Sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena menolong adalah ibadah

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena menjunjung peri kemanusiaan

Sila Persatuan Indonesia karena dilakukan di wilayah Indonesia

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan karena ada musyawarah sebelum menolong

Peraturan Desa, Undang-Undang, UUD 1945, Peraturan Menteri

UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

Undang-Undang, UUD 1945, Peraturan Presiden, Peraturan RT

UUD 1945, Keputusan Ketua RT, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri

Pancasila hanya pedoman moral pribadi warga

Pancasila merupakan sumber dari segala hukum dan arah penyelenggaraan negara

Pancasila adalah tradisi budaya lokal tanpa hubungan dengan pemerintahan

Pancasila sekadar semboyan persatuan tanpa kekuatan hukum

Mengabaikan pendapat adik karena lebih muda

Bekerja sama membersihkan rumah dan menghormati keputusan bersama

Memaksakan hobi pribadi pada seluruh anggota keluarga

Menyembunyikan kesalahan agar tidak dimarahi

Menyontek saat ulangan demi nilai tinggi

Mengikuti aturan tata tertib dan menghargai perbedaan teman

Mengancam teman agar mau bergabung dalam kelompok tertentu

Memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi

Karena hanya digunakan saat upacara bendera

Karena memberi arah nilai dan norma dalam bertindak bagi warga negara

Karena merupakan kumpulan adat istiadat dari berbagai daerah

Karena berisi peraturan teknis pemerintahan harian

Menentukan partai politik yang boleh mengikuti pemilu

Menjadi sistem nilai yang menjadi landasan tujuan bernegara dan kebijakan publik

Mengatur jadwal kegiatan sekolah secara rinci

Mengganti seluruh tradisi lokal agar seragam nasional

Sebagai dasar negara berfungsi untuk kehidupan pribadi, sedangkan sebagai pandangan hidup untuk hukum

Sebagai dasar negara menjadi sumber hukum formal, sedangkan sebagai pandangan hidup membimbing sikap dan perilaku warga

Keduanya hanya berlaku untuk lembaga pemerintah, bukan warga

Keduanya hanya berisi simbol tanpa nilai praktis

Warga menolak musyawarah dan memilih bertindak sepihak

Komunitas melakukan gotong royong dan mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat

Kelompok mayoritas memaksakan kehendak pada minoritas tanpa dialog

Warga menilai keberhasilan hanya dari keuntungan materi

Menentukan sendiri lokasi dan waktu tanpa berkonsultasi dengan RT

Mengajak warga berdiskusi untuk menyepakati tujuan, waktu, dan pembagian tugas

Meminta hanya teman dekat yang ikut agar lebih mudah diatur

Mengumpulkan dana tanpa transparansi penggunaan

Mengabaikan keadilan sosial demi efisiensi ekonomi semata

Menjunjung kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan dalam perumusan dan pelaksanaan

Memusatkan kekuasaan pada satu kelompok tanpa partisipasi warga

Menafikan keberagaman agama dan budaya demi keseragaman

Keseluruhan aturan dasar negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan kekuasaan dan hak warga negara

Kumpulan kebiasaan masyarakat yang berkembang dan ditaati secara sukarela

Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang dibuat pemerintah

Keputusan presiden yang mengatur urusan administrasi harian

Konvensi internasional tentang hak asasi manusia

Hukum dasar tertulis yang menjadi bagian dari konstitusi Indonesia

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Kesepakatan antardaerah tentang otonomi

(2) → (1) → (3)

(1) → (2) → (3)

(2) → (3) → (1)

(3) → (2) → (1)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Dewan Konstitusi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebagai pedoman moral masyarakat

Sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan lain

Sebagai rencana kerja pemerintah tahunan

Sebagai peraturan teknis penyelenggaraan sekolah

Pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945

Pembuatan tata tertib kelas oleh ketua kelas

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka setiap Sabtu

Pemilihan ketua OSIS berdasarkan musyawarah kelas

Tetap berlaku sepanjang disetujui DPRD

Harus diubah atau dibatalkan karena bertentangan dengan hukum dasar tertinggi

Dapat diberlakukan di daerah tertentu saja

Hanya berlaku untuk lembaga eksekutif

Karena memuat daftar nama pejabat negara

Karena mengatur struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara

Karena berisi jadwal upacara kenegaraan

Karena menentukan kurikulum pendidikan nasional

Mengikuti seluruh tradisi daerah tanpa kecuali

Menggunakan hak memilih dalam pemilu sesuai ketentuan serta menghormati hasilnya

Mengikuti organisasi sosial yang sama dengan keluarganya

Menggunakan media sosial tanpa batas sebagai kebebasan berekspresi

Membatasi semua kegiatan agar tidak ada perubahan

Mengatur perilaku bersama agar tercipta ketertiban dan kenyamanan

Memberi kebebasan penuh tanpa konsekuensi

Memprioritaskan kepentingan individu di atas kepentingan bersama

Datang sesuka hati tanpa absen

Menggunakan seragam sesuai hari dan aturan sekolah

Membawa hewan peliharaan ke kelas

Mengabaikan jadwal piket kebersihan

Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Dasar, Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah, Undang-Undang, Undang-Undang Dasar

Keputusan Kepala Sekolah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah

Peraturan Desa

Peraturan Sekolah

Mematuhi rambu lalu lintas meskipun jalan sepi

Mengendarai motor tanpa helm saat tidak ada polisi

Membuang sampah sembarangan jika tidak terlihat petugas

Melanggar jam malam karena merasa darurat pribadi

Tetap diberlakukan di daerah karena otonomi

Diubah atau dibatalkan karena tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi

Dibiarkan berjalan dan menunggu evaluasi lima tahun

Diganti dengan peraturan sekolah

Membiarkan agar tidak menimbulkan konflik

Memberi sanksi acak tanpa penjelasan

Mensosialisasikan tujuan aturan, menyusun jadwal jelas, dan menerapkan sanksi yang disepakati

Menghapus aturan karena tidak disukai

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang

Peraturan Daerah

Keputusan Menteri

Setiap anggota keluarga bebas menentukan jam tidur tanpa kesepakatan

Menetapkan jadwal penggunaan ruang bersama dan aturan kebersihan yang disepakati

Mengizinkan musik keras hingga tengah malam setiap hari

Melarang komunikasi antara anggota keluarga