wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz Pendidikan Kewarganegaraan

Total questions: 52

Worksheet time: 29mins

Name
Class
Date
1.

Apa tujuan utama negara hukum menurut UUD NRI 1945?

a)

Menjamin kekuasaan politik

b)

Menegakkan keadilan dan kepastian hukum

c)

Mengatur kekuasaan presiden

d)

Melindungi kepentingan ekonomi

2.

Penegakan hukum yang berkeadilan menuntut keseimbangan antara …

a)

Keadilan formal dan ekonomi

b)

Kepastian hukum dan keadilan substantif

c)

Moralitas dan sosialisme

d)

Politik dan budaya

3.

Siapa saja yang termasuk aparat penegak hukum?

a)

Polisi, Jaksa, Hakim

b)

DPR, Presiden, Gubernur

c)

Polisi, Menteri, TNI

d)

Jaksa, Notaris, Pegawai pajak

4.

Penegakan hukum yang adil harus bersifat …

a)

Parsial

b)

Responsif dan akuntabel

c)

Terpimpin

d)

Kultural dan politis

5.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan tentang …

a)

Kebebasan beragama

b)

Hak atas perlindungan hukum yang adil

c)

Kebebasan pers

d)

Kewajiban warga negara

6.

Hukum adat di Indonesia merupakan contoh dari sumber hukum …

a)

Politik

b)

Historis

c)

Ekonomi

d)

Internasional

7.

UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang …

a)

HAM

b)

KDRT

c)

Informasi Publik

d)

Bantuan Hukum

8.

Sumber sosiologis hukum berarti hukum harus …

a)

Mengikuti kebutuhan masyarakat

b)

Berdasarkan kekuasaan pemerintah

c)

Meniru sistem hukum asing

d)

Mengabaikan adat

9.

KPK dibentuk untuk …

a)

Mengatur ekonomi

b)

Mengawasi DPR

c)

Memberantas korupsi

d)

Mengatur peradilan agama

10.

Pada masa Orde Baru, penegakan hukum cenderung …

a)

Independen

b)

Dipengaruhi politik

c)

Liberal

d)

Terbuka

11.

Reformasi hukum dimulai sejak …

a)

1945

b)

1965

c)

1998

d)

2004

12.

Amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip …

a)

Kekuasaan absolut

b)

Pemisahan kekuasaan

c)

Sentralisasi

d)

Kepemimpinan militer

13.

Mahkamah Konstitusi berwenang …

a)

Menegakkan hukum pidana

b)

Membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945

c)

Menetapkan kebijakan presiden

d)

Mengatur ekonomi nasional

14.

UU Nomor 16 Tahun 2011 menjamin …

a)

Kebebasan politik

b)

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin

c)

Perlindungan tenaga kerja

d)

Pendidikan gratis

15.

Salah satu tantangan besar penegakan hukum di Indonesia adalah …

a)

Banyaknya mahasiswa hukum

b)

Campur tangan politik

c)

Jumlah hakim terlalu banyak

d)

Sistem hukum terlalu terbuka

16.

Apa yang dimaksud dengan independensi yudisial?

a)

Hakim bekerja di bawah presiden

b)

Lembaga peradilan bebas dari intervensi

c)

Hakim memilih undang-undang sendiri

d)

Hukum ditentukan oleh rakyat

17.

“Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas” menggambarkan …

a)

Ketimpangan penegakan hukum

b)

Efisiensi hukum

c)

Keadilan substantif

d)

Sistem hukum terbuka

18.

UU Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang …

4 lines
19.

UU Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang …

a)

Hak Asasi Manusia

b)

Keterbukaan Informasi Publik

c)

Kekuasaan Kehakiman

d)

Reformasi hukum

20.

Lembaga yang berfungsi mengawasi perilaku hakim adalah …

a)

KPK

b)

Mahkamah Agung

c)

Komisi Yudisial

d)

DPR

21.

Konsep keadilan substantif menekankan pada …

a)

Prosedur hukum

b)

Hasil yang manusiawi dan adil

c)

Formalitas hukum

d)

Kekuasaan pemerintah

22.

Salah satu penyebab rendahnya akses keadilan di daerah terpencil adalah …

a)

Banyaknya LBH

b)

Biaya hukum yang tinggi

c)

Jumlah hakim berlebih

d)

Peradilan online

23.

Program e-court bertujuan untuk …

a)

Meningkatkan kecepatan akses hukum

b)

Menghapus lembaga peradilan

c)

Mengurangi jumlah hakim

d)

Mengatur sidang tertutup

24.

Contoh sumber politik dalam hukum Indonesia adalah …

a)

Hukum adat

b)

UU HAM dan UU Informasi Publik

c)

Peraturan adat Bali

d)

KUHP

25.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum adalah …

a)

Sebagai pengawas sosial

b)

Sebagai hakim

c)

Sebagai pembuat undang-undang

d)

Sebagai pelaku hukum

26.

Reformasi hukum 1999–2002 menghasilkan …

a)

Empat kali amandemen UUD 1945

b)

Penghapusan MK

c)

Sistem monarki

d)

Penghapusan HAM

27.

Siapa yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana keadilan sosial?

a)

Soetandyo Wignjosoebroto

b)

Jimly Asshiddiqie

c)

Satjipto Rahardjo

d)

Shant

28.

Penegakan hukum harus berorientasi pada …

a)

Kekuasaan

b)

Keadilan dan kemanusiaan

c)

Politik praktis

d)

Keuntungan ekonomi

29.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan untuk …

a)

Menyusun undang-undang

b)

Memberi pendampingan hukum bagi masyarakat miskin

c)

Mengatur kebijakan peradilan

d)

Menjadi saksi di pengadilan

30.

Peran Komnas HAM adalah …

a)

Membuat undang-undang

b)

Menegakkan keadilan politik

c)

Melindungi dan memajukan HAM

d)

Mengatur sidang pengadilan

31.

Salah satu bentuk hukum adat di Bali adalah …

a)

Hukum kolonial

b)

Pembagian warisan keluarga

c)

Peraturan desa modern

d)

KUH Perdata

32.

Dalam konteks politik hukum, Reformasi 1998 menandai …

a)

Pengetatan kekuasaan

b)

Demokratisasi dan transparansi hukum

c)

Pembubaran partai politik

d)

Pembekuan konstitusi

33.

Hukum dikatakan responsif jika …

a)

Kaku terhadap perubahan

b)

Peka terhadap kebutuhan masyarakat

c)

Hanya menguntungkan pejabat

d)

Tidak berubah

34.

Apa makna akuntabilitas berkelanjutan dalam hukum?

a)

Aparat hukum bertanggung jawab kepada publik

b)

Hukum tidak perlu dievaluasi

c)

Proses hukum bersifat tertutup

d)

Pengawasan hanya dilakukan pemerintah

35.

Disparitas kultural berarti …

a)

Kesamaan budaya

b)

Perbedaan nilai dan adat dengan hukum nasional

c)

Ketidakadilan ekonomi

d)

Keseragaman hukum

36.

Disparitas kultural berarti …

a)

Kesamaan budaya

b)

Perbedaan nilai dan adat dengan hukum nasional

c)

Ketidakadilan ekonomi

d)

Keseragaman hukum

37.

Penyelesaian sengketa secara adat di Sumba disebut …

a)

Restoratif

b)

Adat belis

c)

Arbitrase

d)

Mediasi digital

38.

Reformasi struktural hukum bertujuan untuk …

a)

Melemahkan peradilan

b)

Memperkuat sistem hukum transparan

c)

Menghapus lembaga hukum

d)

Mengurangi hak asasi

39.

Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) meliputi …

a)

Mediasi dan arbitrase

b)

Pemilu

c)

Hukum pidana

d)

Legislasi

40.

Keadilan formal hanya menekankan pada …

a)

Prosedur hukum

b)

Hasil yang adil

c)

Hak asasi

d)

Moral publik

41.

Faktor utama lemahnya penegakan hukum di daerah adalah …

a)

Banyak aparat

b)

Kurangnya kapasitas dan pelatihan

c)

Terlalu banyak bantuan hukum

d)

Akses digital terlalu luas

42.

“Penegakan hukum berkeadilan” berarti hukum harus …

a)

Ditegakkan tanpa pandang bulu

b)

Berdasarkan jabatan

c)

Mengutamakan elit

d)

Hanya mengatur rakyat

43.

Peran mahasiswa dalam penegakan hukum adalah …

a)

Agen perubahan dan pengawas publik

b)

Pembuat keputusan

c)

Penentu hukuman

d)

Hakim negara

44.

“Negara hukum” pertama kali ditegaskan dalam pasal …

a)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

b)

Pasal 28E ayat (2)

c)

Pasal 33 UUD 1945

d)

Pasal 2 ayat (4)

45.

Kelemahan utama sistem hukum Orde Baru adalah …

a)

Independen

b)

Terlalu politis

c)

Demokratis

d)

Efisien

46.

Nilai dasar hukum adat adalah …

a)

Musyawarah dan keseimbangan sosial

b)

Keuntungan ekonomi

c)

Kekuasaan elit

d)

Globalisasi

47.

Dalam konteks HAM, hukum harus …

a)

Melindungi setiap individu

b)

Mengutamakan pemerintah

c)

Mengabaikan adat

d)

Hanya berlaku di kota

48.

Reformasi hukum pasca 2004 fokus pada …

a)

Akses keadilan dan digitalisasi

b)

Sentralisasi kekuasaan

c)

Penghapusan HAM

d)

Pembubaran MK

49.

Transparansi peradilan berarti …

a)

Proses hukum dapat diawasi publik

b)

Hakim bebas tanpa kontrol

c)

Persidangan tertutup

d)

Hukum bersifat rahasia

50.

Keadilan sosial sebagai tujuan negara termuat dalam …

a)

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

b)

Pasal 28A

c)

Bab X UUD 1945

d)

Tap MPR No. IV

51.

Mengapa hukum harus menghargai kearifan lokal?

a)

Agar keadilan sesuai konteks masyarakat

b)

Untuk menggantikan hukum nasional

c)

Untuk melemahkan peradilan

d)

Supaya semua sama rata

52.

Esensi penegakan hukum yang berkeadilan adalah …

a)

Keadilan substantif dan akuntabilitas

b)

Kekuasaan politik

c)

Prosedur hukum saja

d)

Ekonomi dan bisnis