wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UTS HUKUM PAJAK HES 7 SEMESTRER GANJIL 2025

Total questions: 87

Worksheet time: 47mins

Name
Class
Date
1.

Fungsi pajak yang paling utama sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara (APBN/APBD) disebut fungsi

a)

Regulasi (Mengatur)

b)

Anggaran (Budgetair)

c)

Distribusi

d)

Stabilisasi

2.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapat imbalan langsung. Karakteristik ini disebut

a)

Kontraprestasi langsung

b)

Imbalan kolektif

c)

Tanpa jasa timbal (kontraprestasi)

d)

Pembiayaan khusus

3.

Sistem pemungutan pajak di mana penetapan besarnya pajak terutang sepenuhnya dilakukan oleh fiskus (aparat pajak) disebut

a)

Self Assessment System

b)

Withholding System

c)

Official Assessment System

d)

Mix Assessment System

4.

Pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (seperti PPh) disebut

a)

Pajak Langsung

b)

Pajak Tidak Langsung

c)

Pajak Objektif

d)

Pajak Subjektif

5.

Pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (misalnya jumlah tanggungan keluarga untuk menghitung PTKP) disebut

a)

Pajak Subjektif

b)

Pajak Objektif

c)

Pajak Langsung

d)

Pajak Tidak Langsung

6.

Pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar utama (asas yuridis) pemungutan pajak di Indonesia adalah

a)

Pasal 33 ayat (3)

b)

Pasal 23 ayat (1)

c)

Pasal 23A

d)

Pasal 27 ayat (1)

7.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang subjek, objek, dan tarif pajak disebut

a)

Hukum Pajak Formal

b)

Hukum Pajak Acara

c)

Hukum Pajak Material

d)

Hukum Administrasi Pajak

8.

Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan sehubungan dengan pekerjaan oleh Orang Pribadi disebut

a)

PPh Pasal 23

b)

PPh Pasal 22

c)

PPh Pasal 4(2)

d)

PPh Pasal 21

9.

Dasar pengenaan pajak (DPP) untuk menghitung PBB adalah

a)

NPOP

b)

NJOPTKP

c)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

d)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

10.

PPN diklasifikasikan sebagai Pajak Tidak Langsung karena

a)

Dipungut di daerah pabean

b)

Dapat dibebankan atau dialihkan ke pihak lain

c)

Tidak ada sanksi

d)

Dikenakan pada konsumsi

11.

Pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah disebut

a)

PPh Final

b)

PPh Pasal 22 Impor

c)

PPnBM

d)

Bea Materai

12.

Salah satu cara menghapus utang pajak yang diperbolehkan adalah

a)

Kompensasi

b)

Pembatalan sepihak

c)

Penangguhan

d)

Pembekuan

13.

Pajak yang dikenakan berdasarkan tempat sumber penghasilan itu berada, tanpa melihat domisili Wajib Pajak, disebut

a)

Asas Domisili

b)

Asas Sumber

c)

Asas Kebangsaan

d)

Asas Teritorial

14.

Stelsel pemungutan pajak yang mendasarkan

a)

Stelsel Anggapan (Fictiveve)

b)

Stelsel Nyata (Rill)

15.

Pengenaan pajak pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak disebut...

a)

Stelsel Riil (Rill)

b)

Stelsel Campuran

c)

Stelsel Progresif

16.

Organisasi internasional dan pejabat perwakilan diplomatik (bukan WNI) dikecualikan dari Subjek Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Pengecualian ini berdasarkan Asas...

a)

Asas Kebangsaan

b)

Asas Resiprositas

c)

Asas Domisili

d)

Asas Sumber

17.

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai PPh yang bersifat...

a)

Tidak Final

b)

Final

c)

Progresif

d)

World Wide Income

18.

Unsur pajak yang merupakan orang atau badan yang dibebani kewajiban membayar pajak disebut...

a)

Objek Pajak

b)

Tarif Pajak

c)

Wajib Pajak (Subjek Pajak)

d)

Fiskus

19.

Pemungutan pajak yang dilakukan secara memaksa dan tidak memandang bulu kepada semua orang (yang memenuhi syarat) disebut Asas...

a)

Asas Domisili

b)

Asas Umum dan Merata

c)

Asas Yuridis

d)

Asas Ekonomis

20.

Pajak yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan (misal: memberikan insentif pajak untuk mendorong ekspor) disebut fungsi...

a)

Budgetair

b)

Mengatur (Regulerend)

c)

Sosial

d)

Stabilisasi

21.

Kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan implementasi dari sistem pemungutan...

a)

Official Assessment

b)

Self Assessment

c)

Withholding System

d)

Mix Assessment

22.

Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa (selain sewa tanah/bangunan) dengan tarif 15%15\% (tidak final) disebut...

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 22

c)

PPh Pasal 23

d)

PPh Pasal 26

23.

Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memperoleh penghasilan dari Indonesia, statusnya adalah...

a)

Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)

b)

Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

c)

Wajib Pajak Non-Efektif

d)

Wajib Pajak Kena Pajak

24.

Teori pemungutan pajak yang memandang bahwa pajak berfungsi sebagai pompa yang mengambil daya beli dari masyarakat untuk negara dan menyalurkannya kembali untuk kesejahteraan umum disebut...

a)

Teori Asuransi

b)

Teori Kepentingan

c)

Teori Daya Beli

d)

Teori Bakti

25.

Pajak yang dikenakan berdasarkan perbuatan (misal: impor barang), keadaan (memiliki tanah), atau peristiwa (mendapat hadiah undian) disebut...

a)

Objek Pajak

b)

Subjek Pajak

c)

Tarif Pajak

d)

NJKP

26.

Perbuatan Wajib Pajak yang mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang disebut...

a)

Tax Evasion

b)

Perlawanan Aktif

c)

Tax Avoidance

d)

Perlawanan Pasif

27.

Tarif pajak yang besarnya tetap dalam jumlah nominal tertentu, tidak peduli berapapun nilai objek pajaknya (misalnya: Rp10.000,00) disebut tarif...

a)

Tarif Progresif

b)

Tarif Proporsional

c)

Tarif Degresif

d)

Tarif Tetap (Regresif)

28.

Dalam UU PPh, yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak adalah...

a)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b)

Firma atau Kongsi

c)

Kantor Perwakilan Negara Asing

29.

Penghasilan yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah...

a)

Keuntungan penjualan saham di bursa efek

b)

Gaji Pegawai Tetap

c)

Imbalan Jasa Manajemen

d)

Laba Usaha

30.

Lembaga hukum yang bertugas menjalankan Hukum Pajak Formal (mengatur prosedur, hak, dan kewajiban WP) di tingkat pusat adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

c)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

31.

Pemungutan pajak hendaknya tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian. Syarat ini disebut Syarat Pajak...

a)

Yuridis

b)

Ekonomis

c)

Finansial

d)

Keadilan

32.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) adalah...

a)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

b)

Pajak Bahan Bakar

c)

Pajak Hiburan

d)

Pajak Rokok

33.

Dalam sistem Self Assessment, utang pajak timbul ketika...

a)

Wajib Pajak membayar pajak

b)

Dikeluarkannya SKP

c)

Adanya Undang-Undang dan terpenuhinya syarat (tatbestand)

d)

Wajib Pajak melaporkan SPT

34.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diklasifikasikan sebagai Pajak Objektif karena...

a)

Dipungut oleh negara

b)

Tidak ada kontraprestasi

c)

Tidak memperhatikan kondisi pribadi WP

d)

Bersifat memaksa

35.

Konsep yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) disebut...

a)

Kontraprestasi

b)

Wewenang Fiskus

c)

Kewajiban Mutlak

d)

Tata Cara Perpajakan

36.

Salah satu kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan Self Assessment adalah...

a)

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

b)

Mengajukan keberatan dan banding

c)

Menghitung dan membayar sendiri pajak terutang

d)

Memberikan perlindungan kerahasiaan data

37.

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak berupa santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu...

a)

Merupakan Objek PPh Final

b)

Merupakan Objek PPh Tidak Final

c)

Dikecualikan dari Objek PPh

d)

Dikenakan PPh Pasal 21

38.

Kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan besarnya pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disebut...

a)

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

b)

Surat Tagihan Pajak (STP)

c)

Surat Pemberitahuan (SPT)

d)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

39.

Asas pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak berdasarkan status kewarganegaraan seseorang disebut...

a)

Asas Domisili

b)

Asas Sumber

c)

Asas Kebangsaan

d)

Asas Teritorial

40.

Pajak yang secara sadar melanggar undang-undang dengan tujuan mengurangi atau tidak membayar pajak disebut...

a)

Pasif

b)

Tax Avoidance

c)

Tax Evasion

d)

Anti Tax

41.

Pajak yang dikenakan atas penghasilan atau kekayaan yang tidak ada di Indonesia bagi Wajib Pajak Dalam Negeri disebut prinsip...

a)

Territorial Income

b)

World Wide Income

c)

Asas Sumber

d)

Tax Exemption

42.

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP) adalah...

a)

Pajak Reklame

b)

PPh

c)

Pajak Kendaraan Bermotor

d)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

43.

Pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen (misalnya akta) dengan tarif tetap disebut...

a)

PPN

b)

PPh

c)

Bea Meterai

d)

PBB

44.

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (misal: penghasilan sama dengan tahun lalu) disebut...

a)

Stelsel Nyata

b)

Stelsel Anggapan (Fictive)

c)

Stelsel Campuran

d)

Official Assessment

45.

Salah satu ciri Pajak Langsung adalah...

a)

Dipungut melalui pihak ketiga

b)

Tidak memiliki Surat Ketetapan Pajak (SKP)

c)

Dipungut secara periodik dan memiliki SKP

d)

Bebannya dapat dialihkan

46.

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri merupakan ciri dari sistem pemungutan...

a)

Official Assessment

b)

Self Assessment

c)

Withholding System

d)

Official & Withholding

47.

Dalam menghitung PPh, Wajib Pajak diperbolehkan mengurangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

a)

Termasuk Pengurang Penghasilan Bruto

b)

Bukan pengurang, baru diakui saat pensiun

c)

Termasuk penghasilan kena pajak

48.

PPh yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri (SPLN) selain BUT, yang pemotongannya dilakukan oleh pihak pembayar di Indonesia dan bersifat final, disebut...

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 23

c)

PPh Pasal 25

d)

PPh Pasal 26

49.

Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat karena menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah dan mendapat balas jasa langsung (misalnya karcis parkir) disebut...

a)

Pajak

b)

Retribusi

c)

Sumbangan

d)

Cukai

50.

Organisasi-organisasi internasional dikecualikan dari Subjek Pajak dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan...

a)

Berkedudukan di luar negeri

b)

Tidak memperoleh penghasilan lain dari Indonesia

c)

Bersifat nirlaba

d)

Mendapat izin DPR

51.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diklasifikasikan sebagai Pajak Kebendaan karena...

a)

Dipungut oleh Pemerintah Daerah

b)

Tidak dipengaruhi subjek pajak

c)

Objeknya berupa benda

d)

Dipungut setiap tahun

52.

Dalam kasus utang pajak, ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena...

a)

Dikeluarkannya SKP oleh fiskus

b)

Adanya UU dan terpenuhinya tatbestand

c)

Pengakuan sepihak oleh Wajib Pajak

d)

Adanya utang-piutang perdata

53.

Salah satu kelemahan penerapan sistem pemungutan Official Assessment yang diubah menjadi Self Assessment pada Reformasi 1983 adalah...

a)

Wajib Pajak aktif menghitung pajak

b)

Wajib Pajak kurang bertanggung jawab dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat pajak

c)

Pajak yang dikenakan tidak realistis

d)

Sulit diterapkan pada PBB

54.

Dalam Hukum Pajak, istilah Lex Specialis Derogat Lex Generalis (Hukum Khusus mengesampingkan Hukum Umum) merujuk pada hubungan Hukum Pajak dengan Hukum...

a)

Pidana

b)

Tata Negara

c)

Administrasi Negara

d)

Perdata

55.

Pungutan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh negara dan melebihi kebutuhan untuk pengeluaran rutin, maka sisa dana tersebut harus digunakan untuk...

a)

Pengembalian kepada Wajib Pajak

b)

Menutup kekurangan anggaran tahun sebelumnya

c)

Public investment (investasi publik) atau reinvestment untuk kepentingan umum

d)

Cadangan kas negara

56.

Jika Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dan tidak memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), maka ia dianggap memilih...

a)

Mendaftarkan NPWP

b)

Menggunakan Norma Penghitungan

c)

Menyelenggarakan pembukuan

d)

Menggunakan PPh Final

57.

Salah satu syarat keadilan horizontal dalam pemungutan pajak adalah Equal Treatment For The Equals, yang berarti...

a)

Pemajakan atas penghasilan Wajib Pajak harus menggunakan tarif progresif

b)

Wajib Pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama

c)

Penghasilan Wajib Pajak harus dikurangi PTKP

d)

Penghasilan Wajib Pajak yang besar harus dikenakan tarif yang lebih besar

58.

Dalam konteks PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri), penentuan sumber penghasilan (negara mana yang berhak memajaki) atas dividen di luar negeri ditentukan dari...

a)

Tempat pembayaran dividen

b)

Tempat Wajib Pajak (penerima dividen) berdomisili

c)

Negara tempat badan yang menerbitkan saham didirikan atau berkedudukan

d)

Negara tempat transaksi saham dilakukan

59.

Dalam menghitung PPh Badan, kerugian fiskal yang diderita oleh perusahaan (misal kerugian tahun 2021) dapat dikompensasikan dengan laba fiskal mulai tahun pajak berikutnya (tahun 2022) dan seterusnya, paling lama sampai tahun...

a)

2024

b)

2025

c)

2026

d)

2027

60.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diklasifikasikan sebagai Pajak Multitahap karena...

a)

Dikenakan hanya pada tahap penjualan akhir kepada konsumen

b)

Dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi

c)

PPN terutang dihitung dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

d)

Bebannya dapat dialihkan ke pihak lain

61.

PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia (PPh Pasal 24) dengan batas maksimum yang ditentukan. Metode penghindaran pajak berganda ini disebut...

a)

Metode Pembebasan (Exemption)

b)

Metode Kredit Terbatas (Ordinary Credit)

c)

Metode Kredit Penuh (Full Credit)

d)

Metode Lumpsum

62.

Dalam konteks perlawanan aktif, yang dimaksud dengan "Melalaikan Pajak" adalah...

a)

Menghitung dan membayar pajak sekecil mungkin tanpa melanggar UU

b)

Tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan (misal: tidak menyetor PPh yang sudah dipotong)

c)

Memalsukan data untuk mengurangi pajak

d)

Menolak pemeriksaan pajak

63.

Jika seorang Warga Negara Indonesia (WNI) telah bekerja di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka status Subjek Pajaknya adalah...

a)

Subjek Pajak Dalam Negeri

b)

Subjek Pajak Luar Negeri

c)

Wajib Pajak Non-Efektif

d)

Warisan yang Belum Terbagi

64.

Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi, dan transaksi pengalihan harta berupa tanah/bangunan, diatur dalam...

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 23

c)

PPh Pasal 4 ayat (2)

d)

PPh Pasal 26

65.

Tarif pajak yang persentasenya semakin rendah sejalan dengan pertambahan dasar pengenaan pajaknya (misalnya 25% untuk Rp10 juta, 20% untuk Rp20 juta) disebut...

a)

Tarif Progresif

b)

Tarif Proporsional

c)

Tarif Degresif

d)

Tarif Tetap

66.

Hukum Pajak Formal mengatur beberapa hal berikut, kecuali...

a)

Tata cara pengajuan keberatan dan banding

b)

Ketentuan mengenai tarif dan objek pajak

c)

Kewajiban mendaftarkan NPWP

d)

Sanksi administrasi dan pidana perpajakan

67.

Dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak...

a)

Perumahan dengan NJOP di bawah Rp1 miliar

b)

Sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan

c)

Perumahan dengan NJOP di atas Rp1 miliar

d)

Rumah susun sederhana

68.

Konsep "The Substance Over Form Principle" dalam PPh menekankan bahwa yang paling menentukan dalam pengenaan pajak adalah...

a)

Bentuk formal yuridis dari transaksi

b)

Hakekat ekonomis yang sebenarnya dari suatu transaksi

c)

Kepastian hukum dalam peraturan

d)

Pengakuan akuntansi

69.

Pengenaan pajak atas Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah Penghasilan Neto...

a)

Teori Asuransi

b)

Teori Kepentingan

c)

Teori Daya Pikul

d)

Teori Bakti

70.

Dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah implementasi dari teori apa?

a)

Teori Daya Pikul

b)

Teori Asuransi

c)

Teori Kewajiban Mutlak

d)

Teori Kepentingan

71.

Penghasilan yang diterima oleh PT A berupa dividen dari penyertaan modal di PT B (perusahaan dalam negeri) dengan kepemilikan saham ≥50% dari modal yang disetor, maka dividen tersebut...

a)

Merupakan Objek PPh Final

b)

Merupakan Objek PPh Tidak Final

c)

Dikecualikan dari Objek PPh

d)

Dikenakan PPh Pasal 23

72.

Kewajiban Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan diatur dalam...

a)

Undang-Undang PPh

b)

Undang-Undang PPN

c)

Undang-Undang KUP

d)

Undang-Undang PPSP

73.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya disebut...

a)

Self Assessment

b)

Official Assessment

c)

Withholding System

d)

Final Assessment

74.

Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang menjadi Pajak Daerah (Perdesaan dan Perkotaan) adalah...

a)

PBB

b)

PPh

c)

PPN

d)

Bea Meterai

75.

Laba usaha atau keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak disebut sebagai objek...

a)

Pajak

b)

Subsidi

c)

Hibah

d)

Retribusi

76.

Hak untuk melakukan penagihan pajak yang gugur setelah melampaui jangka waktu tertentu disebut...

a)

Daluwarsa

b)

Kompensasi

c)

Restitusi

d)

Angsuran

77.

Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan berupa denda, bunga, dan kenaikan disebut sanksi...

a)

Administrasi

b)

Pidana

c)

Perdata

d)

Disipliner

78.

Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak disebut...

a)

SPT

b)

SSP

c)

SKPKB

d)

NPWP

79.

Asas pemungutan pajak yang mendasarkan pengenaan pajak pada tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak disebut...

a)

Domisili

b)

Sumber

c)

Teritorial

d)

Keadilan

80.

Dalam sistem perpajakan, badan atau instansi pemerintah yang bertugas memungut dan mengawasi pajak disebut...

a)

Fiskus

b)

Fiskal

c)

Auditor

d)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

81.

Teori pemungutan pajak yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara karena mendapat jaminan perlindungan dari negara disebut...

(a)  

82.

Dalam PPh, batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi disebut...

(a)  

83.

Laba usaha atau keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak disebut sebagai Objek...

(a)  

84.

Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan berupa denda, bunga, dan kenaikan disebut sanksi...

(a)  

85.

Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak disebut...

(a)  

86.

Asas pemungutan pajak yang mendasarkan pengenaan pajak pada tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak disebut...

(a)  

87.

Hukum Khusus mengesampingkan Hukum Umum merujuk pada hubungan Hukum Pajak dengan Hukum...

(a)  

Similar Resources on Wayground

Soal SOP Satpol PP

84 questions

Soal SOP Satpol PP

quiz

Worksheet

•

University

PPKN Grade 3 Final

89 questions

PPKN Grade 3 Final

quiz

Worksheet

•

3rd Grade - University

Kelompok Sosial

87 questions

Kelompok Sosial

quiz

Worksheet

•

11th Grade - University

Soal MAPSI HOTS Kelas 1-2

85 questions

Soal MAPSI HOTS Kelas 1-2

quiz

Worksheet

•

University

MKWN4110 - Pancasila

90 questions

MKWN4110 - Pancasila

quiz

Worksheet

•

University

Kisi-kisi Soal UKG BK PA 2024_1

90 questions

Kisi-kisi Soal UKG BK PA 2024_1

quiz

Worksheet

•

University