Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda PPKN
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) ditandai dengan penerapan sistem parlementer yang ternyata tidak sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila...
Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)
Kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab)
Ketiga (Persatuan Indonesia)
Keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan...)
Konsep "NASAKOM" (Nasionalis, Agama, Komunis) yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap menyimpang dari Pancasila karena...
Mengutamakan golongan agama
Memberikan ruang bagi ideologi komunis yang bertentangan dengan Sila Pertama
Terlalu fokus pada nasionalisme
Menolak kerja sama luar negeri
Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun dalam praktiknya, terjadi penyimpangan berupa...
Kebebasan berpendapat yang berlebihan
Maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Sistem multipartai yang terlalu banyak
Pemberontakan di berbagai daerah
Meskipun dianggap gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, Orde Baru dinilai berhasil dalam hal...
Penegakan supremasi hukum
Pembangunan ekonomi dan infrastruktur
Kebebasan pers
Pemberantasan KKN
Tantangan utama dalam penerapan Pancasila di era Reformasi (1998-sekarang) adalah...
Ancaman pemberontakan militer
Munculnya ideologi baru yang ingin mengganti Pancasila
Kebebasan yang kebablasan, lunturnya nilai sosial, dan merebaknya hoaks
Kepemimpinan presiden yang otoriter
Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah...
Pancasila dapat diubah kapan saja sesuai keinginan penguasa
Nilai-nilai dasar Pancasila dapat diubah oleh MPR
Pancasila dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya
Pancasila hanya berlaku di Indonesia
Ideologi yang bersifat kaku, totaliter, dan memaksakan nilai-nilainya kepada masyarakat tanpa boleh ada penafsiran lain disebut ideologi...
Terbuka
Tertutup
Demokratis
Modern
Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang bersifat abadi dan tidak dapat diubah merupakan...
Nilai Praksis
Nilai Instrumental
Nilai Dasar (Dimensi Idealitas)
Nilai Fungsional
Penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila dalam bentuk UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang (UU) disebut sebagai...
Nilai Dasar
Nilai Instrumental (Dimensi Normatif)
Nilai Praksis
Nilai Luhur
Sikap gotong royong, toleransi antarumat beragama, dan musyawarah dalam pemilihan ketua OSIS adalah contoh nyata dari...
Nilai Praksis (Dimensi Praktik)
Nilai Instrumental
Nilai Dasar
Nilai Statis
Keterbukaan Pancasila bukan berarti mengubah nilai dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki batas keterbukaan, yaitu...
Tidak boleh bertentangan dengan ideologi liberal
Tidak boleh menerima kemajuan teknologi
Tidak boleh mengubah nilai-nilai dasarnya dan tidak boleh bertentangan (misal: Komunisme, Liberalisme)
Tidak boleh digunakan dalam kehidupan bernegara
di lingkungan negara adalah...
Menggunakan produk buatan dalam negeri
Ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu)
Membantu korban bencana alam
Menghormati guru dan orang tua
Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 33, yang mengutamakan sistem ekonomi berdasarkan...
Persaingan bebas (liberalisme)
Penguasaan penuh oleh negara (etatisme)
Asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
Kepentingan individu semata
Sikap menerima keragaman suku, budaya, dan adat istiadat sebagai kekayaan bangsa merupakan perwujudan Pancasila Sila ke...
3 (Persatuan Indonesia)
1 (Ketuhanan Yang Maha Esa)
2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)
5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)
Perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional diwujudkan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan...
Hanya TNI dan Polri
TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung
Seluruh rakyat tanpa melibatkan TNI/Polri
Bantuan dari negara asing
Menghargai hasil karya orang lain dan tidak bergaya hidup mewah adalah contoh perwujudan Sila...
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dalam menghadapi kemajuan IPTEK di era globalisasi, sikap yang sesuai dengan Pancasila adalah...
Menolak semua kemajuan IPTEK karena merusak budaya
Menerima semua kemajuan IPTEK tanpa terkecuali
Menerima kemajuan IPTEK dengan menyaringnya menggunakan nilai-nilai Pancasila
Bersikap acuh tak acuh terhadap kemajuan IPTEK
Perilaku yang menunjukkan perwujudan Sila Kedua Pancasila di lingkungan sekolah adalah...
Rajin beribadah sesuai agamanya
Melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab
Tidak membeda-bedakan teman (anti-bullying) dan menjunjung tinggi HAM
Mengikuti upacara bendera dengan khidmat
Alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pengakuan tentang hak kodrat dan moral bangsa atas kemerdekaan, serta...
Ketetapan bahwa kemerdekaan adalah pemberian dari Belanda.
Klaim bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pengakuan bahwa negara Indonesia adalah negara serikat.
Pernyataan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah adanya cita-cita bangsa yaitu...
Menetapkan bentuk negara kesatuan.
Mewujudkan masyarakat yang berdaulat, adil, makmur, dan bersatu.
Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.
Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
Pernyataan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur..." pada alinea ketiga menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai karena...
atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
perjuangan bangsa asing
bantuan negara lain
kekayaan alam yang melimpah
perkembangan teknologi
Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat dasar-dasar pokok kaidah negara yang fundamental. Salah satu tujuan negara yang dirumuskan adalah...
Melaksanakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Memajukan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia.
Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat rumusan dasar negara, yaitu...
Bhinneka Tunggal Ika.
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan.
Pancasila.
Klausul dalam alinea keempat yang menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat menunjukkan adanya...
Asas kerakyatan atau demokrasi.
Asas persatuan.
Asas keadilan sosial.
Asas ketuhanan.
Hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah...
Proklamasi adalah penjabaran dari Pembukaan.
Pembukaan merupakan pertanggungjawaban dari Proklamasi.
Keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan.
Proklamasi adalah dasar hukum tertinggi.
Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan...
Demokrasi dan ekonomi bebas.
Persatuan.
Keadilan individu.
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pokok pikiran kedua yang mencantumkan negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pancaran dari Sila...
Pertama.
Kedua.
Ketiga.
Kelima.
Pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menekankan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Hal ini merupakan perwujudan dari Sila...
Pertama.
Kedua.
Ketiga.
Keempat.
Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini merupakan...
Dasar persatuan dan kemakmuran.
Dasar moral dan etika penyelenggaraan negara.
Tujuan utama negara.
Asas kedaulatan rakyat.
Pokok pikiran yang mengandung konsekuensi logis bahwa UUD harus mengandung ketentuan yang mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur adalah pokok pikiran...
Persatuan (I)
Keadilan Sosial (II)
Kedaulatan Rakyat (III)
Ketuhanan dan Kemanusiaan (IV)
Pokok pikiran kedua (Keadilan Sosial) mengandung konsekuensi bahwa UUD harus mengatur adanya sistem ekonomi yang dijiwai oleh...
Asas kekeluargaan.
Liberalisme.
Kapitalisme.
Etatisme murni.
Pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai norma fundamental negara yang...
Hanya berlaku selama masa Orde Lama.
Dapat diubah sewaktu-waktu oleh DPR.
Menjiwai seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945.
Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Dukungan terhadap pokok pikiran Persatuan di lingkungan sekolah adalah...
Menghormati teman yang sedang beribadah.
Memenangkan pemilihan ketua OSIS dengan cara curang.
Menghargai keberagaman suku dan budaya di antara teman.
Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
Perilaku yang mencerminkan sikap positif terhadap pokok pikiran Keadilan Sosial adalah...
Partisipasi aktif dalam kegiatan musyawarah warga untuk menentukan jadwal gotong royong merupakan wujud sikap positif terhadap pokok pikiran...
Persatuan.
Keadilan Sosial.
Kedaulatan Rakyat.
Ketuhanan dan Kemanusiaan.
Mengembangkan sikap toleransi, tidak melakukan diskriminasi, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan perwujudan sikap positif terhadap pokok pikiran...
Persatuan.
Ketuhanan dan Kemanusiaan.
Keadilan Sosial.
Sikap positif yang benar dalam menanggapi tujuan negara pada alinea keempat, khususnya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, adalah...
Belajar dengan giat untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.
Menunggu bantuan dari pemerintah saja tanpa berusaha.
Menyebarkan berita bohong (hoaks) yang memecah belah.
Mengabaikan peraturan lalu lintas demi kepentingan pribadi.
Menyadari dan berupaya agar setiap warga negara mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang dan tidak memihak merupakan kunci dalam mendukung pokok pikiran...
Persatuan.
Keadilan Sosial.
Kedaulatan Rakyat.
Ketuhanan dan Kemanusiaan.
Kedaulatan memiliki empat sifat pokok, yaitu permanen, asli, tunggal, dan...
Terbatas
Tidak terbatas (Absolut)
Sementara
Dapat dibagi
Menurut Teori Kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Salah satu tokoh pendukung teori ini adalah...
J.J. Rousseau
Agustinus dan Thomas Aquinas
John Locke dan Montesquieu
Jean Bodin
Teori Kedaulatan Rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip utama yang dianut oleh negara yang menganut teori ini adalah...
Kekuasaan Raja tidak dapat diganggu gugat.
Demokrasi dan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Keputusan negara harus berdasarkan hukum semata.
Kekuasaan negara ditentukan oleh para bangsawan.
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan...
Hukum
Negara
Raja
Rakyat
Sebagai negara hukum, prinsip kedaulatan yang dijalankan di Indonesia mengharuskan segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan...
Keputusan kepala negara saja.
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
Kehendak partai politik pemenang pemilu.
Keputusan lembaga yudikatif semata.
Prinsip Pembagian Kekuasaan (Trias Politica) di Indonesia diwujudkan melalui pemisahan kekuasaan menjadi tiga lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan...
Federatif
Konsultatif
Yudikatif
Eksaminatif
Prinsip negara kesatuan dengan otonomi daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berada di pusat, namun memberikan wewenang kepada daerah untuk...
Menetapkan ideologi sendiri.
Mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Membentuk angkatan bersenjata sendiri.
Melakukan hubungan luar negeri.
Peran serta warga negara dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang paling konkret adalah...
Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Mengabaikan peraturan perundang-undangan.
Ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pilkada.
Mengkritik pemerintah tanpa memberikan solusi.
Pelaksanaan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia diwujudkan melalui...
Sistem pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan individu.
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersifat mutlak.
Sistem demokrasi Pancasila dan penyelenggaraan pemilu secara langsung.
Pemberian kekuasaan tak terbatas kepada Mahkamah Konstitusi.
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (yudisial review) sebagai perwujudan prinsip negara hukum adalah...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Presiden.
Mahkamah Konstitusi.
Menteri Hukum dan HAM.
Apa kepanjangan dari singkatan MK?
Mahkamah Konstitusi
Majelis Kehormatan
Menteri Keuangan
Mahasiswa Kreatif
Apa kepanjangan dari singkatan BPK?
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pengelola Keuangan
Badan Penyelenggara Kesehatan
Badan Pengawas Keuangan
