Cakupan wilayah hukum yang diatur

Pendekatan kognitif dan normatif dalam memahami pembentukan peraturan

Keterlibatan lembaga negara dalam proses legislasi

Derajat pengaruhnya terhadap praktik politik hukum

Tujuan pembentukan undang-undang dalam konteks internasional

Perencanaan, pengesahan, dan publikasi

Proses, metode, dan teknik perundang-undangan

Legislasi, kodifikasi, dan interpretasi

Norma, struktur, dan substansi

Politik hukum, teori hukum, dan asas hukum

Penyusunan undang-undang baru tanpa mengubah undang-undang lama

Penyesuaian terhadap perubahan sosial tanpa menghapus aturan lama

Penggabungan seluruh norma hukum ke dalam satu kodifikasi hukum

Penghapusan total terhadap sistem hukum sebelumnya

Pembuatan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang ada

Peraturan tidak tertulis yang mengikat secara umum

Keputusan pemerintah yang bersifat administratif

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat umum dan dibentuk oleh lembaga berwenang melalui prosedur tertentu

Pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif

Aturan sosial yang diakui secara adat oleh masyarakat

Sumber pembentukan dan tingkat kekuatan hukumnya

Bahasa yang digunakan dalam penyusunan norma

Lembaga pelaksana dan objek pengaturannya

Bentuk fisik dan tata naskah dokumennya

Waktu berlakunya terhadap masyarakat

Mengutamakan kepentingan politik mayoritas

Bersifat dinamis dan dapat disesuaikan tanpa prosedur

Memuat norma hukum yang berlaku umum dan menjamin kepastian hukum

Mengatur kelompok tertentu secara eksklusif

Dapat ditafsirkan bebas oleh pejabat yang berwenang

Pemisahan norma hukum ke dalam berbagai cabang hukum

Penyusunan norma hukum dalam satu kesatuan sistem yang tertulis

Pemberlakuan hukum adat sebagai hukum tertulis

Pembentukan norma berdasarkan kebiasaan masyarakat

Penghapusan norma lama yang sudah tidak berlaku

Perubahan norma hukum mengikuti perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat

Kekakuan sistem hukum yang sulit diubah

Keabadian nilai hukum tanpa menyesuaikan konteks

Norma hukum yang hanya berlaku dalam waktu tertentu

Pembentukan hukum tanpa prosedur resmi

Mengatur kepentingan lembaga negara agar lebih dominan

Menjamin perlindungan hukum dan kepastian kedudukan setiap warga negara

Mengakomodasi seluruh kepentingan politik pemerintah

Meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan

Membatasi partisipasi masyarakat dalam proses hukum

Gesetzgebungswissenschaft

Gesetzgebungsmethode

Gesetzgebungstheorie

Gesetzgebungsverfahren

Gesetzgebungslehre

A. A, Hamid S. Attamimi

Peter Noll

Burkhardt Krems

Jurgen Roodig

W.G. Van der Velden

Wetgevingsleer atau Wetsgevingskunde

Wettenkunde

Wetboekleer

Rechtswetenschap

Wetgevingstheorie

Ilmu tentang penerapan hukum di pengadilan

Ilmu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Ilmu tentang administrasi pemerintahan

Ilmu yang hanya mempelajari teori konstitusi

Ilmu tentang penegakan hukum pidana

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

Pembukaan UUD 1945

Dibentuk melalui kesepakatan politik antar lembaga negara

Mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang semata

Menjadi elemen yang berfungsi menjaga ketertaruran antar norma dalam tatanan hukum yang hierarkis

Menentukan sanksi sosial tanpa dukungan kekuasaan negara

Tidak memiliki hubungan dengan norma sosial lainnya

Tujuan moral dari norma

Subjek yang menaati norma

Sanksi yang bersifat memaksa dan dijamin oleh kekuasaan negara

Keberlakuan norma dalam masyarakat tradisional

Sumber nilai-nilai keagamaan yang mendasarinya

Surat keputusan pejabat pemerintahan

Undang-undang yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa kecuali

Peraturan daerah yang mengatur perizinan individu

Putusan pengadilan terhadap suatu kasus tertentu

Peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dan terbatas

Pasal-pasal dalam konstitusi

Undang-undang yang berlaku secara nasional

Surat keputusan pengangkatan pejabat tertentu

Peraturan pelaksanaan oleh kementerian

Fatwa hukum yang bersifat umum

Tidak memiliki unsur sanksi

Berdiri sendiri tanpa diikuti norma lain sebagai konsekuensi pelanggarannya

Selalu bersifat konkret dan individual

Mempunyai dua bagian yaitu norma primer dan sekunder

Tidak memiliki nilai keadilan di dalamnya

Menentukan tata cara pembentukan norma hukum primer

Mengatur pengulangan norma hukum yang sudah ada

Memberikan ketentuan mengenai akibat hukum jika norma primer dilanggar

Menetapkan norma baru tanpa pengawasan lembaga negara

Memberi makna filosofis terhadap hukum yang berlaku

Mengatur perilaku individu dalam kasus tertentu

Bersifat umum dan berlaku tanpa melihat kondisi individual

Tidak memiliki daya ikat bagi masyarakat

Ditujukan hanya bagi lembaga tertentu

Tidak disertai sanksi yang tegas

Norma hukum berlaku hanya jika diterima secara moral oleh masyarakat

Keberlakuan norma hukum ditentukan oleh lembaga agama

Norma hukum dianggap berlaku apabila ditetapkan oleh otoritas yang sah dan sesuai prosedur

Norma hukum baru dianggap sah setelah diterapkan dalam praktik

Norma hukum hanya berlaku bila disetujui mayoritas rakyat

Proses politik dalam pembentukan norma hukum

Tingkat efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam kehidupan masyarakat

Legalitas formil dari norma hukum yang diundangkan

Pengakuan norma hukum oleh lembaga internasional

Hierarki peraturan perundang-undangan

Hubungan antara pembentuk undang-undang dan pelaksana hukum

Hubungan antara aturan perilaku dan mekanisme penegakannya

Hubungan antara norma moral dan norma sosial

Hubungan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

Hubungan antara nilai keadilan dan hukum positif

Aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara

Ukuran atau pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat

Keputusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan

Ketentuan administratif dalam lembaga pemerintahan

Aturan yang hanya berlaku bagi pejabat publik

Keduanya memiliki sanksi pidana

Sama-sama mengatur tingkah laku manusia

Dibentuk oleh lembaga negara

Berlaku secara internasional

Tidak membutuhkan kepatuhan masyarakat

Tidak tertulis namun ditaati secara sukarela

Memiliki sanksi yang dijamin dan ditegakkan oleh negara

Tidak dapat diubah meskipun kondisi sosial berubah

Hanya berlaku untuk kelompok tertentu

Tidak memiliki hubungan dengan keadilan

Surat Keputusan pengangkatan pegawai

Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan pengadilan dalam kasus tertentu

Peraturan rektor untuk satu fakultas tertentu

Surat izin yang diberikan kepada individu

Seberapa efektif norma tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat

Keabsahan hukum yang ditentukan oleh lembaga pembentuknya

Nilai moral yang terkandung dalam setiap peraturan

Proses pembentukan hukum melalui prosedur politik

Kemampuan hukum dalam mempengaruhi lembaga legislatif

Filosofis

Yuridis

Sosiologis

Normatif

Politis

Menjamin bahwa setiap aturan memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Menyesuaikan isi peraturan dengan kebijakan politik pemerintah

Menentukan arah moralitas dalam pembuatan undang-undang

Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui partisipasi publik

Menjamin kesetaraan sosial dalam implementasi hukum

Peraturan menteri karena bersifat teknis

Keduanya tetap berlaku bersamaan

Peraturan menteri karena lebih baru

Undang-undang karena memiliki kedudukan lebih tinggi

Tidak ada yang berlaku hingga dibentuk aturan baru

Dua peraturan setingkat memiliki ruang lingkup yang sama

Peraturan yang lebih baru mencabut peraturan lama

Peraturan yang bersifat umum bertentangan dengan peraturan khusus

Dua norma berbeda mengatur subjek hukum yang berlainan

Tidak ada pengaturan yang lebih tinggi secara hierarkis

Peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang khusus

Peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama sepanjang derajatnya sama

Peraturan yang lebih tinggi selalu berlaku daripada yang lebih rendah

Peraturan lama tetap berlaku meskipun ada peraturan baru

Peraturan yang bersifat administratif dapat mengesampingkan undang-undang

Hukum tidak berlaku surut

Hukum tidak boleh memaksa seseorang melakukan hal yang mustahil

Hukum harus memberi perlakuan yang sama kepada semua orang

Hukum hanya berlaku bagi warga negara tertentu

Hukum tidak dapat dicabut sebelum waktunya

Undang-undang berlaku surut untuk kasus tertentu

Hukum tidak berlaku bagi warga negara asing

Undang-undang baru tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang itu berlaku

Hukum harus mengutamakan kepentingan umum di atas individu

Peraturan baru menggantikan peraturan lama tanpa peralihan

Pembentukan hukum semata-mata hasil kesepakatan politik

Setiap peraturan harus diuji hanya berdasarkan aspek formal

Suatu peraturan dikatakan sah bila memiliki legitimasi nilai, sosial, dan hukum secara terpadu

Aspek sosiologis tidak diperlukan jika ada landasan hukum positif

Landasan filosofis dapat diabaikan demi kepentingan pragmatis

Lex specialis derogat legi generali

Lex superior derogat legi inferiori

Lex posterior derogat legi priori

Lex neminem cogit ad impossibilia

Lex non retroactive

Ideologi dan cita hukum bangsa

Keputusan politik pemerintah

Peraturan daerah yang telah ada

Pendapat ahli hukum semata

Putusan pengadilan sebelumnya

Sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat

Mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi

Telah diatur dalam undang-undang dasar

Mengandung asas lex superior

Tidak bertentangan dengan kepentingan politik

Kesesuaian peraturan dengan prinsip moral masyarakat

Adanya dasar hukum yang sah dari peraturan yang lebih tinggi

Pengakuan politik dari lembaga legislatif

Penyesuaian dengan sistem ekonomi nasional

Dukungan mayoritas masyarakat terhadap kebijakan

Lex specialis derogat legi generali

Lex posterior derogat legi priori

Lex superior derogat legi inferiori

Lex neminem cogit ad impossibilia

Lex perfecta non retroactive

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab IV Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Diterima dan ditaati oleh masyarakat secara luas

Mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial

Dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan diundangkan secara resmi

Mencerminkan kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa

Disosialisasikan secara efektif oleh lembaga penegak hukum

Menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Memberikan legitimasi moral terhadap isi peraturan

Menandai saat hukum tersebut sah dan mengikat secara formal

Mengatur partisipasi politik dalam proses legislasi

Mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum

Filosofis

Sosiologis

Politik

Moral

Konstitusional

Dibentuk oleh lembaga negara yang sah

Memiliki sanksi yang tegas dan efektif

Diterima serta diakui oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku

Mengandung asas-asas moral universal

Didukung oleh kekuasaan politik yang kuat

Hukum tersebut telah mengikuti tata cara pembentukan yang sah

Substansinya selaras dengan nilai-nilai keadilan, moral, dan cita hukum bangsa

Telah mendapatkan dukungan penuh dari lembaga politik

Telah diuji efektivitasnya dalam masyarakat

Mendapat pengakuan internasional

Kuat secara filosofis

Lemah secara yuridis

Tidak memiliki keberlakuan filosofis yang memadai

Kehilangan dukungan politik

Tidak efektif secara sosiologis

Dukungan kekuasaan politik terhadap implementasi hukum

Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam hukum

Proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum

Legitimasi moral dalam pelaksanaan hukum

Efektivitas penegakan hukum di lapangan

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Terciptanya stabilitas hukum jangka panjang

Timbulnya bias dan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan tertentu

Tersusunnya hukum yang lebih responsif terhadap masyarakat

Meningkatnya keberlakuan filosofis hukum

Hukum yang tidak memiliki keberlakuan yuridis

Hukum yang kehilangan legitimasi sosial dan moral

Hukum yang bersifat positivistik murni

Hukum yang kuat secara politik namun lemah secara hukum

Hukum yang tidak dapat diundangkan secara resmi

Hukum berlaku karena sesuai dengan nilai-nilai masyarakat

Hukum berlaku karena memenuhi ketentuan formal dan diundangkan secara sah

Hukum berlaku karena disetujui oleh lembaga politik

Hukum berlaku karena diterima secara moral oleh masyarakat

Hukum berlaku karena memiliki kekuatan sosial

Disosialisasikan kepada masyarakat

Ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Mengandung nilai keadilan dan kebenaran

Memiliki dukungan dari lembaga politik

Telah diuji melalui partisipasi publik

Kesesuaian hukum dengan moralitas dan keadilan

Proses pembentukan hukum yang sah

Tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Dukungan kekuasaan terhadap pelaksanaan hukum

Kesesuaian hukum dengan kebijakan ekonomi

Yuridis

Sosiologis

Filosofis

Politis

Konstitusional

Yuridis

Sosiologis

Filosofis

Konstitusional

Administratif

Yuridis

Sosiologis

Filosofis

Politis

Ekonomis

Politik tidak memiliki pengaruh terhadap hukum

Hukum dan politik adalah dua hal yang terpisah secara mutlak

Politik dapat memengaruhi pembentukan dan penegakan hukum

Hukum harus tunduk sepenuhnya pada kepentingan politik

Politik hanya berperan dalam aspek moral hukum

TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dari UUD 1945

TAP MPR dan UUD 1945 memiliki derajat hukum yang sama

TAP MPR merupakan peraturan pelaksana dari UUD 1945

TAP MPR berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara di bawah UUD 1945

TAP MPR memiliki kekuatan hukum yang bersifat deklaratif

Lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah

Sama dengan Peraturan Presiden

Lebih rendah dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Sejajar dengan Ketetapan MPR

Tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan

Ditetapkan melalui undang-undang tersendiri

Diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Mendapat persetujuan dari Presiden dan DPR

Diundangkan dalam Lembaran Negara

Mengatur bidang keuangan negara

Sama dengan Undang-Undang dan berlaku sementara

Lebih rendah dari Peraturan Pemerintah

Setara dengan Peraturan Presiden

Hanya berlaku setelah mendapat pengesahan Mahkamah Konstitusi

Tidak memiliki kekuatan hukum sebelum diundangkan

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945

Pengesahan perjanjian internasional tertentu

Ketentuan pidana daerah

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi

Pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat

Proses pembentukannya yang melibatkan DPR

Ruang lingkup materi pengaturan dan dasar konstitusional pembentukannya

Bentuk hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi

Sifat hierarkisnya yang sama dalam struktur hukum nasional

Keduanya merupakan peraturan otonom daerah

Menjabarkan secara rinci ketentuan UUD 1945

Mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan

Menetapkan arah kebijakan nasional di tingkat lokal

Mengatur hubungan internasional antar-daerah

Mengatur tindak lanjut terhadap peraturan presiden

Penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000,00

Kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00

Hukuman administratif berupa pencabutan izin

Pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp10.000.000,00

Pidana denda sesuai ketetapan kepala daerah

Menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang

Mengatur urusan pemerintahan daerah

Mengatur kebijakan administratif presiden

Menjabarkan norma-norma dalam Ketetapan MPR

Mengatur bidang hukum pidana dan perdata

Peraturan tersebut tetap berlaku hingga dicabut oleh kepala daerah

Peraturan tersebut dinyatakan batal demi hukum melalui mekanisme pengujian

Peraturan tersebut dapat disesuaikan dengan keputusan politik DPRD

Peraturan tersebut menjadi tidak mengikat bagi masyarakat

Peraturan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya sampai disetujui kembali

Ketetapan MPR

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

DPR bersama Presiden

Presiden dalam keadaan genting dan memaksa

Mahkamah Konstitusi

Menteri Hukum dan HAM

DPRD Provinsi

Materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang

Materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

Materi untuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan

Materi pengaturan otonomi daerah

Materi pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan

DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota

Presiden bersama DPR

Gubernur bersama DPRD Provinsi

Menteri Dalam Negeri

Mahkamah Agung

Disetujui oleh DPR

Diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Daerah

Ditandatangani oleh Presiden

Disetujui oleh Mahkamah Konstitusi

Diumumkan melalui media massa

Hierarkis, di mana hukum lebih tinggi daripada bahasa

Fungsional, di mana bahasa hanya berfungsi sebagai alat komunikasi hukum

Timbal balik, karena keduanya saling memengaruhi dan mencerminkan kebudayaan masyarakat

Subordinatif, karena hukum menentukan makna bahasa dalam norma

Bebas nilai, karena bahasa tidak memengaruhi praktik hukum

Bahasa menjadi alat pembentuk hukum sekaligus alat legitimasi norma hukum

Bahasa merupakan hasil dari penegakan hukum

Hukum dan bahasa berdiri sendiri tanpa saling ketergantungan

Hukum lahir terlebih dahulu baru diikuti oleh bahasa

Bahasa berfungsi hanya sebagai sarana retorika hukum

Peningkatan efektivitas hukum

Meningkatnya daya ikat norma hukum

Timbulnya ketidakpastian hukum dan potensi multitafsir

Kewenangan aparat hukum menjadi lebih kuat

Penegakan hukum menjadi lebih fleksibel

Meningkatkan daya estetika dalam penulisan peraturan

Menghindari subjektivitas pembaca dan penegak hukum

Mengakomodasi sebanyak mungkin makna kiasan

Menarik minat masyarakat membaca peraturan hukum

Memperkuat unsur politis dalam pembentukan hukum

Menunjukkan kreativitas pembentuk undang-undang

Memudahkan adaptasi istilah dari bahasa asing

Menjamin keseragaman makna dan menghindari penyimpangan interpretasi

Memberikan fleksibilitas terhadap penerapan hukum

Menyesuaikan diri dengan perubahan sosial masyarakat

Menunjukkan penekanan makna terhadap istilah tertentu

Memberikan nuansa estetika dalam teks hukum

Menandai istilah yang sudah didefinisikan atau nama resmi lembaga, jabatan, atau jenis peraturan

Menunjukkan perbedaan antara norma hukum primer dan sekunder

Membedakan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis

Menghindari penggunaan istilah ilmiah

Menulis kalimat hukum sependek mungkin tanpa memperhatikan makna

Menggunakan hanya kata yang diperlukan tanpa mengurangi kejelasan arti

Menghapus semua bentuk pengulangan pasal dalam dokumen hukum

Menghindari penjelasan tambahan dalam batang tubuh undang-undang

Peningkatan legitimasi hukum

Efektivitas penegakan hukum menurun

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Penguatan kepercayaan terhadap lembaga hukum

Terjadinya konsistensi dalam penafsiran hukum

Menghindari penulisan norma yang terlalu singkat

Menunjukkan hubungan logis antar pasal tanpa pengulangan rumusan

Menyederhanakan sistematika peraturan dengan menghapus pasal-pasal tertentu

Menyisipkan norma tambahan dari undang-undang lain

Memberi fleksibilitas bagi penafsir dalam menerapkan norma hukum

Kejelasan rumusan

Keterbukaan publik

Kesesuaian sistem hukum

Keadilan substantif

Kepastian pelaksanaan

Mengandung perasaan dan emosi pembentuk undang-undang

Menyatakan apa yang seharusnya dilakukan, bukan hanya menggambarkan fakta

Bersifat bebas tafsir sesuai kondisi sosial

Tidak memiliki aturan tata bahasa yang baku

Hanya digunakan oleh para ahli hukum

Agar terdengar indah dan menarik

Untuk menghindari multitafsir dan menjamin kepastian hukum

Supaya mudah diterjemahkan ke bahasa asing

Agar lebih singkat dan efisien

Untuk menyesuaikan dengan budaya daerah

Menggunakan bahasa daerah setempat

Mengikuti gaya penulisan lembaga pembentuk hukum

Menggunakan istilah yang telah didefinisikan dan konsisten penggunaannya

Berasal dari bahasa Latin atau Inggris

Dibiarkan tanpa definisi agar fleksibel

Menunjukkan pilihan yang bersifat alternatif dan kumulatif

Mengganti kata kerja utama dalam kalimat

Menyatakan pengulangan kalimat dalam pasal

Menunjukkan penegasan atas norma hukum

Menghindari penggunaan tanda baca koma

Kepastian hukum

Kejelasan rumusan

Keadilan sosial

Keterbukaan publik

Kemanfaatan hukum

Evaluasi oleh lembaga internasional

Penandatanganan oleh presiden tanpa persetujuan DPR

Pembahasan di tingkat daerah sebelum disetujui

Pengesahan oleh lembaga legislatif dan publikasi

Pengusulan rancangan undang-undang oleh masyarakat

Menentukan sanksi bagi pelanggar hukum

Meningkatkan legitimasi hukum yang dihasilkan

Mempercepat proses legislasi tanpa evaluasi

Menjamin bahwa semua peraturan bersifat wajib

Menjaga agar hukum tidak berubah seiring waktu

Peraturan yang tidak memiliki kekuatan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap suatu peraturan

Proses pembuatan undang-undang yang sah

Pengawasan lembaga negara terhadap pelaksanaan hukum

Konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran norma

Keberadaan sanksi yang tegas bagi pelanggar

Proses pembuatan peraturan yang sesuai dengan prosedur

Pengawasan oleh lembaga legislatif

Pengakuan internasional terhadap peraturan tersebut

Penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap peraturan tersebut

Sosiologis

Yuridis

Filosofis

Politik

Moral

Dua peraturan setingkat memiliki ruang lingkup yang sama

Peraturan yang lebih baru mencabut peraturan lama

Peraturan yang bersifat umum dikesampingkan berlakunya dengan peraturan yang bersifat khusus

Dua norma berbeda mengatur subjek hukum yang berlainan

Tidak ada pengaturan yang lebih tinggi secara hierarkis

Kepatuhan terhadap prosedur hukum formal

Keselarasan antara peraturan dengan sistem pemerintahan

Keterkaitan antara nilai, pandangan hidup, dan cita hukum bangsa

Pengaruh ekonomi dan sosial terhadap pembentuk undang-undang

Efisiensi dalam implementasi kebijakan publik

Norma yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali

Norma yang tidak memiliki sanksi

Norma yang hanya mengatur perilaku individu

Norma yang hanya berlaku di daerah tertentu

Norma yang ditetapkan oleh lembaga swasta

Menjaga agar hukum tidak berubah seiring waktu

Memfasilitasi kepentingan politik elit

Menjaga ketertiban dan keamanan sosial

Menjamin kebebasan individu tanpa batas

Menentukan siapa yang berhak membuat hukum

Asas keadilan

Asas kepastian hukum

Asas kepentingan umum

Asas proporsionalitas

Asas legalitas