WorksheetsWorksheet Keuangan Pemerintah dan Transfer ke Daerah
Total questions: 83
Worksheet time: 42mins
Dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), siapa yang menanggung biaya materai yang timbul?
Bank Penerbit KKP
Dibebankan pada APBN melalui DIPA Satker
Pemegang KKP secara pribadi
Penyedia barang/jasa (merchant)
Jika Satker PNBP ingin mengajukan MP PNBP Percepatan Tahap II (maksimal 80%), syarat realisasi setoran PNBP yang harus dipenuhi adalah?
Paling kurang sebesar 40%
Paling kurang sebesar 50%
Paling kurang sebesar 75%
Paling kurang sebesar 60%
Permohonan nomor register untuk hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri diajukan oleh PA/KPA kepada?
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
Kantor Wilayah DJPb mitra kerja
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
Kementerian PPN/Bappenas
Apa yang dimaksud dengan Hibah Langsung?
Hibah yang harus melalui mekanisme perencanaan dan dialokasikan dalam APBN sejak awal.
Hibah yang tidak mengikuti mekanisme perencanaan namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.
Hibah yang hanya dapat diterima dalam bentuk barang dan jasa.
Hibah yang sumbernya hanya berasal dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia.
Dalam tata kelola hibah langsung berupa uang, apa yang terjadi jika setelah seluruh kegiatan selesai masih terdapat sisa kas di rekening hibah?
Sisa kas menjadi pendapatan operasional Satker.
Sisa kas dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar perjanjian hibah.
Sisa kas dikembalikan kepada pemberi hibah atau disetor ke kas negara sesuai perjanjian.
Sisa kas disimpan di rekening Satker hingga tahun anggaran berikutnya.
Penyaluran seluruh jenis Transfer ke Daerah (TKD) kepada 546 Pemda mulai tahun 2023 dilakukan melalui?
173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJK) secara terpusat
Bank Indonesia sebagai kasir pemerintah
Masing-masing Kementerian/Lembaga teknis
Untuk penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant), KPPN melakukannya setelah DJPK menerima laporan apa dari Pemda?
Laporan Realisasi Belanja Modal
Laporan Belanja Pegawai
Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Laporan Kinerja Keuangan Daerah
Berapa persen dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam yang perhitungannya didasarkan pada kinerja pemerintah daerah?
5%
10%
15%
20%
Penyaluran Dana BOSP Kinerja dilakukan secara?
Bertahap dalam dua kali penyaluran.
Bertahap dalam empat kali penyaluran.
Sekaligus, paling cepat pada bulan April.
Sesuai pengajuan dari masing-masing sekolah.
Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas?
Kelebihan jam mengajar di sekolah induk.
Prestasi akademik yang luar biasa.
Kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
Jabatan sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.
Dana Desa yang penggunaannya telah ditentukan (Earmarked) salah satunya diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa dengan alokasi maksimal?
10% dari pagu Dana Desa
15% dari pagu Dana Desa
20% dari pagu Dana Desa
25% dari pagu Dana Desa
Apa yang menjadi dasar penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD?
Peraturan Daerah tentang APBDes
Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota
Rekomendasi dari Kementerian Desa, PDTT
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya
Salah satu kategori kinerja yang dinilai untuk alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) penghargaan tahun sebelumnya adalah?
Jumlah penduduk dan luas wilayah
Kinerja pelayanan dasar
Jumlah realisasi belanja modal
Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat
Apa tujuan utama dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua?
Membiayai operasional pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Membiayai pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi.
Memberikan bantuan langsung tunai kepada seluruh Orang Asli Papua (OAP).
Mendanai program pendidikan dan kesehatan secara eksklusif.
Dalam IKPA, indikator yang mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM-LS Kontraktual adalah?
Belanja Kontraktual
Penyerapan Anggaran
Penyelesaian Tagihan
Deviasi Halaman III DIPA
Apa sanksi yang dikenakan jika Satker tidak melakukan revolving UP dalam waktu 3 bulan sejak surat pemberitahuan pertama?
Tidak ada sanksi, hanya teguran lisan.
Pemotongan besaran UP sebesar 10%.
Pemotongan besaran UP sebesar 50%.
Seluruh UP harus disetorkan kembali ke Kas Negara.
Dokumen komitmen yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000 adalah?
Kuitansi
Bukti Pembelian
Surat Perintah Kerja
Surat Perjanjian
Apa yang dimaksud dengan Program Prioritas Nasional (PSN) dalam konteks keuangan negara?
Program yang hanya didanai oleh APBD.
Program yang diusulkan langsung oleh BUMN.
Program pembangunan yang memiliki urgensi tinggi dan menjadi fokus pemerintah dalam periode tertentu.
Proyek infrastruktur yang seluruhnya dibiayai oleh pinjaman luar negeri.
Penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan dalam berapa tahap?
2 tahap
3 tahap
4 tahap
Apa nama aplikasi yang digunakan oleh Pemda untuk menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran TKD?
SAKTI
SPAN
OM-SPAN TKD
KRISNA
Dalam konteks Spending Review, aspek yang menekankan pada pencapaian output untuk mendukung sasaran pemerintah (outcome) disebut?
Aspek ekonomi
Aspek efisiensi
Aspek efektivitas
Aspek akuntabilitas
Apa yang menjadi dasar penganggaran Dana Keistimewaan DIY dalam APBN?
Usulan langsung dari Sultan Hamengku Buwono.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil musyawarah dengan seluruh kabupaten/kota di DIY.
Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY.
Dalam indikator IKPA Capaian Output, apa yang terjadi jika Progres Capaian Rincian Output (PCRO) dilaporkan 0% meskipun sudah ada realisasi anggaran?
Data dianggap valid dan tidak mempengaruhi nilai.
Data dianggap tidak valid dan Kinerja Komponen Capaian RO bernilai 0.
Data akan otomatis disesuaikan oleh sistem menjadi 50%.
Satker akan diberikan nilai 100 karena dianggap efisien.
Apa peran utama Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)?
Menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa.
Mengelola administrasi belanja pegawai dan menandatangani daftar perhitungan gaji.
Melakukan pembayaran langsung kepada setiap pegawai.
Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk belanja pegawai.
Dokumen yang menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara adalah?
Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Undang-undang tentang APBN.
Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia.
Keputusan Menteri Keuangan tentang pagu indikatif.
Apa yang dimaksud dengan Treasury Deposit Facility (TDF) dalam penyaluran DBH?
Layanan pinjaman dari BUN kepada daerah yang kekurangan kas,
Mekanisme penyaluran DBH dengan menyimpan dana di Bank Indonesia, bukan ditransfer tunai ke kas daerah,
Fasilitas deposito bagi Pemda untuk menyimpan SiLPA di bank komersial,
Sistem pelaporan online untuk realisasi penggunaan DBH,
Kewajiban Wajib Pungut/Potong PPh Pasal 22 dan PPN atas belanja barang/jasa dengan KKP menjadi tanggung jawab siapa?
Bendahara Pengeluaran/BPP
Pemegang KKP
Kuasa Pengguna Anggaran
Tidak dipungut/dipotong oleh BP/BPP, melainkan oleh mekanisme perpajakan umum.
Berapa batas waktu maksimal penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk skema bertahap?
31 Maret
30 April
30 Juni
22 Juli
Siapa yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker BUN Dana Desa?
Menteri Desa, PDTT
KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK)
Kepala KPPN di setiap daerah
Bupati/Wali Kota secara kolektif
Apa yang dimaksud dengan Dana Otsus yang bersifat block grant untuk Provinsi Papua?
Dana yang penggunaannya sudah ditentukan secara rinci oleh pemerintah pusat,
Dana yang ditujukan khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,
Dana yang penggunaannya diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan pelayanan publik serta kesejahteraan OAP sesuai prioritas daerah,
Dana yang hanya boleh digunakan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara di Papua,
Batas waktu bagi PPK untuk mengajukan SPP-GUP KKP dan/atau SPP-PTUP KKP kepada PPSPM setelah dokumen diterima lengkap adalah?
2 hari kerja
3 hari kerja
5 hari kerja
7 hari kerja
Dalam siklus anggaran, pengesahan DIPA oleh Menteri Keuangan selaku BUN merupakan pernyataan?
Persetujuan atas seluruh program kerja K/L.
Kesiapan BUN untuk menyediakan uang sesuai rencana penarikan dana dalam DIPA.
Finalisasi alokasi anggaran yang tidak dapat diubah lagi.
Izin bagi K/L untuk memulai proses lelang proyek.
Kegiatan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) di tingkat wilayah dilaksanakan oleh?
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Kantor Wilayah DJPb
Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Apa landasan konstitusional utama bagi penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara di Indonesia?
Pancasila
Peraturan Pemerintah tentang APBN
Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23
Ketetapan MPR
Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang berlaku sejak masa kolonial Hindia Belanda dan terus digunakan setelah Indonesia merdeka dikenal dengan nama?
Reglement voor het Administratief Beheer (RAB)
Undang-Undang Keuangan Negara
Indische Comptabiliteitswet (ICW)
Staatsblad 1945
Dalam hakikat pengaturan UU Keuangan Negara, hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam penetapan APBN bersifat?
Setara (equal)
Koordinatif (coordinative)
Subordinatif (legislatif lebih tinggi)
Independen (tidak berhubungan)
Apa yang dimaksud dengan pendekatan dari sisi 'proses' dalam merumuskan Keuangan Negara?
Meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
Meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
Mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perumusan kebijakan hingga pertanggungjawaban
Meliputi seluruh kebijakan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Apa yang menjadi dasar bagi seorang menteri selaku Pengguna Anggaran untuk dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)?
Kepala Satker memiliki peran BUN dan Menteri Teknis di tingkat satker, yang merupakan kuasa dari menteri.
Perintah langsung dari Presiden kepada setiap Kepala Satker.
Ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Adanya persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam struktur APBD, pos anggaran yang digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang disebut?
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Transfer
Belanja Tidak Terduga
Kapan selambat-lambatnya pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya kepada DPRD?
Akhir bulan Maret
Pertengahan bulan Juni
Awal bulan Agustus
Akhir bulan Oktober
Apa fungsi utama dari Bank Indonesia dalam hubungannya dengan keuangan pemerintah pusat?
Menetapkan seluruh tarif pajak dan bea masuk.
Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dan dapat menerima pinjaman luar negeri atas nama pemerintah.
Mengawasi kinerja seluruh BUMN di sektor keuangan.
Menentukan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk setiap daerah.
Berapa lama jangka waktu hak negara untuk melakukan penuntutan ganti kerugian negara dinyatakan kedaluwarsa sejak kerugian tersebut diketahui?
1 tahun
3 tahun
5 tahun
10 tahun
Menurut Pasal 35 UU No. 17 Tahun 2003, kepada siapa seorang bendahara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaannya?
Kepada atasan langsung atau pimpinan yang mengangkatnya.
Kepada Menteri Keuangan.
Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berapa lama waktu yang dimiliki BPK untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah setelah menerimanya?
Selambat-lambatnya 1 bulan
Selambat-lambatnya 2 bulan
Selambat-lambatnya 4 bulan
Selambat-lambatnya 6 bulan
Siapakah yang menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menurut UU No. 17 Tahun 2003?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Suatu komite standar yang independen (KSAP)
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Dalam keadaan darurat, apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah terkait pengeluaran yang belum tersedia anggarannya?
Mengajukan pinjaman langsung ke Bank Sentral.
Menunggu APBD Perubahan tahun berikutnya.
Melakukan pengeluaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
Menggunakan dana cadangan tanpa perlu persetujuan DPRD.
Tindakan penyelamatan perekonomian nasional oleh pemerintah pusat dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta harus menekankan pada kepentingan apa?
Menyelamatkan perusahaan swasta tersebut dari kebangkrutan.
Mengambil alih kepemilikan perusahaan swasta tersebut.
Menyelamatkan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Memastikan perusahaan tersebut membayar pajak lebih besar.
Bagaimana kedudukan Jabatan Fungsional Bendahara menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara?
Jabatan struktural di bawah Kepala Satker.
Jabatan fungsional.
Jabatan ad-hoc yang ditunjuk setiap tahun.
Jabatan yang setara dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
Apa kualifikasi pendidikan minimal untuk pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN)?
Diploma III (D3)
Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4)
Magister (S2)
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Dalam konteks Jabatan Fungsional, proses penyesuaian jabatan dari Jabatan Administrator ke JF APK APBN Ahli Madya dikenal dengan istilah?
Promosi diagonal
Rotasi jabatan
Penyetaraan jabatan/delayering
Mutasi horizontal
Berapa batas usia pensiun (BUP) untuk seorang Pejabat Fungsional APK APBN jenjang Ahli Madya?
56 tahun
58 tahun
60 tahun
65 tahun
Siapa yang bertindak sebagai Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional (UPTJF) di Bidang Keuangan Negara?
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Biro Sumber Daya Manusia, Setjen Kemenkeu
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen Kemenkeu
Apa yang dimaksud dengan komitmen berupa Surat Perintah Kerja (SPK)?
Perjanjian tertulis untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp50,000,000.
Perjanjian tertulis untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai antara di atas Rp50.000.000 hingga Rp200,000,000.
Bukti pembayaran tunai yang diterbitkan oleh penyedia.
Perjanjian untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp400,000,000.
Apa sanksi yang diberikan Kepala KPPN jika Satker tidak melakukan revolving UP selama 2 bulan setelah surat teguran pertama?
UP dibekukan seluruhnya.
Pemotongan besaran UP sebesar 25%.
Pemotongan besaran UP sebesar 50%.
KPA Satker diberikan sanksi administratif.
Apa yang dimaksud dengan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?
Dana cadangan yang disimpan di KPPN untuk semua Satker.
Penambahan UP untuk membiayai kegiatan mendesak yang tidak dapat ditunda.
Dana talangan dari K/L lain untuk Satker yang kekurangan anggaran.
Sisa UP tahun sebelumnya yang dapat digunakan kembali.
Dalam mekanisme RPATA, apa yang menjadi dasar PPK untuk membuat SPP-Pembayaran kepada penyedia?
Tanggal akhir kontrak.
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
Perintah lisan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Surat Pernyataan dari penyedia bahwa pekerjaan akan selesai.
Apa tujuan dari diadakannya klastering K/L/Satker dalam penentuan formula MP PNBP Tahap I?
Untuk mempermudah administrasi pengajuan.
Untuk membedakan antara K/L di pusat dan daerah.
Untuk memberikan prefina ncing yang lebih tepat sasaran berdasarkan kinerja historis penerimaan dan belanja.
Untuk memprioritaskan K/L dengan pagu anggaran terbesar.
Apa nama dokumen yang diterbitkan KPPN untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung?
Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)
Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
Memo Pencatatan Hibah Langsung (MPHL-BJS)
Berita Acara Rekonsiliasi Hibah
Dalam pengelolaan hibah, apa nama KPPN yang secara khusus menangani hibah langsung yang bersumber dari luar negeri?
KPPN Jakarta I
KPPN Percontohan
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH)
KPPN mitra kerja Satker penerima
Siapa yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum?
Direktur Dana Transfer Umum DJPK
Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb
Kepala KPPN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyaluran Dana Desa Earmarked tahap I dapat dilakukan paling cepat pada bulan?
Desember tahun sebelumnya
Januari
Maret
April
Apa yang menjadi dasar pembagian alokasi DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi Tambahan Otonomi Khusus?
Hanya berdasarkan luas wilayah laut daerah penghasil.
Sesuai dengan ketentuan dalam UU Otonomi Khusus untuk masing-masing daerah.
Dibagi rata untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Berdasarkan usulan langsung dari perusahaan tambang.
Penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke?
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
Rekening Puskesmas
Rekening Kepala Dinas Kesehatan
Dalam hal apa Menteri Keuangan dapat menunda atau menghentikan penyaluran Dana Insentif Fiskal (DIF)?
Jika PAD daerah tersebut mengalami penurunan.
Jika kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Jika daerah tersebut tidak mengajukan usulan kegiatan prioritas.
Jika penyerapan anggaran daerah di bawah 50% pada semester pertama.
Rencana penggunaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Papua harus mengacu pada dokumen induk apa?
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPPP)
Nota Keuangan APBN
Peraturan Daerah tentang APBD
Apa salah satu prioritas utama penggunaan Dana Keistimewaan DIY?
Pembangunan gedung perkantoran pemerintah
Perjalanan dinas aparatur sipil negara
Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemajuan kebudayaan
Pembelian kendaraan dinas baru
Dalam IKPA, indikator Dispensas i SPM berfungsi sebagai apa?
Penambah nilai jika tidak ada dispensasi.
Pengali terhadap total nilai IKPA.
Pengurang nilai secara bertingkat.
Tidak mempengaruhi nilai akhir IKPA.
Apa sasaran utama yang ingin dicapai melalui aspek "Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran" dalam IKPA?
Mendorong realisasi belanja sesuai RPD bulanan.
Mengurangi frekuensi revisi DIPA oleh Satker.
Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output yang berkualitas.
Meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) di tingkat wilayah menjadi masukan untuk penyusunan RPA di tingkat?
Kabupaten/Kota
Kementerian/Lembaga
Nasional
Internasional
Apa yang dimaksud dengan "einmalig" dalam konteks Spending Review?
Belanja yang dilakukan secara rutin setiap tahun anggaran.
Program/kegiatan yang hanya perlu dilakukan satu kali dan tidak berulang.
Alokasi anggaran yang diblokir oleh Menteri Keuangan.
Standar biaya masukan untuk kegiatan operasional.
Siapa yang bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya?
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekretaris Jenderal K/L
Pengguna Anggaran (Menteri/Pimpinan Lembaga)
Direktur Jenderal Anggaran
Apa tujuan utama dari program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)?
Menciptakan lapangan kerja bagi aparatur desa.
Meningkatkan ketahanan pangan dan memotong rantai distribusi yang panjang.
Mengelola Dana Desa secara terpusat.
Menjadi lembaga penjamin simpanan di tingkat desa.
Apa yang dimaksud dengan DAK Fisik "Sekaligus-Rekomendasi dari Kementerian Negara/Lembaga"?
Penyaluran yang dilakukan untuk pagu di bawah Rp1 miliar.
Penyaluran bertahap yang dipercepat.
Penyaluran sekaligus untuk kegiatan yang memperoleh rekomendasi dari K/L teknis.
Penyaluran yang dananya langsung diberikan kepada kontraktor.
Dalam pengelolaan Dana Desa, berapa alokasi maksimal yang dapat digunakan untuk operasional pemerintah desa?
1%
3%
5%
10%
Dalam IKPA, penentuan target penyerapan anggaran triwulanan didasarkan pada?
Pagu total DIPA Satker dibagi empat.
Jenis belanja (Pegawai, Barang, Modal, Bansos).
Realisasi anggaran tahun sebelumnya.
Usulan dari masing-masing Satker.
Apa yang dimaksud dengan tipe supplier "Pegawai" (Tipe 3) dalam SPAN?
Semua individu yang menerima pembayaran dari negara.
Penyedia jasa perorangan yang terikat kontrak.
Transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada pegawai dari Satker yang mengajukan tagihan.
Penerima bantuan sosial yang datanya tercatat di Kementerian Sosial.
Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) diperlukan sebagai lampiran untuk pengajuan?
Revisi DIPA
Nomor register hibah
Pembukaan rekening hibah
SPP-LS kontraktual
Dalam struktur APBN, pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk dalam kategori?
Penerimaan perpajakan
Hibah
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
Pembiayaan anggaran
Jika seorang pejabat fungsional PK APBN Terampil ingin naik jenjang ke Mahir, berapa kebutuhan Angka Kredit (AK) kumulatif minimal yang harus dipenuhi?
60
100
150
200
Kapan batas akhir penerimaan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik untuk skema sekaligus (pagu s.d. 1 Miliar)?
30 April
22 Juli
31 Agustus
16 Desember
Laporan tahunan dalam rangka pelaksanaan Otsus Provinsi Papua harus direviu oleh siapa sebelum disampaikan sebagai syarat salur?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)
Dalam indikator IKPA, nilai 110 diberikan pada komponen Revisi DIPA jika frekuensi revisi dalam satu semester adalah?
0 – 1 kali
2 kali
3 kali
4 kali atau lebih
Apa salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)?
Menghapus seluruh jenis Transfer ke Daerah.
Mensentralisasi pengelolaan pajak daerah di tingkat pusat.
Menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mencetak mata uang sendiri.
