Font size
WorksheetsPengantar Peran Lembaga Negara
Total questions: 70
Worksheet time: 35mins
Dalam sebuah diskusi di kelas, Hadi bertanya kepada teman-temannya, apa alasan utama lembaga negara disebut sebagai pilar fundamental dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia?
Karena menjadi simbol budaya nasional
Karena berperan strategis menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi kepentingan rakyat
Karena mengatur kurikulum pendidikan secara langsung
Karena hanya menjalankan fungsi administratif harian
Dalam sebuah kelas pendidikan kewarganegaraan, Adi bertanya kepada guru tentang pentingnya memahami fungsi lembaga negara. Ia ingin tahu bagaimana hal itu berhubungan dengan pembelajaran kewarganegaraan. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan hubungan antara fungsi lembaga negara dan pendidikan kewarganegaraan adalah (a)
Dalam sebuah negara, terdapat lembaga yang bertugas menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, lembaga tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Jika lembaga negara ini gagal menjaga keseimbangan kekuasaan, konsekuensi strategis yang paling mungkin terjadi adalah (a) .
Dalam sebuah pertemuan di kantor pemerintahan, Susi melihat deretan lambang lembaga negara pada bagian atas presentasi. Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Ratna, tujuan umum keberadaan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk apa?
Memusatkan seluruh kekuasaan pada satu institusi demi stabilitas
Mewujudkan cita-cita bangsa melalui peran strategis masing-masing lembaga
Menggantikan peran warga negara dalam pengambilan keputusan
Mengurangi partisipasi publik dalam pemerintahan
Dalam sebuah diskusi di komunitas, Rani menjelaskan pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Dia bertanya kepada peserta, lembaga negara manakah yang berperan strategis dalam menguatkan pemahaman tersebut? (a)
Dalam sebuah rapat di MPR, Joko mengajukan pertanyaan mengenai tanggung jawab MPR terkait Pancasila dalam konteks UUD 1945. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan tanggung jawab tersebut?
Mengawasi pelaksanaan kurikulum nasional agar sesuai nilai Pancasila
Menetapkan dan mengubah UUD 1945 sambil menjaga konsistensi ideologi Pancasila dalam setiap perubahan konstitusi
Melaksanakan program pembinaan ideologi bagi seluruh lapisan masyarakat
Menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara
Agung, seorang siswa di sekolah menengah, belajar tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendengar bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum nasional. Dampak langsung yang diharapkan dari kebijakan ini adalah (a) .
Match the following steps with their corresponding principles of Pancasila in the context of designing an annual work program.
Menyelaraskan program hanya dengan target ekonomi jangka pendek
Langkah yang hanya fokus pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial
Mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar setiap kebijakan dan memastikan ekosistem pemerintahan berakar pada nilai luhur bangsa
Langkah yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan
Menunggu arahan dari lembaga yudikatif sebelum menyusun program
Langkah yang menunjukkan ketergantungan pada lembaga lain dalam perencanaan
Mengadopsi kebijakan dari negara lain tanpa penyesuaian ideologi
Langkah yang mengabaikan konteks lokal dan budaya dalam pengambilan keputusan
Susi sedang berdiskusi dengan teman-temannya tentang pentingnya peran BPIP bagi generasi muda. Dia menjelaskan mengapa BPIP dianggap penting menurut materi yang mereka pelajari. BPIP dianggap penting karena (a) .
DoK 1 — Dalam sebuah pertemuan di gedung DPR, para anggota dewan sedang membahas peran lembaga mereka. Salah satu anggota, Maya, bertanya, "Manakah fungsi utama DPR dalam bidang politik?"
Menetapkan dan mengubah UUD 1945 sebagai konstitusi negara
Membuat undang‑undang serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral untuk menjaga stabilitas regional
Melantik presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan UUD
Dalam sebuah rapat MPR yang dihadiri oleh berbagai anggota, mereka membahas tentang kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Salah satu anggota, Dian, bertanya, "DoK 1 — Kewenangan yang secara eksplisit dimiliki MPR adalah…"
Mengawasi akuntabilitas dan transparansi kebijakan pemerintah
Menetapkan dan mengubah UUD 1945 serta melantik presiden dan wakil presiden
Menyusun rencana kerja sama ekonomi internasional dengan negara lain
Menerbitkan peraturan pelaksanaan undang‑undang di kementerian
DoK 2 — Situasi: Hadi, seorang diplomat Indonesia, ingin memperkuat posisinya di forum internasional sambil menjaga stabilitas politik regional. Lembaga yang paling tepat memimpin inisiatif ini adalah…
DPR karena berwenang mengubah UUD 1945
MPR karena berwenang memberhentikan presiden sesuai UUD
Kementerian Luar Negeri karena menjalin kerja sama bilateral dan multilateral
DPR dan MPR karena keduanya melantik presiden dan wakil presiden
Match the following statements with their corresponding descriptions of the synergy among political institutions.
DPR mengawasi kebijakan, MPR menetapkan konstitusi, dan Kementerian Luar Negeri mengelola hubungan internasional untuk menjaga politik yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat
Deskripsi tentang pengawasan kebijakan dan pengelolaan hubungan internasional
MPR menyusun undang‑undang, DPR melantik presiden, dan Kementerian Luar Negeri mengubah UUD 1945 agar demokrasi terjaga
Deskripsi tentang penyusunan undang-undang dan pelantikan presiden
Kementerian Luar Negeri membuat undang‑undang, MPR mengawasi pemerintah, dan DPR menjalin kerja sama internasional
Deskripsi tentang pembuatan undang-undang dan kerja sama internasional
Semua lembaga fokus pada urusan dalam negeri tanpa kerja sama lintas negara
Deskripsi tentang fokus lembaga pada urusan dalam negeri
DoK 3 — Dalam sebuah rapat di DPR, para anggota membahas tentang kebijakan pemerintah yang dinilai kurang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, langkah strategis awal yang sejalan dengan peran lembaga menurut materi adalah…
Meminta MPR segera mengubah UUD 1945 agar memperketat prosedur
Mendorong DPR melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah dan meninjau regulasi terkait
Mengajukan kerja sama multilateral melalui Kementerian Luar Negeri untuk mendapat dukungan internasional
Melantik presiden baru oleh MPR agar kebijakan lebih transparan
DoK 1 — Ingat kembali peran utama Bank Indonesia (BI) menurut materi: Dimas sedang mempelajari peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Manakah yang paling tepat menggambarkan tanggung jawab BI dalam menjaga stabilitas ekonomi?
Menetapkan pajak dan tarif bea impor untuk meningkatkan penerimaan negara
Menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter serta mengatur dan mengawasi sistem pembayaran
Menentukan harga komoditas strategis dan menetapkan upah minimum nasional
Mengelola BUMN dan menyalurkan kredit langsung kepada masyarakat
DoK 2 — Aplikasi konsep: Indah, seorang ekonom, sedang menganalisis kebijakan yang dapat diambil oleh Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Kebijakan apa yang paling mungkin dilakukan BI?
Melakukan kampanye belanja produk lokal agar permintaan meningkat
Menaikkan atau menurunkan suku bunga sebagai bagian dari kebijakan moneter yang tepat
Mengeluarkan regulasi persaingan usaha agar pelaku usaha bersaing adil
Memberikan insentif pajak investasi bagi perusahaan asing
DoK 1 — Ingat kembali fungsi KPPU: Eko sedang berdiskusi dengan teman-temannya tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pernyataan manakah yang sesuai dengan peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha di Indonesia? KPPU berperan dalam (a) untuk mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat.
Dampak langsung dari pengawasan KPPU terhadap persaingan usaha adalah (a)
DoK 3 — Penalaran strategis: Hadi, seorang walikota, ingin menarik investor asing untuk proyek berkelanjutan di kotanya. Berdasarkan peran lembaga negara, lembaga mana yang paling tepat menjadi mitra utama dan mengapa?
Bank Indonesia, karena BI menetapkan tarif pajak investasi dan mengeluarkan izin usaha
KPPU, karena KPPU memberikan subsidi bunga dan menetapkan suku bunga perbankan
BKPM, karena BKPM memfasilitasi investasi, menciptakan iklim kondusif, dan mempermudah perizinan
Kementerian Perdagangan, karena menetapkan standar persaingan dan mengawasi sistem pembayaran
DoK 1 — Dalam sebuah seminar tentang pelestarian budaya Indonesia, Faisal bertanya kepada para peserta, "Manakah pernyataan yang tepat mengenai peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pelestarian budaya Indonesia?"
Menghapus tradisi lokal agar seragam secara nasional
Mengembangkan program pelestarian seni, bahasa daerah, dan tradisi lokal
Memusatkan seluruh kegiatan budaya di ibu kota saja
Mengalihkan pelestarian budaya kepada lembaga swasta sepenuhnya
DoK 2 — Dalam sebuah pertemuan komunitas di sebuah desa, para warga berdiskusi tentang pentingnya menjaga jati diri bangsa di tengah arus modernisasi. Mereka bertanya-tanya lembaga mana yang paling relevan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya mereka?
BPIP
Komnas HAM
Kementerian Sosial
Kementerian Pertanian
DoK 1 — Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan fokus program Kementerian Sosial adalah…
Pengembangan kurikulum budaya di sekolah
Bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan
Penegakan hukum terhadap pelanggaran adat
Promosi pariwisata budaya ke mancanegara
DoK 2 — Rudi, seorang pemimpin masyarakat adat, ingin memastikan hak budaya komunitasnya diakui dan dilindungi. Lembaga negara yang paling tepat dihubungi adalah…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Komnas HAM
BPIP
Kementerian Sosial
DoK 3 — Sebuah pemerintah daerah merancang kebijakan terpadu untuk menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan keadilan sosial. Kombinasi langkah yang paling selaras dengan peran lembaga negara adalah…
Mengandalkan Komnas HAM untuk mendanai semua festival budaya dan menyalurkan bantuan tunai
Meminta BPIP menyusun kurikulum bantuan sosial dan Kementerian Sosial mengawasi bahasa daerah
Menggandeng Kemendikbudristek untuk program pelestarian seni dan bahasa daerah, BPIP untuk penguatan nilai Pancasila, serta Kementerian Sosial untuk pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan
Menugaskan Kementerian Pertanian memimpin pelestarian budaya sambil Komnas HAM membatasi kegiatan sosial
DoK 1 — Dalam sebuah kasus hukum, Faisal mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) setelah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak memuaskan. Sebagai lembaga tertinggi peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan, apa tugas utama Mahkamah Agung dalam menangani perkara ini, termasuk mengadili perkara kasasi, peninjauan kembali, dan memastikan putusan pengadilan sesuai peraturan perundang‑undangan?
Menguji undang‑undang terhadap UUD 1945
Mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali serta memastikan kesesuaian putusan dengan peraturan
Menyusun kebijakan pemberantasan korupsi nasional
Menetapkan hasil pemilihan umum secara administratif
DoK 1 — Berdasarkan materi, peran utama Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menjaga konstitusi. Dalam sebuah pertemuan, Titi bertanya kepada teman-temannya tentang aktivitas yang termasuk kewenangan MK. Aktivitas manakah yang mereka sebutkan sebagai kewenangan MK?
Memeriksa laporan keuangan kementerian
Menguji undang‑undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara
Menindak pelanggaran disiplin hakim
Mengelola pendidikan antikorupsi di sekolah
DoK 2 — Dalam sebuah pemilihan umum yang diadakan di kota kecil, terjadi perselisihan mengenai hasil suara antara dua kandidat, Nur dan Rudi. Lembaga mana yang secara konstitusional berwenang memutus perselisihan tersebut menurut uraian materi?
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
DoK 2 — Dalam upaya Nisa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tindakan komprehensif apa yang dilakukan KPK menurut materi?
Hanya penindakan terhadap pelaku korupsi
Pencegahan, penindakan, dan edukasi antikorupsi secara sistematis
Mengawasi proses kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan
Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara
Match the following actions with the appropriate institutional steps regarding a new regional policy that is considered contrary to the UUD 1945.
Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung agar kebijakan dibatalkan
Permohonan pembatalan kebijakan ke lembaga peradilan
Melaporkan ke KPK untuk dilakukan penyelidikan terhadap penyusun kebijakan
Investigasi terhadap penyusun kebijakan oleh lembaga antikorupsi
Mengajukan uji undang‑undang/kebijakan terkait ke Mahkamah Konstitusi untuk dinilai kesesuaiannya dengan UUD 1945
Uji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi
Meminta KPU menetapkan hasil konsultasi publik
Penetapan hasil konsultasi publik oleh lembaga pemilu
DoK 1 — Dalam sebuah pertemuan di desa, Ratna bertanya kepada Agus mengenai tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keamanan fisik dan teritorial. Apa jawaban yang tepat dari Agus?
Menegakkan hukum dan memberikan pelayanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
Mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer
Mengatur tata kelola internet dan komunikasi digital di Indonesia
Melakukan deteksi dini terhadap hoaks dan disinformasi di ruang digital
Di sebuah kota, terdapat lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Lembaga ini sering terlihat berpatroli di jalanan dan membantu masyarakat dalam situasi darurat. Lembaga tersebut adalah...
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Dalam sebuah konferensi tentang keamanan siber, Hadi, seorang ahli keamanan, menjelaskan peran utama BSSN. Ia menekankan pentingnya lembaga ini dalam menjaga keamanan digital negara. Pertanyaannya adalah, peran utama BSSN yang paling tepat adalah...
Mengatur kebijakan pendidikan digital di sekolah
Melindungi infrastruktur informasi vital, mengembangkan sistem keamanan digital nasional, dan merespons insiden keamanan siber
Memberikan layanan publik terkait administrasi kependudukan
Melakukan patroli jalan raya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas
Di tengah meningkatnya ancaman keamanan digital, Nita sebagai anggota Kominfo berkontribusi pada keamanan digital masyarakat dengan cara...
Melakukan operasi militer di wilayah perbatasan
Mengatur tata kelola internet dan komunikasi digital, menangkal hoaks dan disinformasi, serta melindungi data pribadi
Membangun pangkalan militer dan sistem pertahanan udara
Melakukan deteksi dini ancaman terorisme di luar negeri
DoK 3 — Sebuah rumor berbahaya tersebar luas di media sosial yang mengandung disinformasi dan mengarah pada keresahan publik. Tiara, seorang jurnalis, menemukan bahwa lembaga yang seharusnya memimpin penanganan awal dan tindakan korektif adalah...
TNI karena memiliki kewenangan menjaga kedaulatan wilayah darat, laut, dan udara
Polri karena bertugas mengatur tata kelola internet dan melindungi data pribadi
Kominfo karena menangani hoaks/disinformasi dan tata kelola komunikasi digital
BIN karena mengelola infrastruktur informasi vital nasional
DoK 3 — Sebuah serangan siber menargetkan infrastruktur informasi vital nasional dan berpotensi mengganggu layanan publik. Rencana respons lintas-lembaga yang paling tepat adalah...
BSSN memimpin respons teknis dan pemulihan sistem; Kominfo mengedukasi publik serta mengelola komunikasi; BIN melakukan deteksi dini terkait potensi ancaman lanjutan dan keterkaitan dengan kejahatan transnasional
Polri mengatur tata kelola internet; TNI merespons teknis; Kominfo melakukan operasi militer digital
BIN memulihkan sistem teknis; BSSN menangkal hoaks; TNI menegakkan hukum di dunia maya
Kominfo mengawasi pangkalan data; Polri melakukan pemulihan server; TNI mengembangkan sistem keamanan digital nasional
Dalam sebuah pertemuan masyarakat, Susi menjelaskan tentang pentingnya lembaga negara dalam mencapai tujuan bersama. Apa tujuan utama fungsi vital lembaga negara yang dijelaskan oleh Susi?
Meningkatkan keuntungan ekonomi kelompok tertentu
Mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bangsa
Memusatkan kekuasaan pada satu lembaga
Mendorong persaingan antar lembaga tanpa koordinasi
Dalam sebuah kota, terdapat tiga lembaga pemerintahan: Lembaga A, Lembaga B, dan Lembaga C. Setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang menyalahgunakan kekuasaan, ketiga lembaga ini saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan konsep checks and balances dalam sistem demokrasi?
Setiap lembaga negara bebas bertindak tanpa pengawasan
Lembaga-lembaga saling mengontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan
Satu lembaga memimpin dan lembaga lain mengikuti tanpa kritik
Checks and balances hanya berlaku pada masa pemilu
Mengapa memahami peran lembaga negara penting bagi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab?
Agar Ratna dapat menghindari kewajiban hukum
Agar Titi dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan
Agar Agus dapat menggantikan tugas lembaga negara
Agar Ratna dapat menarik diri dari kehidupan politik
Situasi berikut mana yang paling menunjukkan kerja sama antar lembaga menjaga stabilitas negara?
Parlemen dan eksekutif menyusun kebijakan bersama dengan pengawasan yudisial terhadap legalitasnya
Eksekutif menetapkan semua kebijakan tanpa melibatkan lembaga lain
Yudisial mengabaikan pelanggaran prosedur demi kecepatan keputusan
Parlemen mengesahkan undang-undang tanpa mempertimbangkan dampak sosial
Imbauan pada bagian "Ingat" menekankan peran generasi muda Indonesia dalam demokrasi. Tindakan mana yang paling selaras dengan imbauan tersebut?
Mengabaikan hak dan kewajiban warga karena dianggap urusan pemerintah
Memahami hak-kewajiban dan mendukung peran lembaga negara melindungi kepentingan bangsa
Menuntut hak tanpa mengenali kewajiban pada sistem demokrasi
Menolak partisipasi dalam proses pembangunan nasional
Menurut ilustrasi, bentuk sinergi antara Surya sebagai Presiden dan Dedi sebagai anggota DPR yang menegakkan akuntabilitas anggaran adalah bekerja sama dalam menyusun APBN untuk pembangunan nasional agar alokasi tepat sasaran. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan tujuan sinergi tersebut?
Memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan akuntabel
Menambah jumlah kementerian untuk mempercepat birokrasi
Mengalihkan seluruh kewenangan fiskal ke lembaga yudikatif
Membatasi partisipasi publik dalam proses anggaran
Rizky, seorang analis keamanan siber, bekerja sama dengan Angga dari TNI dan Siti dari Polri untuk mengintegrasikan pertahanan fisik dan digital dalam melindungi kedaulatan negara. Apa fokus utama dari integrasi ini?
Menghadapi ancaman modern yang bersifat fisik dan siber
Mengganti peran DPR dalam pengawasan eksekutif
Meningkatkan jumlah personel tanpa koordinasi teknologi
Mengurangi kerja sama internasional di bidang keamanan
Susi dan Agus bekerja sama dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Apa keluaran yang ditekankan dari kolaborasi ini menurut materi?
Menciptakan sistem peradilan yang bersih dan adil
Mendorong kekuasaan absolut lembaga yudikatif
Menghapus peran lembaga independen lainnya
Menunda proses hukum demi stabilitas politik
Wahyu, seorang analis ekonomi, sedang berdiskusi dengan Dimas dari Bank Indonesia dan Rizky dari BKPM mengenai pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif dan stabilitas ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas mekanisme utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Koordinasi kebijakan apa yang mereka sepakati?
Kebijakan moneter dan investasi
Kebijakan pertahanan dan keamanan
Kebijakan pendidikan dan kebudayaan
Kebijakan kesehatan masyarakat
Di sebuah kota, terdapat tiga lembaga pemerintahan: Lembaga A, Lembaga B, dan Lembaga C. Prinsip checks and balances diterapkan untuk memastikan tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Manakah pernyataan yang paling sesuai dengan esensi sistem ini?
Setiap lembaga memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga lain dan menjaga keseimbangan kekuasaan
Kekuasaan eksekutif dominan dan tidak dapat diawasi
Pengawasan hanya dilakukan oleh lembaga internasional
Checks and balances berarti pembagian anggaran yang sama rata
Match the following roles with their corresponding functions in maintaining justice and accountability in a city.
Menjaga konstitusionalitas kebijakan
Fungsi lembaga yudikatif
Menentukan suku bunga acuan
Fungsi lembaga moneter
Mengatur komando militer regional
Fungsi lembaga militer
Mengawasi media dan pers
Fungsi lembaga pengawasan media
Joko sedang belajar tentang sistem pemerintahan. Ia menemukan informasi mengenai jumlah cabang kekuasaan yang ada. Berapa jumlah cabang kekuasaan yang disebut dalam materi dan apa saja cabangnya?
Tiga: legislatif, eksekutif, yudikatif
Empat: legislatif, eksekutif, yudikatif, administratif
Dua: eksekutif dan yudikatif
Lima: legislatif, eksekutif, yudikatif, moneter, pertahanan
Dalam sebuah kota, Rizky, seorang anggota dewan, menekankan komitmen demokrasi 100% untuk menjaga sistem yang transparan. Manakah praktik yang paling mencerminkan komitmen tersebut dalam konteks checks and balances?
Akuntabilitas pejabat publik melalui pengawasan lembaga independen
Penumpukan kewenangan pada satu lembaga demi efisiensi
Penghapusan proses audit agar keputusan cepat
Pembatasan akses informasi publik tanpa alasan jelas
Dalam era digital, terjadi serangan siber yang menargetkan sistem perbankan nasional dan mengancam stabilitas ekonomi. Lembaga negara yang paling tepat memimpin koordinasi penanganan krisis tersebut, berdasarkan perannya dalam melindungi infrastruktur informasi vital adalah (a) .
Seorang anggota DPR, Joko, diduga korupsi dalam proyek infrastruktur dan muncul sengketa kewenangan antara KPK dan Kejaksaan. Berdasarkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, langkah penyelesaian yang paling tepat adalah melibatkan lembaga mana untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara?
Presiden sebagai kepala eksekutif memutuskan lembaga yang berwenang
DPR sebagai lembaga legislatif menyelesaikan masalah internal anggotanya
Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara
Mahkamah Agung mengadili kasus korupsi dan sengketa kewenangan sekaligus
MPR sebagai lembaga tertinggi negara memberikan keputusan final
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman budaya yang tinggi sehingga konflik sosial dan isu SARA dapat muncul di berbagai daerah. Dalam konteks peran lembaga negara di bidang sosial dan budaya, strategi lintas-lembaga yang paling efektif untuk mencegah dan menangani konflik tersebut adalah (a) .
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas global dan dampak pandemi. Berdasarkan peran lembaga negara di bidang ekonomi, koordinasi kebijakan yang paling tepat untuk memulihkan daya beli dan stabilitas makro adalah:
Bank Indonesia menurunkan suku bunga tanpa koordinasi dengan lembaga lain
BKPM menarik investasi asing tanpa mempertimbangkan dampak inflasi terhadap sektor riil
Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang tepat (misalnya pengetatan untuk inflasi tinggi) dan BKPM mengarahkan investasi ke sektor produktif agar suplai meningkat
KPPU berfokus pada pengawasan persaingan usaha tanpa melihat kondisi makroekonomi
Pemerintah mengendalikan harga secara langsung secara luas tanpa melibatkan mekanisme pasar dan koordinasi kebijakan
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, Indonesia membentuk berbagai lembaga penegak hukum dengan kewenangan berbeda. Namun sering terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat penegakan hukum. Berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, solusi paling tepat untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan adalah:
Menggabungkan semua lembaga penegak hukum menjadi satu institusi besar
Memberikan kewenangan penuh kepada KPK untuk semua kasus korupsi
Memperkuat koordinasi antar lembaga dengan pembagian tugas yang jelas berdasarkan UU
Membiarkan kompetisi antar lembaga untuk meningkatkan kinerja
Memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan lembaga mana yang menangani kasus tertentu
Perhatikan kasus: Sebuah perusahaan multinasional ingin berinvestasi besar di Indonesia, tetapi berpotensi menciptakan monopoli di sektor tertentu dan merugikan pelaku usaha lokal. Dalam konteks peran lembaga negara di bidang ekonomi, pendekatan yang paling tepat adalah:
BKPM langsung menyetujui investasi karena nilainya besar tanpa pertimbangan lain
KPPU menolak investasi tersebut tanpa memberikan alternatif solusi
BKPM dan KPPU berkolaborasi untuk mencari skema investasi yang mencegah terbentuknya monopoli
Bank Indonesia menetapkan kebijakan investasi berdasarkan dampak terhadap nilai tukar
Pemerintah daerah memutuskan sendiri tanpa melibatkan lembaga pusat
Dalam menghadapi globalisasi dan revolusi industri 4.0, berbagai lembaga negara berperan dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional yang kompetitif dan berkelanjutan. Manakah pernyataan yang BENAR mengenai peran lembaga ekonomi dalam strategi penguatan daya saing?
Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung ekspor
BKPM memfasilitasi investasi di sektor teknologi dan inovasi
KPPU mengawasi praktik monopoli yang dapat menghambat inovasi
Kementerian Luar Negeri hanya fokus pada diplomasi politik tanpa aspek ekonomi
Lembaga ekonomi bekerja secara terpisah tanpa koordinasi untuk efisiensi
Indonesia menghadapi tantangan persatuan dan kesatuan, termasuk konflik sosial, penyebaran hoaks, dan gerakan radikalisme yang mengancam ideologi Pancasila. Manakah langkah yang TEPAT dari lembaga terkait untuk mengatasi tantangan tersebut?
BPIP menguatkan pemahaman Pancasila melalui program pendidikan dan sosialisasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika menangkal hoaks dan disinformasi
Komnas HAM melindungi hak-hak kelompok minoritas dan marginal
Kementerian Sosial hanya memberikan bantuan ekonomi tanpa pendekatan ideologis
Semua lembaga bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi
DoK 1: Berdasarkan sistem peradilan Indonesia, pilih pernyataan yang BENAR mengenai peran lembaga-lembaga hukum berikut ini: A. Mahkamah Agung mengadili perkara kasasi dari semua lingkungan peradilan. B. Mahkamah Konstitusi menguji konstitutionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. C. KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. D. Komisi Yudisial hanya mengawasi hakim Mahkamah Agung saja. E. Semua lembaga peradilan memiliki kewenangan yang sama dalam menangani perkara. Pilih satu jawaban yang paling tepat.
A dan B benar, lainnya salah
B dan C benar, lainnya salah
A, B, dan C benar; D dan E salah
Hanya A benar; lainnya salah
DoK 2–3: Lengkapilah pernyataan: "Jika terjadi sengketa hasil pemilihan umum yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi, maka..." Pilih institusi yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
DPR memutuskan hasil pemilu melalui mekanisme legislatif
Presiden menentukan keabsahan hasil pemilu sebagai kepala negara
Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum
Mahkamah Agung mengadili semua sengketa pemilu
KPU memutus sendiri tanpa melibatkan lembaga lain
Perhatikan kondisi berikut: "Jika Indonesia menghadapi ancaman serangan siber skala besar yang menargetkan infrastruktur kritis seperti sistem kelistrikan, perbankan, dan telekomunikasi secara bersamaan, maka koordinasi penanganan yang paling efektif adalah..." Pilihlah jawaban yang paling tepat.
BSSN memimpin koordinasi dengan melibatkan TNI, Polri, dan kementerian terkait
Presiden langsung menangani tanpa melibatkan lembaga teknis
Setiap sektor menangani ancaman secara terpisah tanpa koordinasi
BIN mengambil alih semua kewenangan keamanan siber
Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani sendiri semua aspek
Perhatikan skenario berikut: "Jika terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada inflasi tinggi, melemahnya nilai tukar rupiah, dan penurunan investasi asing di Indonesia, maka langkah koordinasi kebijakan yang paling tepat adalah..." Pilihlah jawaban yang paling tepat.
Bank Indonesia menaikkan suku bunga tanpa koordinasi dengan lembaga lain
BKPM menurunkan standar investasi untuk menarik investor asing
Bank Indonesia, BKPM, dan Kementerian Keuangan berkoordinasi dalam paket kebijakan terpadu
Pemerintah mengendalikan harga secara langsung di seluruh sektor
Menunggu kondisi global membaik tanpa mengambil langkah proaktif
Pilih pernyataan yang paling tepat menggambarkan peran utama MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menetapkan dan mengubah UUD 1945 sebagai konstitusi negara
Membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah
Mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali
Mengawasi perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya
Dalam proses legislasi nasional, lembaga yang bertanggung jawab menyusun dan menetapkan undang‑undang sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah adalah (a) .
Lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang‑undang terhadap UUD 1945 adalah…
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Komisi Yudisial (KY)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Perkara kasasi dan peninjauan kembali dalam sistem peradilan Indonesia menjadi kewenangan…
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Agung (MA)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pengawasan terhadap perilaku hakim saat menjalankan tugasnya berada di tangan lembaga…
Komisi Yudisial (KY)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Kasus deteksi dini ancaman terorisme dan keamanan nasional paling tepat ditangani oleh…
BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)
BIN (Badan Intelijen Negara)
MK (Mahkamah Konstitusi)
KY (Komisi Yudisial)
Serangan siber terhadap infrastruktur kritis negara secara langsung berada dalam lingkup tugas…
BIN (Badan Intelijen Negara)
BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)
MK (Mahkamah Konstitusi)
MA (Mahkamah Agung)
Sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden ditangani oleh lembaga…
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Komisi Yudisial (KY)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pelanggaran etik yang dilakukan seorang hakim harus dilaporkan kepada…
Mahkamah Agung (MA)
Komisi Yudisial (KY)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pembahasan RUU tentang sistem pendidikan nasional berada pada ranah tugas…
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
MA (Mahkamah Agung)
KY (Komisi Yudisial)
