Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah hukum dasar tertulis dan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah proses perubahan atau penyempurnaan yang dilakukan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia.

Proses amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak lima kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rentang waktu tahun 1999 hingga 2002.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah bagian awal dari konstitusi negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental dan historis.

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setiap 2 tahun sekali di ibu kota negara.

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Setelah dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari dua puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih kembali oleh rakyat secara langsung.

Setelah dilakukan perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama tujuh tahun.

juh tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu penyebab Presiden dan / atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanny, ia digantikan oleh oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai habis masa jabatannya.

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh - sungguh di hadapan Rakyat dan pendukungnya.

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Presiden dengan persetujuan Mahkamah Agung menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak ini bersifat politik dan digunakan untuk tujuan kepentingan negara, seperti menjaga stabilitas atau persatuan bangsa.

Kewenangan Presiden antara lain duta besar (diplomat yang mewakili negara di negara lain) dan konsul (pejabat yang mengurus kepentingan warga negara di luar negeri). Ini adalah bagian dari hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dalam menjalankan politik luar negeri.

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mempunyai kewenangan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan kewengananya Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan Agung untuk memberikan nasehat dan dan pertimbangan kepada Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, hak pemberhentian Presiden, serta hak menyatakan pendapat.

Dalam hal rancangan undang - undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu enam puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang - undang dan wajib diundangkan.

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), penyelenggara pemilihan umum di Indonesia diatur secara spesifik. Ketentuan utamanya terdapat dalam Pasal 22E Ayat (5), yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri ".

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap dua tahun sekali.

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perorangan

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang komprehensif terkait segala aspek mata uang, mulai dari definisi, pengelolaan, hingga sanksi hukumnya

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat pertama, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang - undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang - undang

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Komisi Yudisial bersifat terpisah yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketua dan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam pelaksanaan tugasnya Mahkamah Konstitusi mempunyai lima orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Pasal 25A UUD 1945 berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas - batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang - undang.

Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. TNI kini memiliki tugas tambahan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi ancaman bullying.

Kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan cara adendum artinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 27 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan rumusan UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 3

Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan rumusan UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 3

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 28B Ayat 1 menyatakan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dilakukan perubahan kedua.

Pasal 28C Ayat 2 UUD 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individual untuk membangun agama, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 35 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Inggris.

Pasal 28E Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di Wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini merupakan rumusan pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 mengatur persyaratan perubahan undang-undang das.ar, yang harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hal ini merupakan rumusan pasal 28G ayat 1.

Pasal 28H ayat 4 menyatakan Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Setiap warganegara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu merupakan rumusan pasal 28I ayat 2 UUD 1945.

Pasal 28I ayat 5 menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 A UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa lambang negara adalah Burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Pasal 26 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 35 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bendera negara ialah Sang Saka Merah Putih.

Usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh setengah dari jumlah anggota MPR.

Pasal 36 UUD 1945 menjelaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu merupakan pernyataan bunyi pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang di tegaskan dalam pasal 36C UUD NRI Tahun 1945.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung.

Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal - pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui siding BPUPKI.

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini seseuai dengan pasal 37 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Usul perubahan pasal - pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang - kurangnya 1/4 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang - kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

ekurang - kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal.

Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya.

Pasal 34 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Mayarakat bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya daerah itu sendiri.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan merupakan bunyi pasal 31 ayat 2 UUD NRI Tahiun 1945

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berfungsi sebagai jembatan hukum untuk masa transisi, yaitu dari UUD 1945 sebelum amandemen menuju UUD 1945 yang telah diamandemen. Aturan ini memastikan tidak terjadi kekosongan hukum dan kelembagaan saat perubahan besar terjadi. Setelah amandemen, Aturan Peralihan UUD 1945 terdiri dari empat pasal: