wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Untitled Quiz

Total questions: 125

Worksheet time: 1hrs 3mins

Name
Class
Date
1.

Dasar hukum pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tercantum dalam

a)

UUD 1945 Pasal 20

b)

UUD 1945 Pasal 23E

c)

UUD 1945 Pasal 17

d)

UUD 1945 Pasal 33

e)

UU No. 17 Tahun 2003

2.

BPK merupakan lembaga negara yang bersifat

a)

Yudikatif

b)

Eksekutif

c)

Legislatif

d)

Independen

e)

Konsultatif

3.

Jumlah anggota BPK RI adalah

a)

5 orang

b)

7 orang

c)

9 orang

d)

11 orang

e)

13 orang

4.

Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Anggota BPK sendiri

d)

MPR

e)

Mahkamah Agung

5.

Masa jabatan anggota BPK adalah

a)

3 tahun

b)

4 tahun

c)

5 tahun

d)

6 tahun

e)

7 tahun

6.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada

a)

Presiden

b)

DPR, DPD, dan DPRD

c)

KPK

d)

MA

e)

BPKP

7.

Fungsi utama BPK adalah

a)

Mengatur keuangan negara

b)

Menyusun APBN

c)

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

d)

Menegakkan hukum

e)

Mengawasi kinerja kementerian

8.

Hasil pemeriksaan BPK disebut

a)

Laporan Keuangan Pemerintah

b)

Laporan Audit

c)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

d)

Laporan Pertanggungjawaban

e)

Nota Keuangan

9.

Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi BPK

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Pemerintah atau lembaga yang diperiksa

d)

KPK

e)

BPK itu sendiri

10.

Kantor perwakilan BPK terdapat di

a)

Hanya di ibu kota negara

b)

Setiap provinsi

c)

Setiap kabupaten

d)

Setiap kota besar

e)

Hanya di daerah istimewa

11.

BPK melapor kepada

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

DPR dan DPD

e)

Publik dan lembaga perwakilan

12.

Siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota BPK

a)

DPR

b)

Presiden dengan persetujuan DPR

c)

Presiden sendiri

d)

MA

e)

KPK

13.

Wewenang utama BPK adalah

a)

Mengatur APBN

b)

Menetapkan pajak

c)

Melakukan pemeriksaan keuangan negara

d)

Mengelola kas negara

e)

Membuat kebijakan fiskal

14.

Pemeriksaan BPK meliputi

a)

Pemeriksaan keuangan dan investigasi

b)

Pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT

c)

Pemeriksaan pajak dan keuangan

d)

Pemeriksaan kinerja saja

e)

Audit forensik

15.

Nilai dasar BPK salah satunya adalah

a)

Kekuasaan

b)

Kemandirian

c)

Ketergantungan

d)

Keuntungan

e)

Kompetisi

16.

Kepala BPK pertama Republik Indonesia adalah

a)

Mohammad Hatta

b)

R. R. Soerasno

c)

R. Soehardjo

d)

Ali Wardhana

e)

E. A. A. Maramis

17.

BPK RI berdiri pertama kali pada tahun

a)

1945

b)

1946

c)

1947

d)

1948

e)

1950

18.

Kantor pusat BPK RI saat ini berada di

a)

Bandung

b)

Surabaya

c)

Jakarta

d)

Yogyakarta

e)

Semarang

19.

Siapa yang dapat meminta pemeriksaan khusus kepada BPK

a)

MPR

b)

Presiden, DPR, atau DPD

c)

MA

d)

KPK

e)

BPKP

20.

Visi BPK RI adalah

a)

Menjadi lembaga pengatur keuangan negara

b)

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan

c)

Menjadi lembaga yudikatif

d)

Menjadi pengawas kementerian

e)

Meningkatkan kesejahteraan auditor

21.

Apa bentuk tanggung jawab BPK kepada publik

a)

Laporan internal

b)

Laporan Hasil Pemeriksaan yang diumumkan kepada publik

c)

Rapat tertutup

d)

Nota diplomatik

e)

Sidang khusus

22.

Siapa yang memeriksa BPK jika BPK melakukan kesalahan?

a)

DPR

b)

MA

c)

Lembaga profesional eksternal

d)

DPR dan lembaga independen

e)

Tidak ada

23.

BPK berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang...

a)

Otoriter

b)

Transparan dan akuntabel

c)

Sentralistik

d)

Liberal

e)

Desentralistik

24.

Jenis opini audit yang dikeluarkan BPK antara lain, kecuali...

a)

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

b)

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

c)

Tidak Wajar (TW)

d)

Disclaimer

e)

Wajar Tanpa Catatan (WTC)

25.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berpedoman pada...

a)

Keputusan Presiden

b)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

c)

Peraturan Menteri Keuangan

d)

Peraturan DPR

e)

UU APBN

26.

BPK merupakan lembaga negara yang termasuk dalam rumpun...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Auditif

e)

Independen

27.

Hasil pemeriksaan BPK dapat digunakan oleh aparat penegak hukum apabila...

a)

Diminta oleh pihak partai politik

b)

Ada indikasi kerugian negara

c)

Disetujui oleh Presiden

d)

Disetujui oleh MA

e)

Disetujui oleh BPKP

28.

Jenis pemeriksaan BPK yang menilai efisiensi dan efektivitas suatu program adalah...

a)

Pemeriksaan keuangan

b)

Pemeriksaan kinerja

c)

Pemeriksaan PDTT

d)

Pemeriksaan forensik

e)

Pemeriksaan internal

29.

Tugas utama BPK menurut Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2006 adalah...

a)

Menyusun APBN

b)

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

c)

Membuat peraturan pemeriksaan

d)

Menetapkan laporan keuangan

e)

Mengatur dana hibah

30.

BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah berdasarkan...

a)

Selera auditor

b)

SPKN dan bukti pemeriksaan

c)

Peraturan DPR

d)

Arahan Presiden

e)

Penilaian publik

31.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus disampaikan paling lambat...

a)

1 bulan setelah audit

b)

2 bulan setelah audit

c)

3 bulan setelah laporan diterima

d)

60 hari setelah laporan keuangan diterima

e)

90 hari setelah audit

32.

Apa kepanjangan dari PDTT?

a)

Pemeriksaan Data dan Tata Tertib

b)

Pemeriksaan Dalam Tugas Tertentu

c)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

d)

Pemeriksaan Dalam Tindakan Tegas

e)

Pemeriksaan Detil Tanggungjawab

33.

Anggota BPK dipilih oleh DPR berdasarkan usul dari...

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPD

d)

MA

e)

Komisi Yudisial

34.

Siapa yang menyumpah atau melantik anggota BPK?

a)

Presiden

b)

Ketua DPR

c)

Ketua MA

d)

MPR

e)

Ketua BPK

35.

Dalam struktur organisasi, BPK memiliki unit pelaksana di daerah yang disebut...

a)

Cabang

b)

Perwakilan

c)

Kantor Regional

d)

Pos Pengawasan

e)

Balai Audit

36.

Apa makna independensi bagi BPK?

a)

Tidak bergantung pada lembaga manapun dalam menjalankan tugas

b)

Hanya bekerja di bawah Presiden

c)

Menjalankan arahan DPR

d)

Dibiayai swasta

e)

Tidak terikat pada hukum

37.

Tujuan akhir pemeriksaan oleh BPK adalah...

a)

Mencari kesalahan pemerintah

b)

Menyusun laporan pajak

c)

Mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel

d)

Meningkatkan pendapatan negara

e)

Menegakkan hukum pidana

38.

Pemeriksaan kinerja biasanya menggunakan indikator...

a)

Ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

b)

Ketepatan waktu dan biaya

c)

Integritas

d)

Kepuasan masyarakat

e)

Penyerapan anggaran

39.

Jika hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kerugian negara, maka laporan disampaikan kepada...

a)

Presiden

b)

KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan

c)

DPR

d)

BPKP

e)

MA

40.

Siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti LHP BPK?

a)

Auditor

b)

DPR

c)

Entitas yang diperiksa

d)

Presiden

e)

DPD

41.

Dalam menjalankan pemeriksaan, BPK berpedoman pada...

a)

Peraturan Presiden

b)

SPKN

c)

PP No. 17 Tahun 2003

d)

UU No. 15 Tahun 2006

e)

Arahan Kementerian Keuangan

42.

SPKN ditetapkan oleh...

a)

DPR

b)

MA

c)

BPK

d)

Presiden

e)

BPKP

43.

Hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar bagi DPR untuk...

a)

Menetapkan anggaran

b)

Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

c)

Menyusun LHP

d)

Melantik auditor BPK

e)

Menentukan tarif pajak

44.

Laporan keuangan pemerintah yang mendapat opini WTP berarti...

a)

Tidak ada kesalahan sama sekali

b)

Penyajiannya wajar sesuai standar akuntansi pemerintah

c)

Pemerintah tidak korup

d)

Dana digunakan tepat waktu

e)

Pemeriksaan tidak dilakukan

45.

Lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan BPK di daerah adalah...

a)

Inspektorat Daerah

b)

Dinas Keuangan

c)

Sekretariat Daerah

d)

KPK

e)

DPRD

46.

Siapa yang memeriksa laporan keuangan BPK sendiri?

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Auditor eksternal independen

d)

DPD

e)

KPK

47.

Wewenang BPK mencakup pemeriksaan terhadap...

a)

Pemerintah pusat saja

b)

Pemerintah daerah dan BUMN/BUMD

c)

Swasta

d)

Masyarakat umum

e)

LSM

48.

Tugas sekretariat jenderal BPK adalah...

a)

Melakukan pemeriksaan langsung

b)

Memberikan dukungan administratif dan teknis

c)

Menandatangani LHP

d)

Mengatur keuangan negara

e)

Membuat kebijakan fiskal

49.

BPK bekerja sama dengan lembaga internasional seperti...

a)

IMF

b)

INTOSAI

c)

ASEAN

d)

WTO

e)

PBB

50.

Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan...

a)

Dalam sidang tertutup

b)

Dalam sidang terbuka untuk umum

c)

Melalui media massa

d)

Secara elektronik saja

e)

Hanya kepada Presiden

51.

BPK memiliki kedudukan yang sejajar dengan...

a)

Presiden

b)

DPR, DPD, dan MA

c)

Menteri Keuangan

d)

KPK

e)

Gubernur Bank Indonesia

52.

Siapa yang berhak mengajukan calon anggota BPK kepada DPR?

a)

Presiden

b)

MA

c)

DPD

d)

Komisi Pemberantasan Korupsi

e)

MPR

53.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK menggunakan asas...

a)

Kepatuhan, akurasi, kecepatan

b)

Profesionalisme, independensi, dan integritas

c)

Hierarki dan wewenang

d)

Pengawasan dan kontrol

e)

Keadilan dan kebebasan

54.

BPK RI melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara oleh lembaga...

a)

Negara dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara

b)

Swasta nasional

c)

Organisasi masyarakat

d)

Perusahaan asing

e)

Bank-bank umum

55.

Siapa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK?

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Entitas yang diperiksa

d)

MA

e)

Menteri Keuangan

56.

Kantor perwakilan BPK di setiap provinsi dipimpin oleh...

a)

Auditor Utama

b)

Kepala Perwakilan

c)

Sekretaris Daerah

d)

Ketua Tim Pemeriksa

e)

Kepala Subauditorat

57.

Istilah “audit” dalam konteks BPK berarti...

a)

Mengatur anggaran

b)

Memeriksa dan menilai kebenaran laporan keuangan

c)

Mengelola dana publik

d)

Menetapkan kebijakan keuangan

e)

Menjalankan fungsi legislatif

58.

BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan paling lambat...

a)

1 bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

2 bulan setelah menerima laporan keuangan

c)

60 hari setelah menerima laporan keuangan

d)

3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

e)

90 hari setelah pemeriksaan selesai

59.

Laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan BPK wajib...

a)

Diumumkan kepada publik

b)

Dikirim ke Presiden saja

c)

Disimpan rahasia

d)

Dipublikasikan oleh KPK

e)

Dihapus setelah 1 tahun

60.

BPK bekerja sama dengan lembaga audit dunia melalui organisasi...

a)

INTOSAI

b)

UNESCO

c)

ASEANSAI

d)

A dan C benar

e)

Semua benar

61.

Dalam hierarki lembaga audit, BPK disebut sebagai...

a)

Internal auditor

b)

Supreme Audit Institution (SAI)

c)

Financial Committee

d)

Fiscal Board

e)

State Audit Division

62.

Siapa yang menerima hasil pemeriksaan BPK terhadap APBN?

a)

Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

DPR

d)

MA

e)

KPK

63.

Dalam menjalankan tugas, auditor BPK wajib memegang teguh prinsip...

a)

Kerahasian dan loyalitas

b)

Independensi, integritas, dan profesionalisme

c)

Cepat dan tepat

d)

Hierarki dan perintah

e)

Keuntungan pribadi

64.

Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih untuk masa jabatan...

a)

3 tahun

b)

4 tahun

c)

5 tahun

d)

6 tahun

e)

7 tahun

65.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk...

a)

Dibahas bersama Presiden

b)

Bahan pengawasan dan evaluasi

c)

Dijadikan dasar membuat APBN

d)

Diperdagangkan

e)

Dirahasiakan

66.

Siapa yang mengesahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)?

a)

Ketua BPK

b)

Auditor utama

c)

DPR

d)

Presiden

e)

DPD

67.

Laporan keuangan pemerintah yang disajikan tidak sesuai standar akuntansi pemerintah akan memperoleh opini...

a)

WTP

b)

WDP

c)

TW

d)

Disclaimer

e)

Semua salah

68.

Hasil pemeriksaan BPK bisa digunakan untuk kepentingan...

a)

Politik

b)

Peningkatan tata kelola keuangan negara

c)

Promosi jabatan

d)

Kebijakan luar negeri

e)

Pertahanan nasional

69.

BPK memiliki tugas memberikan pendapat kepada DPR terkait...

a)

Rancangan APBN

b)

RUU tentang Keuangan Negara

c)

Pajak dan bea cukai

d)

Peraturan Presiden

e)

Anggaran proyek swasta

70.

Auditor BPK yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi oleh...

a)

Komisi Etik BPK

b)

DPR

c)

Presiden

d)

MA

e)

DPD

71.

BPK dapat memeriksa pengelolaan dana bantuan luar negeri yang dikelola oleh...

a)

Pemerintah pusat dan daerah

b)

Swasta asing

c)

Lembaga donor

d)

NGO

e)

Pihak luar negeri

72.

Siapa yang menilai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK?

a)

DPR

b)

BPK sendiri

c)

Inspektorat

d)

Presiden

e)

MA

73.

Istilah “akuntabilitas” dalam konteks BPK berarti...

a)

Kemampuan mengatur keuangan

b)

Tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan

c)

Transparansi terhadap publik

d)

Ketaatan pada atasan

e)

Kepatuhan terhadap undang-undang

74.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK dibantu oleh...

a)

Auditor, sekretariat jenderal, dan staf ahli

b)

DPR

c)

KPK

d)

DPD

e)

BPKP

75.

Salah satu bentuk kerja sama BPK di kawasan Asia Tenggara adalah melalui organisasi...

a)

ASEANSAI

b)

SEAMEO

c)

AFTA

d)

APEC

e)

ADB

76.

BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tiga jenis audit utama, yaitu...

a)

Kinerja, lingkungan, dan keuangan

b)

Keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu

c)

Internal, eksternal, dan independen

d)

Administratif, manajerial, dan strategis

e)

Umum, khusus, dan lanjutan

77.

Pemeriksaan kinerja oleh BPK bertujuan untuk menilai...

a)

Kejujuran pejabat

b)

Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan

c)

Legalitas laporan keuangan

d)

Kepatuhan terhadap hukum

e)

Struktur organisasi lembaga

78.

Audit dengan tujuan tertentu dilakukan untuk...

a)

Menilai efektivitas sistem manajemen

b)

Menindaklanjuti dugaan penyimpangan tertentu

c)

Menyusun laporan tahunan

d)

Menguji laporan keuangan

e)

Mengevaluasi opini audit

79.

BPK dapat memberikan pendapat atas rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan...

a)

Pendidikan

b)

Ketenagakerjaan

c)

Keuangan negara

d)

Pertahanan

e)

Hukum pidana

80.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK disusun berdasarkan...

a)

Keputusan Presiden

b)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

c)

Pedoman Akuntansi Nasional

d)

SOP masing-masing lembaga

e)

Peraturan Daerah

81.

Siapa yang menetapkan SPKN?

a)

DPR

b)

Menteri Keuangan

c)

BPK

d)

Presiden

e)

Bappenas

82.

Dalam sistem pengawasan keuangan negara, BPK berfungsi sebagai...

a)

Pengendali internal

b)

Pengawas eksternal

c)

Penilai kebijakan

d)

Pemberi dana

e)

Regulator fiskal

83.

Opini audit BPK “Tidak Memberikan Pendapat” disebut juga...

a)

WTP

b)

TW

c)

WDP

d)

Disclaimer

e)

Wajar Tanpa Syarat

84.

Hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh DPR dalam fungsi...

a)

Legislasi

b)

Anggaran dan pengawasan

c)

Diplomasi

d)

Penegakan hukum

e)

Pembangunan nasional

85.

BPK dapat bekerja sama dengan lembaga audit negara lain dalam rangka...

a)

Pendidikan formal

b)

Audit lintas batas

86.

Badan yang memeriksa keuangan daerah sebelum BPK berdiri adalah...

a)

Bawasda

b)

Inspektorat Jenderal

c)

Badan Pengawas Keuangan

d)

BPKP

e)

Badan Rekonstruksi Nasional

87.

Dalam menjalankan pemeriksaan, auditor BPK dilarang menerima...

a)

Gaji

b)

Hadiah atau imbalan dari pihak yang diperiksa

c)

Dokumen keuangan

d)

Surat perintah tugas

e)

Perintah atasan

88.

Struktur BPK terdiri atas...

a)

Ketua, wakil ketua, anggota, dan sekretariat jenderal

b)

Ketua, anggota, auditor utama, dan staf ahli

c)

Semua benar

89.

Sekretariat Jenderal BPK memiliki fungsi utama...

a)

Menyusun laporan audit

b)

Mendukung administrasi dan teknis pelaksanaan tugas BPK

c)

Melakukan pemeriksaan keuangan

d)

Menyusun APBN

e)

Menilai opini audit

90.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan persetujuan...

a)

Presiden

b)

DPD

c)

MA

d)

Menteri Keuangan

e)

MPR

91.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum BPK RI adalah...

a)

UUD 1945 Pasal 23E–G

b)

UU No. 15 Tahun 2006

c)

UU No. 15 Tahun 2004

d)

Semua benar

92.

Tujuan utama pemeriksaan keuangan oleh BPK adalah...

a)

Menemukan pelaku korupsi

b)

Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan

c)

Mengatur anggaran

d)

Meningkatkan pendapatan negara

e)

Menyusun kebijakan fiskal

93.

Hasil audit BPK yang menunjukkan penyimpangan keuangan negara akan diserahkan kepada...

a)

MA

b)

KPK atau aparat penegak hukum

c)

DPD

d)

Presiden

e)

BPKP

94.

Kantor perwakilan BPK di daerah memiliki wilayah kerja...

a)

Nasional

b)

Provinsi

c)

Kabupaten

d)

Regional

e)

Kecamatan

95.

Istilah “BPK” pertama kali muncul dalam sejarah Indonesia pada...

a)

Tahun 1945

b)

Tahun 1947

c)

Tahun 1950

d)

Tahun 1965

e)

Tahun 1973

96.

Sebelum adanya BPKP dan Inspektorat, fungsi pengawasan internal dilakukan oleh...

a)

BPK

b)

Dewan Pengawas

c)

Departemen Keuangan

d)

Badan Pengawas Keuangan Negara

e)

Badan Administrasi Umum

97.

Auditor Utama BPK bertanggung jawab kepada...

a)

Ketua BPK

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Kementerian Keuangan

e)

Kepala Perwakilan

98.

BPK memberikan rekomendasi kepada entitas yang diperiksa agar...

a)

Menutup laporan keuangan

b)

Melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan

c)

Mengubah pejabat

d)

Mengurangi anggaran

e)

Membentuk tim baru

99.

BPK RI merupakan lembaga negara yang bersifat...

a)

Independen

b)

Di bawah Presiden

c)

Bagian dari DPR

d)

Departemen Keuangan

e)

Yudikatif

100.

Visi BPK RI adalah...

a)

Menjadi lembaga audit yang terdepan di Asia

b)

Menjadi pilar utama akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

c)

Menjadi lembaga keuangan internasional

d)

Menjadi pengatur fiskal nasional

e)

Menjadi pengawas pajak nasional

101.

Dalam sebuah audit keuangan, BPK menemukan bahwa laporan keuangan sebuah kementerian tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, kesalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan. Opini yang paling tepat diberikan BPK adalah...

a)

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

b)

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

c)

Tidak Wajar (TW)

d)

Disclaimer

e)

Tidak Memberikan Pendapat

102.

Salah satu indikator auditor BPK menjaga integritas adalah ketika auditor...

a)

Mematuhi perintah atasan tanpa mempertanyakan

b)

Menolak gratifikasi dari pihak yang diaudit

c)

Menyusun laporan berdasarkan permintaan pimpinan lembaga

d)

Mengikuti pendapat mayoritas tim

e)

Menyimpan temuan audit demi menjaga hubungan baik

103.

Dalam konteks struktur organisasi, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) memiliki tanggung jawab utama terhadap...

a)

Pengelolaan APBN

b)

Pelaksanaan audit di bidang tertentu sesuai pembagian wilayah atau fungsi

c)

Penetapan peraturan keuangan

d)

Pengawasan internal kementerian

e)

Pengelolaan aset daerah

104.

Apabila hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kerugian negara, maka langkah berikutnya adalah...

a)

BPK langsung menuntut pidana pelaku

b)

BPK menyerahkan temuan kepada instansi penegak hukum

c)

BPK menutup laporan

d)

BPK menugaskan auditor baru

e)

DPR memutuskan tindak lanjutnya

105.

Seorang auditor BPK menemukan bahwa sebuah pemerintah daerah belum menindaklanjuti rekomendasi audit tahun sebelumnya. Langkah yang tepat adalah...

a)

Menutup kasus karena masa waktu telah lewat

b)

Melaporkan ke kepala daerah

c)

Memasukkan temuan tersebut ke dalam laporan pemantauan tindak lanjut

d)

Menyusun laporan baru

e)

Memberi opini WTP

106.

Fungsi BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai apa?

a)

Lembaga yudikatif

b)

Lembaga independen pemeriksa keuangan negara

c)

Pelaksana kebijakan fiskal

d)

Pengatur anggaran daerah

e)

Pusat administrasi publik

107.

Seorang anggota DPR meminta auditor BPK untuk mempercepat proses audit pada lembaga tertentu agar bisa digunakan untuk kepentingan politik. Sikap profesional auditor seharusnya apa?

a)

Mengikuti permintaan karena berasal dari DPR

b)

Menolak dengan sopan dan berpegang pada independensi

c)

Menunda laporan audit

d)

Melapor ke pimpinan lembaga politik

e)

Membocorkan hasil audit awal

108.

Salah satu bentuk hasil pemeriksaan BPK yang bersifat non-finansial adalah apa?

a)

LHP atas laporan keuangan

b)

LHP kinerja

c)

Opini audit

d)

Neraca audit

e)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

109.

Dalam konteks wewenang, BPK dapat memeriksa badan swasta apabila apa?

a)

Badan tersebut terdaftar di Bursa Efek

b)

Badan tersebut menerima dan mengelola dana dari APBN/APBD

c)

Badan tersebut memiliki cabang di luar negeri

d)

Badan tersebut memiliki aset lebih dari 1010 miliar

e)

Badan tersebut diatur dalam PP No. 2020 Tahun 20012001

110.

Ketika BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR, maka lembaga tersebut menjalankan fungsi apa?

a)

Perencanaan

b)

Pengawasan

c)

Pelaksanaan

d)

Evaluasi internal

e)

Eksekusi kebijakan

111.

Dalam pemeriksaan, auditor menemukan pengeluaran yang sah menurut hukum, tetapi tidak efisien dan tidak ekonomis. Maka jenis audit yang relevan untuk menilai kasus tersebut adalah apa?

a)

Audit keuangan

b)

Audit kepatuhan

c)

Audit kinerja

d)

Audit investigatif

e)

Audit tujuan tertentu

112.

Salah satu prinsip dasar auditor BPK adalah due professional care, artinya apa?

a)

Menjalankan audit secepat mungkin

b)

Bekerja dengan hati-hati dan sesuai standar profesional

c)

Selalu mengikuti pendapat atasan

d)

Mengabaikan kesalahan kecil

e)

Menjaga hubungan baik dengan auditan

113.

Apabila auditor BPK tidak memperoleh bukti yang cukup untuk memberikan opini, maka opini yang dikeluarkan adalah apa?

a)

WTP

b)

WDP

c)

TW

d)

Disclaimer

e)

Tidak Wajar

114.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) ditetapkan dengan tujuan apa?

a)

Menjamin keseragaman hasil audit dan mutu pemeriksaan

b)

Mengatur pelaksanaan APBN

c)

Meningkatkan penerimaan negara

d)

Membatasi wewenang auditor

e)

Mengatur tata cara pembayaran pajak

115.

Seorang auditor BPK yang berpindah tugas ke kementerian seharusnya menunggu masa jeda tertentu untuk menghindari konflik kepentingan. Prinsip etika ini disebut apa?

a)

Independensi

b)

Integritas

c)

Objektivitas

d)

Profesionalisme

e)

Transparansi

116.

Siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK pada tingkat daerah?

a)

DPRD

b)

Gubernur/Bupati/Walikota

c)

Inspektorat

d)

DPD

e)

Menteri Dalam Negeri

117.

Dalam hierarki pelaporan, auditor BPK wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada siapa?

a)

Ketua BPK

b)

Presiden

c)

Menteri Keuangan

d)

Auditor Utama

e)

Kepala Perwakilan

118.

Apabila BPK menemukan ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana anggaran, temuan tersebut termasuk dalam kategori apa?

a)

Ketidakefisienan

b)

Ketidakpatuhan

c)

Ketidakandalan

d)

Keterlambatan

e)

Kelebihan pembayaran

119.

Siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan pemerintah pusat?

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

BPK

d)

DPR

e)

Bappenas

120.

Salah satu bentuk pengawasan publik terhadap hasil BPK adalah melalui apa?

a)

Media massa dan keterbukaan informasi publik

b)

DPR saja

c)

Laporan tahunan pemerintah

d)

Laporan BPK kepada Presiden

e)

Evaluasi internal

121.

Dalam audit kinerja, indikator “efektivitas” mengacu pada apa?

a)

Seberapa hemat dana digunakan

b)

Seberapa jauh hasil kegiatan mencapai tujuan

c)

Seberapa cepat kegiatan diselesaikan

d)

Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran

e)

Jumlah tenaga kerja yang digunakan

122.

Auditor menemukan bahwa laporan keuangan entitas sudah sesuai dengan SAP, tetapi data pendukungnya lemah. Opini yang tepat adalah apa?

a)

WTP

b)

WDP

c)

TW

d)

Disclaimer

e)

Tidak Wajar

123.

Dalam konteks hubungan kelembagaan, BPK melapor kepada siapa?

a)

DPR, DPD, dan DPRD

b)

Presiden

c)

MPR

d)

MA

e)

KPK

124.

Auditor menemukan dua temuan berbeda: penyimpangan kecil tapi berulang tiap tahun. Sikap profesional auditor adalah apa?

a)

Mengabaikan karena nilainya kecil

b)

Menyampaikan sebagai temuan penting karena sifatnya berulang

c)

Menghapus temuan tahun lalu

d)

Menunda pemeriksaan

e)

Menyembunyikan dari laporan

125.

Dalam struktur organisasi, Sekretaris Jenderal BPK memiliki tanggung jawab terhadap apa?

a)

Kebijakan publik

b)

Manajemen internal lembaga

c)

Audit lapangan

d)

Pemeriksaan keuangan

e)

Legislasi nasional

Similar Resources on Wayground

Bisnis dan Manajemen 2

120 questions

Bisnis dan Manajemen 2

quiz

Worksheet

•

Professional Development

OSN EKONOMI DAN PEMBAHASAN

130 questions

OSN EKONOMI DAN PEMBAHASAN

quiz

Worksheet

•

Professional Development

untitled

130 questions

untitled

quiz

Worksheet

•

Professional Development

UP Profesional 1

120 questions

UP Profesional 1

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PSMI-Practice Exam

130 questions

PSMI-Practice Exam

quiz

Worksheet

•

Professional Development

POST TEST MELAYANI KOLEGA

127 questions

POST TEST MELAYANI KOLEGA

quiz

Worksheet

•

Professional Development

RECM1

120 questions

RECM1

quiz

Worksheet

•

Professional Development