NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsQuis SPM ak 1_2025
Total questions: 50
Worksheet time: 17mins
Name
Class
Date
1.
1. Apa yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut PP No. 2 Tahun 2018?
a)
A. Pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan
b)
B. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan daerah
c)
C. Standar teknis pembangunan daerah
d)
D. Tata cara penyusunan APBD
2.
2. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, kecuali:
a)
A. Keterukuran
b)
B. Ketepatan sasaran
c)
C. Efisiensi ekonomi
d)
D. Keterjangkauan
3.
3. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut PP No. 2 Tahun 2018 adalah berikut ini, kecuali:
a)
A. Pendidikan
b)
B. Kesehatan
c)
C. Pertanian
d)
D. Pekerjaan umum
4.
4. Yang bertanggung jawab melaksanakan pengumpulan data penerima pelayanan dasar adalah:
a)
A. Kementerian Dalam Negeri
b)
B. Pemerintah Daerah
c)
C. DPRD
d)
D. BPS
5.
5. Apa tujuan dari prinsip “ketepatan sasaran” dalam penerapan SPM
a)
A. Memastikan SPM sesuai anggaran
b)
B. Memberikan pelayanan kepada semua warga secara sama
c)
C. Mengarahkan pelayanan kepada warga yang paling membutuhkan
d)
D. Menghindari pengawasan pemerintah pusat
6.
6. Jenis pelayanan dasar dalam urusan kesehatan di kabupaten/kota mencakup, kecuali:
a)
A. Pelayanan kesehatan ibu hamil
b)
B. Pelayanan kesehatan usia produktif
c)
C. Pelayanan kesehatan jiwa berat
d)
D. Pelayanan kesehatan pasca pensiun
7.
7. Dalam konteks SPM pekerjaan umum, pelayanan dasar di provinsi adalah:
a)
A. Penyediaan air minum harian
b)
B. Pengolahan air limbah domestik lokal
c)
C. Air minum curah lintas kabupaten/kota
d)
D. Air minum darurat pasca bencana
8.
8. Menurut PP No. 2 Tahun 2018, rencana pemenuhan pelayanan dasar dimasukkan ke dalam:
a)
A. RPJMN
b)
B. Laporan realisasi anggaran
c)
C. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
d)
D. Dokumen evaluasi pembangunan pusat
9.
9. Jika kepala daerah tidak melaksanakan SPM, maka akan dikenakan
a)
A. Sanksi pidana
b)
B. Sanksi moral
c)
C. Sanksi administratif
d)
D. Sanksi keuangan langsung
10.
10. Siapa yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM di bidang kesehatan?
a)
A. Gubernur
b)
B. Menteri Dalam Negeri
c)
C. Menteri Kesehatan
d)
D. DPRD
11.
11. Apa yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)?
a)
A. Standar pelayanan yang hanya berlaku untuk pemerintah pusat
b)
B. Ketentuan umum tentang tata kelola pemerintahan
c)
C. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib
d)
D. Standar operasional lembaga swasta dalam memberikan layanan
12.
12. Jenis pelayanan dasar yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi, kecuali:
a)
A. Pendidikan anak usia dini
b)
B. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c)
C. Penyediaan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
d)
D. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
13.
13. Berikut ini merupakan tahapan penerapan SPM, kecuali:
a)
A. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
b)
B. Pengumpulan data
c)
C. Penghitungan kebutuhan
d)
D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
14.
14. Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, pemerintah daerah dapat membebaskan biaya bagi:
a)
A. Warga negara asing
b)
B. Warga negara yang berpenghasilan menengah
c)
C. Masyarakat miskin atau tidak mampu
d)
D. Lembaga non-pemerintah
15.
15. Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut:
a)
A. RPJMN
b)
B. RPJP
c)
C. RKPD
d)
D. Renstra PD
16.
16. Indeks Pencapaian SPM dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu:
a)
A. Jumlah penduduk dan luas wilayah
b)
B. Capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar
c)
C. Pendapatan daerah dan belanja modal
d)
D. Tingkat kepuasan masyarakat dan daya beli
17.
17. Siapa yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan SPM secara nasional?
a)
A. Presiden
b)
B. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
c)
C. Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah
d)
D. Bappenas
18.
18. Salah satu fungsi Tim Penerapan SPM daerah provinsi adalah:
a)
A. Menyusun peraturan desa
b)
B. Menentukan tarif layanan publik
c)
C. Mengawal integrasi SPM ke dalam RKPD dan Renja PD
d)
D. Mengelola sistem informasi kependudukan
19.
19. Laporan penerapan SPM wajib disampaikan secara triwulanan oleh:
a)
A. DPRD
b)
B. Kepala desa
c)
C. Bupati/wali kota dan gubernur
d)
D. Menteri Sosial
20.
20. Pendanaan penerapan SPM di daerah kabupaten/kota bersumber dari:
a)
A. Dana desa
b)
B. APBN secara penuh
c)
C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
d)
D. Dana darurat nasional
21.
21. Apa tujuan utama ditetapkannya Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan?
a)
A. Memberikan akreditasi kepada satuan pendidikan
b)
B. Memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik
c)
C. Menentukan besaran dana BOS
d)
D. Menyusun kurikulum merdeka
22.
22. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip penerapan SPM Pendidikan, kecuali:
a)
A. Kesesuaian kewenangan
b)
B. Ketersediaan
c)
C. Kewenangan fiskal
d)
D. Ketepatan sasaran
23.
23. Jenis Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota meliputi:
a)
A. Pendidikan menengah dan pendidikan dasar
b)
B. Pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan
c)
C. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan tinggi
d)
D. Pendidikan dasar dan pendidikan luar negeri
24.
24. Peserta didik berusia 7 hingga 15 tahun merupakan penerima Pelayanan Dasar untuk jenjang:
a)
A. Pendidikan anak usia dini
b)
B. Pendidikan dasar
c)
C. Pendidikan menengah
d)
D. Pendidikan khusus
25.
25. Indikator pemerataan hasil belajar peserta didik berdasarkan jenis kelamin dan status sosial ekonomi digunakan untuk mengukur:
a)
A. Kualitas layanan PAUD
b)
B. Pemerataan hasil belajar
c)
C. Partisipasi masyarakat
d)
D. Kemampuan kepala sekolah
26.
26. Mutu Pelayanan Dasar mencakup hal berikut, kecuali:
a)
A. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
b)
B. Standar pembiayaan unit cost setiap peserta didik
c)
C. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
d)
D. Tata cara pemenuhan standar
27.
27. Salah satu indikator kualitas layanan pada PAUD adalah:
a)
A. Nilai ujian nasional
b)
B. Indeks keterserapan di dunia kerja
c)
C. Proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B
d)
D. Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA
28.
28. Syarat kepala sekolah harus memiliki pengalaman manajerial minimal:
a)
A. 1 tahun
b)
B. 2 tahun
c)
C. 3 tahun
d)
D. 5 tahun
29.
29. Jika guru belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah daerah harus:
a)
A. Memberikan sanksi
b)
B. Memindahkan guru ke sekolah lain
c)
C. Menyampaikan surat keterangan kepada kementerian
d)
D. Memberhentikan sementara
30.
30. Pemerintah Daerah wajib memasukkan perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan ke dalam:
a)
A. Laporan BOS
b)
B. SK Kepala Dinas
c)
C. Dokumen perencanaan dan penganggaran
d)
D. Program Bupati/Wali Kota
31.
31. Apa yang dimaksud dengan SPM Kesehatan menurut Permenkes No. 6 Tahun 2024?
a)
A. Standar profesi tenaga medis
b)
B. Standar minimal infrastruktur rumah sakit
c)
C. Ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang wajib diterima warga negara
d)
D. Pedoman pembangunan rumah sakit daerah
32.
32. Jenis pelayanan dasar SPM Kesehatan di kabupaten/kota mencakup, kecuali:
a)
A. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
b)
B. Pelayanan kesehatan usia produktif
c)
C. Pelayanan kesehatan penderita kanker
d)
D. Pelayanan kesehatan balita
33.
33. Pelayanan dasar SPM Kesehatan dapat dilaksanakan oleh pihak berikut, kecuali:
a)
A. Tenaga Medis
b)
B. Tenaga Kesehatan
c)
C. Kader kesehatan terlatih di bawah pengawasan
d)
D. Aparatur Sipil Negara non kesehatan
34.
34. Standar mutu pelayanan dasar pada SPM Kesehatan mencakup semua hal berikut, kecuali:
a)
A. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
b)
B. Jumlah dan kualitas SDM
c)
C. Tata cara pemenuhan standar
d)
D. Biaya asuransi kesehatan
35.
35. Pelaporan pelaksanaan SPM Kesehatan dilakukan secara berjenjang oleh:
a)
A. Dinas Kesehatan ke BPK
b)
B. Pemerintah Daerah ke Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
c)
C. Puskesmas ke gubernur
d)
D. Pemerintah Pusat ke WHO
36.
36. Salah satu pelayanan dasar di provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi:
a)
A. Penduduk usia lanjut
b)
B. Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
c)
C. Penderita hipertensi
d)
D. Bayi baru lahir
37.
37. Apa yang menjadi dasar penghitungan pencapaian SPM Kesehatan?
a)
A. Jumlah rumah sakit tipe A
b)
B. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)
c)
C. Rasio tenaga medis per provinsi
d)
D. Jumlah kunjungan ke puskesmas
38.
38. Berikut ini merupakan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan, kecuali:
a)
A. APBD
b)
B. APBN
c)
C. JKN
d)
D. Dana hibah luar negeri yang tidak sah
39.
39. Apa fungsi Puskesmas dalam pencapaian SPM Kesehatan?
a)
A. Sebagai unit edukasi terbatas
b)
B. Sebagai pelaksana survei penduduk
c)
C. Sebagai unit terdepan dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerja
d)
D. Sebagai pengelola keuangan daerah
40.
40. SPM Kesehatan mendukung kebijakan nasional dalam bentuk:
a)
A. Penguatan rumah sakit internasional
b)
B. Pelarangan praktik tenaga kesehatan asing
c)
C. Sinergi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
d)
D. Penghapusan anggaran kesehatan di APBD
41.
41. Apa tujuan utama dari ditetapkannya Permen PUPR No. 13 Tahun 2023?
a)
A. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah
b)
B. Menentukan tarif retribusi air limbah
c)
C. Menjadi pedoman pelaksanaan SPM PUPR oleh pemerintah daerah
d)
D. Menggantikan Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Nasional
42.
42. Jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum tingkat kabupaten/kota mencakup:
a)
A. SPAM lintas provinsi dan pengolahan limbah rumah sakit
b)
B. SPAM perpipaan lokal dan irigasi pertanian
c)
C. Pemenuhan air minum sehari-hari dan pengolahan air limbah domestik
d)
D. Penyediaan sumber air untuk industri
43.
43. Parameter mutu pelayanan dasar air minum adalah:
a)
A. Harga distribusi dan aksesibilitas
b)
B. Jenis sumber air dan perizinannya
c)
C. Kuantitas minimal 60 liter/orang/hari dan kualitas sesuai standar kesehatan
d)
D. Tekanan air dan warna air
44.
44. Apa bentuk pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik yang dilakukan secara kolektif?
a)
A. SPALD-T (Terpusat)
b)
B. SPALD-S (Setempat)
c)
C. IPLT
d)
D. IPALD
45.
45. Jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat tingkat provinsi meliputi:
a)
A. Penyediaan perumahan umum dan rumah susun subsidi
b)
B. Rehabilitasi rumah masyarakat umum dan rumah adat
c)
C. Rumah layak huni untuk korban bencana dan relokasi program pemerintah
d)
D. Bantuan KPR untuk masyarakat berpenghasilan menengah
46.
46. Salah satu indikator rumah layak huni menurut Permen ini adalah:
a)
A. Adanya CCTV dan Wi-Fi
b)
B. Kepemilikan sertifikat
c)
C. Akses air minum dan sanitasi layak
d)
D. Lokasi di kawasan elit
47.
47. Tahapan penerapan SPM menurut Permen ini terdiri dari:
a)
A. Penyusunan RPJMD, RKPD, dan APBD
b)
B. Analisis SWOT dan perumusan kebijakan
c)
C. Pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, pelaksanaan
d)
D. Sosialisasi, pengawasan, dan penindakan
48.
48. Kriteria penerima pelayanan dasar perumahan korban bencana antara lain:
a)
A. Masyarakat umum tanpa KTP
b)
B. Warga yang memiliki bukti hak atas tanah/bangunan
c)
C. PNS aktif
d)
D. Penghuni rumah susun milik swasta yang lain:
49.
49. Kebutuhan air minum per orang per hari yang ditetapkan sebagai standar minimal adalah:
a)
A. 20 liter
b)
B. 40 liter
c)
C. 60 liter
d)
D. 80 liter
50.
50. Dalam pelaporan penerapan SPM, pemerintah daerah wajib menggunakan:
a)
A. Formulir manual dan pengiriman surat
b)
B. Sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi
c)
C. Dokumen cetak diserahkan langsung ke kementerian
d)
D. Jaringan komunikasi radio daerah
Reset
