Font size
WorksheetsAPBD DANA DESA
Total questions: 56
Worksheet time: 43mins
Ruang lingkup pengelolaan dana desa dalam peraturan menteri meliputi?
penganggaran,pengalokasian,penyaluran,penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengunaan, pemantauan dan evaluasi, perhentian dan /atau penundaan penyauran dana desa
penganggaran,pengalokasian,penyaluran,penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, perhentian dan /atau penundaan penyauran dana desa
penganggaran,pengalokasian,penyaluran,penatausahaan, , pelaporan, pengunaan, pemantauan dan evaluasi, perhentian dan /atau penundaan penyauran dana desa
penganggaran,pengalokasian,penyaluran,penatausahaan, pertanggungjawaban, , pengunaan, pemantauan dan evaluasi, perhentian dan /atau penundaan penyauran dana desa
Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri KEuangan selaku Pengguna Anggaran BUN pengelola TDK menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai ?
koordinator KPA BUN penyeluran TKD
pimpinan PPA BUN pengelola TDK
KPA BUN pengelola dana desa, insentif, otonomi khusus dan keistimewaan
KPA BUN penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus dan keistimewaan
Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan : Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai?
Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD
KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
Tugas kepala KPPN dalam pengelola dana desa sebagai?
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
Kepala KPPN mempunyai wilayah kerja dalam Undang-Undang Pengelolaan Dana Desa meliputi?
Daerah kabupaten/kota penyalur alokasi Dana Desa.
Daerah kabupaten/kota perumus alokasi Dana Desa.
Daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.
Daerah kabupaten/kota pengguna alokasi Dana Desa.
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut?
Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
Aplikasi SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web
Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka mengevaluasi transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka melaksanakan transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
Kepanjangan dari SPTPD ?
(a)
Kepanjangan dari SPOP ?
(a)
Kepanjangan dari SSPD ?
(a)
Kepanjangan dari SPPT ?
(a)
Kepanjangan dari SKPDKB ?
(a)
Kepanjangan dari SKPDKBT ?
(a)
Kepanjangan dari SKPDN ?
(a)
Kepanjangan dari SKPDLB ?
(a)
Kepanjangan dari STPD ?
(a)
putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, adalah?
(a)
jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Uraian ini penjelasan tentang?
(a)
adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(a)
yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
(a)
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
(a)
Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan?
harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat
harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor faktor penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi
harga rata-rata dari sumber yang akurat
Mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Hal ini merupakan tujuan dari?U
(a)
Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosirdan/atau pertokoan, rwtribusi tempat pelelangan, retribusi tempat penginapan, retribusi pelayanan kepelabuhan. Termasuk jenis retribusi?
jasa umum
Jasa usaha
perizinan tertentu
layanan umum
Yang termasuk jenis-jenis retribusi layanan umum!
Pelayanan tera/tera ulang
Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
Pelayanan jasa kepelabuhan
Penyedia tempat khusus parkir diluar badan jalan
Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pernyataan ini untuk pengertian ?
Retribusi jasa umum
Objek retribusi jasa umum
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Perizinan Tertentu
Sumber data pengalokasian dana desa berdasarkan formula pengalokasian. Lambang ini menunjukkan sumberdata berdasarkan ?
data status desa menggunakan indeks desa membangun & APBDes
data jumlah desa, nama & kode desa, dan jumlah penduduk
Data angka kemiskinan desa menggunakan jumlah penduduk miskin berdasarkan P3KE
Data kinerja penyerapan dan capaian output dana desa & APBDes
Sumber data pengalokasian dana desa berdasarkan formula pengalokasian. Lambang ini menujukkan pengalokasian berdasarkan?
Data status desa menggunakan indeks desa membangun & APBDes
Data luas wilayah desa & tk. kesulitan geografis desa menggunakan IKG Desa
Data kinerja penyerapan dan capaian output dana desa & APBDes
Data jumlah desa, nama & kode desa, dan jumlah penduduk
Kriteria tertentu pengalokasian insentif desa/tambahan dana desa. Ada 2 kriteria dalam insentif desa yaitu:
Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja
Kriteria pemdes dan kriteria utama
Kriteria kinerja pemdes dan kriteria kinerja
Kriteria pengelolaan dana desa dan kriteria utama
Kriteria kinerja terdiri dari ?
kinerja pemdes ketersediaan APBDes TA 2024 (25%)
kinerja pemdes dan penghargaan desa dari K/L
kinerja keuangan dan pembangunan desa
kinerja penyaluran DD tahap I TA 2024 (20%)
Berdasarkan PMK No 146 tahun 2023 berfokus pada pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa untuk anggaran 2024.
Alokasi dana desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 71 trilliun terdiri dari :
Rp. 69 triliun dihitung berdasarkan formula dari anggaran sebelumnya., dan 2 trilliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada anggaran berjalan.
Rp. 69 triliun dihitung berdasarkan formula dari anggaran sebelumnya., dan 3 trilliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada anggaran berjalan.
65 triliun dihitung berdasarkan formula dari anggaran sebelumnya., dan 6 trilliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada anggaran berjalan.
64 triliun dihitung berdasarkan formula dari anggaran sebelumnya., dan 7 trilliun sebagai tambahan dana desa yang dialokasikan pada anggaran berjalan
PMK Nomor 146 tahun 2023 tentang?
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Tahapan di atas merupakan tahapan untuk?
Penetapan pembayaran insentif dana desa
Pembayaran insentif dana desa
Penyaluran dana desa
Penyaluran insentif dana desa
Gambar di atas menunjukkan?
alur menyaluran dana desa
alur menyaluran insentif dana desa
alur menyaluran insentif dana desa
penyaluran dana hasil pemotongan dana desa
Jelaskan tahapan ke 2 alur penyaluran dana desa!
(a)
Kepanjangan OMSPAN dalam pemyaluran dana desa!
(a)
Kepanjangan dari SAKTI dalam penyaluran dana desa!
(a)
Kepanjangan SPAN dalam penyeluran dana desa!
(a)
Jika terjadi perubahan pagu DD, pemda Kab./kota dapat?
(a)
Pencatatan pendapatan Dana Desa dilakukan berdasarkan?
(a)
Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya kepada bulati/wali kota melalui?
(a)
Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk?
(a)
Yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu adalah ?
(a)
Penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang di kontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pernyataan ini merupakan ?
(a)
yang tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugasmelakukan pemungutan pajak daerah dan retribusidaerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
Bendahara SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Pengguna Anggaran
BUD
Keuangan daerah menurut ?
PP nomor 22 tahun 2019
PP Nomor 12 tahun 2019
PP Nomor 21 tahun 2019
PP nomor 32 tahun 2019
Dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah?
UU No 23 tahun 2014, UU No 1 tahun 2022, PP no 12 tahun 2019
UU No 23 tahun 2015, UU No 1 tahun 2022, PP no 12 tahun 2012
UU No 23 tahun 2015, UU No 1 tahun 2022, PP no 12 tahun 2022
UU No 23 tahun 2015, UU No 11 tahun 2022, PP no 12 tahun 2022
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan memasukkan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Adalah prinsip PKD ?
tertib
efisien
ekonomis
efektif
perwujudan kewajiban seseorang/satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya & pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan prinsip pengelolaan keuangan daerah ?
keadilan
kepatutan
manfaat
bertanggungjawab
keuangan daserah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan prinsip pengelolaan keuangan daerah?
manfaat
ekonomis
efisien
efektif
pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Ini merupakan prinsip pengelolaan keuangan daerah?
kepatutan
keadilan
manfaat
efektif
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun adalah
(a)
APBD disusun dengan mempedomani ?
(a)
APBD di disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasari pada?
(a)
Kepanjangan dari RKPD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah?
(a)
Dalam penyusunan APBD, singkatan KUA merupakan akronim dari?
(a)
Penerimaan daerah terdiri dari?
pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah
pendapatan daerah ,penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan bukan pajak
belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah
seluruh penerimaan daerah
