WorksheetsPOST TEST LATSAR CPNS 2025
Total questions: 15
Worksheet time: 14mins
Seorang PNS di Kabupaten Tuban menerima sebuah tas mewah dari seorang pengusaha rekanan setelah proyek pengadaan barang selesai. Meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya, tas tersebut diberikan sebagai 'tanda terima kasih' atas kelancaran proyek. Tindakan ini paling tepat dikategorikan sebagai bentuk korupsi apa?
Penggelapan dalam Jabatan, karena memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi.
Gratifikasi, karena merupakan pemberian dalam arti luas yang tidak terkait langsung dengan kesepakatan suap.
Suap Menyuap, karena ada pemberian barang terkait proyek.
Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, karena ada hubungan antara PNS dan pengusaha.
Dalam konteks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK, pemilihan sampel responden internal dilakukan secara acak dari data populasi. Namun, ada kriteria khusus bagi pegawai yang dapat dijadikan sampel. Manakah pernyataan berikut yang PALING TEPAT mengenai kriteria tersebut?
Hanya pegawai ASN yang telah bekerja minimal satu tahun di PD dan melakukan tugas dan fungsi utama.
Pegawai (baik ASN maupun non-ASN) yang sudah bekerja selama satu tahun di PD dan melakukan tugas dan fungsi utama dari PD.
Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling diperbolehkan masuk daftar sampling jika sudah bekerja lebih dari lima tahun.
Hanya pejabat struktural eselon IV ke atas yang dapat dijadikan sampel internal.
Inspektur Pembantu V (Irban V) Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban memiliki cakupan wilayah pengawasan Se-Kabupaten Tuban. Alasan utama mengapa Irban V memiliki cakupan wilayah yang luas ini adalah karena tugasnya yang spesifik. Tugas spesifik apa yang membedakan Irban V sehingga cakupannya seluruh kabupaten?
Melaksanakan pengawasan rutin terhadap semua perangkat daerah secara periodik.
Bertanggung jawab penuh atas implementasi program pencegahan korupsi di semua tingkatan pemerintahan desa.
Melaksanakan pengawasan atas kasus pelanggaran berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, menindaklanjuti aduan masyarakat, serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan tugas khusus.
Fokus pada pembinaan manajemen keuangan daerah dan audit laporan keuangan tahunan.
Faktor penyebab korupsi dibedakan menjadi Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Manakah kombinasi berikut yang PALING TEPAT menggambarkan perbedaan dan contoh kedua faktor tersebut menurut materi?
Faktor Internal: Sistem birokrasi yang rumit dan tidak transparan. Faktor Eksternal: Kurangnya integritas individu.
Faktor Internal: Rendahnya gaji pegawai. Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran anti-korupsi.
Faktor Internal: Sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Faktor Eksternal: Lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi hukum.
Faktor Internal: Gaya hidup konsumtif dan sifat tamak. Faktor Eksternal: Faktor ekonomi, politik, organisasi, dan hukum.
Seorang pejabat di Kabupaten Tuban diketahui sering menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan tugasnya, seperti menggunakan mobil dinas untuk berlibur bersama keluarga di akhir pekan. Tindakan ini, meskipun kecil, berpotensi mengarah pada bentuk korupsi. Bentuk korupsi apa yang PALING MIRIP dengan tindakan ini dalam daftar 7 bentuk korupsi?
Gratifikasi.
Penggelapan dalam Jabatan.
Penyalahgunaan Wewenang sehingga Merugikan Keuangan Negara.
Perbuatan Curang.
Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Berapa kategori utama Urusan Pemerintahan Konkuren?
4 kategori yang meliputi : Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Khusus.
3 kategori yang meliputi : Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
5 kategori yang meliputi : Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung, Urusan Penunjang, dan Urusan Darurat.
2 kategori yang meliptui : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
Seorang Inspektur di Kabupaten Tuban ingin mendapatkan data pengguna layanan untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) guna sampel eksternal. Data pengguna layanan yang akan dialokasikan sampelnya dihitung berdasarkan proporsi jumlah pengguna layanan selama 12 bulan terakhir. Siapa yang TIDAK termasuk sebagai pengguna layanan dalam konteks ini?
Pegawai internal/pegawai PD itu sendiri.
Mitra kerjasama Perangkat Daerah.
Masyarakat umum yang menerima layanan dari PD.
Pengusaha yang mengurus perizinan di PD.
Salah satu butir kegiatan tugas JF PPUPD adalah 'Pengawasan Wajib Oleh APIP'. Mengapa butir kegiatan ini dianggap krusial dalam memperkuat peran JF PPUPD?
Karena memungkinkan APIP untuk melakukan intervensi langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
Karena memastikan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) hanya fokus pada audit keuangan saja.
Karena menegaskan kewenangan APIP untuk melaksanakan pengawasan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, menjamin kualitas tata kelola, dan mendorong akuntabilitas di pemerintahan daerah.
Karena memberikan hak kepada APIP untuk mengganti pejabat daerah yang terbukti tidak berintegritas.
Definisi korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mencakup tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang, 'baik itu pegawai negeri maupun bukan'. Aspek ini menunjukkan bahwa:
Tindakan korupsi hanya berlaku untuk individu yang memiliki jabatan publik.
Masyarakat umum atau pihak swasta yang terlibat dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga dapat dikenakan sanksi pidana korupsi.
Fokus undang-undang ini hanya pada upaya pencegahan, bukan penindakan terhadap semua pihak.
Hanya pegawai negeri yang dapat dituntut atas tindak pidana korupsi jika merugikan negara.
Menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 tahun 2022, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran ini menekankan Inspektorat sebagai pihak yang:
Hanya melakukan verifikasi dokumen dan laporan keuangan secara berkala.
Bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
Memberikan sanksi langsung kepada pejabat yang melakukan pelanggaran tanpa perlu proses lebih lanjut.
Merumuskan kebijakan baru bagi perangkat daerah untuk mencegah korupsi.
Seorang Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban menerima undangan makan malam mewah dari vendor yang baru saja memenangkan tender pengadaan di instansinya. Meskipun Kepala Bagian tersebut tidak terlibat langsung dalam panitia tender, dia adalah atasan dari anggota panitia yang menandatangani kontrak. Jika Kepala Bagian tersebut memenuhi undangan dan menikmati fasilitas yang diberikan, tindakan ini PALING BERPOTENSI melanggar prinsip integritas dan dapat dikategorikan sebagai:
Penggelapan dalam jabatan, karena menggunakan posisi untuk keuntungan pribadi.
Gratifikasi, karena penerimaan fasilitas terkait dengan jabatan dan dapat mempengaruhi citra integritas.
Suap, karena ada potensi imbalan langsung dari vendor.
Benturan Kepentingan, karena ada potensi konflik antara kepentingan pribadi dan tugas publik.
Seorang anggota panitia pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tuban memiliki adik ipar yang menjadi direktur utama sebuah perusahaan. Perusahaan adik iparnya ikut serta dalam proses lelang pengadaan yang sedang ditangani panitia tersebut. Meskipun anggota panitia tersebut tidak terlibat langsung dalam penilaian teknis, dia sering bertemu dan berdiskusi dengan adiknya iparnya di luar jam kerja. Bagaimana situasi ini PALING TEPAT dikategorikan dan apa yang seharusnya dilakukan?
Selama tidak ada bukti transaksi keuangan ilegal, tidak ada masalah etika yang signifikan.
Hal tersebut merupakan Benturan Kepentingan yang jelas, dan anggota panitia harus segera mengundurkan diri dari kepanitiaan atau mendeklarasikan dan menyingkirkan dirinya dari proses pengambilan keputusan terkait perusahaan tersebut.
Hal tersebut adalah Nepotisme, dan proses lelang harus dibatalkan sepenuhnya.
Hal tersebut adalah Gratifikasi terselubung, dan anggota panitia harus melaporkannya ke KPK.
Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Mengapa penggunaan kombinasi data ini dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuan SPI?
Data primer memberikan pandangan yang sifatnya historis serta komprehensif, sementara data sekunder lebih cenderung menangkap persepsi terkini.
mempercepat proses pengumpulan data sehingga hasil dapat dipublikasikan lebih cepat.
Data primer memberikan perspektif langsung dari pemangku kepentingan, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai verifikasi objektif dan kontekstual terhadap temuan atas persepsi para pemangku kepentingan.
Kombinasi ini memungkinkan SPI untuk mengabaikan unit kerja yang tidak relevan dengan tujuan survei.
Seorang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD) menemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran pada salah satu Perangkat Daerah (PD) melalui kegiatan monitoring. Laporan awal menunjukkan adanya pengeluaran fiktif. Dalam konteks tugas dan metode pengawasan JF PPUPD, langkah lanjutan yang PALING TEPAT dan berwenang dilakukan oleh JF PPUPD adalah:
Melakukan pemeriksaan (audit) mendalam untuk mengumpulkan bukti yang cukup, kemudian menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan rekomendasi kepada Inspektur untuk ditindaklanjuti.
Melaporkan langsung temuan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) tanpa melalui Inspektur Daerah.
Memberikan sanksi administratif langsung kepada pegawai yang terindikasi terlibat penyimpangan.
Segera menerbitkan surat perintah penghentian kegiatan operasional PD tersebut dan memanggil kepala PD untuk klarifikasi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 52 ayat (4) menegaskan bahwa PNS yang divonis bersalah karena tindak pidana korupsi akan diberhentikan tidak dengan hormat. Mengapa ketentuan ini menjadi PENTING dalam upaya mewujudkan 'Pemerintahan Bersih Tanpa Korupsi'?
Agar proses hukum dapat dipercepat dan tidak membebani anggaran negara.
Sebagai bentuk kompensasi finansial bagi korban korupsi dari gaji pensiun PNS tersebut.
Untuk mencegah PNS yang pernah terlibat korupsi memiliki akses terhadap dana publik di masa depan dan berfungsi sebagai efek jera yang kuat bagi ASN lainnya.
Karena memberikan kesempatan kepada PNS yang terlibat korupsi untuk menjalani rehabilitasi dan kembali bertugas setelah masa hukuman.
