merusak tata pemerintahan desa

menafikan semangat demokrasi dan keadilan sosial

mingkari semangat persatuan dan keberagaman

bertentangan dengan prinsip gotong royong

tidak menghormati kebebasan individu dan HAM

tidak menjunjung tinggi nilai keadilan sosial

melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab

tidak menghormati perbedaan aspirasi

menunjukkan ketidaksetiaan pada persatuan bangsa

mengabaikan prinsip ketuhanan dalam kehidupan sosial

tidak membagi keuntungan secara adil

tidak mematuhi aturan industri

membatasi kebebasan ekonomi buruh

tidak mendorong pemerataan pembangunan

hanya mengutamakan kepentingan pasar

Persatuan Indonesia

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kedua karena merendahkan martabat manusia

Ketiga karena memecah belah bangsa

Keempat karena melemahkan sistem demokrasi

Kelima karena menciptakan ketimpangan keadilan

Pertama karena tidak berlandaskan moral keagamaan

tidak menunjukkan semangat modernisasi yang bijak

kurang memanfaatkan kekayaan bangsa secara optimal

mengabaikan persatuan dalam keberagaman budaya

belum memahami arti penting toleransi antarbudaya

tidak memanfaatkan budaya lokal sebagai kekuatan ekonomi

menunjukkan solidaritas terhadap aturan pemerintah

mencerminkan keinginan kolektif untuk hidup sehat

mewujudkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial

menegaskan pentingnya musyawarah warga

melatih kerja tim yang efektif dan efisien

menimbulkan ketimpangan sosial

merusak prinsip demokrasi deliberatif

mengganggu rasa persatuan nasional

memperkeruh hubungan antaragama

tidak menjamin hak atas perlindungan hukum

pemahaman nilai Pancasila hanya bersifat simbolik

agama tidak selalu menentukan moral seseorang

integrasi nilai religius dan etis belum internal

nilai Ketuhanan belu

pemahaman nilai Pancasila hanya bersifat simbolik

agama tidak selalu menentukan moral seseorang

integrasi nilai religius dan etis belum internal

nilai Ketuhanan belum menjadi dasar pengambilan sikap

hukum negara lebih lemah dari hukum agama

agama tidak boleh diperdebatkan di ruang publik

semua warga harus mengikuti agama mayoritas

kebebasan itu tidak digunakan untuk merendahkan agama lain

negara wajib menertibkan kelompok minoritas

seluruh warga harus mengikuti aturan satu agama resmi

akses terhadap keadilan tidak merata

sistem pendidikan nasional masih sentralistik

keseimbangan pembangunan belum dilakukan

pembangunan hanya fokus pada wilayah tertentu

keadilan sosial belum dinikmati seluruh rakyat

percaya hanya pada media arus utama

menyebarkan informasi tandingan tanpa klarifikasi

berpikir kritis dan menjaga etika dalam berkomunikasi

menghindari semua bentuk informasi digital

meng edepankan informasi resmi dari elite politik

sila pertama karena tidak sesuai dengan nilai moral

sila ketiga karena memecah persatuan

sila keempat karena tidak melibatkan musyawarah

sila kedua karena menyakiti perasaan rakyat

sila kelima karena menyebabkan ketidakadilan

bersifat operasional dalam kebijakan publik

fleksibel tergantung pemerintahan yang berkuasa

dapat diganti saat reformasi politik

bersifat terbuka terhadap pengaruh asing

hanya berlaku dalam konteks sosial budaya

menjaga netralitas dengan tidak memilih

menolak semua bentuk oposisi

tetap menghormati perbedaan pendapat dan menjaga persatuan

menghindari diskusi politik

mendukung kelompok mayoritas agar aman

berbasis pada mekanisme pasar global

mementingkan kelompok kapitalis nasional

mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat secara adil

menyesuaikan dengan kepentingan negara besar

menolak semua investasi asing

bertentangan dengan norma kesopanan

melanggar etika sosial

semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama

dapat menimbulkan konflik sosial

bertentangan dengan aturan pemerintah daerah

sesuai dengan tuntutan dunia luar

mendukung dominasi mayoritas

tidak bertentangan dengan jati diri bangsa

mendapat izin dari partai politik

tidak merugikan penguasa