Peradilan umum

Peradilan agama

Peradilan militer

PTUN

Advokat

Hakim

Jaksa

Polisi

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Pertama

kedua

ketiga

keempat

Diskriminasi berdasarkan suku dan agama

Tindakan sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan

Kebebasaan yang tidak bertanggung jawab

Gotong royong dan saling menghormati

1), 2) dan 4)

  2), 3) dan 5)

1), 2) dan 3)

3), 4) dan 5)

Pemerintah saja

Lembaga-lembaga tertentu dalam masyarakat

Kelompok minoritas yang berkuasa

Seluruh elemen masyarakat Indonesia

Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing

Menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik

Membuat keputusan berdasaran pandangan agama tertentu

Memaksa orang lain untuk memeluk agama yang sama

Pancasila menekankan pada keberagaman, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menekankan pada persatuan

Pancasila menjadi dasar negara, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan persatuan dalam keberagaman.

Pancasila hanya berlaku untuk satu suku bangsa, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika berlaku untuk seluruh bangsa.

Pancasila menekankan perbedaan, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menekankan keseragaman

Mengutamakan kepentingan suku tertentu di atas kepentingan bangsa.

Menghargai perbedaan budaya, agama, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa.

Menyeragamkan adat istiadat agar tidak ada perbedaan

Menolak keberadaan suku dan agama lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bangsa

Menegaskan bahwa persatuan seluruh bangsa Indonesia adalah dasar berdirinya NKRI

Membatasi keberagaman budaya agar tercipta keseragaman

Mengutamakan kepentingan suku tertentu di atas kepentingan bangsa.

Peradilan Umum, BPK, Agama dan Militer

Peradilan Umum, Agama, Militer dan PTUN

Peradilan Militer, MPR, PTUN dan Agama

Peradilan Adat, agama dan PTUN

POLRI

peradilan agama

advokat

kejaksaan

Kehidupan masyarakat tetap harmonis

Terjadi ketidakseimbangan dan kerugian bagi bangsa

Hak warga negara semakin banyak

Negara semakin maju dan kuat

a.       Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

b.      Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

c.       Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

d.      Pasal 30 ayat (2) UUD 1945

Menyelidiki perkara pidana

Menjalankan fungsi pengawasan

Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat

Mengadili terdakwa

mengajar disekolah

membayar pajak

mengikuti pendidikan dasar yang diwajibkan

menjadi pengajar disekolah negeri

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan Bersama

Menghargai perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil

Mengolok-olok perbedaan agar terlihat lucu

Mengabaikan rasa kemanusiaan demi kesenangan kelompok

Membatasi penggunaan media sosial hanya untuk siswa tertentu

Mengedukasi siswa tentang etika berkomunikasi di media sosial dan pentingnya saling menghargai

Membiarkan kasus berlalu agar tidak menimbulkan masalah baru

Menyalahkan korban karena terlalu aktif di media sosial

Mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan mentaati setiap UU yang berlaku

Mendapatkan pelayanan Pendidikan yang sama disekolah

Mendapatkan kesejahteraan serta kesempatan dalam bekerja dan berusaha mencintai produk dalam negeri

Mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan

Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran

Menjalankan kewajiban ibadah sesuai dengan keyakinan

Mendapatkan penghidupan yang layak

Mengikuti berbagai upaya pembelaan negara

agama

militer

umum

PTUN

38 Tahun 1999

39 Tahun 1999

40 Tahun 1999

41 Tahun 1999

28 A s/d 28 J

32 s/d 34

29 s/d 30

27 dan 32

Ikut membalas dengan komentar kasar agar seimbang

Diam saja karena hal itu bukan urusan pribadi

Melaporkan atau menegur dengan cara yang sopan serta mengajak untuk menghargai perbedaan

Mendukung komentar tersebut karena sesuai dengan pendapat sebagian orang

Kurangnya kesadaran masyarakat

Banyaknya organisasi sosial

tersedianya peraturan

Adanya media informasi yang terbuka yang jelas

Masyarakat tidak tahu cara berdemo

Kewajiban menghormati ketertiban umum sering diabaikan

Pemerintah tidak mengizinkan demo

Tidak ada tempat untuk berdemo

Membayar pajak tepat waktu

Meminta perlindungan hukum

Menuntut kesejahteraan

Mengikuti pemilu

hak atas pendidikan

hak atas pekerjaan

hak untuk memeluk agama

hak mendapatkan keadilan

Terpisah dan tidak berkaitan

Seimbang dan saling melengkapi

Hanya berlaku untuk pejabat negara

Bebas dipilih sesuai keinginan

Sesuatu yang harus dilakukan oleh anggota keluarga

Sesuatu yang pantas diterima setiap anggota keluarga

Aturan yang wajib ditaati oleh semua orang

Kegiatan yang dilakukan bersama keluarga

Mendapat kasih sayang dari orang tua

Mendapatkan uang saku

Membantu membersihkan rumah

Diberi kesempatan bermain

menyediakan layanan kesehatan gratis bagi semua warga negaranya

memberikan subsidi untuk kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian

memastikan adanya ases yang adil terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak individu

disriminasi dalam penerimaan pekerjaan

pemberian bonus kepada karyawan yang bekerja keras

pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi

penghargaan bagi warga yang aktif dalam kegiatan sosial

hak untuk bekerja secara tidak teratur

hak untuk mendapatkan upah yang layak

hak untuk tidak bekerja jika merasa lelah

hak untuk mengabaikan peraturan perusahaan

1

2

3

4

lingkungan hidup

pendidikan

kesehatan

perdamaian internasional

negara yang wilayah provinsinya memiliki kedaulatan yang sama dengan pemerintah pusat

negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang mendiri secara politik

negara yang tidak memiliki kewenangan yang dominan dalam pemerintahan wilayah-wilayahnya

negara kesatuan, yang berarti kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat dan wilayahnya tidak dapat memisahkan diri secara hukum

Hak anak dipenuhi, kewajiban anak dijalankan

Hak ayah dipenuhi, kewajiban anak diabaikan

Kewajiban ayah dilalaikan, hak anak ditunda

Tidak ada hak dan kewajiban yang berjalan

sutasoma

negarakertagama

bharatayuda

pararaton

Hak dan aturan

Tugas dan aturan

Hak dan kewajiban

Kewenangan dan kekuasaan

hukum dan pemerintahan

ekonomi

sosial budaya

pertahanan dan keamanan

Kerugian bagi masyarakat, baik material maupun spiritual

timbulnya konflik antarmasyarakat

Merusak moral dan kepribadian bangsa

Sistem ketahanan nasional Indonesia semakin lemah

pelanggaran

pencitraan

penghormatan

pembelaan

Adanya kelalaian

Melanggar hukum

Melanggar kewajiban

Penyalahgunaan wewenang

Membuang sampah pada tempatnya

Menghafal pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945

Melakukan demonstrasi

Belajar secara mandiri bukan bersama-sama

mendorong perpecahan dan permusuhan

pedoman untuk membangun persatuan

tidak relevan dalam konteks keberagaman

hanya berlaku untuk golongan tertentu

munculnya perasaan kedaerahan yang berlebihan

terbatasnya pilihan dalam pemikiran

beragamnya karya budaya dan makanan khas

ketidakmampuan untuk beradaptasi

negarakertagama

sutasoma

arjuna wiwaha

pararaton