WorksheetsLembar Kerja UUD 1945 dan Amandemen
Total questions: 42
Worksheet time: 21mins
Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah ...
pemanfaatan sumber dana kurang jelas dan tidak transparan
kritik/saran dari masyarakat dapat untuk perbaikan
kekuasaan presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan bersifat personal
dualisme peradilan kurang menjamin kepastian hukum
kekuasaan BPKP tidak jelas karena sangat tergantung kepada presiden
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat adalah ...
memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI
motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 adalah ...
kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME
adanya momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan program pembangunan
pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
kehidupan bangsa Indonesia yang seimbang antara material dan spiritual
Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI 1945 dengan Pembangunan Nasional adalah ...
berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur
berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia
pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Pokok Pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat Tuhan YME adalah yang ...
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Pertama dan Keempat
Salah satu kesepakatan dasar sebelum MPR melakukan perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ...
perubahan UUD melalui referendum mempertegas sistem presidensial
pemilihan presiden melalui pemilu secara langsung
mengubah seluruh isi UUD 1945
pembentukan DPD
Dasar hukum perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ....
referendum
dekrit presiden
putusan MK
amandemen MPR
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum, pasal 37 UUD 1945, Hasil kesepakatan MPR dalam sidang umum, UU No. 75 tahun 1959 tentang direkti presiden, Demonstrasi mahasiswa tahun 1998
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum
pasal 37 UUD 1945
Hasil kesepakatan MPR dalam sidang umum
UU No. 75 tahun 1959 tentang direkti presiden
Demonstrasi mahasiswa tahun 1998
Salah satu tujuan dilakukannya perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ......
memudahkan pergantian presiden dan wakil presiden
mengurangi hak asasi manusia
menghapus sistem demokrasi
membatasi peran lembaga negara
Perubahan UUD Negara RI 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah aslinya. Hal ini dikenal dengan istilah ...
adenium
addendum
adelia
referendum
adentium
Sistematika UUD Negara RI tahun 1945 setelah diubah terdiri atas ......
Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal, penjelasan, dan aturan peralihan
Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal, aturan tambahan, dan penjelasan
Pembukaan, pasal-pasal, aturan pelaksanaan, dan penjelasan
Pembukaan, batang tubuh, aturan pelaksanaan, dan penjelasan
Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan, kedudukan Pancasila berdasarkan Tap tersebut adalah sebagai ...
Sumber Hukum Dasar Nasional
Kepribadian bangsa
Dasar Negara
Cita – cita nasional
Pandangan Hidup
Pengesahan hasil amandemen ke-4 UUD NRI 1945 dilaksanakan pada ...
21 Mei 1998
16 Agustus 2000
10 Agustus 1999
10 Agustus 2003
Hukum yang menjelaskan tentang kewajiban dasar warga negara dalam menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi negara dan dasar negara adalah ...
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
Pasal 29 UUD 1945
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pancasila memiliki dimensi pengembangan yang diperlukan guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran dimensi ...
realitas
dinamis
idealisme
fleksibilitas
demokrasi
Pada hakikatnya Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya UUD 1945 oleh panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai ...
Dasar Negara
Jiwa bangsa Indonesia
Sumber Hukum Dasar Nasional
Pandangan Hidup bangsa Indonesia
Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
Setiap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua Sila Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai ...
Dasar Negara
Pandangan Hidup bangsa Indonesia
Jiwa bangsa Indonesia
Sumber Hukum Dasar Nasional
Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
Perhatikan data di bawah ini: 1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan 2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain 4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat Berdasarkan data di atas yang merupakan Implementasi dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor ...
1 dan 3
2 dan 4
1 dan 4
2 dan 3
3 dan 4
Pada hakikatnya bagian dan materi dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang tidak dapat dilakukan perubahan sekalipun oleh MPR adalah ...
Aturan Peralihan
Aturan Tambahan
Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945
Batang Tubuh UUD NKRI Tahun 1945
Penjelasan UUD NKRI Tahun 1945
Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum, yaitu ...
Naskah baru perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan naskah asli sebelumnya
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan naskah perubahan yang baru
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digabungkan dengan naskah perubahan baru
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digabungkan dengan naskah perubahan baru ditambah dengan aturan peralihan
Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 pada hakikatnya menyatakan tentang ...
Indonesia adalah negara kesatuan
Indonesia adalah negara hukum
Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat
Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik
Presiden pemegang kekuasaan menurut UUD NRI 1945
Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
Memilih presiden dan wakil presiden
Mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Memberhentikan presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
Setelah adanya amandemen I UUD NRI 1945 khususnya pasal 5 ayat 1, mengakibatkan adanya perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden ...
memperhatikan keinginan DPR
memberi gelar dan tanda kehormatan sesuai UU
menyatakan perang dengan persetujuan DPR
mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
berhak mengajukan RUU kepada DPR
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pernyataan tersebut terdapat dalam ...
Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945
Pasal 7B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 7B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal yang menyebutkan bahwa ...
Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahlamah Agung
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ...
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Pengadilan Banding
Menteri Hukum dan HAM
Mahkamah Konstitusi
Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah...
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
Tugas dan wewenang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang utama adalah...
Menyusun anggaran negara
Memeriksa keuangan negara
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara
Menegakkan hukum dan undang-undang
Berikut yang merupakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah...
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang
Menetapkan undang-undang
Mengajukan anggaran belanja negara kepada DPR
Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah...
Presiden dan wakil presiden
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
MPR, DPR, dan DPD
KPK dan KY
Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk...
Mengawasi kekayaan pejabat negara
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara
Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden
Perbedaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menurut UUD 1945 adalah...
MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, sedangkan MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mengawasi peradilan di bawahnya.
MK berwenang mengadili perkara pidana, sedangkan MA menguji undang-undang terhadap UUD.
MK dan MA sama-sama berwenang mengadili perkara perdata dan pidana.
MK berwenang mengawasi peradilan di bawahnya, sedangkan MA memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
Berikut ini yang merupakan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung (MA) adalah:
Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memberikan pertimbangan hukum kepada presiden.
Membuat undang-undang, mengesahkan APBN, dan mengangkat menteri.
Menetapkan kebijakan luar negeri, mengatur sistem pendidikan nasional, dan mengawasi pelaksanaan pemilu.
Menyusun anggaran negara, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menetapkan pajak nasional.
Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah...
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
Berikut yang merupakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah...
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang
Menetapkan undang-undang
Mengajukan anggaran belanja negara kepada DPR
Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah...
Presiden dan wakil presiden
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
MPR, DPR, dan DPD
KPK dan KY
Apa fungsi utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.
Mengatur kebijakan moneter di Indonesia.
Mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Menangani kasus pelanggaran lalu lintas di Indonesia.
Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk...
Mengawasi kekayaan pejabat negara
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara
Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden
Perbedaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan UUD 1945 adalah...
MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mengawasi peradilan di bawahnya.
MK berwenang mengadili perkara pidana, sedangkan MA mengadili perkara perdata.
MK berwenang mengawasi peradilan agama, sedangkan MA mengawasi peradilan militer.
MK berwenang membuat undang-undang, sedangkan MA melaksanakan undang-undang.
Manakah di antara berikut ini yang merupakan salah satu kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung (MA)?
Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberikan pertimbangan dalam pemberian grasi oleh Presiden.
Membentuk undang-undang baru tanpa persetujuan DPR.
Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
Menetapkan kebijakan fiskal negara.
Fungsi utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah...
memberantas korupsi di Indonesia
mengawasi pemilu
mengatur kebijakan ekonomi
menangani bencana alam
Apa tujuan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi menurut teks di atas?
Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (clean government dan good governance).
Untuk memperkaya diri sendiri tanpa batas.
Untuk memperkuat kekuasaan pejabat korup.
Untuk mengurangi pendapatan negara secara sengaja.
