Ir. Soekarno

Mohammad Hatta

PPKI

BPUPKI

Sebagai sistem agama resmi di Indonesia

Sebagai pandangan hidup yang mencakup nilai-nilai moral, politik, dan sosial

Sebagai ideologi tertentu yang hanya dianut oleh sebagian masyarakat

Sebagai panduan eksklusif untuk anggota pemerintahan

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang Adil dan beradab

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menjenguk tetangga yang sakit

Berlaku adil terhadap teman

Berlaku sopan terhadap orang tua

Mengikuti upacara dengan Khidmat

Semua sumber hukum harus bersumber pada Pancasila

Pancasila bersumber dari UUDNRI Tahun 1945

Pancasila merupakan peraturan perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi adalah Pancasila

Dua dokumen yang berbeda

Dua dokumen yang terpisah

Roh dan jasad yang tidak terpisahkan

Roh dan jasad yang berbeda

Tantular

Prapanca

Wijaya

Darmawangsa

29 ayat 1

29 ayat 2

31 ayat 1

31 ayat 2

Dengan mengabaikan kepentingan individu

Dengan mengutakmakan kepentingan individu

Dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

Dengan meniadakan hak-hak individu

Mengikuti aturan negara lain

Melaksanakan ketertiban negara Indonesia tanpa mengindahkan negara lain

Menciptakan keamanan dalam negeri sebagai wujud nyata pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia

Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pancasila

UUD NRI Tahun 1945

Bhinneka Tunggal Ika

Peraturan perundang-undangan

Kesatuan dengan sistem politik Barat

Keselarasan dengan doktrin agama tertentu

Fleksibilitas dan inklusivitas terhadap berbagai kepercayaan dan pandangan hidup

Tidak terbuka terhadap perubahan

BPUPKI

Ir. Soekarno

Moh. Yamin

PPKI

Piagam Jakarta

Peraturan perundang-undangan

Pasal 36 UUD 1945

Pembukaan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi

DPR

Presiden

Menteri Hukum dan HAM

Pandangan hidup bangsa

Ideologi negara

Kepribadian bangsa

Dasar negara

Hanya berlaku bagi warga negara yang taat hukum

Hanya berlaku di level nasional

Wajib diakui dan dilaksanakan oleh setiap warga negara dan pemerintah

Tidak memiliki keharusan pengakuan setiap warga negara dan pemerintah

Perpecahan dan kehancuran bangsa Indonesia

Semakin kuatnya negara Indonesia

Bangsa Indonesia semakin kaya akan kebudayaan

Dihargai oleh bangsa-bangsa lain

Tidak ada pengaruhnya

Membentuk karakter dan sikap positif dalam berinteraksi sosial

Menciptakan perpecahan dan konflik antar kelompok

Menimbulkan perasaan inferioritas di kalangan masyarakat

Mengutamakan kepentingan daerah daripada kepentingan nasional

Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menolak separatisme

Menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya daerah lain

Mendukung gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia

Membuat peraturan perundang-undangan sesuai nilai-nilai Pancasila

Membiarkan hukum berjalan tanpa aturan

Membuat peraturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia

Menetapkan hukum adat lebih tinggi daripada UUD 1945

Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai bentuk negara

Pancasila sebagai konstitusi, UUD 1945 sebagai dasar negara, dan NKRI sebagai ideologi

Pancasila sebagai lambang negara, UUD 1945 sebagai hukum internasional, dan NKRI sebagai wilayah hukum

Pancasila, UUD 1945, dan NKRI tidak saling berhubungan

Pancasila dan UUD 1945

Budaya daerah

Agama mayoritas

Peraturan presiden

Menjadi alat pemersatu bangsa yang majemuk

Menjadi sarana politik partai tertentu

Menggantikan kedudukan UUD 1945

Menjadi dasar bagi negara lain

Kekuasaan pemerintah daerah lebih tinggi daripada pemerintah pusat

Segala urusan pemerintahan hanya diatur oleh provinsi

Pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi namun tetap memberi kewenangan kepada daerah

Setiap daerah dapat membuat undang-undang sendiri tanpa campur tangan pusat

Kesepakatan untuk bersatu menjaga persatuan bangsa

Keinginan untuk berkuasa di daerah masing-masing

Perpecahan antar suku dan golongan

Persaingan antar daerah dalam membentuk pemerintahan

Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945

Pancasila lebih rendah kedudukannya daripada UUD 1945

Pancasila hanya menjadi pedoman moral, tidak berkaitan dengan UUD 1945

UUD 1945 tidak ada hubungannya dengan Pancasila

Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan sesuai dengan UUD 1945

UUD 1945 dapat diabaikan bila ada peraturan baru

UUD 1945 hanya berlaku dalam bidang hukum pidana

Peraturan pemerintah lebih tinggi kedudukannya daripada UUD 1945

Pancasila menjadi pedoman hidup masyarakat

Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Pancasila hanya dipakai dalam kegiatan upacara kenegaraan

Pancasila hanya berlaku bagi warga negara tertentu