indonesia

c)

Memberantas kejahatan internasional

d)

Menjamin stabilitas dan perdamaian dunia

e)

Menjadi bagian dari poros kekuatan utama dunia

9.

Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maknanya adalah ....

a)

Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

b)

Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu

c)

Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan

d)

Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

e)

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri

10.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat dari UUD 1945 khususnya pasal....

a)

Pasal 17

b)

Pasal 18

c)

Pasal 19

d)

Pasal 20

e)

Pasal 21

11.

Pelaksanaan otonomi daerah menganut asas ....

a)

Sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi

b)

Sentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan

c)

Desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

d)

Tugas pembantuan, dekonsentrasi dan sentralisasi

e)

Sentralisasi, dekonsentrasi, partisipasi

12.

Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut....

a)

Sentralisasi

b)

Dekonsentrasi

c)

Desentralisasi

d)

Tugas pembantuan

e)

Pelimpahan wewenang

13.

Sistem Pertahanan RI bersifat semesta, artinya ....

a)

Melibatkan masyarakat di seluruh dunia

b)

Mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan

c)

Pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip internasional

d)

Melibatkan seluruh rakyat dan seluruh komponen bangsa

e)

Menggunakan persenjataan yang bersumber dari berbagai negara

14.

Bila telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis undang-undang baru yang berlaku. Hal ini dikenal dengan istilah ....

a)

Lex posteriori derogate lex priori

b)

Lex generalis de rogar lex specialis

c)

Lex specialis dero gar lex generalis

d)

Lex posteri dero gat lex posteori

e)

Lex specialis derogate posteori

15.

Suatu usaha mengadakan sesuatu kesepakatan dengan mengutamakan hubungan keluarga dan kekerabatan disebut ....

a)

Korupsi

b)

Kolusi

c)

Nepotisme

d)

Kolonialisme

e)

KKN

16.

Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi bertanggung jawab kepada DPR, maka kabinetnya disebut ....

a)

Presidensial

b)

Parlementer

c)

Perdana Menteri

d)

Republik

e)

Pembangunan

17.

Berikut ini yang merupakan alasan perlunya amandemen terhadap UUD 1945 adalah ....

a)

UUD 1945 ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa

b)

Ide dasar dan substansi UUD 1945 telah menghasilkan paham kedaulatan rakyat dan paham integralistik

c)

UUD 1945 telah mengatur prinsip dan mekanisme perubahan konstitusi

d)

UUD 1945 tidak sesuai dengan kemajuan zaman

e)

UUD 1945 sangat simple

18.

Penyimpangan konstitusi pada masa konstitusi RIS relative sedikit, hal ini dikarenakan ....

a)

Konstitusi RIS sangat ideal bagi Indonesia

b)

Konstitusi RIS sangat cocok diterapkan di Indonesia

c)

Konstitusi RIS menggunakan bentuk negara Federal

d)

Pemerintah pada masa konstitusi RIS selalu berganti-ganti

e)

Masa berlakunya konstitusi RIS sangat singkat hanya 9 bulan

19.

Keputusan musyawarah ditentukan dengan suara terbanyak atau voting apabila ....

a)

Peserta yang hadir terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan bermusyawarah

b)

Peserta yang hadir tidak menemukan kemufakatan dalam bermusyawarah

c)

Peserta yang hadir sedikit sehingga memudahkan untuk dilakukan voting

d)

Peserta yang hadir jumlahnya ganjil sehingga memudahkan dalam voting

e)

Peserta yang hadir menghendaki voting, dan tidak menghendaki aklamasi

20.

Unsur rule of law antara lain adalah ....

a)

Berlakunya teori kedaulatan rakyat

b)

Hak-hak asasi manusia dilindungi oleh hukum

c)

Kesejahteraan rakyat memperoleh jaminan hukum

d)

Hukum adalah satu-satunya norma yang berlaku

e)

Hukum menjadi Tujuan negara

21.

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia menganut teori kedaulatan ....

a)

Tuhan dan rakyat

b)

Rakyat dan Raja

c)

Hukum dan negara

d)

Rakyat dan hukum

e)

Rakyat dan negara

22.

Dalam menjalankan fungsinya, DPR sebagai lembaga yang berhak menetapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dalam hal ini DPR menjalankan fungsi ....

a)

Legislasi

b)

Pengawasan

c)

Budget

d)

Interpelasi

e)

Menyatakan Pendapat

23.

Lembaga yang berwenang menyeleksi hakim agung adalah ....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Yudisial

d)

Presiden

e)

Dewan Perwakilan Rakyat

24.

Dalam praktik kenegaraan, Indonesia pernah menerapkan beberapa model demokrasi. Demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah ....

a)

Demokrasi liberal, terpimpin dan Pancasila

b)

Demokrasi dengan system referendum, liberal dan terpimpin

c)

Demokrasi liberal, sistem referendum, Pancasila

d)

Demokrasi terpimpin, demokrasi dengan system referendum dan Pancasila

e)

Demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin dan demokrasi parlementer

25.

Negara Indonesia dikatakan menganut sistem konstitusional, hal ini karena kekuasaan pemerintah didasarkan pada ....

a)

Kehendak wakil rakyat

b)

Kebijakan para ahli hukum

c)

Peraturan pemerintah

d)

Undang - Undang Dasar 1945

e)

Pancasila

26.

Setelah dilakukan amandemen UUD1945, terdapat perubahan susunan anggota MPR dari sebelumnya. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen 1945 terdiri atas ....

a)

Seluruh anggota DPR, DPD dan DPRD

b)

Seluruh anggota DPR dan anggota DPD

c)

Seluruh anggota DPR dan utusan daerah

d)

Seluruh anggota DPR dan utusan golongan

e)

Seluruh anggota DPR dan DPRD

27.

Menurut pasal 24A UUD 1945 yang berwenang untuk mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah ....

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Mahkamah Militer

d)

Mahkamah Internasional

e)

Komisi Yudisial

28.

Penentu utama sukses atau gagalnya sistem pemerintahan pada era reformasi ini, adalah ....

a)

Adanya peraturan yang harus dilaksanakan dalam mendirikan partai politik

b)

Sikap elit politik yang selalu dinamis dalam berkompetisi

c)

Adanya peran aktif masyarakat madani (Civil Society)

d)

Masyarakat yang selalu kritis dan apatis

e)

Kebijakan pemerintah

29.

Anggota-anggota DPD memegang jabatannya dengan cara ....

a)

Ditunjuk Presiden

b)

Dipilih oleh DPRD

c)

Dipilih dalam pemilihan umum

d)

Ditunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

e)

Dipilih oleh DPR

30.

Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah ....

4 lines
31.

Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah ....

a)

Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya

b)

Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan

c)

Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya

d)

Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi

e)

Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan

32.

Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah ....

a)

Suara terbanyak

b)

Bergantung pada pimpinan

c)

Aklamasi pada kuorum

d)

Perwakilan dan utusan

e)

Musyawarah dan mufakat

33.

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk ....

a)

Kerajaan

b)

Persatuan

c)

Republik

d)

Federasi

e)

Perserikatan

34.

Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah ....

a)

Pancasila

b)

UUD 1945

c)

Ketetapan-ketetapan MPR

d)

Supersemar

e)

Undang-undang

35.

Apabila konsepsi wilayah menurut ordonasi 1939 dibandingkan dengan deklarasi Juanda adalah ....

a)

Keduanya tidak menunjukkan perbedaan tentang luas laut territorial

b)

Keduanya memandang bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan

c)

Keduanya memandang bahwa Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah

d)

Ordonasi 1939 menganut asas negara kesatuan sedangkan deklarasi Juanda menganut asas negara kepulauan

e)

Ordonasi 1939 menganut asas Negara pulau sedangkan Deklarasi Juanda menganut asas Negara kepulauan.

36.

Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan muncul sejak ...

a)

Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

b)

Ditetapkannya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945

c)

Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957

d)

Dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPR/1973

e)

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.4 Tahun 1960

37.

Bhinneka Tunggal Ika adalah Cerminan dari pandangan bangsa Indonesia yang memandang kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ...

a)

Sosial Politik

b)

Wilayah

c)

Sosial Budaya

d)

HANKAM

e)

Hukum

38.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, makin disadari pentingnya hubungan antarbangsa. Hal ini sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu ....

a)

Harus hati-hati dan waspada terhadap agresi negara lain

b)

Harus memerhatikan perkembangan negara lain

c)

Ikut serta menjaga ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

d)

Harus memiliki kekuatan yang kokoh dan tangguh

e)

Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas

39.

Amandemen pertama terhadap UUD 1945 ditujukan untuk mengurangi kewenangan presiden. Hal ini karena sebelum era reformasi ....

a)

Adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah pada otoriter

b)

Presiden kurang bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya

c)

MPR tidak dapat mengevaluasi kinerja Presiden dengan efektif

d)

DPR mengalami kesulitan mengadakan kontrol terhadap kinerja Presiden

e)

Presiden kekuasaannya terlalu lemah

40.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap segala bentuk penjajahan. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 ....

4 lines
41.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap segala bentuk penjajahan. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 ....

a)

Alinea pertama

b)

Alinea kedua

c)

Alinea ketiga

d)

Alinea keempat

e)

Alinea pertama hingga keempat

42.

Konstitusi UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, artinya ....

a)

Memuat ketentuan-ketentuan mengenai lembaga-lembaga negara

b)

Mengatur hubungan antar lembaga negara

c)

peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi

d)

Menjadi rujukan utama dalam semua proses peradilan

e)

Menjadi Hukum utama

43.

Makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah....

a)

Untuk menjalin hubungan yang akrab di antara suku-suku bangsa yang ada di seluruh pelosok tanah air

b)

Dorongan dan rangsangan bangsa Indonesia untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan

c)

Untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat

d)

Ikrar pemisah dari Hindia Belanda

e)

Perwujudan adanya bangsa baru dengan negara baru

44.

Pada tanggal 18 Agustus PPKI melaksanakan siding yang hasilnya adalah sebagai berikut, Kecuali ....

a)

Mengesahkan Pembukaan UUD 1945

b)

Mengesahkan UUD 1945

c)

Memilih Pancasila sebagai dasar negara

d)

Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite Nasional

e)

Menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden

45.

Cita-cita hukum negara Republik Indonesia terdapat dalam ....

a)

Naskah Proklamasi

b)

Aturan perihal UUD 1945

c)

Pembukaan UUD 1945

d)

Batang tubuh UUD 1945

e)

Penjelasan UUD 1945

46.

Kekuasaan tertinggi adalah di tangan hukum, disebut juga dengan istilah ....

a)

Supremasi Hukum

b)

Kepastian Hukum

c)

Keadilan Hukum

d)

Legitimasi Hukum

e)

Kekuasaan Hukum

47.

Undang-undang yang berisi tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, adalah ....

a)

UU RI No. 28 Tahun 1999

b)

UU RI No. 31 Tahun 1999

c)

UU RI No. 20 Tahun 2001

d)

UU RI No. 30 tahun 2002

e)

UU RI No. 40 Tahun 1999

48.

Lembaga yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara adalah ....

a)

KNIP

b)

KNPI

c)

BPUPKI

d)

PPKI

e)

Dokuritzu dunbi tyosakai

49.

Nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan dengan menerima pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, kebutuhan bangsa dan negara, karena Pancasila merupakan ideologi ....

a)

Tertutup

b)

Praktis

c)

Fleksibel

d)

Demokratis

e)

Terbuka

50.

Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam ....

a)

Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku

b)

Empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945

c)

Pidato kenegaraan presiden menjelang 17 Agustus 1945

d)

Sidang PPKI

e)

Berbagai ketetapan dan keputusan MPR

51.

Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai ....

a)

Organisasi politik

b)

Organisasi kesusilaan

c)

Organisasi integralistik

52.

Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai ....

a)

Organisasi politik

b)

Organisasi kesusilaan

c)

Organisasi integralistik

d)

Organisasi kekuasaan

e)

Organisasi kemasyarakatan

53.

Pemerintahan dalam arti luas adalah ....

a)

Pemerintah yang terdiri dari Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri

b)

Pemerintahan yang terdiri dari Presiden dan DPR

c)

Pemerintahan yang terdiri dari Presiden dan seluruh jabatan pemerintahan

d)

Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam suatu negara

e)

Pelaksanaan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam suatu negara.

54.

Hukum dasar tertulis biasanya disebut . . .

a)

UUD

b)

Peraturan pemerintah

c)

UU

d)

Kepres

e)

Dekrit

55.

Hukum yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek kenegaraan disebut....

a)

Hukum adat

b)

Konvensi

c)

Norma kesopanan

d)

Konstitusi

e)

Peraturan

56.

UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, hal ini berarti....

a)

alat pengecek UUD itu sendiri

b)

alat pengecek secara material UU

c)

alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945

d)

alat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu

e)

alat untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan pemerintah dibuat

57.

Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut....

a)

membentuk struktur ketatanegaraan

b)

mewujudkan kebebasan berpendapat

c)

menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara

d)

mempertegas kekuasaan pemerintah

e)

memberikan pengukuhan hukum pemerintahan

58.

Konstitusi Negara republik Indonesia adalah....

a)

Pancasila

b)

Undang-undang

c)

YUD 1945

d)

Peraturan pemerintah

e)

Kekuasaan presiden

59.

Adanya penerimaan terhadap perbedaan sebagai suatu kenyataan atau realitas masyarakat merupakan sikap positif terhadap . . . .

a)

Semua orang

b)

Pancasila dan UUD 1945

c)

Pemerintahan NKRI

d)

Peraturan Perundang-undangan

e)

Peraturan Presiden

60.

Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 UUD yang berlaku di Indonesia adalah ....

a)

UUD proklamasi

b)

UUD 1945

c)

Konstitusi RIS

d)

UUD sementara 1950

e)

Undang-Undang Dasar 1949

61.

Sesuai dengan pemberlakuan UUD 1945, bentuk pemerintahan Indonesia adalah...

a)

Republik

b)

Kesatuan

c)

Serikat

d)

Parlementer

e)

Presidensial

62.

UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal....

a)

17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

b)

27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950

c)

18 Agustus 1945 sd. 27 Desemb

63.

UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal....

a)

17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

b)

27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950

c)

18 Agustus 1945 sd. 27 Desember 1949

d)

5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966

e)

5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989

64.

Contoh penyimpangan terhadap konstitusi adalah....

a)

Presiden membubarkan DPR

b)

Presiden memberhentikan menteri

c)

Presiden mengubah APBN dengan persetujuan DPR

d)

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA

e)

Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 periode

65.

Pada waktu Indonesia menggunakan UUDS 1950, sistem pemerintahan yang digunakan adalah....

a)

Serikat

b)

Kesatuan

c)

Presidensial

d)

Parlementer

e)

Republik

66.

Konstitusi maksudnya dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini merupakan pengertian konstitusi dalam arti...

a)

Absolut

b)

Relatif

c)

Positif

d)

Formal

e)

ideal

67.

UU yang berisi tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah....

a)

UU RI No, 28 Tahun 1999

b)

UU RI No. 20 Tahun 2001

c)

UU RI No. 31 Tahun 1999

d)

UU RI No. 30 Tahun 2002

e)

UU RI No. 32 Tahun 2002

68.

Konstitusi dalam pengertian sempit adalah...

a)

Pancasila

b)

UUD

c)

UU organik

d)

Konvensi/Kebiasaan

e)

Peraturan perundang-undangan lainnya

69.

The rule of law bersumber pada teori ...

a)

Kedaulatan raja

b)

Kedaulatan negara

c)

Kedaulatan rakyat

d)

Kedaulatan Tuhan

e)

Kedaulatan Hukum

70.

Sistem pemerintahan yang ditentukan oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali....

a)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

b)

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

c)

Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi.

d)

Kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

e)

Presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh wakil presiden dan para menteri

71.

Bagian dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah lagi adalah...

a)

Pembukaan

b)

Bab

c)

Pasal-pasal

d)

Pasal aturan peralihan

e)

Pasal aturan tambahan

72.

Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Hal tersebut merupakan pokok pikiran ... pembukaan UUD 1945.

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

e)

kelima

73.

Sebelum amandemen UUD 1945 MPR sebagai forum musyawarah antara DPD bersama DPR berwenang...

a)

Mengubah dan menetapkan UUD

b)

Mengangkat Presiden sebagai mandataris

c)

Membuat program kerja pemerintah

d)

Mengusulkan calon menteri dalam kabinet

74.

Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari . . .

a)

konstitusi dalam arti sempit

b)

konstitusi dalam arti luas

c)

konstitusi dalam arti menengah

d)

konstitusi dalam arti umum

e)

konstitusi dalam arti tertentu

75.

Berikut ini merupakan akibat berlakunya UUD 1959 yang menganut sistem pemerintahan parlementer, kecuali....

a)

Banyak partai politik yang berdiri

b)

Indonesia menjadi berbentuk serikat

c)

Pemerintahan menjadi stabil

d)

Kedudukan Presiden sebagai kepala negara

e)

Pemerintahan tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet

76.

Komite nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di....

a)

Malang

b)

Jogjakarta

c)

Jakarta

d)

Ba

77.

Komite nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di....

a)

Malang

b)

Jogjakarta

c)

Jakarta

d)

Bandung

e)

Surabaya

78.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia menjadi parlementer setelah dikeluarkannya ...

a)

Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

b)

Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945

c)

Maklumat Presiden No.1 Tahun 1945

d)

Maklumat Pemerintah tanggal 10 November 1945

e)

Maklumat Presiden No.11 tahun 1945

79.

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal . . .

a)

33

b)

34

c)

35

d)

36

e)

37

80.

Amandemen UUD 1945 tahap pertama disahkan pada tahun....

a)

1997

b)

1998

c)

1999

d)

2000

e)

2001

81.

Amandemen UUD 1945 dilaksanakan dalam....

a)

5 tahap

b)

3 tahap

c)

2 tahap

d)

4 tahap

e)

1 tahap

82.

Periode pertama pelaksanaan UUD 1945 adalah...

a)

17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

b)

5 Juli 1959 — 11 Maret 1966

c)

27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

d)

18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

e)

18 Agustus 1945 - 14 November 1945

83.

Orde baru berakhir pada tahun....

a)

1997

b)

1998

c)

1999

d)

2000

e)

2001

84.

Lembaga baru pemegang kekuasaan yudikatif yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah....

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

e)

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

85.

Konstitusi sebagai kumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintah, mengatur hak-hak dari yang diperintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, merupakan pengertian konstitusi menurut...

a)

James Bryce

b)

Ferdinand Lasalle

c)

Talcott Passon

d)

Herman Heller

e)

CF Strong

86.

Hukum tertulis dan tidak tertulis harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun hukum tertulis memiliki kelebihan....

a)

Tidak mudah di ubah

b)

Tidak dapat di ubah siapapun

c)

Sanksinya lebih tegas

d)

Di buat oleh Negara

e)

Sanksinya lebih lama

87.

Secara berurutan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 adalah ...

a)

UUD 1945, konstitusi RIS, UUD sementara

b)

VUD 1945, UUD sementara, konstitusi RIS

c)

UUD 1945, UUD sementara, UUD 1945

d)

UUD sementara, konstitusi RIS, UUD 1945

e)

Konstitusi RIS, UUD sementara, UUD 1945

88.

Konstitusi yang berlaku di Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1950 adalah....

a)

KRIS

b)

UUDS

c)

UUD 1945

d)

UUDS 1950

e)

UUD 1950

89.

Berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan mendasar dalam ketatanegaraan RI yaitu....

a)

Monarki menjadi Republik

b)

Kesatuan menjadi serikat

c)

Parlementer menjadi presidensial

d)

Kesatuan menjadi federal

e)

Presidensial menjadi parlementer

90.

Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pernyataan tersebut adalah makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea....

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

e)

Kelima

91.

Pernyataan tersebut adalah makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea....

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

e)

Kelima

92.

Akibat-akibat penyimpangan terhadap konstitusi adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali...

a)

Pergolakan politik yang tidak kondusif

b)

Sering terjadi perombakan kabinet (Menteri)

c)

Munculnya kelompok kepentingan yang tidak peduli nasib bangsa

d)

Banyak bermunculan partai politik

e)

Tertatanya kondisi politik, ekonomi, sosial dan pertahanan

93.

Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara....

a)

langsung

b)

tidak langsung

c)

terbuka

d)

dipilih oleh MPR

e)

dipilih oleh rakyat

94.

Landasan hukum dilakukannya amandemen UUD 1945 adalah UUD 1945 pasal

a)

34

b)

35

c)

36

d)

37

e)

Aturan peralihan

95.

Berikut ini yang bukan merupakan isi dari dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah....

a)

Pembentukan konstituante

b)

Berlakunya UUD 1945

c)

Pembentukan MPRS

d)

Pembentukan DPAS

e)

Semua Jawaban benar

96.

Menurut ketentuan UUD 1945, presiden berhak mengajukan RUU kepada....

a)

DPR

b)

DPD

c)

MK

d)

KY

e)

MA

97.

Sikap apa adanya berdasarkan apa yang dilihat, merupakan sikap...

a)

menyadari adanya perbedaan

b)

mampu mengatasi masalah

c)

memiliki harapan realistis

d)

mau menerima & member umpan balik

e)

bersikap terbuka

98.

Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, disebut....

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Perundang-undangan

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Perundang-undangan

e)

Norma hukum

99.

Undang-Undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan sekarang adalah....

a)

Tap MPR NO.III/MPR/1999

b)

Tap MPR NO.11/MPR/2000

c)

UU No. 1 tahun 2004

d)

UU No. 10 Tahun 2004

e)

UU No. 20 Tahun 2004

100.

Isi yang terkandung dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah

a)

Hak mendapatkan pekerjaan, dan hidup layak

b)

Hak dan kewajiban untuk membela negara

c)

Hak dan kewajiban terhadap hukum dan pemerintahan

d)

Kewajiban mengikuti pendidikan dan pengajaran

e)

Hak memeluk agama dan beribadah menurut agama yang diyakini tersebut

101.

Hubungan kerja Sama antar lembaga tinggi negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah....

a)

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan DPR

b)

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri dengan persetujuan DPR

c)

DPR bersama DPD meminta pertanggungjawaban kinerja para menteri

d)

BPK memeriksa keuangan Negara hasilnya dilaporkan kepada presiden

e)

Presiden dan wakil Presiden bertanggung jawab terhadap Mahkamah Agung

Similar Resources on Wayground

Soal Remedial Assesmen Sumatif kelas XI sem ganjil

100 questions

Soal Remedial Assesmen Sumatif kelas XI sem ganjil

quiz

Worksheet

•

11th Grade - University

SIMULASI KSNP KIMIA TK. PROVINSI 1

105 questions

SIMULASI KSNP KIMIA TK. PROVINSI 1

quiz

Worksheet

•

12th Grade