Kompromi

Dukungan

Kolaborasi

Akuntabilitas

Masyarakat

Kolaborasi antar aktor

Swasta

Pemerintah

Menjalankan birokrasi

Mengawasi jalannya pemerintahan

Mencari keuntungan

Menentukan tarif pajak

Kemampuan pemerintah menindaklanjuti data publik

Pemerintah memusatkan perhatian ke masyakarat

Pemerintah memiliki hak veto terhadap hukum

Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya

Memonopoli sumber daya

Menjalankan kegiatan ekonomi secara etis dan efisien

Mengawasi legislatif

Mengatur hukum untuk berbisnis

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Dominasi pemerintah

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan hukum

Kerjasama antar sektor

Kebijakan dibuat oleh pemerintah dan langsung disahkan

Pengambilan keputusan sepihak

Semua data kepemerintahan terbuka untuk umum

Informasi mudah diakses dan disampaikan secara jelas

Semua pihak tunduk dan setara di hadapan hukum

semua hukum yang berlaku untuk rakyat

Hukum yang ditentukan oleh presiden

Hukum yang bisa dinegosiasikan

Banyaknya peraturan yang diberlakukan

Proses birokrasi yang panjang dan detail

Pelayanan publik yang cepat dan tepat guna

Pelayanan publik yang memperhatikan kepentingan masyarakat

Transparansi informasi

Audit kinerja pemerintah

Informasi yang lamban diperoleh masyarakat

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Polisi

MA,MPR,DPR

Penduduk dan khalayak khusus

LSM dan Media Massa

Kontrol Sosial

Nepotisme

Pengawasan Umum

Kontrol Rakyat

Kekuasaan yang tidak terbagi

Partisipasi meningkat terhadap bisnis

Akses informasi yang terjangkau

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

World Bank

UNESCO

NASA

PBB

Agar pemerintah tidak terlalu sibuk

Agar rakyot bisa menentukan kebijakan

Untuk menciptakan partisipasi antar sektor

Untuk mempercepat sentralisasi antar sektor

Budaya birokrasi yang tertutup, maka perlu penerapan e-government dan e-budgeting

Maksimalnya pengawasan masyarakat, maka perlu Reformasi birokrasi

Korupsi yang masih merajalela, maka perlu melemahkan lembaga pengawas

Lemahnya penegakan hukum, maka perlu hukum yang tajam kebawah

Pemerintah menerapkan sistem digitalisasi layanan publik dan berhasil menghapus korupsi sepenuhnya.

Pemerintah menjalankan good governance dengan pendekatan represif tanpa melibatkan masyarakat

Pemerintah melakukan satu langkah karena good governance belum menjadi prioritas nasional

Pemerintah mendorong e-government dan reformasi birokrasi, namun masih menghadapi tantangan budaya korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Partisipasi masyarakat tidak dibutuhkan karena semua sudah diatur pemerintah.

Kebebasan pers hanya akan memperumit proses administrasi publik

Partisipasi masyarakat dan kebebasan pers penting untuk pengawasan publik, namun sering terhambat oleh kurangnya literasi dan akses informasi

Partisipasi masyarakat dan kebebasan pers penting untuk pengawasan publik, namun sering terhambat oleh media

Prinsip efektivitas dijalankan melalui layanan satu pintu, namun terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan SDM yang belum kompeten

Prinsip efektivitas dijalankan melalui layanan satu pintu, namun terhambat oleh teknologi yang kurang canggih

Prinsip efektivitas dijalankan melalui layanan satu pintu, namun terhambat oleh sarpras yang tidak mendukung

Prinsip efektivitas dijalankan melalui layanan satu pintu, namun terhambat oleh banyaknya aktifitas layanan publik