Perilaku kriminal yang telah dibuktikan di pengadilan.

Suku, ras, dan agama.

Jenis kelamin dan status disabilitas.

Pandangan politik dan asal usul sosial.

Pelanggaran hak ekonomi (kemiskinan) menyebabkan pelanggaran hak sipil (kebebasan) dan hak sosial (pendidikan).

Hak-hak anak dapat dipisahkan dari hak orang dewasa.

Hak pendidikan lebih penting daripada hak ekonomi.

Hak untuk bekerja adalah hak mutlak bagi anak.

Pemerintah bersama perwakilan orang tua dan siswa.

Pemerintah pusat saja.

Perusahaan katering saja.

Kepala sekolah sendiri.

Menyediakan mekanisme pengaduan bagi korban "Bullying" di sekolah.

Membiarkan sekolah menangani masalah bullying sendiri.

Menyembunyikan kasus bullying agar tidak viral.

Menyalahkan korban bullying atas kejadian tersebut.

Menghormati (respect) HAM.

Melindungi (protect) HAM.

Memenuhi (fulfill) HAM.

Meninggalkan (abandon) HAM.

Seimbang dengan tujuan melindungi hak kelompok lain dari diskriminasi.

Sepenuhnya melarang kebebasan berpendapat.

Dilakukan tanpa pertimbangan apapun.

Hanya berlaku untuk media sosial.

Memberikan akomodasi yang reasonable bagi siswa disabilitas untuk mengakses pendidikan.

Memperlakukan semua siswa secara sama persis tanpa memandang kondisinya.

Memisahkan siswa disabilitas di sekolah khusus.

Menolak modifikasi kurikulum untuk kebutuhan siswa disabilitas.

Melakukan pemetaan risiko dan konsultasi dengan siswa, orang tua, dan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan.

Memberlakukan hukuman berat tanpa proses pengaduan.

Mengabaikan data kasus karena berpotensi merusak citra sekolah.

Menerapkan kebijakan nasional tanpa penyesuaian lokal.

Menyusun regulasi yang menargetkan ungkapan yang menghasut kekerasan dan diskriminasi, dengan mekanisme peninjauan yang transparan.

Melarang seluruh kritik terhadap pemerintah.

Mewajibkan izin khusus untuk setiap unggahan di media sosial.

Menghapus semua konten yang bersifat kontroversial tanpa proses banding.

Proses hukum terhadap pelaku “hakim moti” harus terbuka untuk publik.

Kasusnya harus ditutup dari masyarakat.

Identitas pelaku harus dirahasiakan.

Korban tidak berhak mengetahui proses hukum.

Tidak menyebarkan identitas korban yang dapat memperparah trauma.

Segera mengusut kasusnya tanpa mempertimbangkan kondisi korban.

Memaksa korban untuk bercerita detail kejadian.

Menyarankan korban untuk berdamai dengan pelaku.

Semua kebijakan yang mempengaruhi anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Hanya kebijakan pendidikan formal yang penting.

Hanya ketika orang tua mengizinkan.

Hanya untuk anak dari keluarga mampu.

Pembangunan yang mempengaruhi masyarakat adat.

Program vaksinasi nasional.

Pemberian sanksi pidana.

Pemungutan suara dalam pemilu.

Menuntut seseorang berdasarkan UU yang belum berlaku saat kejadian.

Menuntut seseorang untuk kejahatan serius.

Memberikan hukuman yang ringan untuk kejahatan berat.

Mengadili mantan pejabat pemerintah.

Baik orang kaya maupun miskin berhak atas proses hukum yang sama.

Orang kaya boleh mendapatkan perlakuan khusus di pengadilan.

Hakim boleh memihak pada keluarga sendiri.

Proses hukum dapat dibeli dengan uang.

Memberikan ganti rugi yang efektif kepada korban pelanggaran HAM oleh aparatnya.

Menyembunyikan kasus pelanggaran HAM oleh aparatnya.

Membela aparatnya yang melakukan pelanggaran HAM.

Menolak campur tangan lembaga HAM internasional.

Terdakwa tidak mendapatkan peradilan yang independen dan imparsial.

Pelaku “hakim moti” bertindak cepat.

Korban dianggap bersalah oleh masyarakat.

Polisi setempat mendukung aksi tersebut.

ODGJ yang sudah stabil kondisinya harus dilibatkan dalam perencanaan perawatannya.

Keluarga berhak sepenuhnya menentukan perawatan tanpa konsultasi.

ODGJ tidak perlu diberi informasi tentang rencana perawatan.

Partisipasi hanya berlaku jika ada pendanaan pemerintah.

Menerima siswa dengan disabilitas di sekolah reguler sebagai hak yang setara.

Menolak karena fasilitas belum lengkap.

Memindahkan ke sekolah khusus tanpa pilihan.

Menunda hingga siswa mengajukan banding hukum.

Lembaga negara harus saling mengawasi, seperti Komnas HAM mengawasi pemerintah.

Hanya pemerintah yang mengawasi masyarakat.

Masyarakat tidak berhak mengawasi pemerintah.

Lembaga internasional tidak boleh mengkritik pemerintah.

Memperlakukan korban sebagai pelaku kriminal.

Memberikan bantuan hukum pada korban.

Memulangkan korban ke daerah asal.

Melindungi identitas korban.

Terus berupaya meningkatkan akses kesehatan secara bertahap.

Langsung memenuhi semua hak ekonomi sosial budaya sekaligus.

Menunggu sampai ekonomi membaik baru memenuhi HAM.

Hanya memenuhi hak sipil dan politik saja.

Pengelolaan dana dan pemilihan vendor harus terbuka untuk diawasi.

Menu makanannya harus dirahasiakan.

Laporan keuangan tidak perlu disampaikan ke publik.

Hanya kepala sekolah yang tahu rincian program.

Melarang "Sirkumisi Perempuan" karena dampak buruknya yang sudah terbukti.

Membiarkan praktik "Sirkumisi Perempuan" selama tidak ada keluhan.

Menunggu korban berjatuhan baru mengambil tindakan.

Hanya memberikan penyuluhan tanpa regulasi.

Hak-hak HAM saling terkait dan tidak bisa dipilih-pilih.

Beberapa hak lebih penting dari hak lainnya.

HAM hanya untuk negara-negara tertentu.

Hak sipil dapat dikorbankan untuk pembangunan ekonomi.

Negara maju membantu negara berkembang dalam memenuhi HAM.

Setiap negara hanya bertanggung jawab pada warga negaranya sendiri.

Negara tidak perlu peduli pada pelanggaran HAM di negara lain.

LSM internasional tidak boleh bekerja di negara lain.

Mengalokasikan anggaran semaksimal mungkin untuk program penanganan stunting.

Mengurangi anggaran kesehatan untuk membayar hutang.

Hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Membiarkan swasta menangani semua masalah kesehatan.

Mencabut jaminan kesehatan yang sudah diberikan kepada masyarakat.

Meningkatkan anggaran pendidikan.

Menambah jumlah tenaga kesehatan.

Memperluas cakupan imunisasi.

Komnas HAM meninjau kebijakan rumah sakit pemerintah secara independen.

Kementerian Kesehatan menilai kinerjanya sendiri tanpa partisipasi publik.

Warga dilarang mengajukan kritik terhadap layanan kesehatan publik.

Lembaga internasional diminta diam atas kekurangan layanan kesehatan.

Menerima dan memfasilitasi siswa dari latar belakang apa pun.

Hanya menerima siswa yang berprestasi akademik.

Memisahkan siswa berdasarkan agama.

Menolak siswa dengan disabilitas.

Akses ke layanan kesehatan mental dan rehabilitasi.

Memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku.

Menyembunyikan kasus dari publik.

Memberikan sanksi administratif pada pelaku.

Memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku.

Menghukum pelaku seberat-beratnya.

Mengeluarkan pelaku dari sekolah.

Menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa proses jelas.

Semua bentuk perlakuan tidak manusiawi, termasuk pemasungan.

Pembangunan rumah sakit jiwa.

Pengobatan tradisional.

Perawatan kesehatan modern.

Penanganan ujaran kebencian harus berdasarkan UU yang jelas.

Masyarakat boleh main hakim sendiri.

Aparat boleh menangkap orang tanpa dasar hukum.

Hukum tidak perlu ditegakkan secara konsisten.

Mencegah sirkumsisi perempuan sebagai bentuk diskriminasi.

Membiarkan praktik tradisional yang merugikan perempuan.

Hanya melindungi hak laki-laki.

Mengabaikan kekerasan berbasis gender.

Pendapat anak harus didengar dalam proses peradilan yang menyangkut dirinya.

Anak tidak boleh menyampaikan pendapat di pengadilan.

Hanya orang tua yang boleh berbicara untuk anak.

Anak tidak kompeten memberikan pendapat.

Penahanan tidak boleh lebih lama dari yang diperlukan.

Tersangka boleh ditahan selama apa pun.

Penahanan adalah hak mutlak polisi.

Masa penahanan tidak perlu diatur.

Menolak pekerja karena kondisi disabilitasnya.

Memberikan upah sesuai kinerja.

Mempekerjakan berdasarkan kompetensi.

Memberi pelatihan keterampilan kerja.

Menyediakan akomodasi bagi siswa dengan disabilitas tanpa memisahkan mereka.

Membuat kelas khusus hanya untuk siswa berprestasi.

Mengharuskan siswa mengikuti satu agama tertentu.

Melarang siswa dari latar budaya minoritas mendaftar.

Proses tender obat-obatan harus terbuka dan kompetitif.

Penunjukan langsung tanpa alasan yang jelas.

Pembelian tanpa dokumen pengadaan.

Pengelolaan anggaran yang tertutup.

Puskesmas harus memberikan informasi yang jelas tentang layanannya.

Petugas kesehatan boleh bekerja sesukanya.

Jam buka puskesmas tidak perlu dipatuhi.

Pelayanan boleh diskriminatif.

Masyarakat terdampak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Cukup dengan sosialisasi sepihak.

Partisipasi simbolis sudah memadai.

Hanya elite lokal yang dilibatkan.

Perlindungan lingkungan hidup untuk anak cucu.

Pembangunan ekonomi jangka pendek.

Eksploitasi sumber daya alam semaksimal mungkin.

Pengabaian dampak lingkungan.

Bantuan tidak boleh memperburuk konflik lokal.

Bantuan boleh disalahgunakan asalkan sampai.

Bantuan tidak perlu mempertimbangkan budaya lokal.

Bantuan boleh diskriminatif.

Memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Memperlakukan semua siswa secara sama tanpa melihat latar belakang.

Menolak siswa dari keluarga miskin.

Hanya menerima siswa yang mampu membayar.

Tidak mengembalikan pengungsi ke negara di mana nyawanya terancam.

Memberikan suaka pada semua pengungsi tanpa proses.

Menerima pengungsi dari semua negara konflik.

Memproses permohonan suaka tanpa evaluasi.

Terus meningkatkan cakupan jaminan kesehatan.

Langsung memberikan layanan kesehatan sempurna.

Menunggu sampai kaya baru membangun puskesmas.

Hanya menyediakan layanan kesehatan dasar.

Segera menghapus praktik "Pemasungan".

Menghapus pemasungan secara bertahap.

Membiarkan pemasungan sebagai tradisi.

Menunda penghapusan sampai ada dana besar.

Tender terbuka dengan publikasi hasil dan mekanisme pengaduan.

Penunjukan langsung lalu laporan internal saja.

Tender tertutup dengan evaluasi rahasia.

Pembelian darurat tanpa dokumentasi karena efisiensi.

Menyediakan layanan kesehatan dasar untuk semua

Hanya menyediakan layanan kesehatan untuk yang mampu

Menunggu swasta menyediakan layanan kesehatan

Hanya mengatur layanan kesehatan tanpa menyediakan

Memberi ruang bagi negara untuk mengimplementasikan HAM sesuai konteks nasional

Memaksa semua negara menerapkan HAM dengan cara sama

Menghapus kewajiban negara dalam HAM

Hanya berlaku untuk negara maju

Pengadilan Internasional hanya ikut campur jika negara tidak mampu/mau mengadili

Pengadilan Internasional adalah pengadilan pertama

Negara tidak berhak mengadili kejahatan HAM berat

Hanya Pengadilan Internasional yang berwenang

Mengadili atau mengekstradisi pelaku kejahatan internasional

Memberi suaka pada pelaku kejahatan

Melindungi pelaku kejahatan dari penuntutan

Mengabaikan kejahatan internasional

Setiap negara mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan

Hanya negara dimana kejahatan terjadi yang berwenang

Hanya Pengadilan Internasional yang berwenang

Tidak ada yang boleh mengadili kejahatan internasional

Komunitas internasional campur tangan

Negara boleh melakukan apa saja pada warganya

Larangan mutlak campur tangan asing

Hanya negara besar yang berhak campur tangan

Ancaman seperti kemiskinan dan penyakit

Hanya ancaman militer

Hanya ancaman terorisme

Hanya ancaman siber

Bantuan hukum bagi tidak mampu

Membuat proses peradilan sulit diakses

Hanya melayani yang mampu bayar pengacara

Menutup akses ke pengadilan

Keduanya memiliki kesempatan sama membela argumen

Jaksa memiliki hak lebih banyak dari terdakwa

Terdakwa tidak perlu didampingi pengacara

Hak terdakwa lebih besar dari jaksa tanpa syarat

Keduanya menekankan peran utama negara dalam penegakan, dengan intervensi internasional bersifat subsidiar

Keduanya menghapus kewenangan nasional dan memusatkan semua perkara di tingkat internasional

Keduanya mendorong pemberian suaka pada pelaku demi stabilitas politik

Keduanya hanya relevan untuk negara maju dengan sistem hukum mapan

Menyediakan ramp untuk kursi roda dan penyesuaian yang diperlukan bagi disabilitas.

Menolak siswa dengan disabilitas agar layanan tetap efisien.

Memisahkan siswa disabilitas dari kelas reguler sebagai solusi utama.

Tidak perlu menyesuaikan fasilitas karena dianggap mahal.

Informasi kesehatan harus disampaikan dalam bahasa yang dipahami masyarakat.

Informasi cukup bila tersedia hanya dalam bahasa resmi.

Informasi tidak perlu disebarkan luas karena dapat disalahartikan.

Informasi sebaiknya hanya untuk kalangan tertentu demi keamanan.

Menyasar kelompok paling miskin terlebih dahulu.

Menyasar kelompok yang sudah mampu agar cepat berhasil.

Memberikan bantuan dengan porsi sama rata tanpa melihat kebutuhan.

Tidak memberi prioritas karena semua berhak bantuan.

Masyarakat harus diberdayakan untuk memperjuangkan haknya.

Masyarakat cukup menerima bantuan tanpa terlibat.

Masyarakat sebaiknya tidak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Hanya pemerintah yang tahu kebutuhan masyarakat sehingga partisipasi tidak perlu.

Data anggaran pendidikan harus terbuka untuk publik.

Data anggaran adalah rahasia negara sehingga tidak boleh dibuka.

Hanya DPR yang boleh tahu data anggaran secara lengkap.

Masyarakat tidak berhak mengetahui penggunaan anggaran.

Perusahaan bertanggung jawab atas dampak polusi yang dihasilkannya.

Perusahaan tidak perlu peduli karena dampak lingkungan urusan pemerintah.

Perusahaan boleh mencemari lingkungan jika ada izin.

Tanggung jawab lingkungan hanya pada pemerintah daerah.

Memungkinkan masyarakat terdampak berpartisipasi penuh melalui waktu dan cara yang layak.

Cukup dilakukan secara singkat untuk efisiensi.

Dapat dilakukan tanpa persiapan karena urgensi.

Hanya perlu mengundang elite masyarakat agar representatif.

Perlindungan terhadap hak sipil dan hak ekonomi secara bersamaan.

Hanya perlindungan hak sipil dan bukan hak ekonomi.

Hanya perlindungan hak ekonomi dan bukan hak sipil.

Pengabaian hak asasi manusia demi stabilitas.

Bukan pembenaran untuk praktik yang melanggar HAM seperti "Sirkumisi Perempuan".

Membolehkan semua praktik budaya tanpa kecuali.

Mengharuskan penghapusan semua budaya demi kesetaraan.

Mengabaikan nilai budaya lokal agar kebijakan seragam.

Salah karena hakim harus netral dan tidak memihak pihak manapun.

Benar agar proses cepat selesai dengan memilih pihak yang kuat.

Benar jika pihak mayoritas lebih mungkin benar.

Tidak relevan karena putusan didasarkan pada popularitas.

Pembatasan harus perlu dalam masyarakat demokratis.

Pembatasan bisa dilakukan semaunya.

Tidak perlu alasan untuk membatasi HAM.

Pembatasan adalah hak mutlak pemerintah.

Pembatasan adalah cara terakhir setelah cara lain tidak berhasil.

Pembatasan bisa dilakukan sebagai pilihan pertama.

Tidak perlu pertimbangan untuk membatasi.

Pembatasan tidak perlu alasan yang kuat.

Pembatasan harus berdasarkan undang-undang.

Pembatasan cukup berdasarkan keputusan pejabat.

Pembatasan tidak perlu dasar hukum.

Pembatasan bisa dilakukan secara sewenang-wenang.

Proses pengaduan harus jelas dan terjadwal.

Proses pengaduan bisa semrawut.

Tidak perlu mekanisme pengaduan.

Pengaduan tidak perlu ditanggapi.

Menyediakan pengadilan yang independen dan imparsial.

Menutup akses ke pengadilan.

Membuat proses pengadilan yang berbelit.

Hanya melayani pengaduan dari kelompok tertentu.

Negara asal, transit, dan tujuan harus bekerja sama.

Hanya negara asal yang bertanggung jawab.

Hanya negara tujuan yang bertanggung jawab.

Tidak perlu kerjasama internasional.

Menahan korban "Trafficking" di rumah detensi imigrasi.

Memberikan bantuan pada korban.

Memulangkan korban ke negara asal.

Melindungi identitas korban.

Negara saling belajar dari keberhasilan program HAM negara lain.

Setiap negara bekerja sendiri-sendiri.

Menutup diri dari perkembangan HAM internasional.

Mengabaikan inovasi dalam HAM.

Sistem perlindungan HAM harus terus dievaluasi dan ditingkatkan.

Sistem yang sudah ada tidak perlu diubah.

Cukup dengan sistem minimal.

Melindungi hak semua orang tanpa diskriminasi.

Hanya melindungi budaya mayoritas.

Membatasi akses keadilan bagi kelompok minoritas.

Memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah.

Pencabutan jaminan HAM yang sudah ada dengan dalih apa pun

Perbaikan sistem HAM

Penyesuaian regulasi HAM

Pembentukan lembaga HAM baru

Penyediaan penerjemah bagi penyandang disabilitas rungu

Proses peradilan yang sama untuk semua tanpa penyesuaian

Penolakan akses bagi kelompok rentan

Pengadilan tidak perlu akomodasi khusus

Melindungi aktivis yang memperjuangkan hak korban "Pemasungan"

Membatasi kerja aktivis HAM

Mengkriminalisasi aktivis HAM

Mengabaikan ancaman pada aktivis

Melaporkan upaya pencegahan "Pekerja Anak" dalam rantai pasok

Menyembunyikan praktik ketenagakerjaan

Tidak perlu transparan dalam laporan

Menganggap laporan perusahaan sebagai rahasia

Proaktif mengidentifikasi dan mencegah dampak buruk pada HAM

Hanya patuh pada hukum nasional

Mengabaikan dampak operasinya pada HAM

Hanya peduli pada keuntungan

Berkonsultasi dengan masyarakat sekitar tentang dampak operasinya

Hanya berkomunikasi dengan pemerintah

Mengabaikan keluhan masyarakat

Tidak perlu komunikasi dengan stakeholder

Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan tidak berulang

Hanya permintaan maaf

Hanya ganti rugi materi

Tidak perlu reparasi apa pun

Mengungkap kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu

Menutupi pelanggaran HAM masa lalu

Melupakan sejarah pelanggaran HAM

Hanya menghukum pelaku tanpa mengungkap kebenaran

Menolak pasien berdasarkan status HIV-nya

Memberikan pelayanan sesuai standar profesi

Memprioritaskan pasien kritis

Mengupayakan akses layanan bagi semua kelompok

Melakukan due diligence dan melaporkan upaya pencegahan secara transparan

Mendelegasikan tanggung jawab kepada pemasok tanpa verifikasi

Menunggu laporan pemerintah sebelum bertindak

Mengabaikan temuan audit independen

Pasien berhak tahu semua risiko tindakan medis sebelum menyetujui.

Dokter boleh melakukan tindakan tanpa penjelasan.

Cukup persetujuan keluarga tanpa persetujuan pasien.

Persetujuan bisa diberikan di bawah tekanan.

Kerahasiaan data kesehatan pasien.

Penyebaran data pasien tanpa izin.

Penggunaan data pasien untuk kepentingan komersial.

Pertukaran data pasien tanpa pengamanan.

Pemenuhan hak atas kesehatan.

Hanya untuk hak atas pendidikan.

Hanya untuk hak atas perumahan.

Hanya untuk hak sipil.

Masyarakat berhak melestarikan budayanya.

Pelaranagn praktik budaya tertentu.

Penghapusan keragaman budaya.

Hanya budaya mayoritas yang dilindungi.

Anak yang tidak sekolah (hak pendidikan) rentan menjadi pekerja anak (hak perlindungan).

Hak-hak dapat dipenuhi secara terpisah.

Hak pendidikan tidak terkait dengan hak perlindungan.

Pemenuhan satu hak tidak mempengaruhi hak lain.

Hak untuk tidak disiksa, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun.

Hak properti dalam keadaan darurat.

Hak kebebasan berkumpul dalam keadaan darurat.

Hak politik dalam keadaan darurat.

Tindakan aparat dalam menangani demonstrasi.

Hak masyarakat untuk berdemo.

Kewenangan pemerintah membuat kebijakan.

Hak pekerja untuk mogok.

Hak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.

Hanya laki-laki yang boleh memilih.

Hanya kelompok tertentu yang boleh dipilih.

Pembatasan hak pilih berdasarkan suku.

Keterbukaan data publik tentang anggaran program pangan bergizi.

Kerahasian data penggunaan anggaran publik.

Pembatasan informasi tentang program publik.

Penutupan akses ke data anggaran pemerintah.

Layanan kesehatan dapat diakses tanpa diskriminasi dan dengan hambatan minimum.

Layanan hanya tersedia di kota besar dengan biaya tinggi.

Layanan boleh menolak kelompok minoritas demi efisiensi.

Layanan harus menempatkan kualitas di atas aksesibilitas sehingga akses dibatasi.

Penahanan yang berlarut-larut tanpa proses pengadilan

Proses peradilan yang cepat dan fair

Penundaan yang wajar untuk kepentingan investigasi

Proses peradilan yang efisien

Semua pihak diperlakukan sama di pengadilan

Hakim boleh memihak kerabatnya

Jaksa boleh mengintimidasi terdakwa

Pengacara boleh menyuap hakim

Hakim tidak memiliki hubungan dengan pihak yang berperkara

Hakim boleh mengadili keluarganya sendiri

Hakim boleh menerima hadiah dari pihak berperkara

Hakim tidak perlu netral

Persidangan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara tertentu

Semua persidangan harus tertutup

Persidangan hanya untuk keluarga pihak berperkara

Persidangan tidak perlu diumumkan ke publik

Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya

Terdakwa langsung dianggap bersalah

Media boleh menyebut tersangka sebagai pelaku

Masyarakat boleh main hakim sendiri

Terdakwa berhak didampingi pengacara

Terdakwa tidak perlu pengacara

Hanya yang mampu yang boleh punya pengacara

Pengacara tidak boleh membela terdakwa

Seseorang diadili dua kali untuk perkara yang sama

Seseorang diadili untuk perkara berbeda

Proses banding atas putusan pengadilan

Peninjauan kembali perkara

Pihak yang kalah berhak naik banding

Putusan pengadilan tingkat pertama langsung final

Hanya jaksa yang boleh banding

Tidak ada mekanisme banding

Penahanan tanpa alasan hukum yang jelas

Polisi untuk menahan siapa saja

Penahanan tanpa batas waktu

Penahanan berdasarkan rumor

Sidang terbuka, hakim netral, hak banding tersedia

Sidang tertutup, hakim menerima hadiah, tanpa pengacara

Penahanan tanpa alasan, tidak ada banding, media memvonis

Hakim mengadili kerabat, sidang rahasia, terdakwa langsung bersalah

Tahanan mendapat makanan yang layak dan perawatan kesehatan.

Tahanan boleh disiksa jika dianggap berbahaya.

Tahanan tidak perlu dapat perawatan karena sudah melanggar hukum.

Kondisi tahanan tidak penting selama proses hukum berjalan.

Penilaian periodik terhadap catatan HAM semua negara anggota PBB.

Mekanisme yang hanya diterapkan pada negara berkembang.

Proses khusus hanya bagi negara yang terbukti melanggar HAM.

Penilaian satu arah tanpa dialog dengan negara yang dinilai.

Menjamin martabat manusia dalam situasi penahanan.

Memberikan hukuman fisik yang setimpal kepada pelanggar.

Mengurangi biaya operasional lembaga pemasyarakatan.

Membatasi akses tahanan terhadap layanan kesehatan.

Seluruh negara anggota PBB tanpa kecuali.

Hanya negara yang sedang mengalami konflik.

Negara-negara yang memiliki indeks demokrasi rendah.

Negara yang mengajukan permohonan secara sukarela.

Memberikan makanan dan layanan kesehatan standar kepada tahanan.

Menempatkan tahanan pada kondisi tidak manusiawi sebagai bentuk hukuman.

Memastikan akses pemeriksaan kesehatan rutin.

Mengatur standar kebersihan sel tahanan.

Dilakukan secara periodik dan mencakup semua negara anggota.

Bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan.

Menggunakan sanksi otomatis pada negara yang dinilai.

Tidak melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Penyediaan makanan layak dan perawatan kesehatan.

Pembatasan hak atas bantuan hukum.

Peniadaan hak atas komunikasi dengan keluarga.

Pengurangan standar kebersihan untuk efisiensi.

Mendorong dialog konstruktif berdasarkan penilaian periodik.

Merupakan alat untuk menjustifikasi tindakan represif.

Hanya memeriksa pelanggaran berat yang terjadi di tahun berjalan.

Menghapus kewajiban pelaporan negara kepada badan PBB lain.

Melanggar prinsip perlakuan manusiawi yang diwajibkan.

Tetap sesuai standar karena kesehatan bukan prioritas.

Tidak relevan bila tahanan melakukan tindak pidana berat.

Dapat diterima jika fasilitas kesehatan jauh dari lokasi.

Sarana memantau komitmen seluruh negara anggota PBB terhadap HAM.

Instrumen untuk memberi sanksi ekonomi langsung kepada pelanggar.

Forum tertutup antara aparat penegak hukum saja.

Metode audit internal sebuah kementerian tertentu.

Hak khusus anak

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak khusus perempuan

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak khusus disabilitas

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak khusus masyarakat adat

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak khusus migran

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak khusus pengungsi

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak khusus buruh migran

Hak umum

Hak politik

Hak sosial

Hak khusus lansia

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak khusus minoritas

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak khusus anak

Hak khusus penyandang disabilitas

Hak khusus pelaku tindak pidana

Hak khusus masyarakat adat

Hak khusus korban

Hak umum

Hak politik

Hak ekonomi

Hak sosial

Hak politik

Hak sipil

Hak ekonomi

Hak ekonomi dan sosial

Hak politik

Hak sipil

Hak budaya

Hak solidaritas

Hak sipil

Hak politik

Hak ekonomi

Hak solidaritas

Hak sipil

Hak politik

Hak ekonomi

Hak sipil dan politik

Hak ekonomi

Hak sosial

Hak budaya

Hak sipil (diperluas)

Hak ekonomi

Hak sosial

Hak budaya

Hak sipil yang berkembang

Hak ekonomi

Hak sosial

Hak budaya

Hak sipil yang berkembang

Hak ekonomi

Hak sosial

Hak budaya

Hak solidaritas (mobilitas berkelanjutan)

Hak politik (partisipasi elektoral)

Hak ekonomi (subsidi perusahaan)

Hak budaya (pelestarian tradisi)

Hak sipil modern

Hak ekonomi

Hak sosial

Hak politik

Hak sosial yang berkembang

Hak politik

Hak sipil

Hak ekonomi

Positif

Negatif

Netral

Pasif

Negatif

Positif

Netral

Aktif

Positif

Negatif

Netral

Pasif

Negatif

Positif

Netral

Aktif

Positif

Negatif

Netral

Pasif

Non-derogable rights

Derogable rights

Hak kontraktual

Hak kebiasaan

Hak positif menuntut tindakan aktif negara untuk pemenuhan; hak negatif menuntut negara menahan diri agar tidak melanggar.

Hak positif selalu berkaitan dengan politik; hak negatif selalu berkaitan dengan ekonomi.

Hak positif hanya berlaku saat keadaan darurat; hak negatif hanya berlaku di masa damai.

Hak positif tidak dapat dibatasi; hak negatif selalu dapat dibatasi.

Hak positif karena membutuhkan tindakan aktif penyediaan layanan

Hak negatif karena cukup menahan diri dari intervensi

Hak netral karena tidak memerlukan tindakan atau penahanan diri

Hak pasif karena menunggu inisiatif warga