wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Bab 3. PERATURAN DI INDONESIA

Total questions: 28

Worksheet time: 27mins

Name
Class
Date
1.

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah_____

a)

sumber dari perundang-undangan

b)

kaidah negara yang fundamental

c)

sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

d)

sumber hukum tertinggi

2.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara_____

a)

DPR dan MPR

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

3.

Peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan keempat adalah_____

a)

UU / Perppu

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Perda Propinsi

4.

Perda Kabupaten dibentuk oleh_____

a)

DPRD II dan Walikota

b)

DPRD II dan Bupati

c)

DPRD I dan Gubernur

d)

DPR dan Bupati

5.

Yang berwenang menetapkan Peraturan Presiden adalah______

a)

Menteri dan Presiden

b)

MPR

c)

DPR dan Presiden

d)

Presiden

6.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor_____

a)

12 Tahun 2011

b)

11 Tahun 2012

c)

10 Tahun 2011

d)

12 Tahun 2012

7.

Yang berhak mengajukan rancangan Perda Provinsi adalah_____

a)

DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur

b)

DPR atau Gubernur

c)

DPRD Provinsi atau Gubernur

d)

DPRD Provinsi atau Bupati/Walikota

8.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak_____

a)

2 kali

b)

3 kali

c)

4 kali

d)

Tidak pernah diamandemen/direvisi

9.

Perhatikan pernyataan berikut:

I. Menimbulkan disintegrasi bangsa

II. Menciptakan keamanan lingkungan

III. Meningkatkan kesenjangan sosial

IV. Menciptakan ketertiban

V. Menimbulkan ketakutan

Arti penting peraturan adalah sebagai_____

a)

I dan III

b)

II dan IV

c)

III dan IV

d)

IV dan V

10.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dibuat dan ditetapkan oleh_____

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPRD

d)

Presiden

11.

Berikut ini yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang masih rendah adalah______

a)

warga menjalankan tugas dalam organisasi kemasyarakatan di kelurahan yang telah disepakati oleh semua RW

b)

menaati rambu-rambu lalu lintas harus dilakukan oleh semua warga dan kendaraan yang melintas

c)

mengelola hutan untuk kepentingan ekonomi daripada hutan tersebut tidak bermanfaat

d)

membuang sampah pada tempatnya karena takut oleh sanksinya/ dendanya

12.

Sikap patuh pada peraturan yang berlaku di masyarakat antara lain_____

a)

Menjadi dikenal dan dipuji oleh warga lain

b)

akan mendapatkan dukungan bila mencalonkan diri sebagai camat atau bupati

c)

menjadi panutan masyarakat atas anjuran para tokoh masyarakat

d)

mendapatkan rasa aman,tentram, dan damai

13.

Peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden disebut_____

a)

Peraturan Presiden

b)

UU

c)

PP

d)

Perda

14.

Peraturan yang paling rendah dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah____

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan Menteri

c)

PP

d)

Peraturan daerah

15.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar dari tertinggi ke terendah adalah______

a)

UUD 1945

Tap MPR

UU

Per. Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah

b)

UUD 1945

Tap MPR

Peraturan Desa

Peraturan Menteri

Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah

c)

UUD 1945

Peraturan Desa

Peraturan Menteri

Peraturan Presiden

PP

Peraturan Daerah

d)

UUD 1945

Tap MPR

UU

Peraturan Menteri

Peraturan Presiden

PP

Peraturan Daerah

16.

Jika terjadi konflik antara Peraturan Daerah dan UU, yang berlaku adalah_____

a)

Perda

b)

UU

c)

Perda Propinsi

d)

UUD NRI tahun 1945

17.

Perilaku hukum warga negara ditunjukkan dalam bentuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh perilaku hukum yang benar di lingkungan sekolah adalah_____

a)

Mematuhi nasihat orang tua, bersikap sopan dan santun

b)

Tekun belajar, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya

c)

Menjaga nama baik masyarakat dan mengirmati tata cara adat kebiasaan setempat

d)

Taat dan tepat membayar pajak, mengedarai kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

18.

Manakah pernyataan yang benar terkait hubungan antara peraturan perundang-undangan?

a)

Peraturan yang lebih rendah dapat membatalkan peraturan yang lebih tinggi

b)

Peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan nasional.

c)

Peraturan daerah dapat bertentangan dengan Undang-Undang

d)

Semua peraturan dapat berdiri sendiri tanpa saling terkait

19.

Apa akibat jika sebuah Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang?

a)

Peraturan Daerah tetap berlaku

b)

Peraturan Daerah dapat dianulir atau dibatalkan

c)

Undang-Undang harus disesuaikan

d)

Tidak ada dampak

20.

Asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah adalah_____

a)

Lex Superior Derogat Legi Inferiori

b)

Lex Posteriori Derogat Legi Priori

c)

Lex Specialist derogat legi Generalis

d)

Asal Legalitas

21.

Jika ada dua peraturan yang setara tetapi memiliki materi yang berbeda, maka peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

Asas ini dikenal dengan_____

a)

Lex Superior Derogat Legi Inferiori

b)

Lex Posteriori Derogat Legi Priori

c)

Lex Specialis Derogat Legi Generalis

d)

Lex Generalis Derogat Legi Specialis

22.

Peraturan daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada tingkatan mana Peraturan Daerah Provinsi berada?

a)

Di bawah Undang-Undang

b)

Di bawah Peraturan Presiden

c)

Di bawah Peraturan Pemerintah

d)

Di bawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

23.

Apa yang dimaksud dengan Lex Posteriori Derogat Legi Priori

a)

Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

b)

Peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama/sebelumnya

c)

Peraturan yang lebih khusus menggantikan peraturan yang lebih umum

d)

Peraturan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi

24.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan "negara hukum"?

a)

Negara yang seluruh tatanan kehidupannya diatur oleh hukum

b)

Negara yang mengutamakan hukum pidana dalam menegakkan keadilan

c)

Negara yang hukum utamanya berasal dari undang-undang dasar

d)

Negara yang mengenal hierarki perundang-undangan

25.

Apa yang menjadi landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik?

a)

Keterbukaan dalam proses pembuatan hukum

b)

Mengedepankan tradisi dan kebiasaan masyarakat

c)

Menyusun hukum secara tertutup untuk melindungi kepentingan negara

d)

Mengutamakan hukum internasional daripada hukum nasional

26.

Sumber hukum tertulis di Indonesia terdiri dari beberapa hierarki. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, salah satu hierarki teratas/tertinggi adalah_____

a)

Peraturan Pemerintah

b)

UUD NRI Tahun 1945

c)

Peraturan Presiden

d)

Undang-Undang

27.

Segala peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia, mempunyai tujuan untuk______

a)

Mengatur hubungan sosial masyarakat.

b)

Melindungi hak dan kewajiban semua warga negara

c)

Menangani masalah lingkungan di masyarakat dan negara

d)

Mengajarkan rakyat berlaku sopan dan santun dalam bermasyarakat

28.

Pernyataan yang tepat sebagai penjelasan dari istilah “Konvensi” adalah______

a)

Aturan diakui, dan terdokumentasi dalam UU, Peraturan Pemerintah, Perda, dan Kebijakan Publik.

b)

Aturan yang dibuat oleh Presiden dan dicatat dalam lembaran negara oleh sekretaris negara

c)

Aturan yang diikuti anggota masyarakat tanpa ditulis dalam dokumen hukum

d)

Aturan yang telah tertanam kuat di masyarakat sejak Indonesia merdeka