Font size
WorksheetsSOAL TKA 3
Total questions: 21
Worksheet time: 51mins
Sekelompok warga menolak pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka, dengan alasan akan mengganggu 'harmoni' yang sudah ada. Mereka mengklaim tindakan ini sejalan dengan kearifan lokal. Jika Pancasila adalah dasar negara, pandangan kalian terhadap kasus ini adalah
Tindakan penolakan tersebut bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga, karena melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan persatuan
Pemerintah harus turun tangan dan memfasilitasi dialog, tetapi tidak boleh memaksakan pembangunan karena dapat memicu konflik horizontal.
Keputusan harus diserahkan kepada musyawarah mufakat warga setempat, karena Pancasila mengedepankan demokrasi permusyawaratan.
Tindakan warga tersebut dapat dibenarkan karena menjaga kearifan lokal adalah bagian dari Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Tindakan warga tersebut dapat dibenarkan karena menjaga kearifan
lokaladalahbagiandarisilaketigaPancasila
Dalam konteks globalisasi, banyak sekali nilai-nilai dari luar masuk ke Indonesia. Sebagian orang beranggapan bahwa untuk mempertahankan identitas nasional, Indonesia harus menutup diri dari pengaruh asing. Pandangan tersebut jika dikaitkan dengan kedudukan Pancasila adalah …
Pancasila harus beradaptasi sepenuhnya dengan nilai-nilai global untuk bersaing di tingkat internasional.
Pandangan tersebut benar, karena Pancasila sebagai identitas nasional
bersifatfinaldantidakbolehterkontaminasiolehbudayalain.
Pandangan tersebut keliru, karena Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu berinteraksi secara selektif dengan nilai-nilai universal untuk memperkaya identitas nasional.
Globalisasi tidak ada kaitannya dengan Pancasila, karena Pancasila adalah ideologi politik, sedangkan globalisasi adalah fenomena ekonomi dan sosial.
Pandangan tersebut benar, karena Pancasila sebagai identitas nasional merupakan keputusan yang sudah tetap tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan skema utang luar negeri yang signifikan. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil mengkritik bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Kebijakan diatas, jika dievaluasi dari Pancasila sebagai dasar negara adalah …
Kebijakan ini harus ditolak karena utang luar negeri selalu membawa dampak negatif bagi kedaulatan ekonomi negara
Kebijakan ini harus dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa skema utang dan pembangunan tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Kebijakan tersebut dapat dibenarkan karena utang luar negeri adalah cara tercepat untuk mencapai kemajuan ekonomi, yang pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat.
Pembangunan ekonomi harus selalu disesuaikan dengan kemampuan keuangan internal negara agar tidak membebani generasi mendatang.
Kebijakan tersebut bisa dibenarkan karena utang luar negeri dapat mensejahterkan kehidupan Masyarakat Indonesia
Seorang guru mengajar di sekolah yang 90% siswanya berasal dari agama mayoritas. Dalam kelas, guru tersebut cenderung mengabaikan penjelasan tentang hari-hari besar agama minoritas dengan alasan 'tidak relevan dengan mayoritas siswa'. Jika kalian adalah kepala sekolah, tindakan yang akan kalian ambil berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara adalah
Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan untuk membuat kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan komposisi agama di setiap sekolah.
Membiarkan guru tersebut melanjutkan caranya mengajar karena hal itu mungkin lebih efektif bagi mayoritas siswa
Menegur guru tersebut dan menekankan pentingnya mengajarkan nilai- nilai keberagaman, toleransi, dan hak-hak minoritas sesuai dengan sila Ketuhanan dan Persatuan Indonesia
Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk meminta pendapat mereka tentang cara mengajar guru tersebut
Memanggil guru tersebut dan menegur di depan guru-guru yang lain
Sebuah perusahaan swasta memecat beberapa karyawannya yang membentuk serikat pekerja, dengan alasan mereka 'mengganggu produktivitas perusahaan. Hak asasi manusia yang paling mungkin dilanggar dalam kasus ini adalah ..
hak kebebasan beragama
Hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai.
Hak atas kebebasan berpendapat.
Hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil.
hak untuk hidup dan berpendapat
Seorang pejabat publik sering menggunakan jabatannya untuk menguntungkan keluarga dan kelompoknya, mengabaikan kepentingan rakyat umum. Tindakan ini secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, yaitu Sila …
Sila Ketiga, karena tindakan itu dapat memecah belah bangsa.
Sila Pertama, karena ia tidak menunjukkan ketakwaan.
Sila Kedua, karena ia tidak berperikemanusiaan
Sila Keempat, karena ia tidak menerapkan prinsip musyawarah.
Sila Kelima, karena ia mencederai prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Seorang individu menolak untuk berinteraksi dengan tetangganya yang berbeda suku dan agama, bahkan menyebarkan narasi negatif tentang kelompok tersebut. Tindakan ini merupakan tantangan terbesar bagi penerapan Pancasila, khususnya pada sila ...
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
sila ketiga persatuan Indonesia
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
sila pertama ketuhanan yang maha esa
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kenyataannya, banyak bahan baku mentah masih diekspor, sementara industri dalam negeri kekurangan pasokan. Tantangan yang paling relevan dengan kondisi ini adalah
Kurangnya tenaga ahli yang mampu mengolah sumber daya alam
Tingginya harga bahan baku di pasar internasional.
Lemahnya hilirisasi industri dan ketergantungan pada pasar luar negeri
Kurangnya modal investasi dari pihak asing
Sulitnya mendapatkan izin untuk mengolah sumber daya alam.
Dalam era globalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi perilaku generasi muda. Jika tidak disaring dengan baik, hal ini dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Tantangan yang paling mendasar dari fenomena ini adalah
Hilangnya identitas bangsa dan keunikan budaya lokal.
Peningkatan penggunaan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari
Menurunnya minat generasi muda terhadap seni tradisional.
Sulitnya membedakan antara budaya baik dan buruk.
Tingkat partisipasi politik masyarakat, terutama dalam pemilihan umum, menunjukkan angka yang cukup tinggi. Namun, di sisi lain, praktik politik uang (money politics) masih marak terjadi. Tantangan terbesar yang ditunjukkan oleh fenomena ini adalah
Lemahnya sanksi hukum terhadap praktik politik uang.
Rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat
Belum sepenuhnya terwujudnya kedaulatan rakyat yang substantif.
Kurangnya jumlah calon pemimpin yang ideal
Tingginya biaya operasional pemilu
Presiden Prabowo meresmikan Terowongan Nanjung, yang diklaim bisa mengurangi banjir di Bandung, Jawa Barat. Sebelum peresmianPrabowo meninjau infrastruktur tersebut. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lokasi terowongan terletak di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.Keberadaan Ridwan Kamil dalam pemantauan terowongan tersebut mengingat posisinya sebagai kepala daerah di Jawa Barat sebagai lembaga struktural pemerintah di bidang eksekutif. Ada pun tugas gubenur tersebut di antaranya:
1) Melantik kepala desa dan keluruhan;
2) Menyusun anggaran belanja negara
3) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.4) Membuat Peraturan daerah
5) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
6) Melantik Bupati dan Wakil Bupati.
. 1), 3), 5), dan 6)
. 1), 2), 3), dan 4)
2), 3), 4), dan 5)
2), 3), 5), dan 6)
3), 4), 5), dan 6)
Melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7, Kestabilan Rupiah mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating). Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Pilihlah Lembaga negara dibawah ini yang memiliki kewenangan untuk mengatur kestabilan nilai rupiah adalah
BPK
BANK INDONESIA
INSPEKSI
bank UMUM
Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menetapkan konsep merdeka belajar, salah satuya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan kelulusan siswanya. Selain itu, kegiatan belajar bisa dilakukan secara eksploratif bukan hanya di dalam ruangan kelas namun menyesuaikan dengan materi dan kondisi yang ada. Harapannya, sekolah bisa menjadi ruang belajar yang merdeka dan proses memanusiakan manusia. Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai
ketuhanan dan kemanusian
kemanusian dan keadilan
persatuan dan keailan dan kemanusian
kerakyatan dan persatuan
keadilan persatuan dan keadilaan
Sekelompok warga menolak pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka dengan alasan mengganggu 'harmoni' yang sudah ada. Jika Pancasila adalah dasar negara, pandangan kalian terhadap kasus ini adalah ...
Tindakan penolakan tersebut bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga, karena melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan persatuan.
Pemerintah harus turun tangan dan memfasilitasi dialog, tetapi tidak boleh memaksakan pembangunan karena dapat memicu konflik horizontal.
Keputusan harus diserahkan kepada musyawarah mufakat warga setempat, karena Pancasila mengedepankan demokrasi permusyawaratan.
Tindakan warga tersebut dapat dibenarkan karena menjaga kearifan lokal adalah bagian dari Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Dalam konteks globalisasi, banyak sekali nilai-nilai dari luar masuk ke Indonesia. Sebagian orang beranggapan bahwa untuk mempertahankan identitas nasional, Indonesia harus menutup diri dari pengaruh asing. Pandangan tersebut jika dikaitkan dengan kedudukan Pancasila adalah ...
Pancasila harus beradaptasi sepenuhnya dengan nilai-nilai global untuk bersaing di tingkat internasional.
Pandangan tersebut benar, karena Pancasila sebagai identitas nasional bersifat final dan tidak boleh terkontaminasi oleh budaya lain.
Pandangan tersebut kurang tepat, karena Pancasila bersifat terbuka dan mampu menyaring nilai-nilai asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa.
Pancasila harus diubah agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.
Mengapa kebijakan pemerintah harus dievaluasi ulang sesuai dengan prinsip Pancasila?
Karena utang luar negeri selalu membawa dampak negatif bagi kedaulatan ekonomi negara.
Untuk memastikan bahwa skema utang dan pembangunan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Karena utang luar negeri adalah cara tercepat untuk mencapai kemajuan ekonomi.
Karena utang luar negeri dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.
Apa yang harus menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran menurut Pancasila?
Mengutamakan keuntungan kelompok tertentu.
Mengabaikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
Memastikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Mengandalkan utang luar negeri tanpa evaluasi.
Seorang guru mengajar di sekolah yang 90% siswanya berasal dari agama mayoritas. Dalam kelas, guru tersebut cenderung mengabaikan penjelasan tentang hari-hari besar agama minoritas dengan alasan 'tidak relevan dengan mayoritas siswa'. Jika kalian adalah kepala sekolah, tindakan yang akan kalian ambil berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara adalah...
Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan untuk membuat kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan komposisi agama di setiap sekolah.
Membiarkan guru tersebut melanjutkan cara mengajarnya karena hal itu mungkin lebih efektif bagi mayoritas siswa.
Menegur guru tersebut dan menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan hak-hak minoritas sesuai dengan sila Ketuhanan dan Persatuan Indonesia.
Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk meminta pendapat mereka tentang cara mengajar guru tersebut.
Memindahkan guru tersebut dan menggantinya dengan guru-guru yang lain.
Sebuah perusahaan swasta memecat beberapa karyawannya yang membentuk serikat pekerja, dengan alasan mereka 'mengganggu produktivitas perusahaan'. Hak asasi manusia yang paling mungkin dilanggar dalam kasus ini adalah...
Hak atas kebebasan beragama.
Hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai.
Hak atas kebebasan berpendapat.
Hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil.
Hak untuk hidup dan berpendapat.
Seorang individu menolak untuk berinteraksi dengan tetangganya yang berbeda suku dan agama, bahkan menyebarkan narasi negatif tentang kelompok tersebut. Tindakan ini merupakan tantangan terbesar bagi penerapan Pancasila, khususnya pada sila ...
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.
Menjaga keutuhan NKRI dalam konteks Wawasan Nusantara adalah salah satu penerapan nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila ...
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dalam era globalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi perilaku generasi muda. Jika tidak disaring dengan baik, hal ini dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Tantangan yang paling mendasar dari fenomena ini adalah...
Hilangnya identitas bangsa dan keunikan budaya lokal
Peningkatan penggunaan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari
Menurunnya minat generasi muda terhadap seni tradisional
Sulitnya membedakan antara budaya baik dan buruk
Keterbatasan akses terhadap informasi dan media sosial
Tantangan terbesar yang ditunjukkan oleh fenomena tingginya partisipasi politik masyarakat tetapi masih maraknya praktik politik uang adalah...
Lemahnya sanksi hukum terhadap praktik politik uang.
Rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat.
Belum sepenuhnya terwujudnya kedaulatan rakyat yang substantif.
Kurangnya jumlah calon pemimpin yang ideal.
Tugas Gubernur secara tepat ditunjukkan oleh nomor...
1), 3), 5), dan 6)
2), 3), dan 4)
2), 3), 4), dan 5)
2), 3), 5), dan 6)
3), 4), 5), dan 6)
Melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7, stabilitas nilai Rupiah memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah stabilitas terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dimensi kedua terkait dengan stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur stabilitas nilai Rupiah adalah ...
BPK
Bank Indonesia
Inspektif
Bank Umum
Asuransi
Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menetapkan konsep merdeka belajar, salah satunya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah dalam menentukan kelulusan siswanya. Kebijakan ini sesuai dengan nilai Pancasila yang berbunyi ...
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Ketuhanan yang Maha Esa
Kebijakan pemerintah yang dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai...
Ketuhanan dan kemanusiaan
Persatuan dan kemanusiaan
Kemanusiaan dan keadilan
Kerakyatan dan persatuan
Persatuan dan keadilan
Sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dikenal dengan istilah Trias Politika. Dari pembagian kekuasaan berikut, yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ditunjukkan oleh nomor...
(1), (2) dan (3)
(2), (5) dan (4)
(3), (5) dan (1)
(4), (5) dan (3)
(5), (6) dan (3)
Montesquieu menegaskan bahwa untuk mencegah absolutisme dan menjaga kebebasan warga, kekuasaan negara harus dipisah menjadi tiga cabang. Sistem ini dikenal sebagai...
Demokrasi langsung
Trias Politika
Sistem parlementer
Sistem presidensial
Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan ....
Eksekutif
Konstitutif
Legislatif
Yudikatif
Menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Nuryadi dan Tolib, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Status kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor ...
10 Tahun 2006
11 Tahun 2006
12 Tahun 2006
13 Tahun 2006
14 Tahun 2006
Ketetapan tersebut membahas syarat seseorang menjadi warga negara, asas kewarganegaraan, dan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Pilihlah istilah di bawah ini yang terkait dengan penetapan status kewarganegaraan, Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas....
Ius soli
Ius sanguinis
Ius communis
Ius nullius
Ius soli Terbatas dan sanguinis
Hak warga negara adalah hak yang diberikan oleh negara kepada siapa?
Semua manusia tanpa terkecuali
Orang yang berstatus sebagai warga negara
Orang yang memiliki hak asasi manusia
Orang yang memiliki status sosial tinggi
Apa sifat dari Hak Asasi Manusia (HAM)?
Bersifat pribadi dan dibatasi dengan aturan negara
Bersifat universal dan berlaku untuk semua orang
Bersifat khusus untuk warga negara tertentu
Bersifat terbatas pada kewarganegaraan
Tunjukkan perbedaan antara HAM dan hak warga negara adalah ....
Tidak dibatasi status kewarganegaraan
Dibatasi status kewarganegaraan
Melekat sejak lahir
Hanya bersifat pribadi atau individu
Melekat dan dimiliki semua orang di seluruh dunia
Kasus nenek Minah menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sering kali "pisau" ke atas tumpul ke bawah. Hal ini terjadi karena ....
karena mencuri merupakan perbuatan tercela
karena kurangnya pemahaman akan pengetahuan tentang pasal HAM 28 D ayat 1
lemahnya pihak berwajib setempat
kurangnya pemahaman HAM pasal 28 B ayat 1
karena kurangnya pemahaman tentang HAM pasal 28 G ayat 1
Kasus dalam soal berkaitan dengan praktik aborsi yang merampas hak hidup janin. Dalam UUD 1945 Pasal 28A disebutkan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup.” Pilihlah pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan kasus di atas!
Pasal 28 A
Pasal 28 B
Pasal 28 C
Pasal 28 D
Pasal 28 E
Keputusan yang diambil oleh pemerintah, penyelenggara pemilu dan DPR untuk tetap melanjutkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mulai berdampak terhadap pertumbuhan kasus Covid-19 di Tanah Air. Dalam beberapa waktu terakhir angka pertumbuhan kasus positif baru selalu di atas 4.000 kasus. Tunjukkan pelanggaran HAM semacam itu tidak lain dikarenakan oleh faktor....
Kurangnya kesadaran masyarakat akan HAM serta kurangnya rasa toleransi masyarakat
Kesenjangan sosial antar masyarakat
Toleransi masyarakat yang tinggi terhadap sesama
Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap sistem hukum Indonesia
Kinerja pemimpin yang tidak memuaskan
Salah satu dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia adalah...
UUD 1945 Pasal 18
UUD 1945 Pasal 25
TAP MPR No. I/MPR/2003
UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Namun, ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dari pilihan berikut, manakah yang termasuk kewenangan absolut pemerintah pusat?
Pendidikan dasar dan menengah
Pertanahan
Pertahanan dan keamanan
Pariwisata daerah
Transportasi lokal
Suatu daerah ingin meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menaikkan pajak daerah secara drastis. Namun, kebijakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat karena memberatkan. Dari perspektif prinsip otonomi daerah, apa solusi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah daerah?
Memaksakan aturan karena sudah ditetapkan dalam perda
Menurunkan pajak sesuai permintaan masyarakat tanpa pertimbangan
Melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan menyesuaikan kebijakan
Menghapus seluruh pajak daerah agar rakyat senang
Meminta pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut
Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mempercepat pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal. Misalnya, suatu daerah memiliki potensi wisata alam yang besar. Langkah strategis yang paling tepat untuk mengoptimalkan potensi tersebut adalah...
Menyerahkan pengelolaan kepada investor asing sepenuhnya
Mengembangkan wisata dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama
Membiarkan potensi alam berkembang secara alami tanpa regulasi
Menaikkan tiket masuk setinggi-tingginya demi PAD
Mengalihkan fokus pembangunan ke sektor lain yang lebih cepat untung
Pemerintah Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manakah contoh penerapan asas desentralisasi yang tepat sesuai dengan konteks otonomi daerah di Indonesia?
Presiden menetapkan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara.
DPR merumuskan undang-undang bersama Presiden.
Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pariwisata daerah.
Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD.
Menteri Dalam Negeri menunjuk pejabat sementara bupati.
Pemerintah Kota Solo berencana membuat kebijakan bea masuk bagi produk luar negeri yang dijual di pasar lokal dengan alasan melindungi pelaku UMKM. Kebijakan tersebut langsung mendapat teguran dari Kementerian Perdagangan karena dinilai melampaui kewenangan daerah Mengapa kebijakan Pemerintah Kota Sejahtera dianggap tidak sesuai dengan pembagian kewenangan menurut UU No. 23 Tahun 2014?
Bea masuk termasuk urusan pemerintahan konkuren bidang ekonomi.
Bea masuk merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat di bidang moneter dan fiskal nasional.
Pemerintah daerah memiliki hak penuh mengatur perdagangan di wilayahnya.
Kebijakan daerah hanya perlu disetujui oleh DPRD tanpa izin pusat.
Pemerintah kota boleh membuat bea masuk asal digunakan untuk PAD.
Bupati Harapan menandatangani kerja sama dengan investor asing untuk membuka tambang batu bara di wilayahnya. Namun, perizinan lingkungan dan eksplorasi tambang tersebut belum mendapatkan izin dari Kementerian ESDM Berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan, tindakan bupati tersebut termasuk...
Sah, karena daerah berwenang penuh mengelola sumber daya alam di wilayahnya.
Melanggar kewenangan, karena energi dan sumber daya mineral termasuk urusan pemerintahan pusat
Sesuai kewenangan daerah karena bertujuan meningkatkan PAD.
Diperbolehkan jika sudah disetujui oleh DPRD kabupaten.
ermasuk urusan pemerintahan pilihan di bidang ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Jambi mengatur tarif pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi dari provinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan ini mendapat sorotan karena pajak kendaraan bermotor termasuk kewenangan provinsi, bukan kota. Kebijakan Pemerintah Kota Mandiri sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014. Kebijakan Pemerintah Kota Mandiri sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014.
benar
salah
Pemerintah Kabupaten Sentosa membuat program bantuan pupuk bagi petani dan pengaturan distribusinya di tingkat lokal, sementara kebijakan harga pupuk nasional tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
benar
salah
Gubernur Garuda menandatangani kerja sama dengan negara tetangga untuk membangun pelabuhan internasional di wilayahnya. Ia beralasan kerja sama itu menguntungkan ekonomi daerah. Gubernur Garuda berwenang menjalin kerja sama internasional tanpa persetujuan pemerintah pusat.
benar
salah
Pemerintah Provinsi Lestari memberikan izin pembukaan lahan hutan untuk perkebunan sawit yang seluruhnya berada dalam satu kabupaten tanpa konsultasi dengan pemerintah kabupaten setempat. Kebijakan tersebut sesuai dengan kewenangan provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
benar
salah
Pemerintah Kabupaten Bumi Makmur membentuk satuan keamanan bersenjata untuk menjaga perbatasan daerah karena merasa aparat nasional tidak cukup cepat merespons ancaman lintas wilayah. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk membentuk pasukan keamanan daerah demi menjaga stabilitas wilayahnya.
benar
salah
