WorksheetsKUIS PRAKTIK MK PERTEMUAN 5
Total questions: 25
Worksheet time: 8mins
Jika permohonan judicial review diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki legal standing, maka akibat hukumnya adalah…
Permohonan tetap diperiksa ke pokok perkara
Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
Permohonan otomatis dikabulkan demi hukum
Permohonan ditunda sampai ada pengganti pemohon
Posita dalam permohonan judicial review berisi…
Argumentasi hukum dan konstitusional mengapa undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945
Identitas para pemohon
Tuntutan konkret yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi
Daftar saksi dan ahli yang akan dihadirkan
Bagian petitum dalam permohonan judicial review berisi…
Uraian singkat tentang perjalanan perkara
Argumentasi hukum yang mendasari kerugian konstitusional
Permintaan atau tuntutan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi
Identitas pihak terkait yang akan dipanggil
Judicial review formil di Mahkamah Konstitusi menitikberatkan pada…
Kesesuaian substansi undang-undang dengan UUD 1945
Prosedur pembentukan undang-undang sesuai UUD 1945
Penerapan undang-undang dalam praktik pemerintahan
Hubungan antar-lembaga negara dalam membuat undang-undang
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja merupakan contoh judicial review…
Materiil, karena hanya menguji substansi pasal tertentu
Formil, karena menilai prosedur pembentukan undang-undang inkonstitusional
Yudisial, karena memutus sengketa pemilu
Deklaratif, karena hanya memberi rekomendasi
Jika MK menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), maka artinya…
Undang-undang tetap berlaku penuh tanpa perubahan
Undang-undang tidak berlaku sama sekali sejak putusan dibacakan
Undang-undang hanya berlaku jika ditafsirkan sesuai dengan syarat tertentu yang ditentukan MK
Undang-undang tetap berlaku sampai Presiden menerbitkan peraturan pelaksana
Perbedaan utama antara dissenting opinion dan concurring opinion adalah…
Dissenting opinion = setuju hasil tapi alasan berbeda; concurring opinion = menolak hasil putusan
Dissenting opinion = menolak hasil putusan mayoritas; concurring opinion = setuju hasil putusan tapi dengan alasan berbeda
Dissenting opinion = selalu mengikat; concurring opinion = tidak mengikat
Dissenting opinion = hanya catatan administratif; concurring opinion = putusan resmi
Dalam pemeriksaan pendahuluan, pemohon biasanya diminta untuk…
Membuktikan saksi dan ahli di depan majelis
Menyerahkan seluruh alat bukti tertulis dan dokumen resmi
Menjelaskan posita, petitum, dan kedudukan hukum (legal standing)
Menyepakati isi putusan bersama hakim
Hasil akhir dari pemeriksaan pendahuluan biasanya dituangkan dalam…
Putusan akhir Mahkamah Konstitusi
Putusan sela yang mengikat semua pihak
Penetapan untuk melanjutkan atau memperbaiki permohonan
Risalah rapat DPR
Kasus:
Seseorang bernama Andi, seorang mahasiswa hukum, mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, Andi menuliskan:
1. Identitas dirinya lengkap dengan KTP.
2. Alasan bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk dipilih telah dilanggar.
3. Penjelasan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
4. Permintaan agar MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) inkonstitusional.
5. Daftar bukti berupa fotokopi KTP dan risalah rapat DPR.
Bagian nomor (3) dalam permohonan Andi disebut…
Posita, karena berisi argumentasi hukum yang mendukung pengujian
Petitum, karena berisi permintaan konkret kepada MK
Identitas pemohon
Bukti tertulis
Seseorang bernama Andi, seorang mahasiswa hukum, mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, Andi menuliskan:
1. Identitas dirinya lengkap dengan KTP.
2. Alasan bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk dipilih telah dilanggar.
3. Penjelasan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
4. Permintaan agar MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) inkonstitusional.
5. Daftar bukti berupa fotokopi KTP dan risalah rapat DPR.
Bagian nomor (4) dalam permohonan Andi adalah…
Posita
Petitum
Legal standing
Alat bukti
Siapakah yang berhak menuliskan concurring opinion atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
Hanya Ketua Mahkamah Konstitusi
Seluruh hakim konstitusi yang ikut memutus perkara
DPR dan Presiden sebagai pihak pembentuk undang-undang
Panitera Mahkamah Konstitusi
Mengapa dissenting opinion dan concurring opinion dicantumkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas peradilan konstitusi
Agar masyarakat dapat memilih putusan yang disukai
Karena undang-undang mewajibkan hakim MK selalu berbeda pendapat
Untuk memperkuat kedudukan Mahkamah Agung
Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akibat hukumnya adalah…
Undang-undang tetap berlaku sampai DPR mengubahnya
Undang-undang langsung tidak berlaku sejak putusan dibacakan
Undang-undang berlaku hanya di sebagian wilayah
Putusan MK hanya menjadi bahan evaluasi pemerintah
Dalam menentukan adanya kerugian konstitusional, MK menggunakan beberapa kriteria. Manakah yang bukan termasuk kriteria tersebut?
Hak konstitusional pemohon diberikan oleh UUD 1945
Hak konstitusional pemohon dirugikan secara spesifik oleh berlakunya undang-undang
Kerugian bersifat potensial maupun aktual
Kerugian dapat ditebus melalui ganti rugi uang oleh pemerintah
Siapa yang berwenang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembubaran partai politik?
Presiden
Mahkamah Agung
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Menteri Hukum dan HAM
Tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh…
Majelis Hakim Konstitusi (minimal 3 hakim)
Majelis hakim bersama Presiden dan DPR sebagai pihak pembentuk undang-undang
Majelis Hakim Konstitusi (minimal 9 hakim)
Majelis hakim (9 Hakim) dan Panitera MK
Apa tujuan utama pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi?
Memutus pokok perkara secara menyeluruh
Menilai kelengkapan dan kejelasan permohonan sebelum masuk tahap pembuktian
Menentukan jumlah hakim konstitusi yang akan memeriksa perkara
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Agar permohonan sah secara hukum, dokumen permohonan harus ditandatangani oleh…
Presiden sebagai kepala negara
DPR sebagai pembentuk undang-undang
Pemohon atau kuasa hukumnya
Ketua Mahkamah Konstitusi
Judicial review yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 Pasal…
Pasal 24A UUD NRI 1945
Pasal 24C UUD NRI 1945
Pasal 24B UUD NRI 1945
Pasal 24 UUD NRI 1945
Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, alat bukti yang dapat diajukan dalam permohonan judicial review adalah…
Hanya surat dan keterangan ahli
Surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen elektronik, petunjuk, dan keterangan pihak
Semua jenis bukti yang diatur dalam KUHAP
Bukti berupa pengakuan semata
Salah satu alat bukti yang lazim digunakan dalam permohonan judicial review adalah keterangan ahli. Tujuan utama keterangan ahli adalah…
Menyampaikan opini politik terhadap suatu undang-undang
Memberikan pendapat berdasarkan keahlian akademis atau profesi yang relevan dengan isu konstitusionalitas
Menguatkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon
Menentukan apakah suatu undang-undang inkonstitusional secara otomatis
Dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti. Hal ini diatur dalam…
KUHAP
UU Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara MK
KUHPerdata
UUD 1945
Apabila seorang pemohon judicial review mengajukan saksi, maka keterangan saksi tersebut harus berkaitan dengan…
Fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan kerugian konstitusional pemohon
Pendapat umum masyarakat
Tafsir politik terhadap undang-undang
Rencana perubahan undang-undang oleh DPR
Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, alat bukti petunjuk diperoleh dari…
Keterangan yang disampaikan dalam persidangan, dikaitkan dengan bukti lain
opini publik
berdasarkan pengakuan pemohon
Peraturan perundang-undangan
