Pada bulan Agustus 2020, PT Cahaya Utama yang berlokasi di Semarang menerima pesanan kertas dari perusahaan percetakan Prima Copy sebesar Rp528.000.000,00. Transaksi ini dilakukan karena adanya permintaan tinggi dari sekolah-sekolah menjelang tahun ajaran baru.

Untuk menarik perhatian konsumen, PT Cahaya Utama memberikan bonus berupa 10 rim kertas tambahan secara cuma-cuma kepada pembeli. Selain itu, perusahaan juga menanggung biaya pengiriman hingga lokasi pembeli. Nilai transaksi sebesar Rp528.000.000,00 tersebut sudah termasuk PPN 10%.

Berdasarkan informasi di atas, berapakah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 22 atas penjualan kertas tersebut?

Pada tanggal 15 Oktober 2021, PT Mega Steel Indonesia yang berlokasi di Surabaya menjual hasil produksi baja gulung kepada PT Graha Bangun Sejahtera sebesar Rp990.000.000,00. Nilai tersebut sudah termasuk PPN 10%.

Selain transaksi tersebut, PT Mega Steel juga menerima pembayaran dari PT Surya Beton Mandiri atas pesanan sebelumnya senilai Rp594.000.000,00 (sudah termasuk PPN). Transaksi penjualan baja meningkat karena tingginya permintaan dari proyek pembangunan gedung-gedung perkantoran di Jawa Timur.

Berdasarkan informasi di atas, berapakah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Mega Steel Indonesia?

Pada bulan September 2021, PT Energi Nusantara Tbk yang berlokasi di Balikpapan menyalurkan produk energi kepada beberapa perusahaan mitra. Kepada PT Samudra Jaya Logistics, perusahaan ini menjual bahan bakar gas senilai Rp497.760.000,00 (sudah termasuk PPN). Sementara itu, kepada PT Borneo Transport Mandiri, PT Energi Nusantara juga menyalurkan pelumas mesin senilai Rp736.560.000,00 (sudah termasuk PPN).

Transaksi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi laut dan darat yang meningkat menjelang musim liburan di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data tersebut, berapakah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Energi Nusantara Tbk?

Pada awal tahun 2022, PO Nusantara Transport yang berlokasi di Yogyakarta menandatangani dua kontrak kerja sama penyewaan bus pariwisata.

1. 1. Kepada PT Cahaya Wisata Tour, bus disewakan sebesar Rp12.500.000,00 per bulan untuk jangka waktu 1 tahun.

2. 2. Kepada PT Maju Jaya Event Organizer, bus disewakan sebesar Rp15.000.000,00 per bulan untuk jangka waktu 3 bulan.

Penyewaan ini dilakukan karena meningkatnya permintaan bus untuk kegiatan wisata, seminar, dan acara keluarga setelah pandemi mereda.

Berdasarkan data di atas, berapakah PPh Pasal 23 yang harus dibayar/dipotong atas penghasilan PO Nusantara Transport?

PO Cepat Jaya yang berkantor pusat di Bandung menyewakan armada bus untuk beberapa klien korporat sebagai bagian dari layanan transportasi acara dan tur korporat. Pada kuartal kedua, PO Cepat Jaya menerima kontrak sebagai berikut:

• 1. Kepada PT Nova Kreasi: Rp15.000.000 per bulan untuk 6 bulan.

• 2. Kepada PT GreenWorks: Rp18.000.000 per bulan untuk 3 bulan.

• 3. Kepada PT EventPro: Rp18.000.000 per bulan untuk 3 bulan.

Berdasarkan data tersebut, jumlah yang diterima PO Cepat Jaya ditambah pajak (PPh Pasal 23) atas transaksi tersebut adalah...

Pada bulan Juli 2022, PO Mandiri Trans yang berlokasi di Semarang menandatangani kontrak penyewaan bus pariwisata untuk beberapa perusahaan:

1. 1. Dengan PT Andalan Mulya: Rp15.000.000,00 per bulan untuk jangka waktu 6 bulan.

2. 2. Dengan PT Sukses Makmur Abadi: Rp18.000.000,00 per bulan untuk jangka waktu 3 bulan.

3. 3. Dengan PT Maju Jaya Sejahtera: Rp18.000.000,00 per bulan untuk jangka waktu 3 bulan.

Penyewaan ini dilakukan karena tingginya permintaan transportasi wisata setelah adanya kelonggaran aturan perjalanan.

Berdasarkan data tersebut, berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas penghasilan PO Mandiri Trans?

Pada tanggal 1 September 2022, Dinas Pendidikan Kota Bandung melakukan belanja modal untuk menunjang operasional sekolah negeri. Dari anggaran yang tersedia, dinas tersebut membeli peralatan kantor senilai Rp110.000.000,00 dan mebel senilai Rp55.000.000,00 dari CV Istana Furnitur.

Harga pembelian sudah termasuk PPN 10%.

Berdasarkan data tersebut, berapakah PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung?

Pada tahun 2025, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta meluncurkan program digitalisasi pariwisata untuk mendukung promosi wisata berbasis aplikasi. Dalam rangka itu, dinas tersebut membeli perangkat komputer senilai Rp132.000.000,00 dan peralatan jaringan senilai Rp27.500.000,00 dari PT Teknologi Nusantara. Harga tersebut sudah termasuk PPN 11%.

Sebagai bendaharawan pemerintah, Anda diminta menghitung berapa PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta atas transaksi tersebut.

PT Sinar Dunia Paper, perusahaan modern yang memproduksi kertas ramah lingkungan untuk kebutuhan cetak dan packaging digital printing, melakukan penjualan pada bulan Juni 2019. Transaksi dilakukan kepada dua mitra usaha, yaitu:

• 1. PT Maju Jaya sebesar Rp264.000.000,00

• 2. Indo Print sebesar Rp396.000.000,00

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan data tersebut, dasar penghitungan PPh Pasal 22 atas belanja PT Sinar Dunia adalah....

PT GreenMix Cement, perusahaan yang memproduksi semen ramah lingkungan untuk proyek konstruksi modern, mencatat transaksi penjualan pada 12 Juli 2019.

• 1. Kepada PT Unggul Karya: Rp330.000.000,00

• 2. Kepada PT Permata Puri: Rp165.000.000,00

Harga yang tercantum sudah termasuk PPN 10%, sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Berdasarkan data tersebut, PPh Pasal 22 yang dipungut PT GreenMix Cement adalah....

PT SteelTech Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi baja ramah lingkungan untuk kebutuhan konstruksi gedung bertingkat, menerima dua pesanan besar pada 15 Januari 2015:

• 1. PT Pandanaran Hills sebesar Rp825.000.000,00

• 2. PT Permata Puri sebesar Rp495.000.000,00

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%.
Berdasarkan data tersebut, PPh Pasal 22 yang dipungut PT SteelTech Indonesia adalah....

PT Energi Nusantara, anak usaha dari perusahaan energi nasional, pada bulan Mei 2019 melakukan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Harga belum termasuk PPN.

• 1. Penyerahan kepada SPBU resmi Pertamina sebesar Rp489.600.000,00

• 2. Penyerahan kepada pihak swasta (non-SPBU) sebesar Rp523.000.000,00
  Berdasarkan data tersebut, PPh Pasal 22 yang dipungut PT Energi Nusantara adalah....

PT Energi Nusantara melakukan penyerahan bahan bakar gas sebesar Rp414.800.000,00 kepada PT Laksana Sentosa pada tanggal 25 Juni 2020, serta pelumas sebesar Rp613.800.000,00 kepada PT Mesran Jaya. Harga sudah termasuk PPN. Berdasarkan data tersebut, jumlah yang diterima PT Energi Nusantara setelah ditambah PPh Pasal 22 adalah...

Pada tanggal 15 Juli 2020, PT Bumi Gasindo melakukan penyerahan bahan bakar gas sebesar Rp414.800.000,00 kepada PT Laksana Sentosa dan pelumas sebesar Rp613.800.000,00 kepada PT Mesran Jaya. Harga belum termasuk PPN. Berdasarkan data tersebut, PPh Pasal 22 yang dipungut PT Bumi Gasindo adalah...

Pada tanggal 10 Agustus 2020, PT Semen Nusantara menjual hasil produksinya kepada CV Bumi Sentosa seharga Rp110.000.000,00 dan CV Karya Mandiri sebesar Rp165.000.000,00. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Berdasarkan data tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Semen Nusantara adalah...

Pada tanggal 15 Agustus 2020, PT Semen Prima Mandiri menjual hasil produksinya kepada CV Bina Karya seharga Rp110.000.000,00 dan kepada CV Sukses Jaya sebesar Rp165.000.000,00. Harga tersebut sudah termasuk PPN.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penerimaan PT Semen Prima Mandiri atas transaksi tersebut setelah ditambah pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 adalah...

Pada 10 September 2020, PT Energi Nusantara sebagai perusahaan distribusi bahan bakar resmi menyalurkan produk energinya ke berbagai pihak. Tercatat, perusahaan ini menyalurkan bahan bakar minyak sebesar Rp530.000.000,00 kepada pihak swasta dan Rp765.000.000,00 kepada salah satu SPBU eceran tidak resmi di Jakarta. Harga sudah termasuk PPN.

Berdasarkan data tersebut, besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut PT Energi Nusantara adalah...

Pada 5 Oktober 2020, PT AgriFood Nusantara yang bergerak di bidang industri makanan ringan modern berencana meningkatkan produksi snack berbasis kacang. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, perusahaan membeli kacang tanah sebesar Rp165.000.000,00 dari CV Tani Maju Sleman dan Rp192.500.000,00 dari CV Sumber Agro Klaten. Harga sudah termasuk PPN.

Sebagai perusahaan industri pengolahan hasil pertanian, PT AgriFood Nusantara wajib memungut PPh Pasal 22 sesuai ketentuan perpajakan.

Berdasarkan data tersebut, besarnya PPh Pasal 22 yang harus dibayar atas pembelian kacang tanah tersebut adalah...

Pada 18 November 2020, PT Rasa Nusantara (perusahaan modern yang memproduksi snack berbasis hasil pertanian untuk kebutuhan ekspor) melakukan pembelian bahan baku dari berbagai daerah. Perusahaan membeli bahan baku sebesar Rp875.000.000,00 dari CV Tani Makmur Yogyakarta dan Rp621.000.000,00 dari CV Agro Sejahtera Solo. Harga sudah termasuk PPN.

Sebagai perusahaan industri pengolahan, PT Rasa Nusantara wajib membayar PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut sesuai ketentuan perpajakan.

Berdasarkan data tersebut, besarnya PPh Pasal 22 atas pembelian adalah...

Pada tanggal 5 Agustus 2020, PT Energi Nusantara sebagai perusahaan distribusi bahan bakar minyak melakukan penyerahan ke beberapa pihak. Penyerahan pertama dilakukan kepada SPBU Andalas (swasta)sebesar Rp950.000.000,00, sedangkan penyerahan kedua dilakukan kepada PT Cahaya Mandiri, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi, sebesar Rp760.000.000,00. Harga sudah termasuk PPN.

Sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22, PT Energi Nusantara wajib menghitung dan menyetorkan pajak yang dipungut atas penyerahan tersebut. Analisislah berapa besar total PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Energi Nusantara

Pada tanggal 8 September 2020, PT Bumi Energi Sejahtera, sebuah perusahaan distribusi bahan bakar minyak, melakukan penyerahan ke beberapa pihak. Penyerahan pertama kepada PT Harmoni (Swasta)sebesar Rp950.000.000,00, dan penyerahan kedua kepada PT Transport Mandiri (pihak swasta) sebesar Rp760.000.000,00. Harga sudah termasuk PPN.

Sesuai aturan perpajakan, PT Bumi Energi Sejahtera wajib memungut PPh Pasal 22 atas penjualan kepada SPBU dan atas penjualan kepada pihak swasta. Setelah memungut pajak tersebut, perusahaan akan menerima jumlah penerimaan akhir berupa total penjualan ditambah hasil pemungutan PPh Pasal 22.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, berapakah jumlah penerimaan akhir PT Bumi Energi Sejahtera?

PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final, berarti pajak yang sudah dipungut oleh penungs atau dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak yang dipungut. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final adalah

PPh Pasal 22 bersifat final, berarti pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun. Pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 yang bersifat final adalah...