wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Lembar Kerja UUD 1945 dan Amandemen

Total questions: 42

Worksheet time: 21mins

Name
Class
Date
1.

Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah ...

a)

pemanfaatan sumber dana kurang jelas dan tidak transparan

b)

kritik/saran dari masyarakat dapat untuk perbaikan

c)

kekuasaan presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan bersifat personal

d)

dualisme peradilan kurang menjamin kepastian hukum

e)

kekuasaan BPKP tidak jelas karena sangat tergantung kepada presiden

2.

Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat adalah ...

a)

memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius

b)

momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan

c)

pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia

d)

susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI

e)

motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak

3.

Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 adalah ...

a)

kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME

b)

adanya momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan

c)

kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan program pembangunan

d)

pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa

e)

kehidupan bangsa Indonesia yang seimbang antara material dan spiritual

4.

Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI 1945 dengan Pembangunan Nasional adalah ...

a)

berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur

b)

berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia

c)

pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat

d)

berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab

e)

pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

5.

Pokok Pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat Tuhan YME adalah yang ...

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

e)

Pertama dan Keempat

6.

Salah satu kesepakatan dasar sebelum MPR melakukan perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ...

a)

perubahan UUD melalui referendum mempertegas sistem presidensial

b)

pemilihan presiden melalui pemilu secara langsung

c)

mengubah seluruh isi UUD 1945

d)

pembentukan DPD

7.

Dasar hukum perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ....

a)

referendum

b)

dekrit presiden

c)

putusan MK

d)

amandemen MPR

8.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum, pasal 37 UUD 1945, Hasil kesepakatan MPR dalam sidang umum, UU No. 75 tahun 1959 tentang direkti presiden, Demonstrasi mahasiswa tahun 1998

a)

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum

b)

pasal 37 UUD 1945

c)

Hasil kesepakatan MPR dalam sidang umum

d)

UU No. 75 tahun 1959 tentang direkti presiden

e)

Demonstrasi mahasiswa tahun 1998

9.

Salah satu tujuan dilakukannya perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ......

a)

memudahkan pergantian presiden dan wakil presiden

b)

mengurangi hak asasi manusia

c)

menghapus sistem demokrasi

d)

membatasi peran lembaga negara

10.

Perubahan UUD Negara RI 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah aslinya. Hal ini dikenal dengan istilah ...

a)

adenium

b)

addendum

c)

adelia

d)

referendum

e)

adentium

11.

Sistematika UUD Negara RI tahun 1945 setelah diubah terdiri atas ......

a)

Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal, penjelasan, dan aturan peralihan

b)

Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal, aturan tambahan, dan penjelasan

c)

Pembukaan, pasal-pasal, aturan pelaksanaan, dan penjelasan

d)

Pembukaan, batang tubuh, aturan pelaksanaan, dan penjelasan

12.

Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan, kedudukan Pancasila berdasarkan Tap tersebut adalah sebagai ...

a)

Sumber Hukum Dasar Nasional

b)

Kepribadian bangsa

c)

Dasar Negara

d)

Cita – cita nasional

e)

Pandangan Hidup

13.

Pengesahan hasil amandemen ke-4 UUD NRI 1945 dilaksanakan pada ...

a)

21 Mei 1998

b)

16 Agustus 2000

c)

10 Agustus 1999

d)

10 Agustus 2003

14.

Hukum yang menjelaskan tentang kewajiban dasar warga negara dalam menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi negara dan dasar negara adalah ...

a)

Pembukaan UUD 1945 alinea IV

b)

Pasal 29 UUD 1945

c)

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

d)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

15.

Pancasila memiliki dimensi pengembangan yang diperlukan guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran dimensi ...

a)

realitas

b)

dinamis

c)

idealisme

d)

fleksibilitas

e)

demokrasi

16.

Pada hakikatnya Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya UUD 1945 oleh panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai ...

a)

Dasar Negara

b)

Jiwa bangsa Indonesia

c)

Sumber Hukum Dasar Nasional

d)

Pandangan Hidup bangsa Indonesia

e)

Perjanjian Luhur bangsa Indonesia

17.

Setiap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua Sila Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai ...

a)

Dasar Negara

b)

Pandangan Hidup bangsa Indonesia

c)

Jiwa bangsa Indonesia

d)

Sumber Hukum Dasar Nasional

e)

Perjanjian Luhur bangsa Indonesia

18.

Perhatikan data di bawah ini: 1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan 2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain 4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat Berdasarkan data di atas yang merupakan Implementasi dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor ...

a)

1 dan 3

b)

2 dan 4

c)

1 dan 4

d)

2 dan 3

e)

3 dan 4

19.

Pada hakikatnya bagian dan materi dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang tidak dapat dilakukan perubahan sekalipun oleh MPR adalah ...

a)

Aturan Peralihan

b)

Aturan Tambahan

c)

Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945

d)

Batang Tubuh UUD NKRI Tahun 1945

e)

Penjelasan UUD NKRI Tahun 1945

20.

Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum, yaitu ...

a)

Naskah baru perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan naskah asli sebelumnya

b)

Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan naskah perubahan yang baru

c)

Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digabungkan dengan naskah perubahan baru

d)

Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli

e)

Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digabungkan dengan naskah perubahan baru ditambah dengan aturan peralihan

21.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 pada hakikatnya menyatakan tentang ...

a)

Indonesia adalah negara kesatuan

b)

Indonesia adalah negara hukum

c)

Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat

d)

Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik

e)

Presiden pemegang kekuasaan menurut UUD NRI 1945

22.

Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...

a)

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

b)

Memilih presiden dan wakil presiden

c)

Mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden

d)

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

e)

Memberhentikan presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat

23.

Setelah adanya amandemen I UUD NRI 1945 khususnya pasal 5 ayat 1, mengakibatkan adanya perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden ...

a)

memperhatikan keinginan DPR

b)

memberi gelar dan tanda kehormatan sesuai UU

c)

menyatakan perang dengan persetujuan DPR

d)

mengangkat duta dengan pertimbangan DPR

e)

berhak mengajukan RUU kepada DPR

24.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pernyataan tersebut terdapat dalam ...

a)

Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945

b)

Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945

c)

Pasal 7B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

d)

Pasal 7B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

e)

Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945

25.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal yang menyebutkan bahwa ...

a)

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

b)

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

c)

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahlamah Agung

e)

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

26.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ...

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan Banding

d)

Menteri Hukum dan HAM

e)

Mahkamah Konstitusi

27.

Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah...

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Daerah

28.

Tugas dan wewenang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang utama adalah...

a)

Menyusun anggaran negara

b)

Memeriksa keuangan negara

c)

Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara

d)

Menegakkan hukum dan undang-undang

29.

Berikut yang merupakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah...

a)

Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang

b)

Menetapkan undang-undang

c)

Mengajukan anggaran belanja negara kepada DPR

30.

Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah...

a)

Presiden dan wakil presiden

b)

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

c)

MPR, DPR, dan DPD

d)

KPK dan KY

31.

Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk...

a)

Mengawasi kekayaan pejabat negara

b)

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

c)

Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara

d)

Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden

32.

Perbedaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menurut UUD 1945 adalah...

a)

MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, sedangkan MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mengawasi peradilan di bawahnya.

b)

MK berwenang mengadili perkara pidana, sedangkan MA menguji undang-undang terhadap UUD.

c)

MK dan MA sama-sama berwenang mengadili perkara perdata dan pidana.

d)

MK berwenang mengawasi peradilan di bawahnya, sedangkan MA memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

33.

Berikut ini yang merupakan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung (MA) adalah:

a)

Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memberikan pertimbangan hukum kepada presiden.

b)

Membuat undang-undang, mengesahkan APBN, dan mengangkat menteri.

c)

Menetapkan kebijakan luar negeri, mengatur sistem pendidikan nasional, dan mengawasi pelaksanaan pemilu.

d)

Menyusun anggaran negara, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menetapkan pajak nasional.

34.

Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah...

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Daerah

35.

Berikut yang merupakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah...

a)

Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang

b)

Menetapkan undang-undang

c)

Mengajukan anggaran belanja negara kepada DPR

d)

Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

36.

Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah...

a)

Presiden dan wakil presiden

b)

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

c)

MPR, DPR, dan DPD

d)

KPK dan KY

37.

Apa fungsi utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

a)

Memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.

b)

Mengatur kebijakan moneter di Indonesia.

c)

Mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia.

d)

Menangani kasus pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

38.

Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk...

a)

Mengawasi kekayaan pejabat negara

b)

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

c)

Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara

d)

Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden

39.

Perbedaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan UUD 1945 adalah...

a)

MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mengawasi peradilan di bawahnya.

b)

MK berwenang mengadili perkara pidana, sedangkan MA mengadili perkara perdata.

c)

MK berwenang mengawasi peradilan agama, sedangkan MA mengawasi peradilan militer.

d)

MK berwenang membuat undang-undang, sedangkan MA melaksanakan undang-undang.

40.

Manakah di antara berikut ini yang merupakan salah satu kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung (MA)?

a)

Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberikan pertimbangan dalam pemberian grasi oleh Presiden.

b)

Membentuk undang-undang baru tanpa persetujuan DPR.

c)

Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

d)

Menetapkan kebijakan fiskal negara.

41.

Fungsi utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah...

a)

memberantas korupsi di Indonesia

b)

mengawasi pemilu

c)

mengatur kebijakan ekonomi

d)

menangani bencana alam

42.

Apa tujuan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi menurut teks di atas?

a)

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (clean government dan good governance).

b)

Untuk memperkaya diri sendiri tanpa batas.

c)

Untuk memperkuat kekuasaan pejabat korup.

d)

Untuk mengurangi pendapatan negara secara sengaja.