Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Apabila terjadi sengketa antara DPR dan KPK maka hal tersebut merupakan wewenang MK.

Seorang Calon Presiden telah mengalami akulturasi budaya, memiliki jiwa patriot, menjaga keaslian bangsa, dapat menjadi presiden Indonesia.

Sebelum perubahan, MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu MPR memiliki fungsi tidak terbatas.

Sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat (1) "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden". Apabila seorang calon presiden mendapat pemberian kewarganegaraan lain tanpa kehendak dirinya sendiri, maka seseorang tersebut dapat mencalonkan diri sebagai presiden.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD di daerah provinsi, kabupaten dan kota tidak sama dan tergantung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah daerah tersebut.

Syarat Calon Presiden dan wakil Presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara. Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara adalah tidak pernah ikut dalam gerakan separatis, tidak pernah melanggar hukum, dan melakukan kekerasan.

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk menjamin demokrasi, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Kedudukan dari peraturan pemerintah pengganti udang-undang berada setingkat dibawah Undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Apabila terjadi sengketa tentang hasil pemilu, Yang mengajukan kepada MK adalah Partai Politik/gabungan partai politik.

Apabila Peraturan daerah yang dibuat bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka pengujiannya dilakukan di MA.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, hal yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud dengan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan nasional.

Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden.

Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan.

MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung.

Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS.

Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Indonesia.

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan.

Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota.

Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling).

Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi.

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden.

jalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking)

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar.

Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya.

Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya.

Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR.

Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden.

Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik.

Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR.

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.

Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai negara hukum.

Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 10 menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara".

en memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 22E Ayat (5) menetapkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan umum dilakukan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang susunan hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, dengan pengajuan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Pasal 26 ayat 2 UUD 1945 menyatakan, "Penduduk ialah warga negara Indonesia serta orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Lagu daerah "Injit-inji Semut" berasal dari Provinsi Jambi.

Rumah adat Joglo berasal dari Provinsi Jawa Timur.

Makanan Bika Ambon merupakan makanan khas dari provinsi Sumatera selatan.

Tari Zapin berasal dari budaya Melayu dan merupakan tarian tradisional yang populer di Provinsi Riau.

Lagu indonesia pusaka diciptakan oleh ismail marzuki.

Lagu dan tari poco-poco berasal dari Ternate, Maluku Utara.

Rumusan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 adalah Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Rumusan Pasal 22B UUD NRI 1945 adalah "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang".

Rumusan Pasal 23B UUD NRI 1945 adalah: "Macam dan harga Mata Uang ditetapkan dalam undang-undang".

Rumusan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 adalah: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran serta hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.