Mengutamakan persatuan saat mengambil keputusan bersama

Selalu bekerja sendiri tanpa koordinasi

Menolak aturan yang sah

Mengabaikan kepentingan umum

Tetap dijalankan saja

Dibatalkan atau direvisi agar sesuai Pancasila

Diabaikan warga

Diganti dengan aturan yang lebih ketat tanpa kajian

Mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia

Memperkaya diri sendiri

Menguasai negara lain

Menutup akses pendidikan bagi sebagian warga

Meninggalkan daerah yang terdampak tanpa bantuan

Gotong royong membersihkan saluran air dan membantu korban

Menyalahkan pemerintah tanpa tindakan

Menimbun saluran air sendiri untuk keuntungan pribadi

Menolak kerja sama internasional

Berpartisipasi dalam kerja sama global untuk mitigasi dan adaptasi

Mengabaikan dampak lingkungan

Mengeksploitasi sumber daya tanpa aturan

UUD 1945 bertentangan dengan Pancasila

Pancasila menjadi dasar filosofis negara dan tercermin dalam UUD 1945

Pancasila hanya simbol tanpa hubungan dengan UUD

UUD 1945 menggantikan Pancasila

Memaksakan homogenitas budaya

Menghargai perbedaan tetapi tetap bersatu sebagai bangsa

Mengisolasi kelompok minoritas

Menolak interaksi antarbudaya

Mengucilkan teman berbeda suku

Menghormati adat istiadat teman dari suku lain

Mengolok-olok bahasa daerah lain

Menolak belajar tentang budaya lain

Memprovokasi perpecahan antarwilayah

Menjaga persatuan dan kedaulatan wilayah

Mengupayakan pemisahan daerah

Mengabaikan pertahanan negara

Setiap daerah berdaulat sebagai negara terpisah

Kekuasaan terpusat pada pemerintahan nasional meski ada desentralisasi

Tidak ada pemerintahan daerah sama sekali

Negara bagian punya kedaulatan sama seperti negara pusat

Untuk mempermudah pemisahan wilayah

Karena keanekaragaman budaya dan kebutuhan menjaga persatuan

Agar setiap pulau menjadi negara sendiri

Untuk menghindari adanya pemerintahan pusat

Kepala negara turun-temurun (monarki)

Kepala negara dipilih melalui mekanisme tertentu, bukan warisan

Tidak ada kepala negara

Kepala negara hanya dipilih dari keluarga kerajaan

Ingin mempertahankan sistem monarki kolonial

Menjamin kedaulatan rakyat lewat pemilihan wakil dan pemimpin

Agar raja memerintah seumur hidup

Supaya tidak ada lembaga perwakilan rakyat

Pemimpin berkuasa tanpa hukum dasar

Kekuasaan negara diatur oleh konstitusi dan pemimpin dipilih

Pemerintahan tanpa undang-undang

Konstitusi hanya untuk pajangan

Pemerintahan bertindak sewenang-wenang tanpa hukum

Ada supremasi hukum dan perlindungan hak warga

Tidak ada peraturan tertulis

Hukum berlaku hanya untuk rakyat kecil

Hanya pejabat yang mendapat perlindungan hukum

Semua warga diperlakukan sama di hadapan hukum

Hukum hanya berlaku di kota besar

Hukum bersifat pilih kasih

Memudahkan tindakan sewenang-wenang

Menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak warga

Menghapus hak asasi manusia

Mencegah adanya aturan tertulis

Kekuasaan yang dapat diganggu gugat oleh negara lain

Kekuasaan tertinggi yang melekat pada negara untuk mengatur urusannya sendiri

Hak warga untuk menentang negara secara terbuka tanpa aturan

Kekuasaan absolut tanpa konstitusi

Pemilu untuk memilih wakil rakyat

Pemaksaan kehendak penguasa tanpa partisipasi rakyat

Menutup akses suara rakyat

Menetapkan kebijakan tanpa konsultasi publik

Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Ekonomi, Sosial, Budaya

Pemerintah, Rakyat, Media

Presiden, Gubernur, Bupati

DPR mengesahkan undang-undang tanpa pengawasan lembaga lain

Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang bertentangan konstitusi

Presiden memutuskan sendiri tanpa konsultasi

Lembaga negara beroperasi tanpa saling mengawasi

Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang berbeda

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung

Perdana menteri memimpin pemerintahan sehari-hari

Parlemen memilih kepala negara setiap bulan

Menjalankan kebijakan pemerintahan sehari-hari dan memimpin kabinet

Hanya menjadi simbol negara tanpa wewenang praktis

Mengatur undang-undang tanpa persetujuan DPR

Memimpin agama negara

Urusan kepemilikan tanah desa saja

Politik luar negeri dan pertahanan

Perizinan pasar tradisional lokal

Kegiatan RT/RW sehari-hari

Menangani kebijakan moneter nasional

Menyelenggarakan layanan publik lokal seperti perizinan dan pengelolaan pasar

Menetapkan hubungan diplomatik antarnegara

Mengatur operasi militer lintas provinsi

Mengurus hubungan luar negeri antarnegera

Menyediakan layanan publik sesuai kewenangan daerah seperti kesehatan dasar

Mencetak uang negara

Mengangkat presiden

Sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat

Pembiayaannya sebagian ditanggung sendiri oleh masyarakat setempat

Hanya menerima bantuan asing

Tidak memiliki pemerintahan

Keinginan memperoleh keamanan, kesejahteraan, dan legitimasi hukum

Keinginan menjadi negara merdeka sendiri

Tidak ada manfaat sama sekali

Tekanan tanpa alasan rasional

Tidak memiliki hak untuk mengatur adat dan kultur setempat

Memiliki otonomi khusus berdasarkan sejarah, budaya, atau perjanjian tertentu

Selalu dikelola oleh pemerintah asing

Sama persis dengan daerah biasa tanpa perbedaan