wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz PPK C oleh Dr. YW

Total questions: 60

Worksheet time: 30mins

Name
Class
Date
1.

Tahapan awal dalam perencanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah …

a)

Penyusunan RAB

b)

Penetapan tipe swakelola

c)

Penyusunan kontrak

d)

Penandatanganan serah terima

2.

Perencanaan PBJP harus masuk ke dalam aplikasi …

a)

SIMDA Keuangan

b)

SIRUP

c)

SIPD

d)

e-Monev

3.

Dalam penyusunan RAB swakelola, komponen yang tidak boleh dihitung adalah …

a)

Honor tim penyelenggara

b)

Biaya perjalanan

c)

Biaya bahan/material

d)

Keuntungan pelaksana

4.

Jika K/L/PD tidak memiliki kompetensi namun ada instansi lain yang mampu, maka digunakan Swakelola tipe …

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

5.

Contoh kegiatan Swakelola tipe IV adalah …

a)

Bimbingan teknis internal

b)

Pendidikan dan pelatihan oleh instansi lain

c)

Penelitian vaksin merah putih

d)

Renovasi rumah tidak layak huni oleh masyarakat

6.

Dalam persiapan swakelola, pihak yang menetapkan penyelenggara swakelola adalah …

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

Penyedia

7.

Rencana kegiatan swakelola dituangkan dalam …

a)

SPM

b)

Dokumen Rencana Kegiatan

c)

BAST

d)

KAK

8.

Jadwal pelaksanaan swakelola disusun untuk …

a)

Menetapkan kontrak kerja

b)

Mengatur tahapan pekerjaan sesuai waktu

c)

Menentukan harga kontrak

d)

Menyusun laporan pengawasan

9.

Reviu RAB dilakukan pada tahap …

a)

Perencanaan

b)

Persiapan

c)

Pelaksanaan

d)

Serah terima

10.

Kesepakatan kerja sama hanya digunakan pada Swakelola tipe …

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

11.

Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan oleh …

a)

K/L/PD penanggung jawab anggaran

b)

Instansi pemerintah lain

c)

Ormas

d)

Kelompok masyarakat

12.

Swakelola tipe III melibatkan …

a)

Instansi pemerintah lain

b)

Ormas/LSM/organisasi profesi

c)

Kelompok masyarakat

d)

PA/KPA langsung

13.

Swakelola tipe II memerlukan dokumen tambahan berupa …

a)

Kesepakatan kerja sama

b)

Nota kesepahaman dengan masyarakat

c)

Kontrak penyedia

d)

Surat tugas KPA

14.

Indikator output pada pelaksanaan swakelola level 2 harus …

a)

Tidak terukur

b)

Hanya administratif

c)

Dapat diukur secara kuantitatif

d)

Berdasarkan persepsi pelaksana

15.

Salah satu contoh pelaksanaan Swakelola tipe III adalah …

a)

Bimtek internal Kemenhub

b)

Renovasi jalan lingkungan oleh warga

c)

Vaksinasi rabies oleh organisasi profesi

d)

Pengadaan ATK oleh penyedia

16.

Pengawasan swakelola dilakukan oleh …

a)

Penyedia barang/jasa

b)

Pokja Pemilihan

c)

PPK/PA/KPA

d)

Tim teknis eksternal

17.

Hasil pengawasan swakelola wajib dituangkan dalam …

a)

SPM

b)

Laporan hasil pengawasan

c)

Nota dinas

d)

Surat perintah kerja

18.

Monitoring dan evaluasi swakelola dilakukan untuk …

a)

Memutus kontrak

b)

Mengurangi biaya

c)

Menjamin kesesuaian output dengan perencanaan

d)

Mengganti tim pelaksana

19.

Sanksi dalam swakelola dapat diberikan jika …

a)

Ada keterlambatan pembayaran honor

b)

Tidak tercapai output sesuai KAK

c)

RAB sudah disetujui

d)

Laporan sudah disusun

20.

Laporan pengawasan swakelola minimal memuat …

a)

Nama pelaksana

b)

Hasil pengawasan dan tindak lanjut

c)

Nomor rekening penyedia

d)

Data tender

21.

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan antara …

a)

Pokja dan penyedia

b)

Pelaksana swakelola dan PPK

c)

Ormas dan masyarakat

d)

Bendahara dan PPK

22.

Dokumen serah terima hasil pekerjaan dituangkan dalam …

a)

Nota dinas

b)

Berita Acara Serah Terima (BAST)

c)

Surat tugas

d)

SK Tim

23.

PPK menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada …

a)

Masyarakat

b)

Tim teknis

c)

PA/KPA

d)

Bendahara

24.

Salah satu lampiran wajib pada serah terima hasil pekerjaan adalah …

a)

SP2D

b)

Berita acara pemeriksaan pekerjaan

c)

Nota kesepahaman

d)

Dokumen pemilihan penyedia

25.

Jika hasil pekerjaan swakelola tidak sesuai, maka …

a)

Pekerjaan tetap diterima

b)

PPK meminta perbaikan sesuai kontrak/KAK

c)

PPK melaporkan ke LKPP

d)

Tim teknis langsung mengganti pelaksana

26.

Peraturan dasar yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah adalah …

a)

Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021

b)

UU ASN

c)

PP 11 Tahun 2017

d)

UU Keuangan Negara

27.

Modul kompetensi level 2 mengajarkan peserta untuk …

a)

Mengelola kontrak multiyears

b)

Mengelola pengadaan dengan input sederhana & output terukur

c)

Menyusun regulasi pengadaan

d)

Melakukan audit investigatif

28.

Salah satu tujuan swakelola adalah …

a)

Meningkatkan peran penyedia swasta

b)

Memberdayakan ormas dan masyarakat

c)

Mengurangi beban kerja PPK

d)

Menghindari tender

29.

Pada level 2, output pekerjaan swakelola umumnya …

a)

Abstrak dan sulit diukur

b)

Kuantitatif dan jelas terukur

c)

Berdasarkan persepsi pengguna

d)

Ditetapkan oleh penyedia

30.

Jika terjadi stagnasi pemerintahan, PA/KPA dapat menyesuaikan tata cara swakelola berdasarkan …

a)

Perpres 54 Tahun 2010

b)

PerLKPP No. 3 Tahun 2021

c)

SK Tim Pelaksana

d)

Nota dinas internal

31.

Dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), PPK mendapati beberapa paket belum masuk SIRUP. Tindakan yang tepat adalah …

a)

Menunggu arahan PA/KPA

b)

Memastikan seluruh paket masuk SIRUP sesuai regulasi

c)

Melanjutkan proses walau belum masuk SIRUP

d)

Mengalihkan paket ke penyedia langsung

32.

Jika suatu kegiatan lebih tepat dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, maka metode pengadaan yang digunakan adalah …

a)

Tender cepat

b)

Penunjukan langsung

c)

Swakelola tipe IV

d)

Tender terbuka

33.

Dalam Swakelola tipe II, pihak pelaksana adalah …

a)

Ormas/LSM

b)

Masyarakat

c)

Instansi pemerintah lain

d)

Penyedia barang/jasa

34.

Jika pelaksanaan swakelola membutuhkan keterlibatan instansi lain, dokumen tambahan yang wajib dibuat adalah …

a)

Nota dinas

b)

Kesepakatan kerja sama

c)

Kontrak formal dengan penyedia

d)

SK PA/KPA

35.

Analisis kebutuhan pengadaan barang/jasa dilakukan agar …

a)

Kegiatan lebih cepat selesai

b)

Memenuhi kepentingan individu

c)

Kegiatan sesuai sasaran, efisien, dan efektif

d)

Paket lebih kecil

36.

Dalam swakelola, pertanggungjawaban belanja barang dilakukan oleh …

a)

Ormas pelaksana

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

Bendahara Pengeluaran

37.

Jika terjadi keterlambatan pelaksanaan swakelola karena faktor cuaca, maka …

a)

Pekerjaan dihentikan total

b)

Dilakukan peny

38.

Dalam pengadaan kontrak swakelola, indikator kinerja yang tepat digunakan adalah …

a)

Kepuasan pelaksana

b)

Kesesuaian output dengan KAK

c)

Tingkat kesulitan pelaksanaan

d)

Besar biaya yang dikeluarkan

39.

Bila pelaksana swakelola tidak memenuhi standar output yang ditetapkan, maka …

a)

Tetap dibayar penuh

b)

Tidak perlu ada koreksi

c)

PPK meminta perbaikan sesuai KAK

d)

Dilimpahkan ke penyedia lain tanpa prosedur

40.

Dalam pelaksanaan swakelola, siapa yang bertanggung jawab melakukan pencatatan administrasi?

a)

PA/KPA

b)

Tim Pelaksana Swakelola

c)

Pokja Pemilihan

d)

LKPP

41.

Pengawasan swakelola harus dilakukan secara …

a)

Insidental saja

b)

Berkala dan terdokumentasi

c)

Sekali di akhir kegiatan

d)

Hanya bila ada masalah

42.

Salah satu fokus pengawasan swakelola adalah …

a)

Besarnya honor tim

b)

Kesuaian realisasi output dengan perencanaan

c)

Hubungan antarpegawai

d)

Jumlah dokumen kontrak

43.

Bila hasil pengawasan menunjukkan adanya penyimpangan, PPK wajib …

a)

Menunggu arahan atasan

b)

Melakukan tindakan korektif segera

c)

Membiarkan sampai selesai

d)

Mengalihkan ke pihak eksternal

44.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan swakelola dilakukan dengan tujuan …

a)

Menunda pertanggungjawaban

b)

Menekan biaya

c)

Memastikan kinerja kegiatan sesuai sasaran

d)

Memberi ruang interpretasi pelaksana

45.

Instrumen utama dalam melakukan pengawasan swakelola adalah …

a)

Surat tugas

b)

Dokumen KAK, RAB, dan jadwal kegiatan

c)

SK Tim

d)

Nota kesepahaman

46.

Serah terima hasil pekerjaan swakelola dilakukan dengan dokumen …

a)

Nota dinas

b)

Berita Acara Serah Terima (BAST)

c)

SPM

d)

RAB

47.

Pihak yang berhak menandatangani BAST adalah …

a)

Pokja Pemilihan

b)

PA langsung

c)

PPK dan pelaksana swakelola

d)

Bendahara

48.

Pertanggungjawaban keuangan swakelola harus mengacu pada …

a)

SK PA/KPA

b)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

c)

Nota kesepahaman

d)

Peraturan LKPP lama

49.

Bila terdapat selisih penggunaan anggaran swakelola, maka …

a)

Dapat dipakai untuk honor tambahan

b)

Wajib dikembalikan ke kas negara/daerah

c)

Disimpan sebagai dana cadangan

d)

Dihibahkan ke ormas pelaksana

50.

Output swakelola yang diterima PPK harus …

a)

Minimal memenuhi 50% target

b)

Sesuai arahan informal pimpinan

c)

Sesuai KAK dan memenuhi spesifikasi teknis

d)

Cukup dapat dipertanggungjawabkan secara naratif

51.

Dalam pelaksanaan PBJ, terjadi perubahan anggaran di tengah tahun sehingga beberapa paket harus disesuaikan. Apa yang harus dilakukan PPK?

a)

Mengabaikan karena sudah masuk DIPA awal

b)

Menghentikan seluruh paket

c)

Memperbarui RUP di SIRUP dan menyesuaikan dokumen perencanaan

d)

Menunggu tahun anggaran berikutnya

52.

Dalam kontrak pengadaan alat transportasi, terjadi perkembangan teknologi baru yang lebih efisien. PPK sebaiknya …

a)

Memaksakan tetap sesuai kontrak lama

b)

Mengganti spesifikasi tanpa addendum

c)

Melakukan addendum kontrak sesuai aturan bila ada efisiensi dan disetujui PA/KPA

d)

Membatalkan kontrak sepihak

53.

Sebuah ormas yang menjadi pelaksana Swakelola tipe III tidak menyerahkan laporan tepat waktu. Sikap PPK adalah …

a)

Memberikan toleransi tanpa batas

b)

Menunggu hingga laporan lengkap

c)

Meminta laporan sesuai ketentuan, dan menunda pencairan hingga laporan diterima

d)

Menerima output meski tanpa laporan

54.

Saat pengawasan lapangan, PPK menemukan kualitas pekerjaan swakelola di bawah standar, tetapi tim pelaksana mengklaim keterbatasan anggaran. Apa yang harus dilakukan?

a)

Membiarkan karena keterbatasan wajar

b)

Membuat laporan lunak agar aman

c)

Meminta perbaikan sesuai standar teknis dan melaporkan ke PA/KPA

d)

Menutup mata agar kegiatan cepat selesai

55.

Seorang pejabat Kemenhub ditugaskan sebagai pengawas swakelola, padahal pelaksananya adalah organisasi yang dipimpin saudaranya. Apa yang paling tepat?

a)

Tetap melaksanakan pengawasan karena sudah ditugaskan

b)

Memberi arahan informal agar output sesuai

c)

Menyatakan konflik kepentingan dan mengundurkan diri dari pengawasan

d)

Membiarkan asalkan tidak ada masalah besar

56.

Penyedia sudah menyerahkan sebagian pekerjaan sesuai kontrak, namun pembayaran diminta penuh. Apa yang harus dilakukan PPK?

a)

Membayar penuh untuk menjaga hubungan baik

b)

Menunda semua pembayaran sampai selesai

c)

Membayar sesuai progres pekerjaan dan kontrak

d)

Memberi tambahan pembayaran untuk percepatan

57.

Sebuah kontrak swakelola mengalami keterlambatan 30 hari dari jadwal. Apa langkah yang tepat?

a)

Membiarkan agar proyek tetap berjalan

b)

Menghentikan kegiatan tanpa evaluasi

c)

Mengevaluasi penyebab keterlambatan dan membuat berita acara penyesuaian jadwal

d)

Membayar penuh tanpa koreksi

58.

BPKP menemukan ketidaksesuaian antara laporan output dengan hasil lapangan. Tindakan awal PPK adalah …

a)

Membantah laporan auditor

b)

Melakukan klarifikasi internal dan menyiapkan dokumen pendukung

c)

Membiarkan hingga ada tindak lanjut PA/KPA

d)

Menyalahkan tim pelaksana

59.

Masyarakat meminta informasi tentang hasil swakelola pembangunan fasilitas umum. Apa yang sebaiknya dilakukan PPK?

a)

Menolak karena dokumen bersifat rahasia

b)

Menyampaikan informasi hanya pada pejabat

c)

Menyampaikan informasi output sesuai prinsip keterbukaan publik

d)

Menunda hingga ada permintaan resmi

60.

Dalam pertanggungjawaban, ditemukan adanya selisih kecil dana belanja. Tindakan sesuai aturan adalah …

a)

Membiarkan karena nilainya kecil

b)

Menggunakan untuk keperluan lain

c)

Mengembalikan ke kas negara/daerah

d)

Menghibahkan ke masyarakat pelaksana