WorksheetsWEWENANG DAN KEWENANGAN
Total questions: 92
Worksheet time: 46mins
Pada gambar, istilah wewenang dijelaskan. Manakah yang paling tepat menggambarkan esensi wewenang dalam administrasi publik?
Kebebasan moral mempengaruhi opini warga
Kemampuan teknis menyusun anggaran publik
Kewajiban etis menjaga netralitas birokrasi
Hak resmi untuk mengambil keputusan pemerintahan
Bedakan wewenang dan kewenangan berdasarkan fokus tindakannya dalam ranah negara.
Wewenang hak mengambil keputusan, kewenangan kekuasaan bertindak
Wewenang kekuasaan bertindak, kewenangan hak mengambil keputusan
Wewenang tugas administratif rutin, kewenangan kebijakan publik strategis
Wewenang norma sosial umum, kewenangan hukum privat kontraktual
Seorang pejabat ingin menutup sementara layanan publik karena keadaan darurat. Agar tindakan sah, apa yang harus dimiliki pejabat tersebut?
Wewenang untuk memutuskan dan/atau bertindak
Kewenangan moral dari masyarakat lokal
Kemampuan teknis mengelola sumber daya
Mandat informal dari rekan sejawat
Apa hak utama Pejabat Pemerintahan terkait penggunaan kewenangan dalam proses administrasi?
Menolak semua keputusan dari badan berwenang
Menggunakan kewenangan untuk keputusan dan tindakan
Mengedepankan kepentingan pribadi dalam keputusan
Mengalihkan kewenangan kepada pihak swasta
Ketika menggunakan kewenangan, dasar yang wajib dipenuhi oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah apa?
Instruksi lisan tanpa dokumentasi
Pertimbangan politik dan dukungan partai
Kesepakatan informal antar pejabat
Peraturan perundang-undangan dan AUPB
Sebuah keputusan administrasi dianggap sah apabila ditetapkan oleh siapa?
Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang
Tokoh masyarakat berpengaruh di daerah
Komite ad hoc tanpa mandat hukum
Perusahaan mitra dalam proyek publik
Identifikasi pelanggaran yang dilarang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berkaitan dengan kewenangan.
Menetapkan keputusan oleh pejabat berwenang
Menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten
Mematuhi AUPB dalam setiap tindakan resmi
Menyalahgunakan kewenangan untuk menetapkan keputusan
Mana pernyataan yang paling tepat menggambarkan atribusi dalam kewenangan administrasi negara?
Penyerahan kewenangan dengan tanggung jawab tetap pada pemberi
Pengalihan kewenangan sementara untuk situasi darurat
Pemberian kewenangan oleh undang-undang dasar atau undang-undang
Pelimpahan tugas dari pejabat lebih tinggi kepada pejabat lebih rendah
Dalam delegasi kewenangan, bagaimana status tanggung jawab dan tanggung gugat?
Berpindah sepenuhnya kepada penerima delegasi
Tetap melekat pada pemberi kewenangan
Dibagi proporsional antara pemberi dan penerima
Tidak diatur dalam ketentuan formal
Apa perbedaan utama antara delegasi dan mandat dalam pelimpahan kewenangan pemerintahan?
Delegasi bersifat sementara, mandat berlaku permanen
Delegasi bersumber dari undang-undang, mandat dari peraturan menteri
Delegasi hanya untuk badan, mandat hanya untuk pejabat
Delegasi memindahkan tanggung jawab, mandat mempertahankan tanggung jawab pada pemberi
Manakah syarat utama agar suatu kewenangan diperoleh melalui atribusi?
Dicantumkan dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang
Ditentukan melalui peraturan kepala daerah setempat
Diusulkan oleh pejabat senior tanpa dasar hukum
Disepakati dalam keputusan rapat internal lembaga
Seorang pejabat mendapatkan kewenangan baru melalui atribusi. Siapa yang memegang tanggung jawab atas penggunaan kewenangan tersebut?
Pejabat yang bersangkutan atau badan pemerintah penerima
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemberi mandat
Atasan langsung di kementerian terkait
Mahkamah Agung sebagai pengawas yudisial
Dalam kondisi umum, apakah kewenangan atribusi dapat didelegasikan kepada pejabat lain?
Tidak dapat didelegasikan kecuali diatur tegas oleh UUD atau undang-undang
Selalu dapat didelegasikan demi efisiensi birokrasi
Dapat didelegasikan melalui surat keputusan internal
Hanya dapat didelegasikan atas persetujuan pejabat atasan
Manakah syarat utama agar suatu kewenangan dapat diperoleh melalui delegasi dalam pemerintahan?
Ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan daerah
Diafirmasi melalui keputusan internal unit kerja
Disetujui oleh mayoritas pegawai instansi
Diumumkan dalam rapat koordinasi mingguan
Pernyataan yang tepat mengenai pembatasan delegasi lanjutan adalah:
Tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali diatur undang-undang
Bergantung pada kebijakan pimpinan tanpa aturan tertulis
Selalu boleh didelegasikan ke semua level organisasi
Hanya dilarang pada instansi pusat, bukan daerah
Pada pelaksanaan kewenangan berdasarkan delegasi, jika menimbulkan ketidakefektifan, tindakan yang sah adalah:
Pemberi delegasi menarik kembali kewenangan yang didelegasikan
Menaikkan anggaran agar efektivitas meningkat
Penerima delegasi memindahkan kewenangan ke pihak ketiga
Membiarkan berjalan sampai periode anggaran berakhir
Siapakah yang memegang tanggung jawab atas kewenangan yang diperoleh melalui delegasi?
Pemberi delegasi sebagai penanggung jawab utama
Menteri terkait sebagai penanggung jawab
Unit pengawasan internal instansi
Penerima delegasi sebagai pemegang tanggung jawab
Identifikasi pernyataan yang paling tepat mengenai sumber kewenangan melalui delegasi.
Ditentukan oleh rekomendasi tim ahli independen
Diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan lain
Muncul spontan dari praktik birokrasi harian
Terbentuk dari tradisi administrasi tanpa aturan
Pemberi delegasi dapat menggunakan sendiri kewenangan yang telah didelegasikan dengan ketentuan:
Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan
Jika masa berlaku delegasi kurang dari satu tahun
Selama tidak ada keberatan dari publik umum
Apabila penerima delegasi menyetujuinya secara tertulis
Manakah syarat formal sebelum kewenangan hasil delegasi dapat disubdelegasikan?
Dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis
Disampaikan melalui surat edaran pimpinan
Diumumkan kepada publik melalui konferensi
Dicatat dalam notulen rapat internal
Apa batas tingkat paling rendah penerima sub-delegasi dalam struktur pemerintahan?
Tiga tingkat di bawah pemberi kewenangan
Setara dengan pemberi kewenangan
Satu tingkat di bawah pemberi kewenangan
Dua tingkat di bawah pemberi kewenangan
Seorang kepala dinas ingin mensubdelegasikan kewenangan kepada unit di luar pemerintah daerahnya. Berdasarkan prinsip sub-delegasi yang benar, apa tindakan yang tepat?
Melakukan jika ada publikasi di media massa
Tidak melakukan karena harus dalam lingkungan pemerintahan sendiri
Menunda sampai ada persetujuan lisan dari kepala daerah
Melanjutkan karena lintas instansi meningkatkan efisiensi
Apa syarat umum sebuah Badan/Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat?
Ditugaskan oleh atasan dan tugas rutin
Tugas insidental dan tanpa atasan
Penunjukan publik dan referendum
Kontrak kerja personal dan swadaya
Pernyataan yang tepat tentang pemberian Mandat antarlembaga adalah:
Dapat diberikan kepada bawahan kecuali diatur lain
Hanya boleh lintas kementerian setiap saat
Wajib melalui persetujuan DPR terlebih dulu
Tidak boleh kepada unit yang berada di bawahnya
Apa kewajiban penerima Mandat terkait penyebutan kewenangan saat bertindak?
Menyebut atas nama pemberi Mandat
Menyebut jabatannya sendiri saja
Diam dan tidak menyebut sumber
Menyebut nama unit teknis lapangan
Dalam kondisi pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat tidak efektif, langkah yang dapat diambil pemberi Mandat adalah:
Memberi sanksi administratif otomatis
Membiarkan hingga evaluasi tahunan
Mengalihkan ke pejabat lain tanpa dasar
Menarik kembali Wewenang yang dimandatkan
Batasan utama bagi penerima Mandat terkait keputusan strategis adalah:
Dapat tetapkan kebijakan anggaran unitnya bebas
Wajib keluarkan keputusan strategis saat diperlukan
Boleh ubah status hukum organisasi sewaktu-waktu
Tidak berwenang ambil keputusan strategis berdampak luas
Siapakah yang menanggung tanggung jawab atas Wewenang yang diperoleh melalui Mandat?
Sepenuhnya pada penerima Mandat
Tetap pada pemberi Mandat
Berpindah ke sekretariat umum
Dibagi rata oleh semua unit
Menurut diagram, pembatasan kewenangan pejabat pemerintahan mencakup aspek apa saja?
Waktu berlakunya kewenangan, wilayah, dan cakupan materi
Struktur organisasi, anggaran, dan jumlah pegawai
Prosedur pelayanan, etika kerja, dan sanksi disiplin
Jenis jabatan, masa kerja pegawai, dan pendidikan
Pejabat X mengeluarkan keputusan setelah masa kewenangannya berakhir. Berdasarkan batasan dalam diagram, apa implikasi utamanya?
Keputusan berpotensi batal karena melewati batas waktu kewenangan
Keputusan tetap sah karena didukung oleh atasan langsung
Keputusan otomatis berlaku di seluruh wilayah negara
Keputusan hanya terbatas pada cakupan materi tertentu
Sebuah badan memiliki kewenangan di tingkat provinsi. Tindakan yang dilakukan di kabupaten provinsi lain menyalahi batas apa dalam diagram?
Batas wilayah berlakunya kewenangan
Batas waktu pelaksanaan kewenangan
Batas cakupan bidang materi
Batas hierarki jabatan struktural
Apa langkah awal yang wajib dilakukan badan/pejabat pemerintah untuk mencegah sengketa kewenangan?
Menetapkan koordinasi lintas kementerian secara ad hoc
Menerapkan kepatuhan dalam penggunaan kewenangan
Mendelegasikan semua kewenangan ke unit teknis
Mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
Siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan melalui koordinasi ketika para pihak masih berada dalam satu rantai komando?
Komisi Pemberantasan Korupsi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Inspektorat jenderal lintas kementerian
Atasan pejabat pemerintah yang bersengketa
Dalam koordinasi penyelesaian sengketa kewenangan, kapan kesepakatan menjadi mengikat bagi para pihak?
Jika ditandatangani oleh seluruh menteri terkait
Ketika disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna
Setelah diumumkan kepada publik melalui media massa
Selama tidak merugikan keuangan negara atau lingkungan
Bagaimana mekanisme terakhir jika koordinasi antar atasan pejabat pemerintah tidak menghasilkan kesepakatan di lingkungan pemerintahan?
Diputuskan oleh Presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi
Dialihkan ke peradilan umum untuk putusan kasasi
Ditetapkan melalui peraturan menteri teknis terkait
Diserahkan kepada mediasi independen internasional
Sengketa kewenangan yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh lembaga apa?
Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi
Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor negara
Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya
Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan hakim
Manakah kondisi yang menuntut penyelesaian sengketa kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khusus?
Ketika melibatkan organisasi kemasyarakatan lokal
Ketika menyangkut pelayanan publik tingkat kelurahan
Ketika terjadi konflik antarpegawai nonstruktural
Ketika menimbulkan kerugian keuangan negara atau aset
Skenario: Dua direktorat jenderal berselisih soal kewenangan pengawasan dan atasan langsung mereka mengupayakan koordinasi. Apa prioritas tindakan strategis agar tercapai kesepakatan yang sah?
Menyusun notulensi rapat teknis tanpa batasan waktu
Memastikan hasil koordinasi tidak merugikan keuangan negara
Memindahkan kewenangan ke unit dengan anggaran terbesar
Menunggu arahan Presiden sebelum diskusi teknis dimulai
Skenario: Koordinasi antar atasan gagal mencapai kesepakatan, dan terdapat indikasi dampak pada aset negara. Langkah strategis paling tepat selanjutnya adalah apa?
Mengalihkan sengketa ke arbitrase komersial nasional
Membentuk panitia ad hoc di bawah DPR untuk mediasi
Segera membawa perkara ke Mahkamah Agung untuk kasasi
Meminta Presiden mengambil keputusan tingkat terakhir
Dalam konteks administrasi negara, apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang?
Pelaksanaan tugas dalam wilayah yurisdiksi
Delegasi kewenangan kepada pejabat berwenang
Penggunaan kewenangan sesuai batas hukum
Penggunaan kewenangan untuk tujuan yang salah
Manakah contoh larangan melampaui wewenang menurut diagram?
Melampaui masa jabatan atau batas waktu
Menggunakan anggaran sesuai peraturan
Mendelegasikan tugas kepada bawahan
Menyusun rencana kerja tahunan
Seorang pejabat mengambil keputusan di luar wilayah berlakunya kewenangan. Tindakan tersebut termasuk kategori apa?
Bertentangan dengan tujuan pemberian
Melampaui batas wilayah kewenangan
Kurang dasar hukum tindakan
Di luar cakupan materi wewenang
Jika suatu keputusan dibuat tanpa dasar kewenangan yang diberikan, larangan apa yang dilanggar?
Larangan bertindak sewenang-wenang
Larangan menggunakan diskresi
Larangan melampaui wewenang
Larangan mencampuradukkan wewenang
Manakah yang termasuk larangan mencampuradukkan wewenang berdasarkan diagram?
Di luar cakupan materi wewenang
Melampaui masa jabatan ditetapkan
Bertentangan dengan putusan pengadilan
Melampaui batas wilayah yurisdiksi
Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori apa?
Larangan diskresi kebijakan
Larangan melampaui wewenang
Larangan mencampuradukkan wewenang
Larangan bertindak sewenang-wenang
Seorang pejabat mengabaikan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap saat bertindak. Ini melanggar larangan apa?
Larangan melampaui wewenang
Larangan mencampuradukkan wewenang
Larangan bertindak sewenang-wenang
Larangan penggunaan anggaran
Siapa yang melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan?
Komite etik partai politik
LSM independen nasional
Aparat pengawasan intern pemerintah
Lembaga peradilan pidana khusus
Hasil pengawasan yang mungkin ditemukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah TIDAK termasuk yang mana?
Tidak terdapat kesalahan teridentifikasi
Kesalahan pidana berat secara langsung
Kesalahan administratif menimbulkan kerugian negara
Kesalahan administratif tanpa kerugian negara
Jika ditemukan kesalahan administratif tanpa kerugian negara, tindak lanjut yang tepat adalah apa?
Penyidikan pidana oleh kejaksaan
Pemecatan pejabat terkait segera
Penyempurnaan administrasi sesuai peraturan
Pengembalian kerugian negara sepuluh hari
Kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus ditindaklanjuti dengan batas waktu apa?
Pelaporan ke DPR dalam 14 hari kerja
Pengembalian kerugian paling lama 10 hari kerja
Audit ulang dalam 30 hari kalender
Sidang disiplin dalam 7 hari kalender
Dalam kondisi kerugian negara terjadi karena kesalahan administratif tanpa unsur penyalahgunaan wewenang, pihak yang menanggung pengembalian adalah siapa?
Badan Pemerintahan terkait
Perusahaan mitra swasta
Aparat pengawasan intern
Pejabat pemerintahan pribadi
Kerugian negara akibat kesalahan administratif yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dibebankan kepada siapa?
Badan Pemerintahan secara umum
Pejabat Pemerintahan terkait
Unit pengawasan internal
Kementerian Keuangan pusat
Urutkan langkah tindak lanjut saat ditemukan kesalahan administratif dengan kerugian negara:
Pelaporan ke DPR, peninjauan anggaran
Pemecatan pejabat, audit eksternal
Pembinaan etika, sosialisasi ulang
Penetapan hasil, pengembalian maksimal 10 hari
Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai kategori hasil pengawasan intern?
Tidak ada kesalahan, kesalahan administratif, kesalahan administratif menimbulkan kerugian
Temuan mayor, temuan minor, rekomendasi umum
Kesalahan pidana ringan, kesalahan berat, pelanggaran etik
Kepatuhan penuh, ketidakpatuhan sebagian, pelanggaran total
Apa kewenangan utama Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah?
Menyusun kebijakan disiplin internal lembaga
Melakukan audit keuangan atas badan pemerintahan
Menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran wewenang
Menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang
Siapa yang dapat mengajukan permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara?
Partai politik nasional
Lembaga swadaya masyarakat
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
Warga negara perseorangan
Batas waktu maksimal bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus permohonan yang diajukan adalah
7 hari kerja sejak penerimaan berkas
30 hari kerja sejak sidang pertama
21 hari kerja sejak permohonan diajukan
14 hari kalender sejak registrasi perkara
Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, upaya hukum yang tersedia adalah
Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Mediasi ulang di pengadilan yang sama
Peninjauan kembali tanpa banding
Kasasi langsung ke Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding dalam jangka waktu paling lama
45 hari kerja sejak sidang perdana banding
14 hari kerja sejak berkas diterima
30 hari kalender sejak putusan pertama dibacakan
21 hari kerja sejak permohonan banding diajukan
Sifat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah
Tidak memiliki kekuatan eksekutorial
Dapat diubah oleh pengadilan tingkat pertama
Final dan mengikat bagi para pihak
Hanya bersifat rekomendasi administratif
Istilah AUPB dalam administrasi negara merujuk pada apa?
Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Kerangka politik partai dalam sistem pemerintahan
Prosedur teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah
Kumpulan sanksi atas pelanggaran aparatur negara
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, apa fungsi utama AUPB bagi pejabat pemerintahan?
Pedoman penggunaan wewenang dalam keputusan
Panduan kampanye politik partai
Dasar penggalangan dana untuk program
Kerangka promosi jabatan aparatur
Situasi: Seorang pejabat akan menetapkan keputusan administratif. Agar selaras dengan AUPB, langkah mana yang paling tepat?
Menunggu arahan tidak resmi dari rekan
Mengikuti kebiasaan lama tanpa evaluasi
Mengutamakan kepentingan kelompok pendukung
Merujuk prinsip sebagai acuan penggunaan wewenang
Manakah yang termasuk asas AUPB yang menekankan kepastian aturan dan perlindungan hak warga?
Kepastian hukum dalam keputusan
Pelayanan yang baik dan cepat
Kemanfaatan bagi masyarakat luas
Keterbukaan proses informasi
Asas yang mendorong penggunaan wewenang secara proporsional untuk menghasilkan nilai bagi publik adalah?
Kepastian hukum prosedural
Ketidakberpihakan pada pihak
Kecermatan dalam administrasi
Kemanfaatan bagi kepentingan umum
Jika pejabat wajib menilai fakta secara teliti sebelum menetapkan keputusan, asas yang digunakan adalah?
Kecermatan dalam penetapan
Keterbukaan dokumen publik
Pelayanan yang baik administrasi
Tidak menyalahgunakan kewenangan
Seorang pejabat menghindari keberpihakan saat memproses izin. Ini menggambarkan asas?
Ketidakberpihakan dalam keputusan
Kepentingan umum dan sosial
Kepastian hukum perizinan
Kemanfaatan kebijakan publik
Manakah contoh penerapan asas tidak menyalahgunakan kewenangan?
Menunda layanan demi hadiah
Menggunakan jabatan untuk keluarga
Memutuskan sesuai batas kewenangan
Menyembunyikan informasi proses
Asas yang menuntut akses informasi kebijakan kepada masyarakat adalah?
Kepastian hukum regulasi
Kemanfaatan keputusan publik
Kecermatan analisis data
Keterbukaan dalam pemerintahan
Ketika prioritas kebijakan adalah manfaat kolektif, asas yang relevan paling tepat adalah?
Kepentingan umum sebagai acuan
Kepastian hukum yang ketat
Pelayanan yang baik responsif
Ketidakberpihakan terhadap pihak
Standar layanan yang ramah, cepat, dan akurat menggambarkan asas?
Kemanfaatan bagi masyarakat
Keterbukaan data kebijakan
Kecermatan dalam evaluasi
Pelayanan yang baik kepada publik
Pernyataan yang tepat mengenai asas umum di luar AUPB adalah?
Selalu mengikat tanpa putusan
Dapat menjadi dasar penilaian hakim
Hanya berlaku pada eksekutif
Tidak boleh dipertimbangkan hakim
Merujuk gambar timbangan dan palu hakim, apa inti dari asas kepastian hukum dalam kebijakan pemerintahan?
Penyesuaian kebijakan pada tekanan politik sesaat
Penerapan sanksi berdasarkan pertimbangan subjektif
Pengutamaan ketentuan perundang-undangan yang pasti
Kebebasan menafsirkan aturan secara fleksibel
Seorang pejabat menyusun kebijakan tanpa merujuk aturan tertulis demi percepatan layanan. Berdasarkan prinsip kepastian hukum, tindakan yang tepat adalah?
Mencari dukungan publik untuk melegitimasi kebijakan
Menyesuaikan kebijakan agar patuh pada peraturan yang berlaku
Menghentikan dan menunggu arahan pimpinan daerah
Melanjutkan karena tujuan layanan lebih penting
Apa yang paling tepat menggambarkan asas kemanfaatan dalam administrasi negara?
Menonjolkan kepentingan pemerintah semata
Menyeimbangkan berbagai kepentingan secara adil
Memilih kepentingan mayoritas setiap saat
Mendahulukan generasi mendatang selalu
Mengutamakan kepentingan individu di atas publik
Situasi: Pemerintah merencanakan pembangunan jalan baru. Manakah keputusan yang mencerminkan keseimbangan kepentingan individu, masyarakat, dan generasi mendatang?
Mengabaikan akses publik demi lahan swasta
Menunda tanpa batas karena protes sebagian warga
Membangun cepat tanpa kajian lingkungan
Membangun dengan amdal, relokasi adil, ruang hijau
Mengutamakan investor asing tanpa konsultasi
Manakah pasangan kepentingan yang harus dipertimbangkan seimbang dalam asas kemanfaatan?
Individu dan individu lain
Individu dan teknologi baru
Pasar dan inflasi
Anggaran dan birokrasi
Media dan opini internasional
Kebijakan subsidi pertanian dirancang agar menguntungkan petani lokal. Untuk memenuhi asas kemanfaatan, apa tambahan pertimbangan yang paling tepat?
Preferensi pejabat tertentu
Keuntungan politik jangka pendek
Dampak bagi konsumen dan lingkungan
Tren media sosial sesaat
Kecepatan penyaluran dana saja
Apa yang menjadi inti dari asas ketidakberpihakan dalam tindakan pemerintah?
Mengikuti tekanan publik tanpa pertimbangan
Mengutamakan kepentingan pejabat tertentu
Menjaga netralitas dan tidak diskriminatif
Memihak kelompok mayoritas demi stabilitas
Seorang pejabat menerima dua permohonan izin dari pelaku usaha besar dan UMKM. Bagaimana penerapan asas ketidakberpihakan?
Menolak UMKM untuk mengurangi beban kerja
Mengikuti saran rekan kerja yang berpihak
Menilai kedua permohonan dengan pertimbangan adil
Memberi prioritas pada usaha besar karena pajak
Apa inti dari asas kecermatan dalam administrasi negara?
Keputusan berdasarkan tekanan publik sesaat
Keputusan mengikuti intuisi pejabat semata
Keputusan berbasis informasi lengkap dan akurat
Keputusan cepat tanpa verifikasi mendalam
Seorang pejabat akan menetapkan keputusan penting. Tindakan mana yang paling mencerminkan penerapan asas kecermatan?
Mengumpulkan dokumen legal lengkap sebelum menetapkan
Menunda tanpa melakukan penelusuran data
Mengandalkan pengalaman pribadi tanpa bukti
Meminta persetujuan lisan rekan kerja saja
Apa inti dari Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam administrasi negara?
Mengutamakan efisiensi anggaran publik
Mendorong inovasi kebijakan tanpa batasan
Melarang penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi
Memberi keleluasaan pejabat memperluas kewenangan
Seorang pejabat menerima hadiah mahal dari kontraktor sebagai imbalan mempercepat izin. Tindakan paling sesuai dengan asas ini adalah?
Meminta hadiah lebih kecil agar tidak mencolok
Menolak hadiah dan memproses izin sesuai prosedur
Mengalihkan izin ke bawahan lalu menerima hadiah
Menerima hadiah lalu melaporkan setelah izin selesai
Jika pejabat menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pemberiannya, apa konsekuensi normatif menurut asas ini?
Tindakan dianggap kebijakan diskresi sah
Tindakan dikategorikan penyalahgunaan wewenang
Tindakan merupakan bagian dari pelayanan prima
Tindakan termasuk penghematan anggaran
Manakah yang paling tepat menggambarkan tujuan utama asas keterbukaan dalam pemerintahan?
Mengutamakan efisiensi birokrasi di atas hak publik
Membatasi informasi agar tidak menimbulkan kritik publik
Memberi akses informasi yang benar dan jujur
Meningkatkan citra pejabat melalui publikasi media
Situasi mana yang paling sesuai dengan penerapan asas keterbukaan sekaligus melindungi hak?
Publik bebas mengunduh data warga termasuk nomor pribadi
Pemda merilis laporan anggaran, menyensor data rahasia negara
Pejabat membagikan rumor internal untuk menunjukkan transparansi
Semua rapat pemerintah ditayangkan tanpa penyaringan informasi
Sebuah dinas menerima permintaan data dari jurnalis. Apa langkah paling tepat untuk menyeimbangkan transparansi dan perlindungan?
Menolak semua permintaan informasi tanpa alasan jelas
Menunda tanpa batas untuk menghindari risiko kebocoran
Memberikan seluruh arsip termasuk data pribadi lengkap
Memberikan informasi relevan, menyamarkan identitas pribadi
Apa inti dari asas kepentingan umum dalam administrasi negara?
Memprioritaskan keuntungan kelompok elite
Mengutamakan kepentingan birokrasi internal
Menjaga stabilitas tanpa perubahan sosial
Mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum
Kebijakan pelayanan publik yang paling selaras dengan asas kepentingan umum adalah kebijakan yang bersifat…
Represif, hierarkis, berorientasi kepentingan sempit
Aspiratif, akomodatif, selektif, tidak diskriminatif
Populis, pragmatis, temporer, tanpa partisipasi
Eksklusif, elitis, tertutup, tidak transparan
Manakah yang paling tepat menggambarkan asas pelayanan yang baik dalam administrasi negara?
Pelayanan tepat waktu, prosedur jelas, sesuai standar
Pelayanan murah, cepat, tanpa aturan tertulis
Pelayanan inovatif, berubah-ubah, menyesuaikan tren
Pelayanan ramah, fleksibel, mengikuti kebiasaan lokal
Sebuah kantor pelayanan menetapkan biaya transparan, alur permohonan tertulis, dan batas waktu penyelesaian. Kebijakan tambahan mana yang paling memperkuat kualitas pelayanan agar sejalan dengan asas pelayanan yang baik?
Menyesuaikan prosedur dengan standar pelayanan berlaku
Menghapus dokumentasi agar proses lebih sederhana
Memberi diskon biaya untuk pemohon tertentu saja
Membiarkan petugas menentukan waktu penyelesaian bebas
